KORNAS KP HMI

Kurikulum Senior Course (SC) Hasil Temu Pengader Nasional

2009-06-02T10:34:00.003+08:00

Berikut ini materi Senior Course dari Pengurus Koordinator Nasional (Kornas) Korp Pengader (KP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mudah-mudahan bisa menjadi bahan apresiasi dan referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

MATERI :
Ke-HMI-an

SUB MATERI I :
a). Study umum dan Implementasi nilai Khittah Perjuangan.
Kisi-Kisi Materi I:
1). Konstruksi bangunan Khittah Perjuangan
2). Khittah Perjuangan sebagai paradigma HMI
3). Implementasi Nilai Khittah Perjuangan dalam perkaderan HMI
Target Materi I:
- Mengetahui pola pikir Khittah Perjuangan
- Mengetahui paradigma HMI dalam Khittah Perjuangan
- Mengetahui nilai Khitah Perjuangan yang harus di Implementasikan dalam perkaderan HMI
Waktu Materi I :
240 menit (4 jam)

SUB MATERI II:
b). Arah Umum Perkaderan HMI
Kisi-Kisi Materi II :
1). studi umum perkaderan HMI
2). Perkaderan sebagai ruh HMI
3). Sistem,muatan, fungsi dan tujuan perkaderan HMI
Target Materi II :
- Mengetahui dan memahami keseluruhan bangunan perkaderan HMI
- Memahami signifikansi perkaderan HMI dalam perjuangan organisasi
- Mengerti system, muatan, fungsi dan tujuan perkaderan HMI
Waktu Materi II :
240 menit (4 jam)

MATERI :
Pendidikan

SUB MATERI :
Studi Umum tentang pendidikan (falsafah, sistem serta kurikulum)
Kisi-Kisi Materi :
1). Falsafah pendidikan.
2). Sistem, maksud & tujuan, peran & fungsi, serta sejarah pendidikan
3). Pokok-pokok dan postulat-postulat pendidikan
4). Variabel-variabel pendidikan
Target Materi :
- Mengetahui Falsafah pendidikan secara umum
- Mengatahui sistem, maksud &tujuan; peran & fungsi, serta sejarah pendidikan
- Mengetahui dan memahami pokok-pokok dan pembuktian kebenaran suatu sistem pendidikan
- Mengetahui komponen-komponen dasar dalam pendidikan terkait dengan kualitas yang senantiasa bervariasi
Waktu Materi :
240 menit (4 jam)

MATERI :
PelatihaN

SUB MATERI I :
Sistem pelatihan
Kisi-Kisi Materi I:
system pelatihan secara umum dan di HMI
Target Materi I:
Mengetahui sistem, metodologi, metode dan model pelatihan umum

SUB MATERI II :
Pengelolaan model Pelatihan
Kisi-Kisi Materi II:
Ragam metode dan media pelatihan umum dan di HMI
Target Materi II:
Mengetahui sistem, metodologi, metode dan model pelatihan umum

SUB MATERI III :
Monitoring dan Evaluasi
Kisi-Kisi Materi III:
Signifikansi monitoring dan evaluasi pelatihan serta penerapan di HMI
Target Materi III:
Memahami pentingnya monitoring dan evaluasi suatu pelatihan dan penerapannya di HMI
Waktu Materi :
480 menit (8 jam)

MATERI :
Ke-Diri-an Pengader

SUB MATERI :
Citra diri pengader dan kode etik pengader
Kisi-Kisi Materi :
1.) citra ideal dan konsep etika pengader
2). peran, fungsi dan kewajiban pengader
3). studi dokumen-dokumen perkaderan secara umum dan pedoman pengader khususnya
Target Materi :
- Mengerti posisi diri sebagai pengader
- Memahami dan melaksanakan peran, fungsi dan kewajiaban pengader
- Mengerti (membaca) pedoman-pedoman konstitusi HMI secara umum terutama pedoman perkaderan dan pedoman pengader
Waktu Materi :
120 menit (2 jam)

PEMIKIRAN MENUJU PELATIHAN YANG EFEKTIF

2009-06-02T10:24:00.004+08:00

M. Mahlani
(Ketua Bidang Perkaderan PB HMI periode 1997-1999)

Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development)
Pelatihan (training) adalah pengalaman belajar untuk mengembangkan perubahan yang permanen di dalam individu yang akan memperbaiki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), sikap (attitute) atau perilaku (behavior). Sementara itu, pengembangan pada umumnya memfokuskan pada pekerjaan organisasi di masa mendatang. Dengan kata lain, pengembangan bertujuan untuk menyiapkan kader yang siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang, dengan berbagai kualifikasi yang diperlukan seperti; kemampuan memimpin, kemampuan konseptual, keterampilan komunikasi, kinerja dan pendisiplinan individual.

Pelatihan dan pengembangan memiliki kesamaan dalam metode, khususnya dalam hal mempengaruhi pembelajaran, tetapi memiliki frame waktu yang berbeda. Pelatihan berorientasi pada sekarang; dengan fokusnya pada pekerjaan individual secara langsung, untuk mempertinggi ketrampilan dan kemampuan khusus dalam melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek, seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian.

Langkah dalam pelatihan dan Pengembangan
1. Menganalisa Kebutuhan Pelatihan
Sebelum melaksanakan pelatihan, perlu melakukan needs assessment, yaitu analisis secara sistematik dari aktivitas pelatihan secara spesifik yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Umumnya, needs assessment dapat ditentukan di dalam tiga cara: analisis organisasi, analisis departmental atau unit fungsional, dan analisis pengurus/kader secara individu.
2. Menentukan Tujuan Pelatihan
Tujuan harus dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan. Sayangnya, banyak program pelatihan yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi, yang seringkali terjadi adalah “pelatihan hanya demi pelatihan”. Tujuan pelatihan yang efektif harus menyatakan apakah organisasi, departemen, atau individu menjadi senang ketika pelatihan itu sempurna. Hasilnya harus tertulis.
3. Pendekatan dan Metode Pelatihan
Pendekatan yang efektif dalam pelatihan adalah partisipatif atau andragogi. Hal ini penting karena peserta pelatihan adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman. Sementara itu, metode pelatihan paling populer digunakan oleh organisasi diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pelatihan di tempat kerja (on-the job training). Kedua, pelatihan di luar tempat kerja (off-the job training).

Prinsip-Prinsip Pembelajaran
Di atas telah dipaparkan seputar bagaimana kebutuhan training ditentukan dan juga bagaimana training itu bisa dilaksanakan. Proses pelatihan yang berhasil secara efektif, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran, antara lain sebagai berikut:
1. Motivasi untuk Mencapai Tujuan Personal (Motivation to Achieve Personal Goals).
2. Tahu hasil yang akan dicapai (knowledge of Results)
3. Penguatan (Reinforcement)
4. Aliran dari Program Pelatihan (Flow of the Training Program)
5. Praktek dan pengulangan (Practice and Repetition)
6. Waktu sessi pembelajaran (Spacing of Sessions)
7. Menyeluruh (Whole or Part Training)

Mengevaluasi Program Pelatihan
Untuk mengetahui proses dan tingkat keberhasilan sebuah pelatihan, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dapat dikembangkan ke dalam empat cakupan
1. Reaksi (reaction) – Bagaimana respon peserta terhadap program, apakah bisa terlibat, dalam proses atau tidak. ?
2. Pembelajaran (learning) – Apakah prinsip-prinsip, fakta-fakta, dan konsep-konsep dipelajari di dalam program training ?
3. Perilaku (behavior) – Apakah perilaku pekerjaan dari peserta berubah karena program pelatihan itu ?
4. Organisasi – Apakah efek pelatihan terhadap perilaku organisasi, budaya organisasi dan produktivitas organisasi.
5. Hasil (result) – Apakah hasil dari peserta program itu mencirikan faktor-faktor seperti mereduksi biaya atau pereduksian dalam pergantian (karyawan) ?

Daftar Pustaka
a. Davied A. Decenzo dan Stephen P. Robbins, Human Resource Management, Edisi 6, 1999, John Witey & Sons, Inc, New York.
b. Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta, 1999, PT. Gramedia Pustaka Utama.
c. Lloyd L Byars dan Leslie W. Rue, Human Resource Management, Edisi 3, Irwin, Boston, 1991
d. Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, Terjemahan Benyamin Molan, Prenhallindo, Jakarta, 1997
e. Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York, 1990

SK Nomor : 09/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T11:12:00.000+08:00

Berikut Pengesahan Calon Formatur, yang disahkan melalui SK Nomor : 09/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno III yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang tetap. Disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 07.56 bbwi.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN CALON FORMATUR
KOORDINATOR NASIONAL KORPS PENGADER HMI
PERIODE 1428-1430 H/2007-2009 M

Hasil Pemilihan Tahap I
01 Kasiyono 1
02 Muh. Akhiruddin 2
03 Muh. Aqil 1
04 Ahmad Zubeiri 5
05 Azwar M. Syafe’i 2
06 Lukman wibowo 2

Hasil Pemilihan Tahap I
01 Kasiyono -
02 Muh. Akhiruddin 2
03 Muh. Aqil -
04 Ahmad Zubeiri 4
05 Azwar M. Syafe’i -
06 Lukman wibowo 7

SK Nomor : 08/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T11:11:00.000+08:00

Berikut Tata Tertib Munas Korps Pengader HMI, yang disahkan melalui SK Nomor : 08/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno III yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang tetap. Disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 07.35 bbwi.

TATA TERTIB PEMILIHAN CALON FORMATUR
KOORDINATOR NASIONAL KORPS PENGADER HMI
PERIODE 1428-1430 H/2007-2009 M

Pasal 1
Pemilihan calon formatur dilakukan dengan voting tertutup

Pasal 2
Syarat-syarat calon formatur:
a. Telah lulus SC dan pernah menjabat sebagai pengurus KP HMI Cabang
b. Harus bersedia tinggal di Sekretariat PB HMI atau Kornas KP HMI

Pasal 3
Tahap-tahap pemilihan:
a. Masing-masing KP HMI Cabang mengajukan 2 orang bakal calon
b. Bakal calon diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
c. Bakal calon dianggap sah apabila didukukng oleh 2 suara
d. Masing-masing bakal calon sah menyampaikan visi dan misinya di depan forum munas
e. Setelah itu dilakukan pemilihan tahap kedua oleh utusan KP HMI Cabang
f. 3 orang yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon formatur

Pasal 4
Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal diatas, akan diatur kemudian

SK Nomor : 07/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T11:09:00.000+08:00

Berikut Hasil Sidang Komisi C, yang disahkan melalui SK Nomor : 07/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno III yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang tetap. Disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 07.24 bbwi.

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA KORNAS
SEKRETARIS KORNAS
BENDAHARA KORNAS
DIVISI-DIVISI
KOORDINATOR WILAYAH

PROGRAM KERJA

1. Melakukan Lokakarya Penyusunan Modul SC nasional
2. Melakukan SC Percontohan secara nasional di tiap region
3. Melaksanakan Temu pengader nasional(minimal sekali)
4. Melakukan Temu Pengader Region (minimal sekali di tiap region)
5. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelatihan bagi cabang-cabang yang belum mempunyai KP HMI Cabang
6. Mengusahakan terbentuknya KP HMI di Cabang-cabang
7. Pendataan dan evaluasi KP HMI Cabang dan pengader se-Indonesia

REKOMENDASI

1. Membangun jaringan dan ekrjasama dengan lembaga pelatihan profesional
2. Mendorong terlaksananya pertukaran pengader antar cabang dan antar region
3. Melaksanakan Lokakarya Pola Pembelajaran Pengader

SK Nomor : 06/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T11:05:00.000+08:00

Berikut Hasil Sidang Komisi B, yang disahkan melalui SK Nomor : 06/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno III yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang tetap. Disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 07.16 bbwi.

KONSEP DIRI DAN KODE ETIK PENGADER

MUQADDIMAH

A. PENDAHULUAN
Bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada para pengader untuk menjadi sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola pelatihan, diperlukan adanya seperangkat nilai etikyang tersistematisasi dan dirumuskan dalam sebuah konsep diri dan kode etik pengader.

B. ARTI DAN TUJUAN
Konsep Diri merupakan gambaran sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI.
Sementara itu, kode etik bertujuan untuk memberikan arah dan pijakan bagi pengader dalam melaksanakan tugas-tugas kepengaderan, dengan demikian setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju konsep diri, yang dalam aktivitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikannya.

C. KUALIFIKASI KONSEP DIRI PENGADER
Konsep Diri Pengader adalah realitas yang harus dilakukan oleh pengader sebagai penggambaran jati dirinya. Pengader HMI adalah sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang (mujahid).
1. Sebagai Pendidik
Sebagai Pedidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Pelaksanaannya dalam sistem pelatihan, pengader HMI diharuskan untuk mendidik dan menempatkan dirinya terlebih dahulu sebagai uswatun hasanah (suri teladan) dan memulai sesuatu yang diajarkan dari dirinya (ibda’ bi nafsihi) terlebih dahulu. Proses edukasi dalam pelatihan juga mengharuskan pengader untuk memperlakukan peserta latihan sebagai subyek yang memiliki batasan-batasan hak dan kemerdekaan tertentu. Dengan demikian, setiap unsur ‘pemaksaan’ kehendak kepada subyek latihan harus dihindari. Sebaliknya, perlakuan terhadap subyek latihan secara edukatif akan menyebabkan proses tarnsformasi nilai yang dilakukan oleh pengader HMI kepada subyek latihan dapat berjalan secara lebih manusiawi.
2. Sebagai Pemimpin
Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah islamiyah di kalangan kader-kader HMI, khususnya di kalangan pengurus. Pada posisi ini pengader HMI harus berperan sebagai integrator dari setiap bentuk ‘konflik dan friksi’, yang timbul di kalangan kader HMI. Dalam posisi yang sama pula, berperan sebagai pengamat perkembangan HMI, guna mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta berupaya untuk mengusahakan pemecahannya secara konsepsional maupun operasional.
3. Sebagai Pejuang
Sebagai Pejuang, pengader HMI menempatkan diri sebagai pelopor dalam melaksanakan amar ma’ruf nahy munkar, baik dalam dinamika intern HMI maupun lingkungan eksternal HMI. Kepeloporannya dalam kerja kemanusiaan atau amal sholeh merupakan tuntutan atas tanggung jawab kemasyarakatannya dalam berbagai realitas kehidupan umat manusia. Langkah amar ma’ruf ini dilakukan untuk menggali potensi kreatif menjadi bentuk amal sholeh bagi kader-kader HMI maupun masyarakat. Sedangkan nahy munkar dilakukan untuk membendung potensi destruktif dari manapun datangnya.

D. KODE ETIK PENGADER
Untuk mendukung pencapaian kualitatif atas rumusan Konsep Diri Pengader, maka dibutuhkan seperangkat kode etik sebagai sebuah rumusan perilaku yang sepatutnya bagi seorang pengader. Kode etik ini menjadi rambu-rambu yang bersifat normatif bagi pengader dalam melaksanakan tugas kepengaderan, dan dibuat berdasarkan prinsip bahwa seorang pengader HMI mempertanggung-jawabkan ketaatan kode etik ini kepada Allah SWT dan secara organisatoris kepada Korp Pengader. Kode etik ini dibagi menjadi dua bagian; etika umum dan etika khusus.
1. Etika Umum
a. Pengader HMI melakukan tugasnya dengan berpedoman kepada Al Qur’an, Sunnah Rasul dan Konstitusi HMI;
b. Pengader HMI tidak mencampuradukkan misi HMI dengan kepentingan pribadinya, baik berupa pandangan keagamaan maupun sikap kepribadian lainnya;
c. Pengader HMI melaksanakan tugasnya dengan menghormati sepenuhnya harga diri peserta latihan kader sebagai subyek yang memiliki perasaan, pandangan, dan cita-cita;
d. Pengader HMI menyadari sepenuhnya bahwa syarat mutlak bagi kelangsungan cita-cita, adalah terpahaminya gagasan-gagasan dan dimensi-dimensi perjuangan HMI;
e. Pengader HMI sadar bahwa dirinya, baik di dalam maupun di luar forum latihan kader merupakan kader-kader pilihan HMI yang harus menjaga nama baik dirinya, himpunan, dan Islam secara keseluruhan.
2. Etika Khusus
a. Sebagai Anggota HMI
a) Tingkat Pengurus
1) Pengader selalu mengikuti perkembangan kegiatan komisariat tempatnya berdomisili dan ikut serta dalam usaha peningkatan kualitas anggota komisariat;
2) Lulusan latihan kader agar mendapat perhatian yang lebih untuk pengembangan kekaderannya, begitu pula terhadap eks peserta latihan kader ketika menjadi pemandu.
b) Aktivitas Kepengurusan
1) Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak larut dalam kegiatan rutin operasional program, dengan selalu berpartisipasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis dari perkaderan;
2) Tugas dan tanggung jawab pada jabatan eksekutif HMI disinkronkan dengan tugas dan tanggung jawab KP HMI.
c) Aktivitas Kampus
1) Pengader yang pada periode tertentu mengkhususkan diri pada kesibukan kampus/intra universiter, tetap selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara ideal dengan langkah pengelolaan latihan kader;
2) Pada waktu tertentu masih menyisihkan waktu untuk berperan serta secara fisik pada kegiatan pengelolaan latihan kader, tanpa mengganggu situasi yang terdapat pada aktifitas intra dan ekstra universiter.
d) Aktivitas Di Masyarakat
Pengader harus dapat menjadi contoh yang baik dan dapat ikut serta memecahkan problema masyarakat di lingkungannya
b. Pada Saat Menjadi Pemandu
a) Terhadap Diri Sendiri
1) Pakaian pemandu adalah pakaian yang rapi, sopan, sederhana, bersepatu, dan mengikuti sunnah rasulullah dalam adab dan pakaian;
2) Sedapat mungkin full time di medan latihan kader atau hanya meninggalkan medan latihan kader apabila ada keperluan yang penting sekali;
3) Membawa bahan bacaan/buku (literatur) yang berhubungan dengan latihan kader serta Al Qur’an dan terjemahannya (misalnya terbitan Dep. Agama);
b) Sebagai Anggota Tim Pemandu
1) Tim pemandu menjaga kebersihan/kondite penilaian terhadap peserta latihan kader, agar tidak diketahui oleh yang tidak berkepentingan, setelah melakukan perhitungan prestasi peserta latihan kader secara teliti;
2) Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi sesama pemandu, baik pada pertemuan pra latihan maupun pada saat latihan kader berlangsung;
3) Memimpin kegiatan ibadah praktis dan atau studi Al Qur’an setelah Maghrib dan Shubuh di masjid bagi peserta latihan kader secara khusus menurut tingkat kemampuannya. Untuk studi Al Qur’an bagi peserta latihan kader yang sudah fasih dan tajwidnya benar, dapat dijadikan asisten pada acara tersebut;
4) Memilih ayat-ayat Al Qur’an untuk dibacakan pada pembukaan acara pada lokal, sesuai dengan konteks yang berhubungan langsung dengan materi pada acara yang akan dimasukinya;
5) Mengambil alih tanggung jawab mengisi materi, apabila penyampai kajian yang bertugas betul-betul berhalangan sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak mungkin lagi;
6) Pada saat selesai latihan kader, langsung menyelesaikan laporan secara rapi dan lengkap untuk segera dijilid, termasuk laporan evaluasi penilaian terhadap penyampai kajian yang bertugas.
c) Terhadap Sesama Pemandu
1) Memeriksa kembali pembagian tugas sebelum masuk lokal (pembagian waktu bicara, penulis berita acara, observasi dan lain sebagainya). Tidak melakukan pemotongan pembicaraan rekan pemandu atau menambah keterangan sebelum selesai;
2) Menjaga nama baik sesama pemandu di muka forum, tidak bersenda gurau dengan rekan pemandu ataupun berbisik-bisik, sebaiknya komunikasi pada saat tersebut dilakukan secara tertulis;
3) Selama acara berlangsung harus ada paling tidak salah seorang pemandu berada dalam lokal serta jangan sering keluar masuk ruangan apabila dengan menyolok;
4) Sesama tim pemandu menggunakan waktu yang ada untuk bertukar pikiran tentang berbagai persoalan, serta selalu menjaga penampilan yang menunjukkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan rasa antusias sesama tim pemandu terutama dalam pandangan peserta latihan kader dan panitia.
d) Terhadap Penyampai Kajian
1) Pemandu menyampaikan perkembangan latihan kader kepada penyampai kajian yang akan menyampaikan kajian, kemudian mempersilakan mengisi apabila waktunya sudah masuk. Bila penyampai kajian sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, pemandu dapat mengingatkan secara tertulis dan tidak menyolok serta tidak mengundang perhatian para peserta latihan kader;
2) Selama penyampai kajian berada di dalam maupun di luar lokal, agar pemandu mengesankan sikap akrab dan dalam suasana ukhuwah islamiyah terhadap penyampai kajian, terutama di mata peserta latihan kader dan panitia;
3) Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi (informal) dengan penyampai kajian, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik-topik umum yang aktual dan sosial budaya serta akar filsafatnya;
4) Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan oleh penyampai kajian terdahulu tanpa keluar dari pola yang ada. Dalam hal terjadi kekeliruan oleh penyampai kajian dalam menyampaikan atau menyangkut materi, dapat melakukan netralisasi tanpa menjatuhkan penyampai kajian.
e) Terhadap Peserta Latihan Kader
1) Pemandu menyampaikan rasa penghargaan dan persaudaraan kepada peserta latihan kader, misalnya pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal-usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakang dan sebagainya;
2) Pemandu tidak menunjukkan sikap atau tindakan yang mengesankan pilih kasih;
3) Pemandu cukup menunjukkan senyum atau rasa geli yang wajar kalau menyaksikan tindakan peserta latihan kader yang lucu, aneh dan sebagainya;
4) Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi kepada peserta latihan kader, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak mengakibatkan antipati. Sementara pemandu yang lain hendaknya mengimbangi dengan membuat suasana kembali akrab dan bergairah;
5) Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta latihan kader. Serta memberi contoh sholat berjama’ah maupun aktifitas masjid lainnya kepada peserta latihan dan panitia;
6) Diskusi (secara formal) dapat dilakukan di luar lokal dengan peserta latihan yang sifatnya melayani hasrat ingin tahu dari peserta latihan kader dengan menyesuaikan penggarapan pada lokal.
f) Terhadap Panitia
1) Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia, dengan memberikan bimbingan maupun dorongan atau penghargaan moral. Gaya berkomunikasi instruktif, sewajarnya tidak dilakukan, melainkan hanya dengan gaya persuasif, yaitu merundingkan persoalan/tugas yang harus ditangani oleh panitia sebagai tugas bersama yang perlu disukseskan;
2) Hal-hal yang menyangkut fasilitas keseretariatan latihan kader (alat tulis, kertas dan sejenisnya) maupun konsumsi yang diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia, tidak sampai memberatkan;
3) Menyesuaikan pengaturan acara (di dalam maupun di luar lokal) dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dahulu melakukan pemeriksaan;
4) Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melaksanakan diskusi tentang topik yang bersifat pendalaman persepsi dan wawasan berfikir panitia, baik persoalan perkaderan maupun soal umum.
g) Terhadap Anggota Korp yang Berkunjung
1) Rekan anggota KP yang tidak bertugas dan datang ke medan latihan kader, diajak untuk ikut mempelajari jalannya latihan kader serta bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil yang optimal mengatasi kasus-kasus yang timbul;
2) Dalam keadaan situasi latihan kader yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target latihan kader, maka rekan anggota KP yang berkunjung dapat diminta bantuan sebagai tenaga “khusus”.
h) Terhadap Alumni yang Berkunjung
1) Alumni (terutama yang pernah ikut mengelola Latihan Kader) yang berkunjung ke medan Latihan Kader, kalau mungkin diperkenalkan dengan peserta Latihan Kader disertai dialog singkat tanpa merubah manual Latihan Kader;
2) Terhadap alumni tersebut, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan (metode dan teknik yang diterapkan), serta menginventarisasi input pemikiran yang relevan.
i) Terhadap Masyarakat Sekitar
1) Pemandu bertanggungjawab memelihara nama baik Himpunan kepada masyarakat sekitarnya selama Latihan Kader berlangsung;
2) Pemandu mengatur kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin digarap, disamping mengkomunikasikan misi Himpunan kepada tokoh-tokoh masyarakat.
c. Pada Saat Menjadi Penyampai Kajian
a) Terhadap Diri Sendiri
1) Penyampai kajian pada saat dihubungi panitia segera memberi kepastian kesediaan atau ketidaksediaan. Apabila telah memberi kesediaan kemudian berhalangan, supaya membantu panitia menghubungi penyampai kajian lain dengan melampirkan surat penugasan ditambah surat pelimpahan;
2) Membawa beberapa literatur dan alat peraga yang berkaitan dengan materi kajiannya, dan diutamakan mengutip langsung dari Al Qur’an pada waktu menjelaskan landasan ayat dari materinya;
3) Penyampai kajian sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan kesepakatan tata tertib di dalam lokasi Latihan Kader;
4) Sebelum mengisi acara dalam forum kelas, lebih dahulu mempelajari perkembangan Latihan Kader, khususnya riwayat hidup peserta.
b) Terhadap Peserta Latihan Kader
1) Penyampai kajian memberikan kesempatan yang merata dan adil pada peserta untuk berbicara serta menghargai pendapat peserta dan membimbing dan merumuskan pendapat mereka. Pada saat peserta berbicara hendaknya penyampai kajian memberikan perhatian sungguh-sungguh, misalnya dengan menatap wajahnya dengan cara-cara yang patut secara simpatik dan bersahabat;
2) Peserta yang konsentrasinya terganggu atau tertidur dan semacamnya, hendaknya diperhatikan atau ditegur dengan teknik yang persuasif dan simpatik;
3) Peserta yang masih berminat untuk bertukar pikiran di luar kelas, hendaknya dilayani selama kondisi memungkinkan atau kemudian menyalurkan kepada pemandu.
c) Terhadap Sesama Penyampai Kajian
1) Diusahakan sebelum mengisi materi kajian berdialog dengan rekan penyampai kajian yang mengasuh materi sejenis dan penyampai kajian yang mengasuh materi yang berkaitan erat dengan materinya;
2) Saling mengisi dengan materi yang lebih dahulu disampaikan oleh penyampai kajian lain.
d) Terhadap Pemandu
1) Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu agar latihan kader dapat berlangsung mencapai target;
2) Membuat penilaian tertulis kepada Korp Pengader tentang komite Pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi.

E. PENUTUP
Demikian Konsep Diri dan Kode Etik Pengader ini disusun agar setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju konsep diri, yang dalam aktivitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikan kode etik sebagai sebentuk pertanggungjawaban eskatologis kepada Allah Swt dan secara organisatoris kepada Korp Pengader.

POLA PEMBELAJARAN PENGADER

BAB I
PENDAHULUAN
Bismillahirrahmanirrahim

A. PENGERTIAN
Pola Pembelajaran Pengader pada dasarnya merupakan acuan yang digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan secara proporsional dan profesional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pola pembelajaran terpadu.

Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Korp Pengader HMI, disusun secara sadar, berkesinambungan, sistematis, dan progresif dalam rangka penataan diberbagai ruang lingkup kelembagaan.

Pola pembelajaran diarahkan dengan tiga bentuk operasional yakni model pendidikan, kegiatan dan model jaringan, yang kesemuanya merujuk kepada pedoman perkaderan HMI dan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Korp Pengader HMI dalam rangka mewujudkan Konsep Diri Pengader HMI (baca: Pendidik, Pemimpin, dan Pejuang).

Pengader HMI merupakan gambaran sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI sebagai bentuk tanggungjawab atas terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah Swt.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Pola Pembelajaran Pengader agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pembelajaran anggota Korp Pengader HMI selalu dalam kerangka yang sistematis, berkesinambungan dan sarat akan pertanggungjawaban sehingga Konsep Diri Pengader HMI dapat tercapai. Dalam upaya pencapaian tujuan ini kondisi-kondisi yang diharapkan dapat terwujud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, sikap dan konsisten terhadap perjuangan, tetap ada regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan aktifitas perjuangan Korp pengader HMI serta profesionalisme berlembaga.

C. FUNGSI
1. Pola Pembelajaran Pengader berfungsi sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan Korp pengader HMI, sehingga tetap mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. Pola Pembelajaran Pengader juga berfungsi sebagai parameter keberhasilan seluruh aktifitas.

BAB II
STRATEGI PEMBELAJARAN PENGADER

Strategi Pembelajaran Pengader merupakan fungsionalisasi seluruh pranata Korp pengader HMI untuk memperoleh kondisi tertentu atau kondisi antara dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pranata ini dapat berupa seluruh sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang berasaskan Islam, tugas utama yang diemban HMI secara internal adalah penyelarasan keseluruhan aspek gerak organisasi dalam suatu kerangka perjuangan yang menyeluruh dan terpadu. Tugas perjuangan ini secara strategis melahirkan kemestian logis yang harus diemban oleh HMI sebagai organisasi dan individu kader sebagai elemen penggerak organisasi.

Ini bermakna bahwa proses perkaderan HMI hendaknya dipandang sebagai upaya untuk memberikan respon terhadap tantangan internal dalam artian kualitas kader untuk kemudian memberikan jawaban strategis bagi tantangan eksternal yang dihadapi umat Islam. Cara pandang ini mengharuskan perkaderan HMI atau lebih khusus lagi Latihan Kader HMI dirumuskan secara konsisten sebagai derivasi operasional dari paradigma gerak HMI, baik dalam artian material, maupun yang berhubungan dengan proses interaksi subyek di dalamnya.

Garisan ini menuntut adanya rumusan pendekatan pendidikan, strategis pendidikan, serta alternatif prosedur yang digunakan, sehingga dengan demikian keseluruhan proses serta komponen Latihan Kader diharapkan mampu menjadi penghubung strategis antara dunia cita yang dituntun melalui Khittah perjuangan (Islam) dengan realitas input yang dimiliki.

Kerangka pemahaman ini memerlukan pembagian perhatian yang proporsional terhadap dua kutub pendekatan pendidikan, yakni pendekatan terhadap materi atau isi, dan pendekatan terhadap subyek Latihan Kader. Pedoman Perkaderan HMI memberikan perhatian yang tidak seimbang terhadap kedua kutub ini, dan bahkan dapat disimpulkan bahwa Pedoman Perkaderan HMI justru mengabaikan kutub pendekatan terhadap subyek Latihan Kader.

Padahal secara empiris dapat dibuktikan bahwa proses transformasi pengetahuan sangat ditentukan oleh bagaimana interaksi antar subyek itu berlangsung. Oleh sebab itu perhatian besar perlu diberikan bagi proses pengembangan Pengader sebagai subyek pendidik, yang keseluruhan penampilan dirinya di dalam interaksi belajar-mengajar menjadi alat pendidikan.

Dengan demikian, maka orientasi dasar dari Pola Pembelajaran Pengader adalah sebagai wahana peningkatan kualitas intelektual, manejerial, pengetahuan keorganisasian dan keterampilan serta kualitas spiritual secara profesional dan menyeluruh terkait dengan aspek yang berhubungan dengan Latihan Kader HMI, termasuk kedua kutub yang berhubungan dengan pendekatan pendidikan. Pola Pembelajaran Korp Pengader HMI ini diharapkan akan membentuk Pengader HMI sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang yang pada gilirannya menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan HMI.

Dalam upaya perumusan strategi Pembelajaran pengader yang dijiwai oleh semangat Islam, maka strategi tersebut mesti diletakkan dalam kerangka dasar Islam, sehingga Pengader diharapkan menjadi sosok wanita yang kaffah, sadar dan sanggup melaksanakan fungsi dan perannya sebagai muslmah dengan semata-mata mengharap ridho Allah SWT, berfikir kritis, analitis, selektif, dan progresif dengan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai parameter kebenaran serta bertanggungjawab atas tewujudnya masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

BAB III
MODEL PEMBELAJARAN PENGADER

Pola Pembelajaran Pengader dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada Pola Perkaderan HMI. Operasionalisasi Pembelajaran Pengader diwujudkan dalam bentuk pendidikan, kegiatan dan jaringan.

A. MODEL PENDIDIKAN
A.1. Pengertian
Model pendidikan adalah jenis pembelajaran yang mampu meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pengembangan potensi pengader melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang menjadi landasan dalam membentuk pola pikir, sikap, mentalitas dan perilaku seorang pengader. Pada aplikasinya, model pendidikan ini lebih banyak menyentuh aspek kognitif dan afeksi kader dengan tanpa mengesampingkan aspek psikomotorik
A.2. Tujuan
Tujuan dari model pendidikan adalah untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kepengaderan dalam rangka membina sikap dan mentalitas pengader. Dengan demikian, pengader tersebut mampu mempertegas citra diri, identitas pribadi dan peran-peran yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan HMI
A.3. Bentuk Pengembangan Model Pendidikan
Model pendidikan dikembangkan dalam dua jenis yaitu Latihan dan Kajian. Jenis latihan dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu Latihan Umum dan Latihan Khusus
A.3.1. Senior Course
A.3.1. Kajian

B. MODEL KEGIATAN
B.1. Pengertian
Pembelajaran model kegiatan adalah jenis pembelajaran yang menekankan pada aktualisasi peran-peran kepengaderan dalam aktivitas nyata
B.2. Tujuan
Tujuan model kegiatan adalah untuk mengaktualisasikan kompetensi pengader ke dalam pengalaman-pengalaman nyata ke dalam bentuk karya nyata baik secara personal maupun kelembagaan
B.3. Bentuk Pengembangan Model Kegiatan
Pengembangan model kegiatan meliputi dua cakupan, yaitu:
B.3.1. Kegiatan Sendiri (Individu)
a. Profesionalitas
b. Pengembangan Diri
B.3.2. Kegiatan Bersama (Kolektif)
a. Menjadi Pemandu
b. Sindikasi Materi

C. MODEL JARINGAN
C.1. Pengertian
Model jaringan atau kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dalam kaitannya dengan lembaga lain, yang diproyeksikan disamping sebagai media peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pengader, juga merupakan medium sosialisasi visi dan misi HMI
C.2. Tujuan
Tujuan model jaringan adalah untuk mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Korp Pengader HMI dan Pengader HMI, juga untuk mempertegas eksistensi HMI, di tengah pluralitas lembaga lain
C.3. Bentuk Pengembangan Model Jaringan
Pengembangan model jaringan mencakup dua bentuk, yaitu:
C.3.1. Pendelegasian
C.3.2. Kerjasama

BAB IV
PEMBELAJARAN MODEL PENDIDIKAN

A. GAMBARAN UMUM
Pendidikan adalah proses pembentukan pribadi manusia, pewarisan dan penciptaan nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga pribadi tersebut dapat mengembangkan diri secara optimal dalam rangka menghadapi kehidupan nyata. Sejalan dengan itu, perkaderan model pendidikan dalam Pola Pembelajaran Pengader diorientasikan pada pengembangan integritas pribadi pengader secara menyeluruh sehingga mampu menjadi pengader yang memiliki kualifikasi pendidik, pemimpin dan pejuang.

Pembelajaran model pendidikan ini meliputi dua model, yaitu latihan dan kajian. Latihan merupakan bentuk pengelolaan pembelajaran model pendidikan yang menekankan pada penggalian kompetensi pengader dengan memberikan prinsip dasar pengajaran, tuntutan rohani dan pengelolaan kelas. Sementara itu, kajian merupakan pembelajaran model pendidikan yang lebih merupakan pengembangan kompetensi kepengaderan yang telah digali dalam latihan.

Dalam rangka mencapai aspek-aspek di atas, pembelajaran model pendidikan yang berbentuk latihan lebih strategis dilaksanakan dengan pengasramaan (camping). Dengan demikian, para pengader diharapkan benar-benar dapat berproses secara optimal dan sekaligus belajar bersosialisasi dalam sebuah kelompok. Interaksi antar pribadi yang dinamis akan mampu memotivasi dan mempercepat perkembangan serta apresiasi setiap pengader menuju integritas pribadi yang matang, mandiri, progresif dan inovatif dengan dasar moralitas yang mapan.

B. METODE PENYAMPAIAN MATERI
Sesuai dengan fungsinya sebagai wahana pengembangan calon Pengelola Latihan, maka Kursus pengader dijalankan dengan sangat memperhatikan interaksi antar personal yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, keterlibatan peserta di dalam proses penyelenggaraan Kursus Pengader sangat dibutuhkan. Untuk memberi gambaran tentang bentuk interaksi tersebut, maka perlu dijelaskan secara khusus alternatif prosedur yang ditempuh guna mentransfer keseluruhan materi kursus pengader, yang meliputi:
a. Simulasi
Simulasi dilakukan dengan menghadirkan miniatur forum Latihan Kader HMI, ini dimaksudkan agar peserta dapat merasakan secara langsung proses pelatihan ketika mereka ditugaskan nanti sebagai pengelola latihan.
b. Curah Pendapat
Metode ini digunakan untuk mengaktifkan partisipasi peserta, mengajak atau mendorong peserta untuk terlibat (empati) dan berpikir kontekstual serta transformatif terhadap tema yang diangkat dan pada akhirnya mampu mengembangkannya secara kreatif inovatif
c. Dinamika Kelompok
Dinamika kelompok adalah sebuah interaksi antar personal dalam sebuah kelompok (berjumlah 5 sampai 7 orang). Metode ini relevan untuk penggarapan kepribadian, penajaman visi dan misi, memotivasi diri dan mengaktifkan partisipasi individu dalam kelompok. Karena itu, dinamika kelompok ini sangat baik untuk membangun solidaritas kelompok, ikatan emosional antar personal, serta memperkuat daya sensitivitas, mentalitas, sikap dan perilaku
d. Penugasan
Metode ini memberikan tanggungjawab pada peserta untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Disamping itu, hasil dari metode ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan peserta.

e. Studi Kasus
Study kasus adalah metode untuk mempertajam pemahaman, penghayatan dan transformasi pengalaman atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Karena itu studi kasus ini selalu mengajak atau mendorong peserta untuk terlibat (empati) dan berpikir kontekstual serta transformatif.
f. Studi Literatur
Dengan metode ini maka diharapkan peserta dapat menyelami dan mengeksplorasi khasanah literatur yang terkait dengan Pengelolaan Latihan Kader HMI. Dengan demikian diharapkan peserta benar-benar kaya dengan pengetahuan serta sumbernya dan pada akhirnya mampu mengembangkannya secara kreatif inovatif.

C. PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN
Model pendidikan dikembangkan dalam dua bentuk, Latihan dan Kajian:
C.1. Senior Course
C.1.1. Pengertian
Senior Course adalah proses pembinaan dan pengembangan kompetensi kader dengan menggunakan sistem kelas (kelompok) dan mekanisme tertentu. Senior Course merupakan media formal untuk menjadi anggota Korp Pengader HMI
C.1.2. Tujuan
Tujuan kurikuler latihan adalah untuk memberi motivasi dan landasan serta menggali kompetensi pengader, sehingga mampu memahami prinsip dasar pengajaran, peningkatan kualitas rohani dan mempunyai kemampuan pengelolaan kelas sebagai modal pengabdian dalam upaya pencapaian tujuan HMI
C.1.3. Materi
Klasifikasi materi dalam Senior Course adalah:
a. Gambaran Teoritis tentang Belajar-Mengajar Orang Dewasa:
• Filsafat Pendidikan
• Metode Latihan
• Manajemen Proses Latihan
• Psikologi Kepemimpinan
• Interaksi Alternatif dalam Pelatihan
• Teknik Pembuatan Kurikulum
b. Kerangka Dasar Latihan Kader HMI
• Telaah Kritis Khittah Perjuangan HMI
• Telaah Kritis Pedoman Perkaderan HMI
• Sosialisasi Pedoman Pengader HMI
c. Program Satuan Materi Latihan Kader HMI
• Perkenalan dan Pencairan Suasana
• Pelacakan Persepsi dan Kontrak Belajar
• Sosialisasi Juklak LK I HMI
• Paket Keterampilan
• Teknik Pelaksanaan Evaluasi Latihan
Keseluruhan materi yang disebutkan diatas, dijelaskan dalam uraian mendetail dalam sebuah modul pelatihan.
C.1.4. Evaluasi
Teknik evaluasi yang digunakan dalam Senior Course adalah :
a. Tes obyektf untuk aspek obyektif
b. Angket untuk aspek afektif
c. Observasi untuk aspek psikomotorik (Konatif)
C.2. Kajian
C.2.1. Pengertian
Pembelajaran model pendidikan yang memberikan pengembangan terkait wawasan kepengaderan serta peningkatan kemampuan tekhnis terkait dengan tugas-tugas kepengaderan.
C.2.2. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi kepengaderan seorang pengader yang telah digali dalam latihan.
C.2.3. Materi
a. Kajian Isu-isu seputar Perkaderan HMI
b. Kajian Teori-teori kontemporer tentang Pendidikan
c. Kajian Psikologi

BAB V
PEMBELAJARAN MODEL KEGIATAN

Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi diri Pengader baik secara sendiri maupun bersama. Model kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bentuk alternatif aktivitas sebagai bagian dari pembelajaran pengader yang secara strategis memberikan peluang dan kesempatan bagi pengader untuk mengembangkan dirinya dalam skala yang lebih luas guna mencapai hasil pembelajaran secara optimal. Model Kegiatan mencakup:

A. KEGIATAN SENDIRI
Kegiatan ini diorientasikan pada:
A.1. Profesionalitas
Yaitu suatu upaya untuk berperan aktif bagi pengader dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan profesionalitas dirinya dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan di kampus maupun di masyarakat luas
A.2. Pengembangan Diri
Yaitu suatu upaya meningkatkan keahlian seorang pengader menuju profesionalisme dalam hal pengelolaan pelatihan
B. KEGIATAN BERSAMA
Yaitu upaya meningkatkan kualitas pengader HMI melalui kerja sama antar pengader secara terpadu dan terarah untuk mencapai sasaran tertentu. Bentuk kegiatan bersama ini antara lain berupa:
B.1. Memandu
B.1.1. Defenisi
Memandu diartikan sebagai penugasan kepada seorang pengader HMI untuk mengelola dan mengarahkan latihan kader tertentu. Ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan seseorang menjadi pemandu Latihan Kader di HMI, melainkan untuk menumbuhkan kewibawaan perkaderan dengan peningkatan kualitas Pemandu Latihan
B.1.2. Kualifikasi Umum
Kualifikasi Umum adalah kualifikasi bagi pemandu yang terlibat dalam latihan kader secara umum, yaitu sebagai berikut :
a. Memahami Konstitusi HMI
b. Mempunyai kemampuan sebagai pengelola latihan kader
c. Memahami kurikulum materi dan proses interaksi dalan latihan
d. Berpegang teguh pada Pedoman Korp Pengader HMI
B.1.3. Kualifikasi Khusus
Kualifikasi Khusus adalah kemampuan bagi para pemandu yang disesuaikan dengan jenjang latihan yang telah diikuti dan kemampuan pengelola latihan yang dimilikinya
a. Memandu Latihan Kader I
Pada dasarnya, setiap pengader memenuhi kualifikasi untuk memandu Latihan Kader I
b. Memandu Latihan Kader II
1. Telah memandu Latihan Kader I sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
2. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader I sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
c. Memandu Latihan Kader III
1. Telah Mengikuti Latihan Kader III
2. Telah memandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
3. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
4. Berpengalaman di Seminar tingkat nasional
d. Memandu Senior Course
1. Telah memandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
2. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
B.2. Sindikasi Materi
B.2.1. Defenisi
Sindikasi Materi diartikan sebagai penugasan kepada seorang pengader HMI untuk masuk dalam kelompok khusus yang menghimpun pengader dengan penguasaan materi yang sama. Ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan seseorang menjadi penyampai kajian di HMI, melainkan untuk menumbuhkan kewibawaan perkaderan dengan peningkatan kualitas penyampai kajian.
B.2.2. Kualifikasi Umum
Kualifikasi bagi penyampai kajian yang terlibat dalam Latihan Kader secara umum, yaitu sebagai berikut :
a. Memahami Konstitusi HMI
b. Memahami kurikulum, materi, metode dan proses interaksi dalam latihan
c. Mempunyai kemampuan sebagai pendidik, pengelola dan penyaji meteri Latihan Kader
d. Berpegang teguh kepada Pedoman Korp Pengader HMI
B.2.3. Kualifikasi Khusus
Kualifikasi bagi penyampai kajian yang terlibat dalam berbagai bentuk Latihan Kader sesuai dengan jenisnya.
a. Penyampai Kajian Latihan Kader I
1. Pada dasarnya, setiap pengader memenuhi kualifikasi untuk memandu Latihan Kader I
2. Telah menjadi Pemandu Latihan Kader I sekurang-kurangnya 5 (lima) kali
b. Penyampai Kajian Latihan Kader II
1. Telah menjadi Penyampai Kajian pada Latihan Kader I minimal 5 (lima) kali
2. Telah menjadi Pemandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
c. Penyampai Kajian Latihan Kader III
1. Telah mengikuti Latihan Kader III
2. Telah menjadi Penyampai Kajian pada Latihan Kader II minimal 10 (sepuluh) kali
3. Berpengalaman menjadi pembicara di seminar tingkat regional dan atau nasional
4. Menguasai disiplin ilmu yang memadai dibidangnya

BAB VI
PEMBELAJARAN MODEL JARINGAN

Model jaringan atau kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dalam kaitannya dengan lembaga lain, yang diproyeksikan sebagai media peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pengader. Dengan membangun jaringan pengader mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Korp pengader HMI dan Pengader HMI. Jaringan juga merupakan medium sosialisasi visi dan misi HMI hal ini akan mempertegas eksistensi HMI, di tengah pluralitas lembaga lain

A. PENDELEGASIAN
Pendelegasian kader HMI merupakan salah satu bentuk dari model jaringan yang cukup strategis. Namun demikian bentuk tersebut harus memuat visi dan misi HMI secara jelas, apabila pendelegasian kader ke dalam organisasi lain tersebut bersifat formal. Karena itu dalam pendelegasian kader perlu adanya pengaturan beberapa hal berikut:
A.1. Pola Pendelegasian
a. Mengutus pengader HMI untuk magang pada lembaga pelatihan profesional
b. Mendelegasikan pengader HMI untuk menjadi pengurus pada lembaga pelatihan profesional
c. Menugaskan pengader HMI untuk mengelola pelatihan lembaga lain
A.2. Wewenang
Pendelegasian pengader HMI merupakan kewenangan Pengurus Korp Pengader HMI dengan persetujuan pimpinan HMI sesuai dengan wilayah kerjanya (Cabang dan Nasional). Agar dapat dijalankan secara optimal dalam dataran operasional, maka:
a. Pengurus Korp pengader HMI bersama dengan Pimpinan HMI berhak membuat aturan operasional pengiriman pengader dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan nilai strategisnya
b. Pendelegasian dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan organisasi dan tidak menggangu pelaksanaan tuas kepengaderan di internal HMI
c. Pendelegasian pengader HMI harus dapat mengembangkan visi dan misi HMI
A.3. Mekanisme Pendelegasian
Usaha untuk melakukan pendelegasian merupakan langkah yang strategis, namun perlu ada mekanisme yang jelas dan terarah bagi pengader HMI yang akan didelegasikan. Mekanisme tersebut dapat ditempuh melalui:
a. Pengader yang didelegasikan berkewajiban memberikan laporan perkembangan tugas secar rutin kepada Pengurus Korp Pengader HMI
b. Bila dianggap perlu, Pengurus Korp Pengader HMI dapat membentuk forum khusus untuk mengkoordinir pendelegasian kader

B. KERJASAMA
Kerjasama dalam model Jaringan dalam pembelajaran pengader merupakan sarana untuk mengoptimalkan masing-masing organisasi dalam mencapai tujuan bersama.
B.1. Pola Kerjasama
Pola kerjasama dengan lembaga lain dapat meliputi beberapa kegiatan baik dalam level konseptual maupun dalam level yang lebih operasional tanpa bertentangan dengan aturan dan ketentuan Korp pengader HMI maupun HMI sebagai organisasi induk.
B.2. Wewenang
Kegiatan dengan lembaga lain merupakan kewenangan Pengurus Korp pengader dengan persetujuan Pimpinan HMI yang disesuaikan dengan wilayah kerjanya (Cabang dan Nasional). Secara operasional, pelaksanaan harus memenuhi ketentuan berikut:
a. Pengurus Korp pengader HMI bersama dengan Pimpinan HMI berhak membuat aturan operasional kerjasama dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan nilai strategisnya
b. Kerjasama dengan lembaga lain dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan organisasi
B.3. Mekanisme Kerjasama
Mekanisme kerjasama dilakukan untuk dapat mengfungsikan secara optimal pengader HMI maka:
a. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan baik nasional maupun di tingkat daerah dikelola di bawah tanggungjawab langsung Pengurus Korp Pengader HMI
b. Bila dianggap perlu, Pengurus Korp Pengader HMI dapat membentuk divisi khusus untuk mengkoordinir pendelegasian kader

BAB VII
PENUTUP

Demikian Pola Pembelajaran Pengader disusun sebagai upaya untuk mencapai Pengader Cita dengan kualifikasi Pendidik, pemimpin dan Pejuang yang menjadi tujuan Korp Pengader HMI. Semoga hidayah dan rahmat Allah SWT berlimpah kepada kita semua, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kekuatan untuk istiqomah dijalanNya.

SK Nomor : 05/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T11:01:00.000+08:00

Berikut Hasil Sidang Komisi A, yang disahkan melalui SK Nomor : 05/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno II yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang. Disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 07.03 bbwi.

PEDOMAN DASAR KP HMI

MUQADDIMAH

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan HMI, yaitu terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulul albab yang turut bertanggung jawaban atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala, diperlukan adanya usaha untuk melakukan kegiatan yang terencana, terarah dan terorganisir secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu usaha ini dirumuskan dalam sistem perkaderan HMI dalam bentuk pendidikan latihan.

Perkaderan HMI (dalam bentuk pendidikan latihan) yang diorientasikan pada pengembangan integritas pribadi kader secara menyeluruh sehingga mampu menjadi pemimpin yang adil dan progresif-inovatif menuntut kesadaran dari penanggung jawab perkaderan khususnya para pengader HMI dalam mengembangkan pemahaman dan pengamalan Islam yang termanifestasikan dalam sikap, mentalitas dan perilaku pribadi muslim, wawasan intelektual, kepekaan sosial, kemampuan dan keberanian memecahkan persoalan (pribadi maupun kemasyarakatan). Untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat menampung semua aktifitas dalam menjawab persoalan tersebut di atas.

Atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala yang disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab perkaderan, dibentuklah satu wadah Korp Pengader Himpunan Mahasiswa Islam, yang berpegang kepada Al Qur’an dan Al Hadits, AD/ART, Khittah Perjuangan, Pedoman Perkaderan dan pedoman-pedoman lainnya, yang secara operasional berpegang kepada Pedoman Korp Pengader sebagai berikut :

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Lembaga ini bernama Korp Pengader Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disingkat KP HMI

Pasal 2
Tempat Kedudukan
a. KP HMI berkedudukan di tempat pimpinan HMI, dibentuk di tingkat cabang.
b. Bila diperlukan, pada tingkat pusat dapat dibentuk Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI

BAB II
TUJUAN, STATUS, FUNGSI DAN PERAN
Pasal 3
Tujuan
Terbentuknya sosok Pengader dengan kepribadian yang utuh sebagai Pendidik, Pemimpin dan Pejuang

Pasal 4
Status
KP HMI adalah Lembaga Khusus HMI yang bersifat semi otonom.

Pasal 5
Fungsi
KP HMI berfungsi sebagai pengemban tugas pengelolaan pendidikan latihan umum pada perkaderan HMI dalam hal pelatihan.

Pasal 6
Peran
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota HMI dalam rangka mewujudkan cita-cita perkaderan HMI;
b. Memberi saran dan atau pendapat kepada pimpinan HMI dalam masalah yang berkaitan dengan perkaderan HMI baik diminta ataupun tidak diminta.

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Anggota KP HMI terdiri atas :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8
Struktur Kekuasaan
Kekuasaan KP HMI dipegang oleh Musyawarah Nasional (Munas) KP HMI di tingkat pusat dan Musyawarah KP HMI Cabang di tingkat cabang

Pasal 9
Struktur Pimpinan
Struktur pimpinan KP HMI terdiri dari Pengurus Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) KP HMI dan Pengurus KP HMI Cabang

BAB V
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN LEMBAGA
Pasal 10
Administrasi
Secara umum administrasi KP HMI mengikuti aturan administrasi kesekretariatan HMI

Pasal 11
Keuangan
Sumber dana KP HMI diperoleh dari :
a. Iuran, infaq dan atau sumbangan anggota
b. Usaha-usaha yang sah, halal dan tidak mengikat

BAB VI
ATRIBUT
Pasal 12
Atribut KP HMI merupakan bahagian dari atribut HMI

BAB VII
PEMBUBARAN
Pasal 13
Pembubaran KP HMI dilakukan melalui Musyawarah KP HMI dengan persetujuan 2/3 jumlah peserta musyawarah KP HMI dan di sahkan oleh pimpinan HMI.

PEDOMAN RUMAH TANGGA KP HMI

BAB I
STATUS DAN TUGAS
Pasal 1
Status
a. Kornas KP HMI adalah pembantu pimpinan HMI di tingkat Pusat yang memiliki posisi setingkat dengan Komisi Kebijakan
b. KP HMI Cabang adalah pembantu pimpinan HMI di tingkat Cabang yang memiliki posisi setingkat dengan Bidang Kerja
c. KP HMI adalah Lembaga Khusus yang bersifat semi otonom, bebas dalam menjalankan fungsi-fungsi organisatoris, tetapi tetap terikat dengan aturan-aturan HMI.

Pasal 2
Tugas
a. Mengembangkan kualitas dan kuantitas anggota KP HMI;
b. Mengadakan usaha peningkatan kemampuan pengelolaan pelatihan;
c. Mengadakan evaluasi terhadap pengelolaan pelatihan HMI.

BAB II
KEANGGOTAAN
BAGIAN I
Anggota
Pasal 3
Anggota Biasa
Anggota Biasa adalah anggota HMI yang telah dinyatakan lulus Senior Course (SC)

Pasal 4
Anggota Luar Biasa
Anggota Luar Biasa adalah anggota biasa yang telah menjadi alumni HMI

Pasal 5
Anggota Kehormatan
Anggota Kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa bagi perkaderan HMI dan disahkan oleh pimpinan KP HMI

BAGIAN II
Pasal 6
Tata Cara Keanggotaan
a. Anggota HMI yang berkeinginan menjadi anggota KP HMI harus memenuhi syarat-syarat, klasifikasi dan kualifikasi keanggotaan KP HMI
b. Syarat-syarat, klasifikasi dan kualifikasi keanggotaan KP HMI diatur dalam ketentuan yang terpisah

BAGIAN III
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 7
Hak Anggota
a. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh KP HMI
b. Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus KP HMI, serta mempunyai hak dipilih dan memilih
c. Anggota Luar Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus KP HMI, serta mempunyai hak memilih
d. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus KP HMI.

Pasal 8
Kewajiban Anggota
a. Meningkatkan kualitas dirinya dalam hal kemampuan pengelolaan pelatihan;
b. Menjalankan tugas perkaderan yang diamanahkan oleh pimpinan HMI;
c. Menjaga nama baik organisasi;
d. Mematuhi Pedoman Korps Pengader.

BAGIAN IV
Status Keanggotaan Serta Rangkap Jabatan
Pasal 9
Masa Keanggotaan
a. Masa keanggotaan sebagai Anggota Biasa KP HMI berlaku sejak menjadi anggota KP HMI hingga menjadi alumni HMI
b. Anggota Biasa KP HMI yang telah menjadi alumni HMI selanjutnya disebut Anggota Luar Biasa

Pasal 10
Mutasi Keanggotaan
a. Anggota KP HMI dapat melakukan mutasi dari satu KP HMI cabang ke KP HMI cabang yang lain jika melakukan mutasi keanggotaan HMI;
b. Mutasi anggota KP HMI dari cabang yang satu ke cabang yang lain diwajibkan membawa Surat Pengantar dari KP HMI cabang asal.

Pasal 11
Anggota diberhentikan Keanggotaannya dari KP HMI karena:
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Diskors (pemberhentian sementara);
d. Dipecat;
e. Diberhentikan keanggotaannya dari HMI.

Pasal 12
Rangkap Jabatan
a. Anggota KP HMI dapat menduduki jabatan lain di luar KP HMI dengan tetap menyesuaikan sikap dengan Pedoman-pedoman KP HMI
b. Pengurus KP HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan di luar Lembaga KP HMI, kecuali dalam keadaan tertentu atas persetujuan pimpinan HMI dan pimpinan KP HMI sesuai jenjang kepengurusan

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
A. Struktur Kekuasaan
Pasal 11
Status Musyawarah KP HMI
a. Musyawarah KP HMI merupakan forum kekuasaan tertinggi di internal KP HMI
b. Di tingkat pusat dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) KP HMI
c. Di tingkat cabang dilaksanakan Musyawarah KP HMI Cabang
d. Musyawarah KP HMI memiliki wewenang sebagai berikut :
1. Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kelembagaan sebagai derivasi atas keputusan yang telah ditetapkan pada tingkat institusi kekuasaan
3. Memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon Ketua/Formatur KP HMI kemudian mengajukannya kepada pimpinan HMI.

Pasal 14
Musyawarah Nasional KP HMI
a. Musyawarah Nasional KP HMI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di KP HMI ditingkat pusat
b. Musyawarah Nasional KP HMI dilaksanakan dalam rangkaian Kongres HMI
c. Musyawarah Nasional KP HMI merupakan musyawarah utusan KP HMI cabang
d. Peserta Musyawarah Nasional KP HMI adalah pengurus koordinasi Nasional KP HMI dan utusan KP HMI Cabang
e. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas inisiatif minimal 3 (tiga) KP HMI Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah KP HMI Cabang
f. Jumlah utusan KP HMI Cabang dalam Musyawarah Nasional ditetapkan dengan rumus:
Sn = a pn-1
Sn : Jumlah anggota
a : 10
p : Pembanding = 3
n : Jumlah utusan

Pasal 15
Musyawarah KP HMI Cabang
a. Musyawarah KP HMI Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di KP HMI ditingkat cabang
b. Musyawarah KP HMI Cabang dilaksanakan dalam rangkaian Konferensi Cabang
c. Musyawarah KP HMI Cabang merupakan musyawarah anggota KP HMI Cabang
d. Peserta Musyawarah KP HMI Cabang adalah pengurus KP HMI Cabang dan anggota KP HMI Cabang
e. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Luar Biasa KP HMI cabang dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif minimal 3 (tiga) orang anggota KP HMI Cabang, dengan persetujuan minimal 2/3 jumlah anggota KP HMI Cabang.

B. Struktur Pimpinan
BAGIAN I
KOORDINATOR NASIONAL (KORNAS) KP HMI
Pasal 16
Status dan Kedudukan
a. Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI adalah lembaga tertinggi KP HMI yang berada ditingkat Pusat
b. Masa jabatan Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI mengikuti masa jabatan PB HMI
c. Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI berkedudukan di ibu kota Negara

Pasal 17
Kepengurusan
a. Ketua Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI ditetapkan oleh Ketua Umum PB HMI berdasarkan aspirasi Musyawarah Nasional KP HMI
b. Pengurus Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan disahkan oleh Ketua Umum PB HMI
c. Apabila Ketua Koordinator Nasional (Bakornas) KP HMI berhalangan tetap maka dapat diangkat pejabat (Pj) oleh rapat Presidium Pengurus Koordinator Nasional KP HMI
d. Pengurus Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI adalah anggota yang pernah menjadi pengurus KP HMI Cabang
e. Ketua Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI merupakan presidium dalam struktur PB HMI

Pasal 18
Tugas dan Kewajiban
a. Melaksanakan ketetapan Musyawarah Nasional KP HMI
b. Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI bertanggung jawab kepada Ketua Umum PB HMI
c. Secara fungsional Koordinator Nasional (Kornas) KP HMI melakukan koordinasi dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada PB HMI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode

BAGIAN VII
KP HMI CABANG
Pasal 19
Status dan Kedudukan
a. KP HMI Cabang adalah lembaga tertinggi KP HMI di tingkat cabang
b. Masa jabatan KP HMI Cabang mengikuti masa jabatan Pengurus HMI Cabang.

Pasal 20
Kepengurusan
a. Ketua KP HMI Cabang ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus HMI Cabang berdasarkan aspirasi Musyawarah KP HMI Cabang
b. Pengurus KP HMI Cabang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan disahkan oleh Ketua Umum Pengurus HMI Cabang
c. Apabila Ketua KP HMI Cabang berhalangan tetap maka dapat diangkat pejabat (Pj) oleh rapat Presidium Pengurus KP HMI Cabang
d. Pengurus KP HMI Cabang adalah anggota KP HMI Cabang yang berpotensi
e. Ketua KP HMI Cabang merupakan presidium dalam struktur Pengurus HMI Cabang

Pasal 21
Tugas dan Kewajiban
a. Melaksanakan ketetapan Musyawarah KP HMI Cabang
b. Pengurus KP HMI Cabang bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus HMI Cabang
d. Secara fungsional KP HMI Cabang melakukan koordinasi dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pengurus HMI Cabang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode dengan tembusan ke Pengurus Koordinator Nasional KP HMI

BAB IV
ADMINISTRASI
Pasal 22
Administrasi Umum
a. Penomoran surat ke dalam (intern HMI) menggunakan kode :
Surat Biasa No/A/SEK/KP-HMI/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah
Surat Mandat No/A/MDT/KP-HMI/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah
Surat keputusan No/A/KPTS/KP-HMI/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah
b. Penomoran surat ke luar (ekstern HMI) menggunakan kode :
Surat Biasa No/B/SEK/KP-HMI/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah

Pasal 23
Administrasi Kerja
a. Anggota KP HMI melaksanakan tugas dengan pengesahan pimpinan KP HMI atau Pengurus HMI Cabang;
c. Penugasan anggota KP HMI keluar atau antar daerah kepengurusan HMI cabang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pengurus KP HMI cabang;
d. Dalam hal anggota KP HMI menduduki jabatan struktural diatas level HMI Cabang, dapat melaksanakan tugas tanpa persetujuan pimpinan KP HMI Cabang.

BAB V KEUANGAN
Pasal 24
a. Keuangan KP HMI dikelola berdasarkan Pedoman Kebendaharaan HMI
b. Apabila terjadi pembubaran KP HMI, maka seluruh kekayaannya akan diserahkan ke pimpinan HMI

BAB V
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 25
a. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga KP HMI merupakan Pedoman Operasional HMI;
b. Setiap anggota KP HMI harus mentaati Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga KP HMI ini dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi-sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya;
c. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan kemudian.

SK Nomor : 04/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T10:55:00.000+08:00

Berikut Laporan Pelaksanaan Tugas Pengurus Koordinator Nasional Korps Pengader HMI, yang disahkan melalui SK Nomor : 04/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno pertama yang dipimpin oleh Zuhriyyah Hidayati dan Muhammad sebagai pimpinan sidang sementara. disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 03.51 bbwi.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
KOORDINATOR NASIONAL KORPS PENGADER HMI
PERIODE 1426-1428 H/2005-2007 M

PENGANTAR
Puji hanya padaNya, segala rahmat tercurah dariNya, segala nikmat mengalir dariNya. Semoga kita semua tetap menjadi hamba yang mengingat dan bersyukur.

Shalawat atas nabiNya, doa keselamatan pada rasulNya. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa merindu dan mengharap syafaatnya.

Adalah hukum sejarah, gerak lajunya beranjak dari masa lalu, kekinian dan masa hadapan. Telah menjadi kepastian bahwa sesuatu yang dimulai dalam waktu juga akan berakhir dalam kemewaktuan yang nisbi. Begitupun dengan kepengurusan Koodinator Nasional sebagai sebuah kebersamaan yang diikat oleh waktu. Sudah saatnya apa yang dimulai dengan ikrar pelantikan, diakhiri dengan sebuah pertanggungjawaban.

Dengan keterbatasan dan keterjepitan situasi dan kondisi yang melingkupi, kepengurusan Koodinator Nasional Korps pengader HMI periode 1426-1428 H/2005-2007 M tetap dijalankan meski dengan keberjarakan yang demikian lebar dari kesempurnaan. Toh semua itu menjadi cermin untuk berbuat semaksimal yang kami bisa.

Kami paham dan menyadari, bahwa apa yang telah kami lakukan masih jauh dari harapan kader-kader HMI, tetapi perlu disadari pula oleh semua keluarga besar HMI, ekspektasi dan agenda baik untuk konteks ke-HMI-an, ke-umat-an dan ke-negara-an demikian besar, sehingga diperlukan perspektif dan aksi bersama, artinya, perlu ada sinergitas dari seluruh stakeholder HMI untuk mendorong bersama agenda-agenda besar tersebut, bisa dipastikan jika insiatif-inisiatif dan gerakan dilakukan masih sendiri-sendiri serta an sich dilimpahkan pada salah satu stakeholder HMI, tidak akan berhasil mewujudkan cita-cita bersama tersebut.

Tentu tak boleh ada kecil hati, tak boleh ada penyesalan dan kekecewaan di diri kami. Masa lalu kami telah menjadi cermin yang benderan bagi masa depan cerah yang akan teman-teman semua rangkai dan rajut bersama. Semoga apa yang kami lalukan bisa lebih berarti.

Salam takzim dan beribu penghargaan bagi Pengurus HMI Cabang Malang, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Wonosobo dan Palu atas fasilitas serta segala bantuannya. Uluk salam juga terhaturkan buat pengurus Badko HMI Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Utara, serta PB HMI atas dukungannya yang tak ternilai.

Tabik!!!

Depok, 07 Sya’ban 1428 H/18 Agustus 2007 M

MUHAMMAD KASMAN (KETUA KORNAS)
LUKMAN WIBOWO (SEKRETARIS KORNAS)

WACANA
Kongres 25 HMI di Palu yang berlangsung pada tanggal 13-20 Agustus 2005 lalu dengan tegas merekomendasikan agar dibentuknya Koordinator Nasional Korp Pengader HMI. Hal ini dipengaruhi oleh karena terjadinya perubahan pada struktur kepengurusan HMI di tingkat nasional.

Dalam struktur Pengurus Besar HMI, terjadi perubahan pada pengurus harian yang selama ini terdiri dari bidang-bidang kerja menjadi komisi-komisi kebijakan. Perubahan ini juga diikuti oleh pergeseran orientasi garapannya, kehadiran Komisi Kebijakan lebih menfokuskan aktivitas HMI di tingkat nasional untuk lebih mengurusi masalah eksternal, sementara penanggungjawab aktivitas perkaderan diserahkan pada Badan Koordinasi yang hanya memiliki wilayah jangkau regional.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena ditengah menguatnya jarak sosial yang sangat jauh antara anggota korp --jarak sosial yang dimaksud adalah adanya berbagai tradisi dan karakter pengader yang berbeda-beda antara masing-masing cabang, pada saat yang sama tanggungjawab perkaderan himpunan diserahkan pengelolaannya pada Badan Koordinasi yang mengakibatkan makin melebarnya jarak sosial yang dimaksud.

Kebutuhan akan adanya bagian HMI yang mengambil-alih tanggungjawab perkaderan secara nasional menelorkan rekomendasi kepada PB –yang terpilih pada Kongres 25 HMI di Palu Agustus 2005 silam, untuk memfasilitasi pembentukan Lembaga Koordinasi Nasional yang diperuntukkan secara khusus buat pengader, melalui Musyawarah Nasional Pengader (Lihat hasil Komisi Rekomendasi yang disahkan melalui SK Nomor: 07/A/KPTS/KONGRES 25/07/1426).

Secara konstitusional, Lembaga Khusus merupakan lembaga yang menjalankan tugas khusus organisasi (pasal 14 AD HMI). Ini berarti bahwa Lembaga Khusus HMI adalah bagian dari struktur pimpinan yang memiliki peran-peran khusus dengan sifat semi otonom. Keberadaan Lembaga Khusus HMI (termasuk Korp Pengader HMI) dibentuk oleh pimpinan HMI sesuai dengan kebutuhan. Adapun keberadaan Korp Pengader HMI pada tingkat pusat direalisasikan dalam dibentuk Koordinator Nasional Korp Pengader HMI (atau lebih dikenal dengan nama Korp Pengader Nasional [KPN])

Sebagai aktualisasi dari rekomendasi Kongres, PB HMI kemudian menfasilitasi pelaksanakan Musyawarah nasional Korp Pengader HMI di Makassar pada tanggal 8-9 Juni 2006. Disamping berhasil menelorkan model struktur organisasi dan job description Koordinator Nasional Korp Pengader HMI serta Rekomendasi dan Program Kerja Koordinator Nasional Korp Pengader HMI untuk satu periode (sebagaimana terlampir), Munas juga menetapkan Muhammad Kasman sebagai Calon tunggal Formatur/Ketua Umum Koordinator Nasional Korp Pengader HMI yang kemudian disahkan oleh Ketua Umum PB HMI melalui SK PB dengan No. 070/A/KPTS/06/1427.

ARAS DAN REALITAS PROGRAM
Sebagai tindak lanjut dari SK PB dengan No. 070/A/KPTS/06/1427 tentang penunjukan Formatur/Ketua Umum Koordinator Nasional Korp Pengader HMI periode 2005-2007, maka Muhammad Kasman menyusun struktur kepengurusan Kornas KP HMI yang kemudian disahkan oleh PB HMI melalui Surat Keputusan No. 083/A/KPTS/10/1427 tanggal 23 Syawal 1427 H/15 November 2007 M tentang Pengesahan Struktur Pengurus Koordinator Nasional Korp Pengader HMI periode 2005-2007, dengan formasi sebagai berikut :

Ketua Kornas
MUHAMMAD KASMAN
Ketua Divisi Pembinaan Aparat dan Organisasi
KHILMI ZUHRONI
Ketua Divisi Peningkatan Sumberdaya Pengader
AHMAD ZUBEIRI
Ketua Divisi Jaringan Organisasi
AHMAD NIAM
Sekretaris Kornas
LUKMAN WIBOWO
Bendahara Kornas
WIDI ARINI
Staff Divisi Pembinaan Aparat dan Organisasi
SUMARNI
Staff Divisi Peningkatan Sumberdaya Pengader
MAKSUN
Staff Divisi Jaringan Organisasi
FAISAL ANDI RIZAL
Koordinator Wilayah
Indonesia Bagian Barat
ST. DARMALISA
Indonesia Bagian Tengah
AHMAD BASUNI
Indonesia Bagian Timur
SURAKHMAT
Indonesia Bagian Utara
HARIMAN PODUNGGE

Waktu yang dibutuhkan oleh Muhammad Kasman selaku Formatur/Ketua Umum terpilih untuk menyusun struktur pengurus sebagaimana terlihat diatas membutuhkan waktu yang cukup lama –-sekitar 5 bulan berjalan. Ini tidak diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya yang tersedia, melainkan karena kesibukan pribadi yang bersangkutan.

Adapun pelaksanaan Pelantikan –pengambilan sumpah jabatan, dan Rapat Kerja kepengurusan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 18 November 2006 dengan Pengurus HMI Cabang Malang sebagai tuan rumah. Pelantikan dan Rapat Kerja kepengurusan ini dihadiri oleh 7 orang personil pengurus.

Terhitung sejak Pelantikan –pengambilan sumpah jabatan, pengurus Kornas KP HMI mempunyai masa kerja yang relatif singkat, hanya sekitar 8 (delapan) bulan saja. Dengan waktu tersebut, dalam perjalanan dialektika internalnya Kornas KP HMI dituntut untuk melaksanakan beberapa program yang merupakan amanah Musyawarah Nasional Korp.

Adapun beberapa garis-garis besar program kerja dan rekomendasi kepengurusan yang diamanahkan adalah:
1) Pusdiklat Khittah Perjuangan
2) Temu Pengader (Kornas KP dengan KPC Se-Inbagteng)
3) Perbincangan Materi Senior Course secara Nasional
4) Pengadaan Media Komunikasi Organisasi
5) Pengadaan Sekretariat
Dengan usia kepengurusan yang singkat serta ketersedian perangkat organisasi yang minim, maka dalam melaksanakan amanah kepengurusan, Kornas KP HMI menggunakan strategi “nebeng teyuusss”. Seperti:
1. Pusdiklat Khittah Perjuangan
Dilaksanakan di : Wonosobo
Peserta : 14 Pengurus Korps Pengader HMI Cabang dan atau Pengurus HMI Cabang
Waktu : 17-18 Februari 2007
Hasil yang dicapai : Kesepahaman atas muatan Khittah Perjuangan hasil Lokakarya Yogyakarta.
Keterangan : Dirangkaian dengan pelaksanaan Pleno III Pengurus Besar HMI

2. Temu Pengader (Kornas KP dengan KPC Se-Inbagteng)
Dilaksanakan di : Purwokerto
Peserta : 6 Pengurus Korps Pengader HMI Cabang
Waktu : 29 April 2007
Hasil yang dicapai : Tawaran Materi SC, Kesepahaman awal tentang keberadaan KPN, serta Usulan perumusan pola komunikasi kerja antar struktur dalam KP (KPN dengan KPC).
Keterangan : Dirangkaikan dengan pelaksanaan Temu Pengurus Cabang HMI Se-Indonesia Bagian Tengah.

3. Pengadaan Media Komunikasi Organsasi
a. Weblog : http://pengaderonline.blogspot.com
Bisa diakses dengan mudah, memuat berbagai informasi tentang KP dan aktivitasnya, artikel perkaderan dan kepengaderan, beberapa game pelatihan.
b. E-Mail : kornaskphmi@gmail.com, kornaskphmi@yahoo.co.id
Berfungsi dengan baik, menjadi salah satu media komunikasi resmi organisasi, masih bisa dipakai.
c. Mailing List : instruktur@yahoogroups.com
Peserta yang terdaftar hanya 7 orang, moderator telah berinisiatif mengundang peserta namun kurang ditanggapi.

4. Penyiapan Draft Pedoman Korp yang baru
Penyusunan draft ini memuat tawaran rancang bangun organisasi Korp Pengader dari Koordinator Nasional sampau ke Korp Pengader HMI Cabang. Draft sudah selesai, bisa diakses dan di download di weblog Kornas KP HMI. Disamping itu juga diupayakan penyusunan draft mentah pola pembelajaran pengader (termasuk senior course), draftnya juga sudah selesai. Kedua draft ini belum tersosialisasi dengan maksimal, akan ditawarkan ke munas kali ini.

5. Pengedaran Quesioner Perkaderan
Dalam rangka melakukan pendataan Pengader secara nasional serta pemantauan perkembangan KPC HMI se-Indonesia, Kornas KP HMI mengedarkan quesioner kepengaderan.

BEBERAPA KENDALA
Dalam menjalankan aktivitas kepengurusan, beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengurus Kornas KP HMI adalah:
• Belum adanya sekretariat pengurus (masih nebeng di sekretariat PB HMI)
• Domisili pengurus Kornas KP HMI tersebar di daerah masing-masing. Komunikasi kepengurusan dilakukan via email dan telepon.
• Belum ada landasan konstitusional yang disepakati secara nasional.

EKSPEKTASI KEDEPAN
1. Keberadaan kornas masih dibutuhkan untuk mengkonsolidasi dan mendinamisir kinerja pengader.
2. Perlu adanya kesepakatan tentang Pola kerja dan komunikasi organisasi
3. Perlu standarisasi kualitas pemandu secara nasional melalui materi nasional SC
4. Mendorong pelaksanaan pertukaran pengader lintas cabang

SK Nomor : 03/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T10:52:00.000+08:00

Berikut Pimpinan Sidang Tetap Munas II Korps pengader HMI, yang disahkan melalui SK Nomor : 03/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno pendahuluan yang dipimpin oleh Hariman Podungge dan Ahmad Zubeiri sebagai pimpinan sidang sementara. disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 03.08 bbwi.

PIMPINAN SIDANG TETAP MUSYAWARAH NASIONAL II
KORPS PENGADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Setelah melalui proses pemilihan yang telah ditetapkan, peserta musyawarah menyepakati secara aklamasi untuk menetapkan Zuhriyyah Hidayati (dari KP HMI Cabang Jakarta Selatan) dan Muhammad (dari KP HMI Cabang Semarang) sebagai Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Nasional II Korps Pengader Himpunan Mahasiswa Islam

SK Nomor : 02/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T10:46:00.000+08:00

Berikut agenda Munas II Korps Pengader HMI, yang disahkan melalui SK Nomor : 02/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno pendahuluan yang dipimpin oleh Hariman Podungge dan Ahmad Zubeiri sebagai pimpinan sidang sementara. disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 03.05 bbwi.

30 menit
Pembukaan
90 menit
Sidang Pendahuluan
120 menit
Sidang Komisi A
Pembahasan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Korps Pengader HMI
Sidang Komisi B
Pembahasan Konsep Diri dan Pola Pembelajaran Pengader
Sidang Komisi C
Pembahasan Struktur Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi Organisasi
60 menit
Pembahasan dan pengesahan hasil-hasil Sidang Komisi
30 menit
Pembahasan dan pengesahan Tata Tertib Pemilihan Calon Formatur Kornas KP HMI periode 1428-1430 H/2007-2007 M
30 menit
Pemilihan dan pengesahan Calon Formatur Kornas KP HMI periode 1428-1430 H/2007-2007 M
30 menit
Penutupan

SK Nomor : 01/KPTS/MUNAS/08/1428

2007-11-02T10:40:00.000+08:00

Berikut Tata Tertib Munas Korps Pengader HMI, yang disahkan melalui SK Nomor : 01/KPTS/MUNAS/08/1428 dalam sidang pleno pendahuluan yang dipimpin oleh Hariman Podungge dan Ahmad Zubeiri sebagai pimpinan sidang sementara. disahkan di Depok pada tanggal 18 Agustus 2007/07 Sya’ban 1428 H pada pukul 03.03 bbwi.

TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL II
KORPS PENGADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Pasal 1
STATUS
a. Musyawarah Nasional KP HMI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di KP HMI di tingkat Pusat
b. Musyawarah Nasional KP HMI merupakan musyawarah utusan KP HMI Cabang

Pasal 2
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Musyawarah Nasional KP HMI memiliki kekuasaan dan wewenang:
a. Mendengarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengurus kornas KP HMI periode 1426-1428 H/2005-2007 M
b. Menetapkan Pedoman Operasional Organisasi
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kelembagaan sebagai derivasi atas keputusan yang telah ditetapkan pada tingkat institusi kekuasaan
d. Memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon Ketua/Formatur KP HMI kemudian mengajukannya kepada pimpinan HMI

Pasal 3
PESERTA
Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Pengurus Komas KP HMI (Dimisioner) periode 1426-1428 H/2005-2007 M, utusan dan peninjau KP HMI cabang dan undangan.

Pasal 4
HAKPESERTA
a. Utusan KP HMI Cabang Mempunyai Hak suara dan bicara
b. Peninjau hanya memiliki hak bicara
c. Pengurus Komas KP HMI Demisioner berstatus sebagai peninjau
d. Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan pimpinan sidang

Pasal 5
KEWAJIBAN PESERTA
a. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan munas kecuah undangan
b. Peserta bekewajiban melengkapi dan memenuhi segala persyaratan minimal yang ditetapkan panitia
c. Perubahan susunan utusan dan peninjau dari KP HMI cabang harus dikonfirmasikan kepada pimpinan sidang
d. Seluruh peserta berkewajiban menegakkan dan mematuhi seluruh tata tertib dan etika forum yang telah disepakati
e. Peserta berkewajiban menciptakan suasana tertib aman dan kondusif yang mendukung tercapainya tujuan dan target munas
f. Setiap peserta berkewajiban mengisi daftar hadir sebelum memasuki atau selama mengikuti forum-forum munas
g. Peserta yang meninggalkan ruangan selama forum munas berlangsung harus sepengetahuan pimpinan sidang
h. Peserta harus masuk ruang sidang paling lambat 5 (lima) menit sebelum sidang dimulai
i. Peserta penuh dan peninjau wajib menggunakan kartu identitas

Pasal 6
SANKSI
a. Utusan bisa kehilangan hak suaranya bila meninggalkan forum-forum munas dalam jangka waktu lebih dari 2 x 30 menit tanpa konfirmasi ke pimpinan sidang
b. Peserta dapat dikeluarkan dari forum sidang oleh pimpinan sidang bila dipandang tidak mengindahkan tata tertib dan etika sidang

Pasal 7
JENIS SIDANG
a. Sidang Pendahuluan yakni sidang yang membahas agenda acara, tata tertib dan pemilihan pimpinan sidang Munas yang berbentuk presidium
b. Sidang Pleno, yakni sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta musda untuk membahas dan menetapkan berbagai materi yang menjadi kewenangan munas
c. Sidang Komisi, yakni sidang yang membahas agenda-agenda penting yang akan dipresentasikan dalam sidang pleno

Pasal 8
PIMPINAN SIDANG
a. Sidang Pendahuluan dipimpin oleh personal panitia pengarah
b. Sidang Pleno dipimpin oleh pimpinan Sidang Munas yang dipilih oleh dan dari peserta Munas dan berbentuk presidium
c. Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang dipilih oleh dan dari anggota komisi dan berbetuk presidium

Pasal 9
QUORUM
a. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah KP HMI Cabang
b. Apabila ayat satu tidak terpenuhi maka, Munas diundur selambat-¬lambatnya 1 x 24 jam dan setelah itu dianggap sah
c. Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah peserta utusan KP HMI Cabang
d. Apabila ayat 3 (tiga) tidak terpenuhi, maka sidang pleno ditunda 1 x 1 jam setelah itu dinyatakan sah
e. Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 anggota sidang komisi
f. Bila ayat e tidak terpenuhi, maka sidang komisi ditunda 1x 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah

Pasal 10
ARTI KETUKAN PALU
a. 1 kali ketukan, kesepakatan yang bersifat sementara
b. 2 kali ketukan, pembukaan dan penutupan sidang serta mencabut skorsing
c. 3 kali ketukan, pengesahan konsideran dan keputusan

Pasal 11
MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG (PRESIDIUM)
a. Pimpinan sidang berjumlah tiga orang
b. Tiap-tiap Utusan KP HMI Cabang mengusulkan satu orang calon pimpinan sidang secara tertutup.
c. Calon pimpinan sidang dianggap sah apabila didukung oleh minimal dua KP HMI Cabang
d. Bila hanya terdapat tiga orang calon sah pimpinan sidang maka langsung ditetapkan sebagai pimpinan sidang.
e. Jika ayat 4 tidak terpenuhi, maka dilakukan pemilihan u1ang seperti yang ada pada point 2 sampai 4.

Pasal 12
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah :
a. Mufakat
b. Lobi
c. Voting

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian bila diperlukan.

Billahit taufiq walhidayah.

Hasil Munas II KP HMI (1)

2007-11-02T10:35:00.000+08:00

Berikut ini hasil-hasil persidangan Musyawarah Nasional Korps Pengader Himpunan Mahasiswa Islam di Depok, 18 Agustus 2007.

Dalam Musyawarah II Korps pengader Himpunan Mahasiswa Islam ini, dihasilkan beberapa Surat Keputusan:
Nomor : 01/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Tata Tertib Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 02/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Agenda Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 03/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengangkatan dan Pengesahan Pimpinan Sidang Tetap Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 04/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinator Nasional Korps Pengader HMI pada Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 05/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Hasil Sidang Komisi A tentang Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga Korps Pengader HMI pada Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 06/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Hasil Sidang Komisi B tentang Konsep Diri, Kode Etik Dan Pola Pembelajaran Pengader Pada Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 07/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Hasil Sidang Komisi C tentang Struktur Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi Kornas KP HMI pada Munas II Korps Pengader HMI
Nomor : 08/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Calon Formatur Koordinator Nasional Korps Pengader HMI Periode 1428-1430 H/2007-2009 M
Nomor : 09/KPTS/MUNAS/08/1428
Pengesahan Calon Formatur Koordinator Nasional Korps Pengader HMI Periode 1428-1430 H/2007-2009 M

game bro...

2007-09-13T17:57:00.000+08:00

ini beberapa game untuk pelatihan anak muslim...

KISAH NAMA-NAMA

Permainan ini dipakai agar peserta mengenal satu sama lain dengan cara santai dan menghapuskan kekakuan.

Langkah langkah :
• Mintalah seluruh peserta untuk memilih salahsatu nama nabi, keluarga nabi, sahabat nabi
• Minta setiap peserta mengingat nama pilihannya masing-masing dengan baik, jika perlu lakukan pengujian dengan menyebut secara acak beberapa nama dan minta peserta yang disebut nama pilihannya utntuk menyahut ‘ya!, atau tunjuk beberapa orang peserta secara acak dan tanyakan siapa nama yang dia pilih.
• Tegaskan sekali lagi apakah mereka benar–benar mengingat nama pilihannya masing–masing.
• Setelah yakin, jelaskan bahwa anda akan menyampaikan suatu berita atau suatu cerita tertentu di mana dalam sepanjang cerita itu akan disebut sejumlah nama yang telah dipilih. Peserta yang disebut nama pilihannya diminta segera berdiri dan langsung meneriakkan namanya yang sebenarnya keras–keras kepada seluruh peserta lain. Jika terlambat 3 detik, peserta dikenakan hukuman ramai–ramai oleh peserta lain.
• Tanyakan kepada peserta apakah mereka paham peraturan tersebut?, jika perlu ulangi sekali lagi dan berikan contoh.
• Mulai bercerita, misalnya : saudara–saudara, Rasulullah Muhammad SAW mempunyai seorang anak perempuan yang sangat dicintainya yang bernama Fatimah. Oleh rasulullah, anak tersebut ketika dewasa dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib……….. dst. Atau cerita lain yang anda karang sendiri pada saat itu (yang penting, dalam cerita itu ada disebutkan nama-nama yang telah dipilih peserta setiap satu kalimat atau setiap selang satu menit).
• Lakukan sampai separuh peserta tersebut nama pilihannya atau seluruhnya (bergantung kepada kecepatan anda dan peserta dan sesuai dengan waktu yang tersedia)
• Lakukan diskusi dengan peserta tentang apa makna permainan ini dan dapat digunakan untuk apa saja dalam kegiatan latihan, termasuk perasaan–persaan peserta sendiri.
• Simpulkan

MENCARI JODOH

Petunjuk :
• Buatlah kalimat pendek yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan diberikan , misal : “Anak Shaleh Hormat pada Orang Tua” dll. Kalimat yang dibuat sebanyak setengah dari jumlah peserta, kalau peserta 20 orang, harus disediakan 10 kalimat.
• Pecahlah kalimat tersebut ke dalam dua bagian dan ditulis di kertas, satu kertas berisi kalimat “ Anak Sholeh” dan satu kertas berisi kata “Hormat pada Orang Tua”.
• Gulunglah kedua kertas yang berisi tulisan tadi.
• Bagikan kertas–kertas tergulung yang sudah disiapkan sebanyak jumlah peserta (apabila peserta ganjil, satu orang berpasangan dengan fasilitator)
• Minta peserta untuk membuka gulungan kertas masing–masing dan membaca isinya yaitu sepotong kalimat yang belum lengkap.
• Minta peserta untuk mencari pasangannya masing–masing agar kalimat itu menjadi lengkap.
• Minta setiap pasangan berkenalan dan mendiskusikan arti kalimat tersebut.
• Minta peserta berkumpul lagi dan meminta setiap pasangan memperkenalkan pasangannya dan menyampaikan arti kalimat kepada peserta yang lain.

Kesolidan Jama’ah
KOMPAK

Permainan ini bermanfaat untuk menghangatkan suasana dan membentuk kesolidan dalam Jama’ah.

Langkah–Langkah
• Jelaskan kepada peserta aturan permainan ini
• Bagilah peserta ke dalam 5–6 kelompok, yang penting satu kelompok terdiri dari 6 orang.
• Mintalah masing–masing kelompok untuk membuat lingkaran dan satu orang anggota dari masing-masing kelompok untuk berdiri di tengah–tengah kelompoknya.
• Katakan bahwa permainan ini untuk menguji kita, apakah di antara teman-teman dalam kelompok itu saling percaya kepada anggota jama’ah yang lain. Yang berdiri di tengah harus menutup matanya, dengan ditutup kain, kemudian menjatuhkan diri secara bebas kearah mana saja.
• Sementara itu teman-teman dalam kelompoknya melingkar dan harus bertanggungjawab atas keselamatan teman yang di tengah tadi, karena permainan ini bisa–bisa akan memakan korban, maka jika yang di tengah menjatuhkan diri kepadanya dia harus siap dan bertanggungjawab untuk menahan dan melemparkannya kepada teman yang lain. Begitu seterusnya, dan minta siapa yang di tengah bisa bicara dengan cara bergiliran.
• Simpulkan : “umat islam ibarat satu tubuh....dst tentang jama’ah.”

Isu Jelang Munas

2007-08-08T15:08:00.001+08:00

Menjelang Musyawarah nasional Korp Pengader HMI dalam rangkaian Kongres Ke-26 HMI di Jakarta, beberapa isu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan KPC bersama dengan Pengurus Kornas KP HMI adalah sebagai berikut.

Soal: Ada baiknya hubungan kerja antara KPN, KPC dan Pengader dijelaskan lebih detail, sebab akan ada ketimpangan jika KPN melakukan peran koordinasi secara langsung dengan anggota pengader. Dalam arti bahwa hal ini akan melangkahi keberadaan KPC.
.:Jawab: Perlu dirumuskan sebuah Pedoman Korp Pengader baru yang mengatur hal tersebut, mari kita bicarakan bersama dalam munas kali ini. Draft sudah tersedia.

Soal: Lebih tepatnya tawaran kurukulum SC dari PKN ditempatkan sebagai masukan/materi tambahan pada pelaksanaan SC, sebab hak membuat kurikulum SC adalah pada KPC dengan kebutuhan lokal sebagaimana kebutuhan masing-masing cabang.
.:Jawab: Kebutuhan untuk melakukan standarisasi kepemanduan secara nasional didasari oleh pemikiran untuk menyiapkan pengader yang siap ditugaskan antar cabang dan atau antar wilayah, lokalitas muatan SC tetap tidak diganggu gugat, silahkan ditambahkan dalam muatan SC di lokal masing-masing.

Soal: Hanya mempertanyakan konfigurasi pengurus KPN yang dianggap terlalu jogja sentris.
.:Jawab: Pengurus Kornas KP HMI tidak jogja sentris, dari 13 pengurus Kornas KP HMI, yang dari cabang jogja hanya tiga orang. Cabang Makassar: Muhammad Kasman, Sumarni, Surakhmat. Cabang Semarang: Lukman Wibowo, Ahmad Niam, Widi Arini, Ahmad Basuni. Cabang Palu: Hariman Podungge, Faisal Andi Rizal. Cabang Yogyakarta: Khilmi Zuhroni, Ahmad Zubeiri, Maksun. Cabang Bogor: St. Darmalisa.

Soal: Harus ada langkah-langkah sistematisasi hubungan antara KPN dan KPC, sebab jika kurang sistematis akan terjadi benturan antara keduanya. Dia melihat keberadaan KPN sudah sangat tepat sebagai koordinasi antar KPC.
.:Jawab: Perlu dirumuskan sebuah Pedoman Korp Pengader baru yang mengatur hal tersebut, mari kita bicarakan bersama dalam munas kali ini. Draft sudah tersedia.

Soal: Bagaimana otoritas KPC jika ada format baku kurikulum SC nasional
.:Jawab: Ruang untuk menginjeksikan kebutuhan lokalitas terbuka lebar, tapi kebutuhan akan sebuah standarisasi nasional diperlukan untuk kebutuhan akan ketersediaan pengader nasional yang akan menutupi keperluab pertukaran pengader antar cabang dan atau antar wilayah.

Soal: Sedapat mungkin, keberadaan KPN yang strategis ini, harus lebih didorong pada proses kaderisasi dan penjelasan-penjelasan secara filosofis tentang arah politik dan gerakan HMI di tingkatan PB HMI.
.:Jawab: Kehadiran Kornas KP HMI adalah untuk mengkoordinir aktivitas KPC dalam pengelolaan perkaderan, tentang penjelasan filosofis tentang arah dan gerakan HMI di tingkat PB HMI itu bukan wilayah garap Kornas KP HMI.

Tawaran SC Palu

2007-08-08T14:50:00.000+08:00

Sehubungan dengan guliran tentang perbincangan mengenai kurikulum Senior Course secara nasional. Korp pengader HMI Cabang Palu menawarkan kurikulum SC versi mereka untuk diapresiasi oleh teman-teman pengader dan Korp Pengader di seluruh Indonesia.

A. Pengertian
Senior course (SC) adalah pelatihan khusus perkaderan HMI dalam rangka menyiapkan kader yang mampu memahami konsep perkaderan dan pengelolaan pelatihan internal HMI dan kebutuhan eksternal HMI (disesuaikan dengan kebutuhan).

B. Tujuan
1. Peningkatan konsepsi tentang pedoman perkaderan HMI
2. Penguasaan terhadap pengelolaan forum pelatihan
3. Penguasaan materi LK 1 dan khittah perjuangan.

C. Sasaran
Sasaran pelatihan SC adalah kader HMI lepasan LK II ( Intermediate Training ).

D. Metode
1. Partisipatoris : Peserta turut serta berperan aktif dalam kegiatan pelatihan
2. Simulasi : Peserta memperagakan dan mempraktekkan teknik-teknik pengelolaan forum pelatihan.

E. Materi
1. Materi Dasar
a. Filsafat Pendidikan
b. Psikologi Pendidikan
c. Psikologi Komunikasi

2. Materi Pokok
a. Manajemen Pelatihan
b. Metodologi Pelatihan
c. Penyusunan Kurikulum
d. Khittah Perjuangan
e. Pedoman Perkaderan, Korps Pengkader dan Kode Etik HMI

3. Materi Alat/Penunjang
a. Kontrak Belajar
b. Pelacakan Persepsi
c. Ice Breaker/Paket-paket Pelatihan
d. Identifikasi Kemampuan Dasar

F. Evaluasi
Evaluasi dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.

JELANG MUNAS IV

2007-08-04T13:29:00.001+08:00

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Korp Pengader HMI, Pengurus Koordinator Nasional KP HMI mencoba menyiapkan beberapa draft pembaharuan Pedoman Lembaga Khusus yang akan menjadi bahan pembicaraan di musyawarah nanti. berikut ini Draft Pola Pembelajaran Pengader...

POLA PEMBELAJARAN PENGADER

BAB I
PENDAHULUAN
Bismillahirrahmanirrahim

A. PENGERTIAN
Pola Pembelajaran Pengader pada dasarnya merupakan acuan yang digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan secara proporsional dan profesional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pola pembelajaran terpadu.

Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Korp Pengader HMI, disusun secara sadar, berkesinambungan, sistematis, dan progresif dalam rangka penataan diberbagai ruang lingkup kelembagaan.

Pola pembelajaran diarahkan dengan tiga bentuk operasional yakni model pendidikan, kegiatan dan model jaringan, yang kesemuanya merujuk kepada pedoman perkaderan HMI dan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Korp Pengader HMI dalam rangka mewujudkan Konsep Diri Pengader HMI (baca: Pendidik, Pemimpin, dan Pejuang).

Pengader HMI merupakan gambaran sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI sebagai bentuk tanggungjawab atas terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah Swt.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Pola Pembelajaran Pengader agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pembelajaran anggota Korp Pengader HMI selalu dalam kerangka yang sistematis, berkesinambungan dan sarat akan pertanggungjawaban sehingga Konsep Diri Pengader HMI dapat tercapai. Dalam upaya pencapaian tujuan ini kondisi-kondisi yang diharapkan dapat terwujud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, sikap dan konsisten terhadap perjuangan, tetap ada regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan aktifitas perjuangan Korp pengader HMI serta profesionalisme berlembaga.

C. FUNGSI
1. Pola Pembelajaran Pengader berfungsi sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan Korp pengader HMI, sehingga tetap mengarah kepada pencapaian tujuan.
2. Pola Pembelajaran Pengader juga berfungsi sebagai parameter keberhasilan seluruh aktifitas.

BAB II
STRATEGI PEMBELAJARAN PENGADER
Strategi Pembelajaran Pengader merupakan fungsionalisasi seluruh pranata Korp pengader HMI untuk memperoleh kondisi tertentu atau kondisi antara dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pranata ini dapat berupa seluruh sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang berasaskan Islam, tugas utama yang diemban HMI secara internal adalah penyelarasan keseluruhan aspek gerak organisasi dalam suatu kerangka perjuangan yang menyeluruh dan terpadu. Tugas perjuangan ini secara strategis melahirkan kemestian logis yang harus diemban oleh HMI sebagai organisasi dan individu kader sebagai elemen penggerak organisasi.

Ini bermakna bahwa proses perkaderan HMI hendaknya dipandang sebagai upaya untuk memberikan respon terhadap tantangan internal dalam artian kualitas kader untuk kemudian memberikan jawaban strategis bagi tantangan eksternal yang dihadapi umat Islam. Cara pandang ini mengharuskan perkaderan HMI atau lebih khusus lagi Latihan Kader HMI dirumuskan secara konsisten sebagai derivasi operasional dari paradigma gerak HMI, baik dalam artian material, maupun yang berhubungan dengan proses interaksi subyek di dalamnya.

Garisan ini menuntut adanya rumusan pendekatan pendidikan, strategis pendidikan, serta alternatif prosedur yang digunakan, sehingga dengan demikian keseluruhan proses serta komponen Latihan Kader diharapkan mampu menjadi penghubung strategis antara dunia cita yang dituntun melalui Khittah perjuangan (Islam) dengan realitas input yang dimiliki.

Kerangka pemahaman ini memerlukan pembagian perhatian yang proporsional terhadap dua kutub pendekatan pendidikan, yakni pendekatan terhadap materi atau isi, dan pendekatan terhadap subyek Latihan Kader. Pedoman Perkaderan HMI memberikan perhatian yang tidak seimbang terhadap kedua kutub ini, dan bahkan dapat disimpulkan bahwa Pedoman Perkaderan HMI justru mengabaikan kutub pendekatan terhadap subyek Latihan Kader.

Padahal secara empiris dapat dibuktikan bahwa proses transformasi pengetahuan sangat ditentukan oleh bagaimana interaksi antar subyek itu berlangsung. Oleh sebab itu perhatian besar perlu diberikan bagi proses pengembangan Pengader sebagai subyek pendidik, yang keseluruhan penampilan dirinya di dalam interaksi belajar-mengajar menjadi alat pendidikan.

Dengan demikian, maka orientasi dasar dari Pola Pembelajaran Pengader adalah sebagai wahana peningkatan kualitas intelektual, manejerial, pengetahuan keorganisasian dan keterampilan serta kualitas spiritual secara profesional dan menyeluruh terkait dengan aspek yang berhubungan dengan Latihan Kader HMI, termasuk kedua kutub yang berhubungan dengan pendekatan pendidikan. Pola Pembelajaran Korp Pengader HMI ini diharapkan akan membentuk Pengader HMI sebagai pendidik, pemimpin dan pejuang yang pada gilirannya menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan HMI.

Dalam upaya perumusan strategi Pembelajaran pengader yang dijiwai oleh semangat Islam, maka strategi tersebut mesti diletakkan dalam kerangka dasar Islam, sehingga Pengader diharapkan menjadi sosok wanita yang kaffah, sadar dan sanggup melaksanakan fungsi dan perannya sebagai muslmah dengan semata-mata mengharap ridho Allah SWT, berfikir kritis, analitis, selektif, dan progresif dengan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai parameter kebenaran serta bertanggungjawab atas tewujudnya masyarakat yang diridhoi Allah SWT.

BAB III
MODEL PEMBELAJARAN PENGADER
Pola Pembelajaran Pengader dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada Pola Perkaderan HMI. Operasionalisasi Pembelajaran Pengader diwujudkan dalam bentuk pendidikan, kegiatan dan jaringan.

A. MODEL PENDIDIKAN
A.1. Pengertian
Model pendidikan adalah jenis pembelajaran yang mampu meletakkan dasar-dasar pembinaan dan pengembangan potensi pengader melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang menjadi landasan dalam membentuk pola pikir, sikap, mentalitas dan perilaku seorang pengader. Pada aplikasinya, model pendidikan ini lebih banyak menyentuh aspek kognitif dan afeksi kader dengan tanpa mengesampingkan aspek psikomotorik

A.2. Tujuan
Tujuan dari model pendidikan adalah untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai kepengaderan dalam rangka membina sikap dan mentalitas pengader. Dengan demikian, pengader tersebut mampu mempertegas citra diri, identitas pribadi dan peran-peran yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan HMI

A.3. Bentuk Pengembangan Model Pendidikan
Model pendidikan dikembangkan dalam dua jenis yaitu Latihan dan Kajian. Jenis latihan dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu Latihan Umum dan Latihan Khusus
A.3.1. Senior Course
A.3.1. Kajian

B. MODEL KEGIATAN
B.1. Pengertian
Pembelajaran model kegiatan adalah jenis pembelajaran yang menekankan pada aktualisasi peran-peran kepengaderan dalam aktivitas nyata

B.2. Tujuan
Tujuan model kegiatan adalah untuk mengaktualisasikan kompetensi pengader ke dalam pengalaman-pengalaman nyata ke dalam bentuk karya nyata baik secara personal maupun kelembagaan

B.3. Bentuk Pengembangan Model Kegiatan
Pengembangan model kegiatan meliputi dua cakupan, yaitu:
B.3.1. Kegiatan Sendiri (Individu)
a. Profesionalitas
b. Pengembangan Diri
B.3.2. Kegiatan Bersama (Kolektif)
a. Menjadi Pemandu
b. Sindikasi Materi

C. MODEL JARINGAN
C.1. Pengertian
Model jaringan atau kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dalam kaitannya dengan lembaga lain, yang diproyeksikan disamping sebagai media peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pengader, juga merupakan medium sosialisasi visi dan misi HMI

C.2. Tujuan
Tujuan model jaringan adalah untuk mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Korp Pengader HMI dan Pengader HMI, juga untuk mempertegas eksistensi HMI, di tengah pluralitas lembaga lain
C.3. Bentuk Pengembangan Model Jaringan
Pengembangan model jaringan mencakup dua bentuk, yaitu:
C.3.1. Pendelegasian
C.3.2. Kerjasama

BAB IV
PEMBELAJARAN MODEL PENDIDIKAN
A. GAMBARAN UMUM
Pendidikan adalah proses pembentukan pribadi manusia, pewarisan dan penciptaan nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga pribadi tersebut dapat mengembangkan diri secara optimal dalam rangka menghadapi kehidupan nyata. Sejalan dengan itu, perkaderan model pendidikan dalam Pola Pembelajaran Pengader diorientasikan pada pengembangan integritas pribadi pengader secara menyeluruh sehingga mampu menjadi pengader yang memiliki kualifikasi pendidik, pemimpin dan pejuang.

Pembelajaran model pendidikan ini meliputi dua model, yaitu latihan dan kajian. Latihan merupakan bentuk pengelolaan pembelajaran model pendidikan yang menekankan pada penggalian kompetensi pengader dengan memberikan prinsip dasar pengajaran, tuntutan rohani dan pengelolaan kelas. Sementara itu, kajian merupakan pembelajaran model pendidikan yang lebih merupakan pengembangan kompetensi kepengaderan yang telah digali dalam latihan.

Dalam rangka mencapai aspek-aspek di atas, pembelajaran model pendidikan yang berbentuk latihan lebih strategis dilaksanakan dengan pengasramaan (camping). Dengan demikian, para pengader diharapkan benar-benar dapat berproses secara optimal dan sekaligus belajar bersosialisasi dalam sebuah kelompok. Interaksi antar pribadi yang dinamis akan mampu memotivasi dan mempercepat perkembangan serta apresiasi setiap pengader menuju integritas pribadi yang matang, mandiri, progresif dan inovatif dengan dasar moralitas yang mapan.

B. METODE PENYAMPAIAN MATERI
Sesuai dengan fungsinya sebagai wahana pengembangan calon Pengelola Latihan, maka Kursus pengader dijalankan dengan sangat memperhatikan interaksi antar personal yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, keterlibatan peserta di dalam proses penyelenggaraan Kursus Pengader sangat dibutuhkan. Untuk memberi gambaran tentang bentuk interaksi tersebut, maka perlu dijelaskan secara khusus alternatif prosedur yang ditempuh guna mentransfer keseluruhan materi kursus pengader, yang meliputi:
a. Simulasi
Simulasi dilakukan dengan menghadirkan miniatur forum Latihan Kader HMI, ini dimaksudkan agar peserta dapat merasakan secara langsung proses pelatihan ketika mereka ditugaskan nanti sebagai pengelola latihan.

b. Curah Pendapat
Metode ini digunakan untuk mengaktifkan partisipasi peserta, mengajak atau mendorong peserta untuk terlibat (empati) dan berpikir kontekstual serta transformatif terhadap tema yang diangkat dan pada akhirnya mampu mengembangkannya secara kreatif inovatif

c. Dinamika Kelompok
Dinamika kelompok adalah sebuah interaksi antar personal dalam sebuah kelompok (berjumlah 5 sampai 7 orang). Metode ini relevan untuk penggarapan kepribadian, penajaman visi dan misi, memotivasi diri dan mengaktifkan partisipasi individu dalam kelompok. Karena itu, dinamika kelompok ini sangat baik untuk membangun solidaritas kelompok, ikatan emosional antar personal, serta memperkuat daya sensitivitas, mentalitas, sikap dan perilaku

d. Penugasan
Metode ini memberikan tanggungjawab pada peserta untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Disamping itu, hasil dari metode ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan peserta.

e. Studi Kasus
Study kasus adalah metode untuk mempertajam pemahaman, penghayatan dan transformasi pengalaman atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Karena itu studi kasus ini selalu mengajak atau mendorong peserta untuk terlibat (empati) dan berpikir kontekstual serta transformatif.

f. Studi Literatur
Dengan metode ini maka diharapkan peserta dapat menyelami dan mengeksplorasi khasanah literatur yang terkait dengan Pengelolaan Latihan Kader HMI. Dengan demikian diharapkan peserta benar-benar kaya dengan pengetahuan serta sumbernya dan pada akhirnya mampu mengembangkannya secara kreatif inovatif.

C. PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN
Model pendidikan dikembangkan dalam dua bentuk, Latihan dan Kajian:
C.1. Senior Course
C.1.1. Pengertian
Senior Course adalah proses pembinaan dan pengembangan kompetensi kader dengan menggunakan sistem kelas (kelompok) dan mekanisme tertentu. Senior Course merupakan media formal untuk menjadi anggota Korp Pengader HMI

C.1.2. Tujuan
Tujuan kurikuler latihan adalah untuk memberi motivasi dan landasan serta menggali kompetensi pengader, sehingga mampu memahami prinsip dasar pengajaran, peningkatan kualitas rohani dan mempunyai kemampuan pengelolaan kelas sebagai modal pengabdian dalam upaya pencapaian tujuan HMI

C.1.3. Materi
Klasifikasi materi dalam Senior Course adalah:
a. Gambaran Teoritis tentang Belajar-Mengajar Orang Dewasa:
> Filsafat Pendidikan
> Metode Latihan
> Manajemen Proses Latihan
> Psikologi Kepemimpinan
> Interaksi Alternatif dalam Pelatihan
>Teknik Pembuatan Kurikulum
b. Kerangka Dasar Latihan Kader HMI
> Telaah Kritis Khittah Perjuangan HMI
> Telaah Kritis Pedoman Perkaderan HMI
> Sosialisasi Pedoman Pengader HMI
c. Program Satuan Materi Latihan Kader HMI
> Perkenalan dan Pencairan Suasana
> Pelacakan Persepsi dan Kontrak Belajar
> Sosialisasi Juklak LK I HMI
> Paket Keterampilan
> Teknik Pelaksanaan Evaluasi Latihan
Keseluruhan materi yang disebutkan diatas, dijelaskan dalam uraian mendetail dalam sebuah modul pelatihan.

C.1.4. Evaluasi
Teknik evaluasi yang digunakan dalam Senior Course adalah :
a. Tes obyektf untuk aspek obyektif
b. Angket untuk aspek afektif
c. Observasi untuk aspek psikomotorik (Konatif)

C.2. Kajian
C.2.1. Pengertian
Pembelajaran model pendidikan yang memberikan pengembangan terkait wawasan kepengaderan serta peningkatan kemampuan tekhnis terkait dengan tugas-tugas kepengaderan.

C.2.2. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi kepengaderan seorang pengader yang telah digali dalam latihan.

C.2.3. Materi
a. Kajian Isu-isu seputar Perkaderan HMI
b. Kajian Teori-teori kontemporer tentang Pendidikan
c. Kajian Psikologi

BAB V
PEMBELAJARAN MODEL KEGIATAN
Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi diri Pengader baik secara sendiri maupun bersama. Model kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bentuk alternatif aktivitas sebagai bagian dari pembelajaran pengader yang secara strategis memberikan peluang dan kesempatan bagi pengader untuk mengembangkan dirinya dalam skala yang lebih luas guna mencapai hasil pembelajaran secara optimal. Model Kegiatan mencakup:

A. KEGIATAN SENDIRI
Kegiatan ini diorientasikan pada:
A.1. Profesionalitas
Yaitu suatu upaya untuk berperan aktif bagi pengader dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan profesionalitas dirinya dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan di kampus maupun di masyarakat luas

A.2. Pengembangan Diri
Yaitu suatu upaya meningkatkan keahlian seorang pengader menuju profesionalisme dalam hal pengelolaan pelatihan

B. KEGIATAN BERSAMA
Yaitu upaya meningkatkan kualitas pengader HMI melalui kerja sama antar pengader secara terpadu dan terarah untuk mencapai sasaran tertentu. Bentuk kegiatan bersama ini antara lain berupa:
B.1. Memandu
B.1.1. Defenisi
Memandu diartikan sebagai penugasan kepada seorang pengader HMI untuk mengelola dan mengarahkan latihan kader tertentu. Ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan seseorang menjadi pemandu Latihan Kader di HMI, melainkan untuk menumbuhkan kewibawaan perkaderan dengan peningkatan kualitas Pemandu Latihan

B.1.2. Kualifikasi Umum
Kualifikasi Umum adalah kualifikasi bagi pemandu yang terlibat dalam latihan kader secara umum, yaitu sebagai berikut :
a. Memahami Konstitusi HMI
b. Mempunyai kemampuan sebagai pengelola latihan kader
c. Memahami kurikulum materi dan proses interaksi dalan latihan
d. Berpegang teguh pada Pedoman Korp Pengader HMI

B.1.3. Kualifikasi Khusus
Kualifikasi Khusus adalah kemampuan bagi para pemandu yang disesuaikan dengan jenjang latihan yang telah diikuti dan kemampuan pengelola latihan yang dimilikinya
a. Memandu Latihan Kader I
Pada dasarnya, setiap pengader memenuhi kualifikasi untuk memandu Latihan Kader I

b. Memandu Latihan Kader II
1. Telah memandu Latihan Kader I sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
2. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader I sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali

c. Memandu Latihan Kader III
1. Telah Mengikuti Latihan Kader III
2. Telah memandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
3. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
4. Berpengalaman di Seminar tingkat nasional

d. Memandu Senior Course
1. Telah memandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
2. Telah menjadi Penyampai Kajian Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali

B.2. Sindikasi Materi
B.2.1. Defenisi
Sindikasi Materi diartikan sebagai penugasan kepada seorang pengader HMI untuk masuk dalam kelompok khusus yang menghimpun pengader dengan penguasaan materi yang sama. Ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan seseorang menjadi penyampai kajian di HMI, melainkan untuk menumbuhkan kewibawaan perkaderan dengan peningkatan kualitas penyampai kajian.

B.2.2. Kualifikasi Umum
Kualifikasi bagi penyampai kajian yang terlibat dalam Latihan Kader secara umum, yaitu sebagai berikut :
a. Memahami Konstitusi HMI
b. Memahami kurikulum, materi, metode dan proses interaksi dalam latihan
c. Mempunyai kemampuan sebagai pendidik, pengelola dan penyaji meteri Latihan Kader
d. Berpegang teguh kepada Pedoman Korp Pengader HMI

B.2.3. Kualifikasi Khusus
Kualifikasi bagi penyampai kajian yang terlibat dalam berbagai bentuk Latihan Kader sesuai dengan jenisnya.
a. Penyampai Kajian Latihan Kader I
1) Pada dasarnya, setiap pengader memenuhi kualifikasi untuk memandu Latihan Kader I
2) Telah menjadi Pemandu Latihan Kader I sekurang-kurangnya 5 (lima) kali

b. Penyampai Kajian Latihan Kader II
1) Telah menjadi Penyampai Kajian pada Latihan Kader I minimal 5 (lima) kali
2) Telah menjadi Pemandu Latihan Kader II sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali

c. Penyampai Kajian Latihan Kader III
1) Telah mengikuti Latihan Kader III
2) Telah menjadi Penyampai Kajian pada Latihan Kader II minimal 10 (sepuluh) kali
3) Berpengalaman menjadi pembicara di seminar tingkat regional dan atau nasional
4) Menguasai disiplin ilmu yang memadai dibidangnya

BAB VI
PEMBELAJARAN MODEL JARINGAN
Model jaringan atau kemitraan adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan dalam kaitannya dengan lembaga lain, yang diproyeksikan sebagai media peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pengader. Dengan membangun jaringan pengader mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Korp pengader HMI dan Pengader HMI. Jaringan juga merupakan medium sosialisasi visi dan misi HMI hal ini akan mempertegas eksistensi HMI, di tengah pluralitas lembaga lain

A. PENDELEGASIAN
Pendelegasian kader HMI merupakan salah satu bentuk dari model jaringan yang cukup strategis. Namun demikian bentuk tersebut harus memuat visi dan misi HMI secara jelas, apabila pendelegasian kader ke dalam organisasi lain tersebut bersifat formal. Karena itu dalam pendelegasian kader perlu adanya pengaturan beberapa hal berikut:

A.1. Pola Pendelegasian
a. Mengutus pengader HMI untuk magang pada lembaga pelatihan profesional
b. Mendelegasikan pengader HMI untuk menjadi pengurus pada lembaga pelatihan profesional
c. Menugaskan pengader HMI untuk mengelola pelatihan lembaga lain

A.2. Wewenang
Pendelegasian pengader HMI merupakan kewenangan Pengurus Korp Pengader HMI dengan persetujuan pimpinan HMI sesuai dengan wilayah kerjanya (Cabang dan Nasional). Agar dapat dijalankan secara optimal dalam dataran operasional, maka:
a. Pengurus Korp pengader HMI bersama dengan Pimpinan HMI berhak membuat aturan operasional pengiriman pengader dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan nilai strategisnya
b. Pendelegasian dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan organisasi dan tidak menggangu pelaksanaan tuas kepengaderan di internal HMI
c. Pendelegasian pengader HMI harus dapat mengembangkan visi dan misi HMI

A.3. Mekanisme Pendelegasian
Usaha untuk melakukan pendelegasian merupakan langkah yang strategis, namun perlu ada mekanisme yang jelas dan terarah bagi pengader HMI yang akan didelegasikan. Mekanisme tersebut dapat ditempuh melalui:
a. Pengader yang didelegasikan berkewajiban memberikan laporan perkembangan tugas secar rutin kepada Pengurus Korp Pengader HMI
b. Bila dianggap perlu, Pengurus Korp Pengader HMI dapat membentuk forum khusus untuk mengkoordinir pendelegasian kader

B. KERJASAMA
Kerjasama dalam model Jaringan dalam pembelajaran pengader merupakan sarana untuk mengoptimalkan masing-masing organisasi dalam mencapai tujuan bersama.
B.1. Pola Kerjasama
Pola kerjasama dengan lembaga lain dapat meliputi beberapa kegiatan baik dalam level konseptual maupun dalam level yang lebih operasional tanpa bertentangan dengan aturan dan ketentuan Korp pengader HMI maupun HMI sebagai organisasi induk.

B.2. Wewenang
Kegiatan dengan lembaga lain merupakan kewenangan Pengurus Korp pengader dengan persetujuan Pimpinan HMI yang disesuaikan dengan wilayah kerjanya (Cabang dan Nasional). Secara operasional, pelaksanaan harus memenuhi ketentuan berikut:
a. Pengurus Korp pengader HMI bersama dengan Pimpinan HMI berhak membuat aturan operasional kerjasama dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan nilai strategisnya
b. Kerjasama dengan lembaga lain dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan organisasi

B.3. Mekanisme Kerjasama
Mekanisme kerjasama dilakukan untuk dapat mengfungsikan secara optimal pengader HMI maka:
a. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan baik nasional maupun di tingkat daerah dikelola di bawah tanggungjawab langsung Pengurus Korp Pengader HMI
b. Bila dianggap perlu, Pengurus Korp Pengader HMI dapat membentuk divisi khusus untuk mengkoordinir pendelegasian kader

BAB VII
PENUTUP
Demikian Pola Pembelajaran Pengader disusun sebagai upaya untuk mencapai Pengader Cita dengan kualifikasi Pendidik, pemimpin dan Pejuang yang menjadi tujuan Korp Pengader HMI. Semoga hidayah dan rahmat Allah SWT berlimpah kepada kita semua, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kekuatan untuk istiqomah dijalanNya.

JELANG MUNAS III

2007-08-04T13:27:00.000+08:00

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Korp Pengader HMI, Pengurus Koordinator Nasional KP HMI mencoba menyiapkan beberapa draft pembaharuan Pedoman Lembaga Khusus yang akan menjadi bahan pembicaraan di musyawarah nanti. berikut ini Draft Konsep Diri dan Kode Etik Pengader...

KONSEP DIRI DAN KODE ETIK PENGADER

MUQADDIMAH
A. PENDAHULUAN
Bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada para pengader untuk menjadi sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI, diperlukan adanya seperangkat nilai etik yang tersistematisasi dan dirumuskan dalam sebuah konsep diri dan kode etik pengader.

B. ARTI DAN TUJUAN
Konsep Diri merupakan gambaran sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI.

Sementara itu, kode etik bertujuan untuk memberikan arah dan pijakan bagi pengader dalam melaksanakan tugas-tugas kepengaderan, dengan demikian setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju konsep diri, yang dalam aktivitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikannya.

C. KUALIFIKASI KONSEP DIRI PENGADER
Konsep Diri Pengader adalah realitas yang harus dilakukan oleh pengader sebagai penggambaran jati dirinya. Pengader HMI adalah sosok dengan kepribadian yang utuh sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang (mujahid).

1. Sebagai Pendidik
Sebagai Pendidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Pelaksanaannya dalam sistem pelatihan, pengader HMI diharuskan untuk mendidik dan menempatkan dirinya terlebih dahulu sebagai uswatun hasanah (suri teladan) dan memulai sesuatu yang diajarkan dari dirinya (ibda’ bi nafsihi) terlebih dahulu. Proses edukasi dalam pelatihan juga mengharuskan pengader untuk memperlakukan peserta latihan sebagai subyek yang memiliki batasan-batasan hak dan kemerdekaan tertentu. Dengan demikian, setiap unsur ‘pemaksaan’ kehendak kepada subyek latihan harus dihindari. Sebaliknya, perlakuan terhadap subyek latihan secara edukatif akan menyebabkan proses tarnsformasi nilai yang dilakukan oleh pengader HMI kepada subyek latihan dapat berjalan secara lebih manusiawi.

2. Sebagai Pemimpin
Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah islamiyah di kalangan kader-kader HMI, khususnya di kalangan pengurus. Pada posisi ini pengader HMI harus berperan sebagai integrator dari setiap bentuk ‘konflik dan friksi’, yang timbul di kalangan kader HMI. Dalam posisi yang sama pula, berperan sebagai pengamat perkembangan HMI, guna mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta berupaya untuk mengusahakan pemecahannya secara konsepsional maupun operasional.

3. Sebagai Pejuang
Sebagai Pejuang, pengader HMI menempatkan diri sebagai pelopor dalam melaksanakan amar ma’ruf nahy munkar, baik dalam dinamika intern HMI maupun lingkungan eksternal HMI. Kepeloporannya dalam kerja kemanusiaan atau amal sholeh merupakan tuntutan atas tanggung jawab kemasyarakatannya dalam berbagai realitas kehidupan umat manusia. Langkah amar ma’ruf ini dilakukan untuk menggali potensi kreatif menjadi bentuk amal sholeh bagi kader-kader HMI maupun masyarakat. Sedangkan nahy munkar dilakukan untuk membendung potensi destruktif dari manapun datangnya.

D. KODE ETIK PENGADER
Untuk mendukung pencapaian kualitatif atas rumusan Konsep Diri Pengader, maka dibutuhkan seperangkat kode etik sebagai sebuah rumusan perilaku yang sepatutnya bagi seorang pengader. Kode etik ini menjadi rambu-rambu yang bersifat normatif bagi pengader dalam melaksanakan tugas kepengaderan, dan dibuat berdasarkan prinsip bahwa seorang pengader HMI mempertanggung-jawabkan ketaatan kode etik ini kepada Allah SWT dan secara organisatoris kepada Korp Pengader. Kode etik ini dibagi menjadi dua bagian; etika umum dan etika khusus.

1. Etika Umum
a. Pengader HMI melakukan tugasnya dengan berpedoman kepada Al Qur’an, Sunnah Rasul dan Konstitusi HMI;
b. Pengader HMI tidak mencampuradukkan misi HMI dengan kepentingan pribadinya, baik berupa pandangan keagamaan maupun sikap kepribadian lainnya;
c. Pengader HMI melaksanakan tugasnya dengan menghormati sepenuhnya harga diri peserta latihan kader sebagai subyek yang memiliki perasaan, pandangan, dan cita-cita;
d. Pengader HMI menyadari sepenuhnya bahwa syarat mutlak bagi kelangsungan cita-cita, adalah terpahaminya gagasan-gagasan dan dimensi-dimensi perjuangan HMI;
e. Pengader HMI sadar bahwa dirinya, baik di dalam maupun di luar forum latihan kader merupakan kader-kader pilihan HMI yang harus menjaga nama baik dirinya, himpunan, dan Islam secara keseluruhan.

Etika Khusus
a. Sebagai Anggota HMI
1) Tingkat Pengurus
>>Pengader selalu mengikuti perkembangan kegiatan komisariat tempatnya berdomisili dan ikut serta dalam usaha peningkatan kualitas anggota komisariat;
>> Lulusan latihan kader agar mendapat perhatian yang lebih untuk pengembangan kekaderannya, begitu pula terhadap eks peserta latihan kader ketika menjadi pemandu.

2) Aktivitas Kepengurusan
>> Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak larut dalam kegiatan rutin operasional program, dengan selalu berpartisipasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis dari perkaderan;
>> Tugas dan tanggung jawab pada jabatan eksekutif HMI disinkronkan dengan tugas dan tanggung jawab KP HMI.

3) Aktivitas Kampus
>> Pengader yang pada periode tertentu mengkhususkan diri pada kesibukan kampus/intra universiter, tetap selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara ideal dengan langkah pengelolaan latihan kader;
>> Pada waktu tertentu masih menyisihkan waktu untuk berperan serta secara fisik pada kegiatan pengelolaan latihan kader, tanpa mengganggu situasi yang terdapat pada aktifitas intra dan ekstra universiter.

4) Aktivitas Di Masyarakat
>> Pengader harus dapat menjadi contoh yang baik dan dapat ikut serta memecahkan problema masyarakat di lingkungannya

b. Pada Saat Menjadi Pemandu
1) Terhadap Diri Sendiri
>> Pakaian pemandu adalah pakaian yang rapi, sopan, sederhana, bersepatu, dan mengikuti sunnah rasulullah dalam adab dan pakaian;
>> Sedapat mungkin full time di medan latihan kader atau hanya meninggalkan medan latihan kader apabila ada keperluan yang penting sekali;
>> Membawa bahan bacaan/buku (literatur) yang berhubungan dengan latihan kader serta Al Qur’an dan terjemahannya (misalnya terbitan Dep. Agama);

2) Sebagai Anggota Tim Pemandu
>> Tim pemandu menjaga kebersihan/kondite penilaian terhadap peserta latihan kader, agar tidak diketahui oleh yang tidak berkepentingan, setelah melakukan perhitungan prestasi peserta latihan kader secara teliti;
>> Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi sesama pemandu, baik pada pertemuan pra latihan maupun pada saat latihan kader berlangsung;
>> Memimpin kegiatan ibadah praktis dan atau studi Al Qur’an setelah Maghrib dan Shubuh di masjid bagi peserta latihan kader secara khusus menurut tingkat kemampuannya. Untuk studi Al Qur’an bagi peserta latihan kader yang sudah fasih dan tajwidnya benar, dapat dijadikan asisten pada acara tersebut;
>> Memilih ayat-ayat Al Qur’an untuk dibacakan pada pembukaan acara pada lokal, sesuai dengan konteks yang berhubungan langsung dengan materi pada acara yang akan dimasukinya;
>> Mengambil alih tanggung jawab mengisi materi, apabila penyampai kajian yang bertugas betul-betul berhalangan sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak mungkin lagi;
>> Pada saat selesai latihan kader, langsung menyelesaikan laporan secara rapi dan lengkap untuk segera dijilid, termasuk laporan evaluasi penilaian terhadap penyampai kajian yang bertugas.

3) Terhadap Sesama Pemandu
>> Memeriksa kembali pembagian tugas sebelum masuk lokal (pembagian waktu bicara, penulis berita acara, observasi dan lain sebagainya). Tidak melakukan pemotongan pembicaraan rekan pemandu atau menambah keterangan sebelum selesai;
>> Menjaga nama baik sesama pemandu di muka forum, tidak bersenda gurau dengan rekan pemandu ataupun berbisik-bisik, sebaiknya komunikasi pada saat tersebut dilakukan secara tertulis;
>> Selama acara berlangsung harus ada paling tidak salah seorang pemandu berada dalam lokal serta jangan sering keluar masuk ruangan apabila dengan menyolok;
>> Sesama tim pemandu menggunakan waktu yang ada untuk bertukar pikiran tentang berbagai persoalan, serta selalu menjaga penampilan yang menunjukkan rasa kebersamaan, persaudaraan dan rasa antusias sesama tim pemandu terutama dalam pandangan peserta latihan kader dan panitia.

4) Terhadap Penyampai Kajian
>> Pemandu menyampaikan perkembangan latihan kader kepada penyampai kajian yang akan menyampaikan kajian, kemudian mempersilakan mengisi apabila waktunya sudah masuk. Bila penyampai kajian sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, pemandu dapat mengingatkan secara tertulis dan tidak menyolok serta tidak mengundang perhatian para peserta latihan kader;
>> Selama penyampai kajian berada di dalam maupun di luar lokal, agar pemandu mengesankan sikap akrab dan dalam suasana ukhuwah islamiyah terhadap penyampai kajian, terutama di mata peserta latihan kader dan panitia;
>> Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi (informal) dengan penyampai kajian, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik-topik umum yang aktual dan sosial budaya serta akar filsafatnya;
>> Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan oleh penyampai kajian terdahulu tanpa keluar dari pola yang ada. Dalam hal terjadi kekeliruan oleh penyampai kajian dalam menyampaikan atau menyangkut materi, dapat melakukan netralisasi tanpa menjatuhkan penyampai kajian.

5) Terhadap Peserta Latihan Kader
>> Pemandu menyampaikan rasa penghargaan dan persaudaraan kepada peserta latihan kader, misalnya pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal-usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakang dan sebagainya;
>> Pemandu tidak menunjukkan sikap atau tindakan yang mengesankan pilih kasih;
>> Pemandu cukup menunjukkan senyum atau rasa geli yang wajar kalau menyaksikan tindakan peserta latihan kader yang lucu, aneh dan sebagainya;
>> Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi kepada peserta latihan kader, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak mengakibatkan antipati. Sementara pemandu yang lain hendaknya mengimbangi dengan membuat suasana kembali akrab dan bergairah;
>> Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta latihan kader. Serta memberi contoh sholat berjama’ah maupun aktifitas masjid lainnya kepada peserta latihan dan panitia;
>> Diskusi (secara formal) dapat dilakukan di luar lokal dengan peserta latihan yang sifatnya melayani hasrat ingin tahu dari peserta latihan kader dengan menyesuaikan penggarapan pada lokal.

6) Terhadap Panitia
>> Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia, dengan memberikan bimbingan maupun dorongan atau penghargaan moral. Gaya berkomunikasi instruktif, sewajarnya tidak dilakukan, melainkan hanya dengan gaya persuasif, yaitu merundingkan persoalan/tugas yang harus ditangani oleh panitia sebagai tugas bersama yang perlu disukseskan;
>> Hal-hal yang menyangkut fasilitas keseretariatan latihan kader (alat tulis, kertas dan sejenisnya) maupun konsumsi yang diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia, tidak sampai memberatkan;
>> Menyesuaikan pengaturan acara (di dalam maupun di luar lokal) dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dahulu melakukan pemeriksaan;
>> Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melaksanakan diskusi tentang topik yang bersifat pendalaman persepsi dan wawasan berfikir panitia, baik persoalan perkaderan maupun soal umum.

6) Terhadap Anggota Korp yang Berkunjung
>> Rekan anggota KP yang tidak bertugas dan datang ke medan latihan kader, diajak untuk ikut mempelajari jalannya latihan kader serta bertukar pikiran untuk mendapatkan hasil yang optimal mengatasi kasus-kasus yang timbul;
>> Dalam keadaan situasi latihan kader yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target latihan kader, maka rekan anggota KP yang berkunjung dapat diminta bantuan sebagai tenaga “khusus”.

7) Terhadap Alumni yang Berkunjung
>> Alumni (terutama yang pernah ikut mengelola Latihan Kader) yang berkunjung ke medan Latihan Kader, kalau mungkin diperkenalkan dengan peserta Latihan Kader disertai dialog singkat tanpa merubah manual Latihan Kader;
>> Terhadap alumni tersebut, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan (metode dan teknik yang diterapkan), serta menginventarisasi input pemikiran yang relevan.

8) Terhadap Masyarakat Sekitar
>> Pemandu bertanggungjawab memelihara nama baik Himpunan kepada masyarakat sekitarnya selama Latihan Kader berlangsung;
>> Pemandu mengatur kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin digarap, disamping mengkomunikasikan misi Himpunan kepada tokoh-tokoh masyarakat.

c. Pada Saat Menjadi Penyampai Kajian
1) Terhadap Diri Sendiri
>> Penyampai kajian pada saat dihubungi panitia segera memberi kepastian kesediaan atau ketidaksediaan. Apabila telah memberi kesediaan kemudian berhalangan, supaya membantu panitia menghubungi penyampai kajian lain dengan melampirkan surat penugasan ditambah surat pelimpahan;
>> Membawa beberapa literatur dan alat peraga yang berkaitan dengan materi kajiannya, dan diutamakan mengutip langsung dari Al Qur’an pada waktu menjelaskan landasan ayat dari materinya;
>> Penyampai kajian sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan kesepakatan tata tertib di dalam lokasi Latihan Kader;
>> Sebelum mengisi acara dalam forum kelas, lebih dahulu mempelajari perkembangan Latihan Kader, khususnya riwayat hidup peserta.

2) Terhadap Peserta Latihan Kader
>> Penyampai kajian memberikan kesempatan yang merata dan adil pada peserta untuk berbicara serta menghargai pendapat peserta dan membimbing dan merumuskan pendapat mereka. Pada saat peserta berbicara hendaknya penyampai kajian memberikan perhatian sungguh-sungguh, misalnya dengan menatap wajahnya dengan cara-cara yang patut secara simpatik dan bersahabat;
>> Peserta yang konsentrasinya terganggu atau tertidur dan semacamnya, hendaknya diperhatikan atau ditegur dengan teknik yang persuasif dan simpatik;
>> Peserta yang masih berminat untuk bertukar pikiran di luar kelas, hendaknya dilayani selama kondisi memungkinkan atau kemudian menyalurkan kepada pemandu.

3) Terhadap Sesama Penyampai Kajian
>> Diusahakan sebelum mengisi materi kajian berdialog dengan rekan penyampai kajian yang mengasuh materi sejenis dan penyampai kajian yang mengasuh materi yang berkaitan erat dengan materinya;
>> Saling mengisi dengan materi yang lebih dahulu disampaikan oleh penyampai kajian lain.

4) Terhadap Pemandu
>> Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu agar latihan kader dapat berlangsung mencapai target;
>> Membuat penilaian tertulis kepada Korp Pengader tentang komite Pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi.

E. PENUTUP
Demikian Konsep Diri dan Kode Etik Pengader ini disusun agar setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju konsep diri, yang dalam aktivitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikan kode etik sebagai sebentuk pertanggungjawaban eskatologis kepada Allah Swt dan secara organisatoris kepada Korp Pengader.

JELANG MUNAS II

2007-08-04T13:24:00.000+08:00

JELANG MUNAS I

2007-08-04T13:20:00.000+08:00

menempatkan EGO sebagai spirit gerakan;

2007-07-24T06:33:00.000+08:00

upaya meneladani pemikiran Muhammad Iqbal
oleh : KHILMI ZUHRONI

[berikut ini sebuah tulisan yang mencoba membedah pemikiran Iqbal seputar eksistensi manusia. filosofis, penuh refleksi dan "berat"]

Renungkanlah sejenak hakekat manusia ini…
Ia masih masih bergelimang lumpur,
tapi suatu masa kelak akan sempurna
Demikian sempurnanya makhluk yang tampak tanpa keistimewaan ini
Sehingga suatu masa nanti,
Tuhan sendiripun cemburu kepadanya..
(iqbal, dalam Javid namah)

Definisi EGO/Khudi
Dalam sepucuk suratnya yang disampaikan pada penyair besar Akbar Allahabadi, Iqbal memberikan penjelasan tentang terbitnya Asrār-I-Khudī, bahwa ; Agama tanpa kekuatan adalah filsafat murni, hal inilah yang telah mendorongnyaa menulis Asrār-I-Khudī, sebuah persoalan yang telah dipikirkan selama sepuluh tahun yang lalu. Surat ini disampaikan Iqbal tatkala dengan terbitnya puisi tersebut, banyak terjadi perdebatan diantara berbagai kelompok Islam, terutama bahwa konsep dan sekaligus kritik Iqbal tentang pribadi/Khudi/Ego dianggap menyerang konsepsi Wahdāh al-Wujūd.

Al-Qur'ān dengan cara yang sederhana dan penuh daya menekankan individualitas dan keunikan manusia, menurut Iqbal, memiliki tinjauan yang pasti mengenai takdir manusia sebagai kesatuan kehidupan. Terkait keunikan manusia ini, dalam al-Qur'ān disampaikan dengan jelas, bahwa: manusia adalah pilihan Tuhan (Q.S; 20:122); manusia dengan kesalahan-kesalahannya, dimaksudkan menjadi wakil Tuhan di bumi (Q.S; 2:30); dan bahwa manusia adalah kepercayaan suatu pribadi yang merdeka, yang menerima dengan menginsafi setiap resiko yang akan ditanggungnya (Q.S; 33:72).

Dengan pemaparan al-Qur'ān yang begitu jelas, Iqbal memandang adanya keharusan untuk memperhatikan secara serius kesatuan kesadaran manusia yang membentuk pusat kepribadian yang dalam sejarah pemikiran Islam kurang mendapat tempat pembahasan. Sebagaimana Bradley, Muhammad Iqbal juga menggunakan istilah Ego untuk menyebut kesatuan kesadaran tersebut. Namun berbeda dengan Bredley yang mengganggap Ego sebagai ilusi belaka karena di dalamnya terkandung berbagai kontradiksi dan kekacauan, Iqbal justeru melihat Ego sebagai kesatuan dari keadaan-keadaan mental. Keadaan mental yang saling terjalin, saling menguatkan, memberi makna, dan tidak berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu isolasi satu sama lain.

The Ego reveals itself as a unity of what we call mental states. Mental states do not exist in mutual isolation. They mean and involve one another. They exist as phases of a complex whole, called mind.

(Ego menyatakan dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan dari yang kita sebut keadaan mental. Keadaan mental itu tidak berdiri dalam hubungan saling membatasi. Mereka saling mengkait satu sama lain. Mereka ada sebagai fase-fase yang komplek secara keseluruhan, yang dinamakan ide)

Dalam muqaddimah karyanya Asrār-I-Khudī, dia menulis bahwa:
…kesatuan intuitif atau titik kesadaran pencerah yang menerangi pikiran, perasaan, dan keinginan manusia ini, merupakan hal yang diliputi rahasia dan mengorganisasi berbagai kemampuan yang tidak terbatas dalam fitrah manusia. Hal inilah yang disebut dengan Khudi atau Min.

Karakteristik lain dari Ego adalah kesendiriannya yang esensial, yang menunjukkan setiap keunikan Ego. Bahkan oleh sebab sifat keunikan ini, Tuhan-pun tidak dapat merasakannya. Maka, menurutnya pengalaman kesadaran ditentukan oleh keadaan-keadaan mental saat berhubungan antara kualitas-kualitas dengan substansi kualitasnya. Sejalan dengan William James, Iqbal menganggap bahwa pengalaman-pengalaman itu saling memiliki kaitan hingga mereka saling tangkap antara satu dengan yang lain dalam arus kehidupan mental.

The ego consists of the feelings of personal life, and is, as such, part of the system of thought. Every pulse of thought, present or perishing, is an indivisible unity which knows and recollects. The appropriation of the passing pulse by the present of thought, and that of the present by its successor, is the ego.

(Ego terdiri dari perasaan-perasaan kehidupan pribadi, dan merupakan bagian dari sistem pikiran. Setiap denyut pikitan, saat ini atau masa lalu, adalah kesatuan tak terpisahkan yang mengetahui dan mengingat. Pergeseran pikiran dari masa lalu ke masa kini, demikian pula pergantian dari masa kini ke masa lalu, itulah yang disebut ego).

Selanjutnya, dalam perkembangannya Ego mendapat/memberi kepemimpinan dan dibentuk/membentuk melalui pengalamannya sendiri. Dari situlah awal terbentuknya sebuah kepribadian sejati, yakni bukan sebagai sebuah benda, tapi suatu tindakan. Bagaimana Ego dapat memimpin dan mengarahkan sangat tergantung bagaimana pengalaman itu membentuknya. Pengalaman sendiri hanyalah suatu deretan tindakan-tindakan, yang satu sama lain saling bersinambungan, yang seluruhnya diikat oleh tujuan. Disini Iqbal berpendapat bahwa eksistensi pribadi ditentukan oleh sikap, kemauan, maksud-maksud dan cita-citanya. Ia tidak dapat dilihat sebagai suatu benda dalam ruang, atau sebagai deretan pengalaman dalam rentang waktu, tetapi ia harus ditafsirkan, dipertimbangkan, dipahami dan dihargai dari sikap, kemauan dan tindakannya tersebut.

My experience is only a series of acts, mutually referring to one another, and held together by the unity of directive purpose. My whole reality lies in my directive attitude.

(Pengalamanku hanyalah suatu deretan tindakan-tindakan, satu sama lain saling berhubungan, dan seluruhnya diikat oleh kesatuan pencapaian tujuan. Realitasku secara keseluruhan terletak pada sikapku yang mengarahkan)

Perjuangan dalam pengalaman yang bertindak dengan tujuan inilah yang meyakinkan kita akan efisiensinya sebagai person. Sifat hakiki suatu tindakan bertujuan adalah pandangannya kepada situasi dimasa depan. Demikianlah adanya unsur bimbingan dan kontrol dalam Ego menunjukkan bahwa Ego adalah suatu kausalitas personal yang merdeka, sebagaimana ungkapan Iqbal dalam Asrār-I-Khudī:
Hidup diabadikan oleh tujuan
Oleh tujuan genta kafilah berbunyi
Hidup terpendam dalam mencari
Asalnya sembunyi dalam gairah
Nyalakan gairahmu dalam hati riang gembira...

Kemerdekaan personal ini dalam kehidupan Ego menumbuhkan pribadi-pribadi kreatif saat terjadi persinggungan dengan kreatifitas pribadi yang lain. Dan pada saat terjadi persinggingan antara kepentingan pribadi ini, ada yang dengan sendirinya tersingkir dari proses tersebut sebab kelemahannya dan ketidak-jelasan tindakan kemerdekaannya. Proses tersingsingkirnya Ego-Ego yang lemah ini, lebih jauh belum dijelaskan oleh Iqbal, apakah itu berarti secara budaya semata atau kaitannya dengan kelemahan spiritual. Serta bagaimana Ego yang kuat mengatasi ego-ego lain yang lemah juga belum begitu nampak dalam konsepsi awal filsafat Ego-nya.
Lebih lanjut menurutnya, hanya pribadi-pribadi yang kuat sajalah yang sanggup naik ke tingkat pengalaman yang lebih tinggi. Dalam Islam pengalaman lebih tinggi ini disebut sebagai iman. Iman bukanlah sekedar kepercayaan pasif akan suatu masalah tertentu, tetapi merupakan keyakinan yang hidup yang didapatkan dari suatu pengalaman yang jarang terjadi.

Fase-fase Pendidikan Pribadi
Untuk sampai pada tingkatan-tingkatan pengalaman yang lebih tinggi, yakni sebagaimana dikatakan diawal bahwa manusia adalah wakil Tuhan, manusia harus senantiasa keras menguasai pribadinya, melalui apa yang disebut Iqbal dengan pendidikan pribadi. Ada tiga fase pendidikan pribadi; ketaatan pada hukun Ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan Ilahi.

Tahapan belajar mematuhi dan tunduk pada kodrat manusia sebagai makhluk dan hukum-hukum Ilahi ini disebutkan Iqbal dalam Asrār-I-Khudī:
Siapa yang hendak menguasai matahari dan bintang
jadilah ia tawanan hukum
Karena hukum kesatuan titik air jadi laut
Dan segenggam pasir menjelma gurun sahara
Wahai kau yang lepas dari hukum Islam
Hiasilah kakimu dengan langkah agama

Dalam tahap pertama ini, ketundukan terhadap hukum-hukum yang dibentuk oleh Sang Khaliq merupakan bukti bagaimana pribadi berusaha untuk senantiasa mendekatkan dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Rahasia Allah tersebar dalam setiap ciptaan sekaligus hukum-hukum (sunatullah) yang ditetapkan pada setiap ciptaan-Nya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menguatkan bahwa dalam setiap ciptaan baik yang ada di langit maupun di bumi, ada ketentuan yang mengikatnya sehingga terbentuk suatu keteraturan alam yang berjalan pada masing-masing ketentuan tersebut. Hanya dengan memahami arus sunatullah tersebut, manusia akan dapat menangkap rahasia-rahasia yang ada di balik setiap ciptaan. Memahami termasuk di dalamnya juga berarti menjalankan hukum yang dinisbatkan pada penciptaan manusia.

Setelah itu tahap yang lebih lanjut adalah dengan belajar disiplin terutama dalam mengendalikan diri dari berbagai kelemahan-kelemahan pribadi melalui ketakutan dan cinta pada Tuhan dan ketakbergantungan pada dunia.
Oleh cinta Pribadi kian abadi
Lebih hidup, lebih menyala dan lebih kemilau
Cinta mengajarinya menerangi alam semesta…
Cinta tak takut pada pedang dan pisau belati
Sumber hidup ialah kilau pedang cinta

Dalam tahap ini, cinta dan ketakutan kepada Tuhan memiliki nilai yang sangat besar bagi proses pendidikan pribadi. Iqbal menggambarkan cinta sebagai sebuah memuatan yang dapat melampaui ikatan ruang dan waktu yang selalu membelenggu pribadi manusia untuk sampai pada hakekat penciptaan. sebagainama pendapat Iqbal bahwa “akal harus menembus gunung atau berputar-putar mengitarinya untuk mengatahui rahasia apa yang ada dibaliknya, tetapi dengan cinta gunung bagaikan sejumput jerami, hati meluncur lincah bagai ikan. cinta menaklukkan suatu “tanpa-ruang”.

Cintalah yang sanggup menjadikan pribadi menguasai alam semesta. Dialah yang sanggup mendamaikan silang sengketa dunia. Dalam cinta sang pribadi menemukan rahasia keindahan yang terhampar dalam warna dan aroma bunga-bunga.
Apabila pribadi diperkuat dengan cinta
Kekuatannya menguasai alam semesta
Kiai langit menghias langit dengan taburan bintang
Dipetiknya putik bunga dari dahan pribadi
Tangannya menjelma menjadi tangan Tuhan

Tahap selanjutnya adalah proses pencapaian kesempurnaan spiritual yaitu dengan usaha mendekati Tuhan secara konsisten dengan ketinggian martabat pribadi Sang pribadi mencari dengan kekuatan dan kemauannya. Sebab Tuhan tidak dapat diperoleh dengan cara meninta-meminta dan memohon semata. Pada saat manusia telah menemukan Tuhan pribadi tidak boleh larut terserap ke dalam Tuhan hingga menjadi tiada (manunggal), sebaliknya manusia harus menyerap Tuhan ke dalam dirinya sebanyak mungkin sifat-sifat-Nya.
Tinggalkan dirimu dan hijrah kepada Tuhan
Setelah engkau mendapat kuasa-Nya
Kembalilah lagi kepada dirimu

Dengan menyerap Tuhan kedalam dirinya, tumbuhlan Ego. Ego menjadi super Ego, maka pribadi telah naik ke tingkatan wakil Tuhan. Dengan demikian dia dianggap telah memenuhi syarat menjalankan tugas kekhalifahan, memancarkan sifat-sifat Ilahiah dalam mikrokosmos.

Maka, pada saat pribadi telah mencapai tahapan mitra Tuhan, dia mamiliki tanggung jawab untuk menyampaikan, memberi peringatan dan kembali pada kahidupan dan tugas-tugas kemanusiaan. Dengan demikian mereka harus secara aktif berada dan memberikan arti yang besar bagi umat manusia. Bahkan pencapaian tahapan khalifah itu sendiri adalah sebuah momentum semangat baru bagi arah tata peradaban manusia dimana goncangan energi-energi dunia psikologis saat pertemuannya dengan Allah merupakan pengalaman religius yang secara konkret mendasari hasrat hendak melihat pengalaman religiusnya berubah menjadi suatu dorongan yang besar untuk menciptakan budaya baru yang merupakan koreksi atas berbagai tradisi dan sejarah terahulu yang telah jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan visi utama penciptaan manusia.

In his personality the finite centre of life sinks into his own infinite depths only to spring up again, with fresh vigour, to destroy the old, and to disclose the new directions of life.

(Dalam kepribadiannya—seorang nabi—sebagai pusat hidup yang terbatas pada saat hanyut ke dalam Yang Tak terbatas, hanyalah usaha untuk melompat yang lebih jauh, dengan energinya yang baru, agar dapat menghancurkan yang lama dan membukakan semangat hidup yang baru.)

Ego dalam Kesadaran Profetik
Penciptaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan, manusia turut ambil bagian di dalamnya dan setiap saat menciptakan situasi-situasi dan produk-produk baru. Kehidupan bukanlah sesuatu yang siap jadi; keinginan-keinginan, hasrat-hasrat baru selalu menciptakan kehidupan baru dalam kehidupan ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Iqbal dalam Payam-i-Mashriq:
Kau ciptakan malam dan aku menciptakan lampu
Kau ciptakan lempung dan aku menciptakan cawan…
Akulah yang mengubah batu menjadi cermin
Akulah yang menjadikan racun sebagai obat penawar
Kebesaran manusia terletak dalam daya ciptanya…

Hidup adalah sesuatu yang terus menerus. Manusia senantiasa bergerak maju untuk senantiasa menerima cahaya-cahaya baru dari realitas yang tak terbatas yang setiap saat muncul sebagai kemegahan yang baru.
Nature not as something static, situate in an infinite void, but a structure of inter-related event out of whose mutual relations arise the concept of space and time. And this is only another way of saying that space and time are interpretations which thought puts upon the creative activity of the Ultimate Ego.

(Alam tidak sebagai sesuatu yang statis, yang terletak dalam rongga tak terhingga, melainkan sebagai suatu truktur peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan, yang pada akhirnya melahirkan pengertian-pengertian tentang ruang dan waktu. Dengan kata lain bahwa konsep ruang dan waktu ini dipahami oleh pikiran terhadap aktifitas yang kreatif dari Ego-Terakhir).

Disisi lain kemampuan untuk terus terlibat dalam proses semesta itu juga tidak bisa dijalankan hanya dengan bergantung pada kemampuan yang lain. Setiap individu aktif sebagaimana dalam kesadaran kenabian harus terus menggali kekuatan dirinya. Dalam Islam, sebagaimana kata Iqbal :
Kenabian itu sudah sampai pada kesempurnaan bila ia sudah dapat menemukan perlunya menghapuskan diri sendiri. Ini mengandung suatu pelajaran yang dalam, bahwa hidup tidak dapat selamanya harus dituntun; supaya dapat menyelesaikan kesadaran diri sepenuhnya yang pada akhirnya musti kembali kepada kemampuannya sendiri.

Lebih jauh, apa yang disebut Iqbal sebagai kesadaran kenabian adalah sebuah konstruksi kehidupan yang terus mengalami proses menuju kesempurnaan, dimana manusia yang disebut al-Qur’an sebagai wakil Tuhan juga sangat terlibat aktif dalam proses menuju kesempurnaan itu. Seperti halnya yang disampaikan Iqbal bahwa semua makhluk selalu berkembang dan mengembangkan jenisnya untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkunga sekitarnya. Dari proses penyesuaian itu terdapat mekanisme evolusi hidup untuk selalu memperbaiki diri, sebab sesuai dengan ajaran al-Qur’an bahwa pada dasarnya alam ini dinamis, terbatas (waktunya), dan dapat bertambah. Dengan demikian kewajiban pribadi muslim adalah merenungkan perjalanan semesta yang dinamis itu. Tidak membiarkannya begitu saja sebagai orang yang tuli atau buta. Sebab orang-orang yang membiarkan begitu saja proses perjalanan itu dalam hidupnya, ia akan tetap buta terhadap kenyataan-kenyataan hidup yang akan datang. Dengan proses menuju tahap kesempurnaan itu memberikan kemungkinan manusia selanjutnya untuk senantiasa kerja kreatif.

Dengan berpegang pada pendapatnya bahwa dunia ini adalah sesuatu yang konkret, Iqbal mencoba menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan ilmiah yang digali dari metode induksi, observasi kritis, dan eksperimentasi terhadap prinsip dinamisme perjalanan semesta tersebut. Menurut Iqbal, pengalaman batin itu tidak satu-satunya sumber pengetahuan manusia, dalam al-Qur’ān ada dua sumber pengetahuan lain, yakni alam dan sejarah. Iqbal berusaha menjelaskan adanya anggapan yang mengatakan bahwa metode eksperimen itu berasal dari Barat Yunani, apalagi Eropa adalah tidak benar. Menurutnya Ibnu Hazm telah memulai konsepsi pengetahuan yang didasarkan pada cerapan pengindraan.

Dalam konsepsi kesadaran profetik, Iqbal ingin menyampaikan bahwa keterlibatan manusia terhadap semesta dan sejarahya serta dengan pengetahuan yang mendalam tentang keduanya, memberi arti kreatif adanya hasrat hendak melihat pengalaman religiusnya berubah menjadi suatu kekuatan dunia yang berjiwa. Yakni sebuah hasrat mencari bukti dan kesaksian wujudnya, sebab tanpa kesaksian wujud itu tidak lain bagai warna dan aroma pada setangkai bunga. Jika tidak dicium dan dipandang tak adalah arti bagi aroma dan warnanya.

Jika dirunut dalam tradisi filsafat Islam, nampaknya apa yang disebut Muhammad Iqbal sebagai kesadaran profetik, akan dapat ditemukan pula dalam konsepsi filsafat kenabian di kalangan filosof Islam awal. Al-Fārābī misalnya, sejak awal sekali telah memberikan satu konsepsi manusia ideal yang menurutnya diangga mampu menjadi pemimpin bagi masyarakat. Namun berbeda dengan Al-Fārābī yang mengatakan bahwa daya imajinasi yang kuat yang terdapat pada nabi-nabi semata merupakan pemberian Tuhan karenanya disebut sebagai manusia pilihan, Iqbal menganggap bahwa jiwa-jiwa kreatif yang berkesadaran profetik itu sepenuhnya merupakan proses usaha yang terus-menerus dari pribadi. Usaha itu harus dicapai secara maksimal dengan penyerahan, hasrat, gairah dan kekuatan diri. Sebab tanpa gairah untuk mencapai tingkat perwakilan Ilahi, pribadi tidak akan sampai pada tujuannya.

Gairah adalah ruh dunia ini dari warna-warna dan wewangiannya
Seluruh kesucian merupakan kepatuhan akan gairah
Yang hendak menarikan hati dalam dada
Diberinya tenaga dahsyat bagi bumi
Hati menyerap hidup dari nyala gairah

Apa yang disebut Iqbal, sebagai gerak kreatif pribadi ini juga dapat ditemukan juga dalam pemikiran Ibnu ‘Arabī tentang santo atau nabi. Menurutnya wakil (khalīfah) dari Tuhan adalah Ruh Muhammad yang terus-menerus memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk nabi dan santo-santo (kelas manusia yang termasuk dalam kateori manusia sempurna) yang masing-masing bisa disebut sebagai khalifah. Dan kini, oleh karena kerasulan dan kenabian itu telah berakhir, kekhalifahan umum sajalah yang tinggal dan telah menjadi warisan eksklusif dari santo-santo muslim yang juga merupakan pengikut-pengikut dari hukum Muhammad.

Dalam pengertian bahwa sekalipun tradisi kenabian itu telah berakhir dengan Muhammad sebagai penutup, namun visi-visi dari tugas utama kenabian akan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Ego profetik dalam pemikiran Iqbal bukanlah secara fisik sebagaimana adanya utusan-utusan terdahulu, namun lebih sebagai manifestasi pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran kenabian. Yakni adanya dorongan untuk terus-menerus melahirkan jiwa-jiwa kreatif dan memahami bahwa aktifitas kreatif sebetulnya adalah aktifitas Ilahi, mengingat dia telah sampai pada mitra Ilahi.

Sebagaimana telah disinggung dalam tulisan sebelumnya (menggali visi profetik dalam pemikiran iqbal), kesadaran profetik mengidentifikasi diri melalui pengembangan kesadaran dalam aktifitas kreatif yang bebas dan melalui kesadaran bahwa aktifitas kreatifitas diri adalah akfititas Ilahi. Dengan demikian sebagai titik pusat dari kekuatan diri, konsepsi Ego sepenuhnya menggambarkan sesuatu yang terus-menerus berproses mencapai tingkat kesempurnaan. Melalui jiwa kreatif, Ego membentuk diri mereka ke dalam suatu system yang tersusun dengan baik, yang secara bertahap bergerak kearah kesempurnaan. Eksistensi Ego ditentukan oleh sikap, kemauan, maksud-maksud dan cita-citanya. Ia tidak dapat dilihat sebagai suatu benda dalam ruang, atau sebagai deretan pengalaman dalam rentang waktu, tetapi ia harus ditafsirkan, dipertimbangkan, di pahami dan dihargai dari sikap, kemauan dan tindakannya tersebut.

Perjuangan dalam pengalaman yang bertindak dengan tujuan inilah yang meyakinkan kita akan efisiensinya sebagai person. Sifat hakiki suatu tindakan bertujuan adalah pandangannya kepada situasi di masa depan. Demikianlah adanya unsur bimbingan dan kontrol dalam Ego menunjukkan bahwa Ego adalah suatu kausalitas personal yang merdeka.

Dalam kesadaran profetik, Ego menemukan suasana diri dan keharusan untuk selalu memiliki hasrat dan tujuan menjalankan aktifitas-aktifitas kreatif. Melalui kesadaran bahwa aktifitas kreatifitas diri adalah akfititas Ilahi, Ego selalu berusaha menyisihkan diri ke dalam kancah zaman, dengan maksud hendak mengawasi kekuatan-kekuatan sejarah dan dengan itu pula ia mau menciptakan suatu dunia ideal yang baru.
Tinggalkan dirimu dan hijrah kepada Tuhan
Setelah engkau mendapat kuasa-Nya
Kembalilah lagi kepada dirimu

Nampaknya konsepsi Ego dalam pandangan Iqbal murni sebagai bentuk persona yang dalam jiwanya dituntun penuh oleh aktifitas dari dalam kesadaran profetik, yakni sebuah konstruksi kehidupan yang terus mengalami proses menuju kesempurnaan dan dengan menuju tahap kesempurnaan itu memberikan kemungkinan manusia selanjutnya untuk senantiasa kerja kreatif. Dengan demikian aspek penting dari filsafat Iqbal adalah konsep kebebasan nyata bagi Ego atau diri manusia yang demikian besar sehingga melalui kebebasan ini realitas puncak (ultimate reality) dibukakan.

Pribadi dan Masyarakat; Ijtihad Rancang Bangun Masyarakat Islam
Islam adalah ajaran yang mengedepankan aspek-aspek sosial demi tercapainya kesempurnaan individu. Di mata Islam, beriman kepada Allah haruslah punya implikasi pada kehidupan kolektif umat manusia berupa terwujudnya prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Filsafat Iqbal bermuara pada pribadi/Ego atau Khudi. Dia menyerukan untuk memantapkannya, mendidiknya, dan menguatkannya, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan diatas. Namun demikian eksistensi pribadi dapat menjadi hilang tatkala kekuatan pribadi ini tidak dipadukan dengan kekuatan pribadi yang lain dalam masyarakat dimana ia hidup.

Masyarakat adalah sebuah kumpulan individu-individu. Namun tidak sebagai kumpulan yang saling terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan secara keseluruhan. Dalam keseluruhan itu bagian yang lain tidak dapat hidup dan berkembang tanpa sebagian yang lain. Masyarakat adalah ibarat organ tubuh yang masing-masing bagiannya memiliki peran yang sangat signifikan dalam tumbuh dan berkembang bersama. Tanpa adanya individu-individu yang sadar akan peran sosialnya masing-masing keberlangsungan hidup masyarakat akan mengalami goncangan negatif dan disharmoni.

Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu memiliki peran masing-masing yang penting dalam mempengaruhi keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Individu yang pasif akan menjadikan perjalanan sebuah masyarakat menjadi pasif, sementara individu yang aktif akan memberikan dampak kemajuan masyarakat yang aktif pula.
Dalam banyak karyanya, terutama dalam Asrār-I-Khudī dan Rumuz-I-Bekhudi, Muhammad Iqbal memberikan penjelasan yang mendalam betapa pentingnya hubungan pribadi sebagai individu dalam masyarakat.

Dijelaskannya bahwa secara alamiah kehidupan manusia sebagai individu sangat bergantung pada masyarakat sebagai komunitas sosial, semenjak dari kelahirannya sampai kematianya keliang lahat. Iqbal menggambarkan hubungan yang sangat erat ini sebagai satu kesatuan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Pribadi yang hanya berkutat dalam kesendiriannya adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan. Bahkan menurutnya eksistensi individu ditentukan peran, aktifitas dan hubungannya dengan masyarakat, dia mengibaratkan individu yang diam dalam kesendirian sebagai mana tidak berartinya gelombang tanpa samudra.

Dalam Rumuz-i-Bekhudi yang merupakan penyempuraan dari karya dahulunya Asrār-I-Khudī, Iqbal memberikan penekanan yang lebih jelas akan pentingnya hubungan individu dengan masyarakat. Dikemukakan bahwa:
Apabila individu bersatu dalam kelompok
Bagaikan setetes air menjadi Khizr
Terhimpun dalam pikirannya masa lalu
Dan padanya terjalin masa lalu dan masa kini…
Ia dalam kelompok adalah hati yang menggebu
Dalam ummatnya ia adalah usaha yang mendatangkan semangat
Hasrat, rahasia dan kejelasan tubuhnya adalah bagian dari bangsanya

Semangat ini mengambarkan betapa Iqbal sangat menekankan arti pentingnya hubungan sosial yang terjalin antar individu. Sebab jika kekuatan-kekuatan yang ada pada individu-individu tidak saling terkait, maka usaha untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baik sebagaimana yang tersirat dalam tugas kekhalifahan manusia, akan banyak mengalami konflik individu. Sebagaimana dinyatakan juga dalam karyanya Javid Namah bahwa, merupakan suatu dosa tatkala diri menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kesendirian. Katanya “Aku tidak ingin sendirian menyaksikan Keagungan Ilahi, suatu dosa menyaksikan keindahan-Nya tanpa kawan. Kebersamaan adalah penyaksian, kesendirian adalah pencarian”.

Selanjutnya bahwa:
Cinta dalam kesendirian, bagai lawan bicara Tuhan. Tetapi namakala cinta menampakkan diri secara terbuka, ia bagaikan raja. Kesendirian dan keterlibatan dalam dunia adalah penjelmaan sepenuh rindu yang membakar dan gairah yang menyala; keduanya adalah hāl dan maqām dalam hasrat akan Tuhan.

Keterlibatan pribadi secara terbuka dalam masyarakat inilah yang menjadikan pribadi semakin sempurna. Namun demikian keterlibatan ini harus dimasudkan untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Untuk membentuk suatu ummat yang besar dan berkeadilan, menurutnya ada dua asas yang harus diterapkan, yakni; asas tauhīd dan asas risālah. Asas tauhīd merupakan esensi yang sangat mendasar dalam Islam. Tauhīd menghimpun, sebuah tatanan masyarakat yang religius, anti-ras, tidak memandang wilayah, derajat materi, keturunan, dan mengedepankan persatuan yang didasarkan pada kesejahteraan, persamaan, dan persaudaraan bersama dalam satu naungan prinsip tauhid. Esensi tauhīd sebagai pikiran yang bekerja ialah persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Islam sebagai suatu lembaga merupakan suatu cara praktis yang akan membuat prinsip itu sebagai faktor yang hidup dalam pikiran dan perasaan manusia. Islam menetapkan kesetiaan itu kepada Tuhan, bukan kepada turunan darah atau mahkota. Dan selama Tuhan itu yang menjadi dasar ruhaniah terakhir dalam segala hidup, maka kesetiaan kepada Tuhan itu hakekatnya berarti kesetiaan manusia kepada cita-citanya sendiri.

Sedangkan asas risālah adalah sebuah kesadaran historis yang didasarkan pada semangat perubahan dan pembaharuan yang diserukan oleh nabi-nabi yang diutus untuk menuntun ummat manusia. Dengan risalah itulah keanekaragaman yang ada dipadukan dan diarahkan.
Sebagaimana dalam syairnya:
Sang utusan telah menunjukkan kita pada jalam kebenaran
Sedang kita hanya terbuai dalam kesibukan…
Dengan syari’at-Nya, Allah menjadikannya sebagai penutup
Dan pada kita sang utusan diutus

Sikap pembaharuan inilah yang menjadikan individu-individu dalam masyarakat senantiasa berpikir kreatif dalam melakukan pembaharuan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Prinsip risalah adalah konsepsi hidup yang didasarkan pada alur dinamisme semesta. Sebagai suatu gerakan kebudayaan, Islam menolak pandangan kolot yang statis tentang alam semesta, dan lebih mendukung pandangan yang dinamis. Secara naluriah semua ciptaan akan tumbuh dan berkembang menjulur keatas. Tumbuhan menjulurkan daun lembaganya keatas untuk mendapatkan cahaya. Manusia normal mengalami pertumbuhan tubuhnya kian tinggi keatas. Mereka mensyiratkan adanya sesuatu keinginan untuk lebih berkembang, tambah maju dan semakin mendekati Sang Pencipta. Isyarat untuk selalu tumbuh berkembang keatas mendekati cahaya yang digambarkan sebagai manifestasi Tuhan, itulah yang disebut oleh Iqbal sebagai prinsip risālah.

Konsepsi masyarakat yang dibangun berdasarkan dua asas diatas, menjadikan kemerdekaan pribadi kreatif yang hidup didalamnya terjaga, sementara bangunan sosial masyarakat sebagai kumpulan dari individu tersebut berjalan sepenuhnya dalam prinsip kesamaan, persaudaraan dan persatuan. ada semangat transendensi yang mengalir mengikuti arus perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat, demikian juga kehidupan sosial masyarakat tidak stagnan dalam duaian mitos dan kebesaran masa lalunya. Hukum-hukum berkembang mengikuti kebutuhan zaman, sedang agama selalu menjadi spirit tumbuhnya jiwa-jiwa kreatif yang baru. Materi adalah ruhaniah dalam pengertian ruang dan waktu. Perpaduan manusia berarti badan jika dilihat sebagai perbuatan yang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan pandangan luar; dan berarti pikiran dan jiwa kalau kita melihatnya sebagai perbuatan. Prinsip hidup yang demikian itu mendapatkan jalannya dalam sifat-sifat material dan sekular. Tidak ada dikotomi antara yang transenden dan yang profan, sebab semuanya berjalan dalam aras ruhaniah, hingga semuanya menjadi daerah yang suci.

As the prophet so beautifully put is: “The whole of this earth is a mosque.” The state according to Islam is only an effort to realize the spiritual in a human organization. But in this sense all state, not based on mere domination and aiming at the realization of ideal principles, is theocratic.

(Seperti dinyatakan nabi dalam sebuah ucapannya yang indah “Seluruh bumi ini adalah masjid”. Menurut Islam, Negara hanyalah satu usaha untuk dapat menciptakan nilai ruhaniah dalam kesatuan manusia. Tetapi dalam pengertian Negara ini, tidak didasarkan pada kekuasaan, namun lebih bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip ideal, yakni system teokrasi).

Kontekstualisasi Pola Perkaderan;

2007-06-19T06:32:00.000+08:00

Upaya Penguatan Nilai Kepengaderan
Oleh : Wilopo Husodo

Secara garis besar, dalam ilmu politik, dikenal dua jenis tipe partai yakni partai massa dan partai kader. partai massa hanya berorientasi pada kuantitas suara pemilih terutama menjelang pemilu, sedangkan partai kader lebih menekankan pada aspek kualitas kader dan juga pola perekrutan secara terstruktur. Sama halnya dalam dunia partai, kita juga akan mengenal dua model organisasi, yakni organisasi massa dan organisasi kader.

HMI MPO merupakan organisasi perkaderan, yang memiliki pola pembinaan kader secara tersruktur dan sistematis. Dan pada gilirannya ada suatu tujuan yang hendak dicapai dalam pola perkaderan tersebut yakni terutama pada aspek kepribadian seorang kader yang memiliki kapabilitas sebagai sosok yang mampu mengawal laju organisasi dan sekaligus menjadi teladan dalam suatu komunitas masyarakat.

Dalam perkembangannya, metode perkaderan di tubuh HMI MPO malah justru mengalami kebuntuan, dan dampaknya terjadilah krisis kader. Hal ini ternyata menjadi masalah bersama bagi elemen organisasi pergerakan yang lain dimana krisis kader maupun pengurus merupakan masalah yang sangat serius sehingga menjadi kajian utama dalam diskusi keorganisasian kontemporer. Sejumlah tawaranpun lahir dan ternyata pendapat mayoritas lebih terfokus pada aspek perkaderan. Namun pada kasus HMI MPO sendiri, penulis dan beberapa asumsi kader HMI MPO berkesimpulan bahwa masalah besar yang dialami HMI MPO hari ini adalah pada dua titik tekan yakni : perekrutan dan perkaderan.

Dua hal tersebut memiliki wilayah garapan yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, perekrutan lebih menekankan pada aspek sosialisasi dan promosi organisasi. sedangkan yang kedua, perkaderan lebih menekankan pada aspek pembiinaan serta pendidikan pada diri kader. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, dan menjadi ujung tombak bagi hidup-matinya HMI MPO. Mungkin bukan hanya HMI MPO tapi semua organisasi di seluruh belahan dunia memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kedua hal tersebut, karena memang itulah yang menjadi modal inti suatu organisasi.

HMI MPO sudah saatnya untuk me-review pola perekerutan dan perkaderannya. Organisasi mahasiswa tertua di Indonesia ini perlu melakukan upaya kontekstualisasi agar eksistensi organisasi dapat sesuai dengan kebutuhan zaman, bukan sebaliknya HMI MPO menjadi sosok oragnisasi tua yang suadah usang dan tidak layak beroperasi. Dan pada gilirannya berbondong-bondong kader lari mencari wadah organisasi yang lebih matching.

Perlunya Inovasi Metode Perekrutan
Perhatian serius HMI MPO kini terpusat pada model perkaderan. Berbagai lokakarya maupun seminar pun di gelar mulai dari tingkat Pengurus Besar sampai pada tingkat KORKOM, intinya adalah berputar pada masalah : KADER !. Hal ini menjadi wacana yang terus bergulir dan belum menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Dan bahkan senantiasa menjadi perdebatan panas di lingkungan HMI MPO.

Secara garis besar, perkaderan di HMI terdiri dari LK 1, LK 2, LK 3, dan diluar hal tersebut biasanya berupa pelatihan-pelatihan yang sifatnya pengembangan pada kompetensi atau spesialisasi tertentu, seperti training politik, training motivasi,training pengader, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak tawaran model pelatihan, ternyata masih mengalami kendala yakni perekrutan peserta. Bahkan disinyalir ada beberapa sebab dari kasus tersebut yakni diantaranya seperti timing yang kurang pas, tingkat kebutuhan akan pelatihan, biaya/kontribusi kegiatan, dan lain sebagainya. Dan hal seperti ini membutuhkan kejelian yang matang dalam menyelaraskan antara tawaran kegiatan (produk lembaga) terhadap kebutuhan atau kondisi peserta (konsumen). Ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perekrutan, diantaranya:
a. Alat
Perekrutan bisa disamakan dengan metode marketing, banyak analisa yang dibutuhkan ketika membidik segmen pasar mulai dari alat promosi sampai pada estimasi peserta yang terjaring. Dan hal ini menjadi tanggung jawab para pengurus ditingkat elit untuk menyusun scenario planning dalam memasarkan produk lembaga. Titik tekan alat promosi pada umumnya terdiri atas media yang digunakan (brosur,pamphlet,spanduk,dll) dan bahasa propaganda.

b. Segmentasi
Dalam dunia pemasaran, target bukan hanya difokuskan pada kuantitas pasar, tapi juga perlu memperhatikan efek brand image yang akan muncul, meskipun target yang dicapai terhadap jumlah peserta berada dibawah standar. Dan perlu adanya kejelasan dalam membidik segmen pasar, ada estimasi terhadap jumlah peserta tertentu. Misal untuk kegiatan training HAM, maka yang menjadi focus utamanya adalah mahasiswa dari fakultas Hukum dan Sospol.

c. Metode
Pemasaran yang paling efektif adalah yang dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut (Word of Mouth). Namun bukan berarti bahwa cara lain hanyalah menjadi factor pendukung. Pada dasarnya strategi pemasaran hanyalah tergantung dari medan lapangan yang ada, Ada kalanya metode WOM lebih tajam, namun terkadang juga perang pamphlet menjadi metode utama dalam gerilya marketing.

Keunggulan Produk
Keunggulan dalam suatu produk merupakan ujung tombak bagi dunia marketing, karena hal ini memiliki efek ganda yakni pada diferensiasi dan brand image. Yang pertama, diferensiasi adalah suatu upaya yang bertujuan guna menciptakan perbedaan yang mencolok terhadap para competitor. Misalnya, di HMI jenis perkaderan bagi pemula adalah basic training yang menekankan pada aspek ideologisasi, yang substansi intinya berupa khittah perjuangan, dan model seperti ini tidak ditemukan di lembaga lainnya. Atau jika di KAMMI dikenal istilah daurah marhalah, Hizbut Tahrir dikenal istilah basic mafahim,dll. Yang jelas satu pertanyaan mendasar bagi HMI MPO yakni apa keunggulan yang dimiliki bagi Basic Training HMI MPO?

Merenovasi Gaya meng-Kader
Selama ini, metode perkaderan di HMI MPO mengandalkan basic training sebagai satu-satunya alat bagi calon anggota untuk memasuki dunia HMI MPO. Fakta dilapangan ternyata menunjukkan gejala yang kurang baik bagi eksistensi bastra HMI MPO, indikatornya adalah banyaknya keluhan peserta terhadap “sosok” Bastra. Dan pada gilirannya menjadikan “barang dagangan” Bastra menjadi tidak laku di pasaran PETIKEMAS.

Menurut pendapat penulis, ada semacam ke-kaku-an dalam dunia perkaderan HMI MPO, dan disatu sisi ada semacam ke-amburadul-an dalam me-manage perkaderan. Yang pertama, ke-kaku-an terjadi karena cenderung terbelenggu oleh aspek yang sifatnya procedural sehingga ruang gerak pengader menjadi sempit dan pada gilirannya akan menghambat laju pertumbuhan kader, hal seperti ini mesti disikapi secara fleksibel dan arif. Dan yang kedua adalah ke-amburadul-an dalam me-manage perkaderan biasanya berkisar pada persoalan profesionalisme dan tanggung jawab para pengader.

Ada beberapa pertanyaan yang mesti diajukan sebelum memulai renovasi perkaderan di tubuh HMI MPO, diantaranya : apakah Bastra HMI MPO masih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hari ini? Apakah mengikuti Bastra merupakan satu-satunya syarat untuk menjadi anggota/kader HMI MPO? Apakah manfaat yang didapat jika seorang mahasiswa mengikuti perkaderan yang diadakan oleh HMI MPO? Atau apa untungnya menjadi kader HMI MPO?

Pertanyaan diatas terkesan sangat pragmatis bahkan oportunis, tapi itulah kondisi mayoritas pasar hari ini (baca :Mahasiswa). Bukan berarti HMI MPO mesti menafikan idealisme perjuangan (kualitas) dan berfokus pada kuantitas kader, tapi ada semacam keharusan bagi kader HMI MPO untuk men-candra jalannya organisasi kedepan, jangan sampai HMI MPO menjadi barang usang yang tidak layak pakai.

Kalau menurut Cahyo Pamungkas, kader HMI MPO mengalami perasaan rendah diri (inferioritas) atau kurang percaya diri. Persoalan seperti ini mesti ditangani secara serius agar kedepan militansi kader tetap terjaga dan eksistensi organisasi terus berkembang. Dan menjadi tugas pengader untuk menumbuhkan mentalitas superioritas ditubuh kader HMI MPO.

Pada hasil lokakarya perkaderan HMI MPO KORKOM UNHAS dikatakan bahwa terjadi pergeseran tradisi (cara pandang terhadap masa lalu, kini dan akan datang) yang sangat dipengaruhi oleh 2 faktor yakni liberalisasi wacana dan alur kesejarahan yang melingkupi. Dimana factor pertama, liberalisasi wacana merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, karena dipengaruhi oleh cara pandang yang semakin beragam guna menyikapi ruang keterbukaan yang semakin luas (kebebasan berpikir), sehingga akan ada kecendrungan bahwa gerakan akan dapat mempertahankan dirinya (tetap eksis) jika menemukan sebentuk cara berpikir baru hasil dari persentuhan antara tradisi berpikir kemarin dan hari ini. Sedang factor kedua, alur kesejarahan yang melingkupi adalah menyangkut pada perubahan orientasi dari semua gerakan yang pro perubahan, dimana dominasi wilayah politik-struktural yang menjadi mainstream gerakan pada saat ini tidak lagi efektif untuk dijadikan arah gerak, melainkan pada wilayah social-kultural.

Meneropong Jati Diri Sang Pengader : Pendidik, Pemimpin, dan Pejuang
Tugas inti HMI MPO sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan adalah mencetak genaerasi tangguh yang memiliki karakter sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang. Karakteristik ini nampak sangat jelas pada pribadi teladan figur besar umat manusia yakni : rasulullah SAW. Dan pertanyaannya sekarang adalah sudahkah kader (pengader) HMI MPO -khususnya korps pengader- memenuhi kriteria tersbut?

Pengader harus memiliki kemampuan dalam mendidik, karena hal ini merupakan basis dari pembangunan jatidiri kader organisasi. Para tokoh besar revolusioner sebelum menciptakan revolusi kenegaraan, maka terlebih dahulu mereka mendidik para pasukannya (pengikutnya) agar memiliki pandangan revolusi yang benar dan komprehensif. Tengok saja sepak terjang mereka dalam me-revolusi suatu masyarakat, seperti Rasulullah di Madinah yang melahirkan Negara Islam Madinah, Hasan Al-Bana di mesir yang melahirkan Jamaah Ikhwanul Muslimin, Ayatullah Imam Khomeini yang melahirkan konsep Wilayatul Faqih dalam Republik Islam Iran, dan Ernesto “che” Guevara yang membangun Negara Komunis di Kuba. Semua tokoh tersebut mendidik masyarakatnya (Ummatnya) dengan pengetahuan yang mumpuni seputar landasan ideologis yang menjadi basis utama (pondasi) suatu Negara yang di cita-citakan.

Makalah ini sebagai Prasyarat mengikuti Senior Course
Penulis adalah Sekretaris HMI Korkom Unhas periode 2006-2007
Bisa di temui di http://the-wh.blogspot.com

Khittah dan Filsafat “Makhluk Hidup”

2007-06-18T06:25:00.000+08:00

Oleh : Lukman Wibowo

Dalam ajaran filsafat semantik yang pernah saya ketahui, bahwasanya makhluk hidup bisa didefinisikan sebagai “hidup yang tumbuh dan berkembang”, setidaknya harus mencakup tiga hal yaitu, identitas, paradigma atau cara berfikir, dan arah atau tujuan. Ketiga cakupan ini merupakan satu kerangka utuh (integralitas) yang dapat kita sebut—meminjam istilah Max Weber—sebagai “ide dasar”. Makhluk hidup ini akan mudah kita memahaminya, jika sample yang kita ambil adalah manusia.

Akan tetapi perlu diketahui, bahwa tidak setiap manusia memiliki ketiga cakupan atau “integralitas ide dasar” di atas. Kebanyakan manusia hanya mempunyai salah satu atau salah duanya saja—bahkan ada yang tidak memiliki ketiganya. Sehingga manusia seperti ini tidak layak disebut sebagai makhluk yang “hidup” tumbuh dan berkembang ke ranah yang lebih “positif”. Namun, di luar itu, tidak sedikit manusia yang lengkap mengandung cakupan itu. Artinya memiliki identitas, paradigma, serta punya tujuan hidup. Konon, merekalah manusia-manusia yang menyetir jalannya kebudayaan masyarakat—atau baiknya disebut “peradaban”.

Dalam lintasan sejarah, kita akan mudah mengenal “siapa” mereka, lewat fungsi kemanusiaan yang sudah mereka perankan. Kita tentu tidak asing lagi dengan sebutan-sebutan, filosof, nabi, ideolog, manusia setengah dewa, imam, master, atau “aktivis”. Itulah gelar yang galibnya mereka terima. Dan apapun gelar yang mereka peroleh, satu kesimpulan umum yang bisa ditarik, bahwa mereka adalah “pemimpin”. Artinya, dalam pengertian yang paling ideal dari ajaran filsafat semantik ini, adalah menempatkan manusia sebagai pemimpin. Yakni memimpin makhluk-makhluk lain yang “derajad”-nya di bawah manusia, dan juga memimpin sekelompok manusia lain, yang hidup dalam “cacat” kerangka ide dasar—atau bahkan tidak memiliki ketiga cakupan tersebut—agar manusia sanggup secara bersama-sama menentukan rupa suatu bentuk sejarah.

“Sejarah” (dalam pengertian “civilization”) merupakan salah satu kata yang sangat “heroik” dalam sejarah pembentukan kehidupan manusia itu sendiri. Aleksander Kojeve—sebagaimana yang dikutip Fukuyama—menyatakan bahwasanya sejarah dibangun atas dua faktor, yaitu, idea sebagai “sebab”, dan materi atau realitas atau dunia nyata sebagai “akibat”. Namun disini saya tidak akan berlanjut mengajak untuk membahas rumusan Kojeve yang diadopsinya dari Hegel. Hanya saja, apabila kita mengasumsikan “sejarah” adalah “peradaban”, maka sebaiknya kita musti mengetahui, yang mana “sebab”, dan yang mana “akibat”.

Membentuk “masyarakat seadanya” (community, bukan society) sangatlah mudah. Unsur utamanya adalah adanya individu-indvidu yang berkumpul dan kemudian melakukan interaksi. Tak soal, apakah kelak pergaulan yang dibangunnya baik atau buruk, kumpulan ini tetap berhak disebut sebagai masyarakat (komunitas).

Pertautan, konflik, dan segala macamnya, lambat laun pastilah melahirkan sebuah “sistem”, yakni dalam arti yang paling awam, bagian-bagian yang saling berhubungan dan disusun teratur, mulai dari yang makro sampai dengan yang partikular. (Dari titik inilah saya lalu bersepakat dengan apa yang dikatakan Syarafuddin, bahwa masyarakat sebagai sekumpulan orang yang mempunyai suatu cara berfikir dan bertindak yang khas, mempunyai kerangka pandang yang memunculkan perangkat teknis dan manajerial dalam menjadikan kerangka itu sebagai aksi kehidupannya). Mulai dari sini pula kita akan mendefinisikan masyarakat, bukan hanya sebatas indvidu-individu yang berkumpul (comunnity), melainkan telah hidup terorganisir (societas) yang dijalankan oleh seperangkat sistem institusional.

Tetapi, tidak selamanya sistem sosial yang dilahirkan tersebut kemudian wujud sebagai sistem yang baik (ideal). Bahkan tak jarang terbangun sistem yang buruk, dalam arti, adanya ketidakselarasan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ini bisa difahami, karena sistem yang seperti ini dibentuk sekaligus dipimpin (manajerial-nya) oleh manusia-manusia yang tidak menempatkan kerangka identitas, paradigma, dan tujuannya, sebagai “kesatuan pandang” bersama..

Sebaliknya, jikalau seluruh individu yang membentuk masyarakat, berhasil menyusun “integralitas ide dasar”-nya dalam kesatuan pandang bersama yang diinginkan (idealisme), maka masyarakat semacam ini telah dianggap berhasil pula membentuk sistem yang baik. Dalam hal ini, nasionalisme, sosialisme, civil society, liberalisme, atau sistem apapun—asalkan bisa menempatkan keinginannya dalam kesatua pandang—boleh disebut sebagai sistem yang baik.

Akan tetapi, apakah sistem yang baik berhak pula dijustifikasi sebagai sistem yang benar (haqq) ?. Disini mungkinlah salah stu letak persoalan !.

Dalam sebuah sistem—baik itu yang ideal atau tidak—niscaya, identitas, paradigma, serta tujuan diletakkan sebagai “idea”, dan sistem itu sendiri adalah “material”. (Inilah yang barangkali dimaksud oleh Kojeve, tentang sebab-akibat lahirnya “sejarah”). Maka apabila idea adalah “sebab”, maka realitas masyarakat adalah “akibat”. Lantas parameter apakah yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa idea itu adalah benar, haqq ?. Secara sederhana, kita bisa melihat persoalan ini dari dua sudut pandang, yakni antroposentrisme ide dan teosentrisme ide.

Dari kacamata antroposentrisme ide, integralitas ide dasar (identitas, paradigma, dan tujuan) bersifat antroposentris, yakni idea-nya berasal dari keinginan manusia itu sendiri. Maka sistem ini, relatif bersifat duniawi (sekulum alias sekuler). Dengan kata lain, dalam frame ini, sistem yang baik bisa pula dianggap sistem yang benar menurut persepsi manusianya. Karena identitas, paradigma dan tujuan (idea), berasal dari kebenaran yang didefinisikan oleh manusia itu sendiri.

Namun di lain pihak, andai kita memposisikan Tuhan sebagai “sebab utama”, maka Tuhan adalah “maha ide”. Teosentrisme ide, meletakkan bahwa sumber idea berasal dari Tuhan yang merupakan sumber kebenaran mutlak. Dalam pandangan teosentris, justeru, antroposentrisme ide dianggap dangkal, dan bisa jadi tidak sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Maka sistem dapat diyakini benar (haqq), jika integralitas ide dasar (identitas, paradigma, dan tujuan) berpusat serta berangkat dari Tuhan. Dan pada posisi ini, manusia hanyalah sekedar “pelaku” (atau khalifah, sang wakil Tuhan).

Menurut saya, ada baiknya, sebagai seorang yang beragama secara taat (muslim), kita bersikap “subjektif” dalam keberpihakan memakai frame teosentrisme ide—yang dalam pengertian Islam, disebut tauhid.

Bilamana kita kaitkan ke uraian di awal, yakni tentang kepemimpinan ; Dari pembahasan mengenai idea dan realitas (sebab – akibat), jelaslah bahwa tugas kaum muslim—dengan konsepsi tauhid sebagai idea—adalah memimpin seluruh ummat manusia, untuk membangun suatu peradaban “sejarah” (civilization) yang maju, baik dalam konteks kekhalifahan itu sendiri (horizontal), maupun peran abdullah-nya.

Dari uraian di atas, kita akan memperoleh urutan yang sistematis bagaimana peradaban itu disusun. Yakni, 1) adanya individu-individu (man), 2) terbentuknya masyarakat (comunity), 3) lahirnya kepemimpinan (institusi, lembaga, atau imamah), 4) terbangunnya masyarakat yang terorganisir (ummah atau sistem sosial), dan 5) tercipta peradaban sebagai ending. Dalam logika “men-jadi” atau to-be, dalam uraian ini kita akan mendapati bahwa “sistem sosial” merupakan superstruktur yang seluruhnya ditentukan oleh sikap “kepemimpinan” (institusional) di bawah konsep integralitas ide dasar (tauhid) itu sendiri.

Hubungan antara idea dengan realita, pastilah dijembatani oleh suatu “conceptual framework” yang sifatnya dinamis. Dan, jika kita menganggap idea adalah “sebab”, dan realitas adalah “akibat”, maka conceptual framework itulah yang kelak akan menghubungkan dan sekaligus membangun bagaimana yang idiil menjadi riil, serta sesuatu yang riil mampu idiil. Tentu hubungan keduanya (sebab – akibat), dijalankan oleh sekian faktor yang saling terkait dan penting, antara lain yaitu, “pelaku”, “cara”, dan perlu “alat”.

Dalam membangun peradaban Islam, niscaya dibutuhkan seluruh kerangka (perangkat) tersebut. Jika konsep masyarakat tauhid (al-qur’an) merupakan “idea” (tujuan) dan ikhtiyar mewujudkannya adalah “realita” (usaha), maka kaum muslim adalah “pelaku”-nya. Sedangkan sistem institusi merupakan “alat” dan conceptual framework adalah pedoman “cara”-nya.
* * *

Di Himpunan tercinta, kesatuan identitas, paradigma, dan tujuan, terangkum dalam satu integralitas ide dasar yang dikenal dengan nama “Khittah Perjuangan HMI”. (Dimana sebelumnya, HMI juga pernah menyusun manhaj gerakan, seperti Tafsir Azas 1957, Kepribadian HMI 1963, GPP 1966, serta NDP 1969). Khittah sebagai manhaj di HMI, bertugas sebagai “cara” (conceptual framework untuk menerjemahkan bagaimana yang idiil agar menjadi riil, serta sesuatu yang riil mampu idiil), dimana baldatun thoyyibatun wa robbun ghafuur merupakan “ídea”, dan perkaderan adalah “realitas”. Sementara kader serta institusinya adalah sebagai “pelaku” dan “alat”.

Sebagai integralitas ide dasar, Khittah Perjuangan—secara garis besar—nyaris sudah bisa dikatakan lengkap. Dimana “kedirian identitas” sedikit telah diterjemahkan ke dalam Bab Independensi, “paradigma” ditransformasikan ke dalam Bab Tafsir Azas, dan “tujuan” termaktub dalam Bab Tafsir Tujuan.

Hanya saja, kita musti maklum. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini Khittah Perjuangan, sedikitnya mempunyai dua persoalan besar, pertama, tafsirnya atas kedirian, paradigma, maupun tujuan, belum bisa dianggap memadai dan lebih purna. Dan kedua, menurut beberapa kalangan, tafsirnya sudah “kurang canggih” menjawab permasalahan kekini-disinian.

Dari itu, sewajarnya adalah kewajiban kita, kader Himpunan, semampu mungkin untuk melakukan kerja-kerja pembaharuan (atau “penyempurnaan”, bukan sekedar “berubah”). Itu saja !

* Tulisan ini pernah dimuat di Movement Post, namun ditulis atas nama orang lain. Mungkin ini kesalahan redaksional dari media tersebut, atau juga barangkali karya penulis di “bajak” oleh orang lain, yang mengaku-aku sebagai penulis dari tulisan ini.

* Lukman Wibowo, Mantan Ketua Komisi Kebijakan PB HMI. Pengamat perkaderan HMI MPO, tinggal di Semarang.

Tawaran Kurikulum Senior Course (SC)

2007-05-12T01:00:00.000+08:00

Berikut ini tawaran materi Senior Course dari Pengurus Koordinator Nasional (Kornas) Korp Pengader (KP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mudah-mudahan bisa menjadi bahan apresiasi untuk perbaikan keputusan pada Musyawarah Nasional Korp pada Agustus 2007 mendatang.

MATERI :
Ke-HMI-an
SUB MATERI I :
a). Study umum dan Implementasi nilai KhittahPerjuangan.
Kisi-Kisi Materi I:
1). Khittah Perjuangan sebagai cara pandang
2). Kontruksi bangunan Khittah Perjuangan
3). Implementasi Nilai yang di inginkan Khittah Perjuangan
Target Materi I:
- Mengetahui cara pandang HMI dalam Khittah Perjuangan
- Mengetahui pola pikir Khittah Perjuangan
- Mengetahui nilai yang harus di Implementasikan
Waktu Materi I :
240 menit (4 jam)
SUB MATERI II:
b). Arah Umum Perkaderan HMI
Kisi-Kisi Materi II :
1). studi umum perkaderan HMI
2). Perkaderan sebagai ruh HMI
3). Sistem,muatan, fungsi dan tujuan perkaderan HMI
Target Materi II :
- Mengetahui dan memahami keseluruhan bangunan perkaderan HMI
- Memahami signifikansi perkaderan HMI dalam perjuangan organisasi
- Mengerti system, muatan, fungsi dan tujuan perkaderan HMI
Waktu Materi II :
240 menit (4 jam)

MATERI :
Pendidikan
SUB MATERI :
Studi Umum tentang pendidikan (falsafah, sistem serta kurikulum)
Kisi-Kisi Materi :
1). Falsafah pendidikan.
2). Sistem, maksud & tujuan, peran & fungsi, serta sejarah pendidikan
3). Pokok-pokok dan postulat-postulat pendidikan
4). Variabel-variabel pendidikan
Target Materi :
- Mengetahui Falsafah pendidikan secara umum
- Mengatahui sistem, maksud &tujuan; peran & fungsi, serta sejarah pendidikan
- Mengetahui dan memahami pokok-pokok dan pembuktian kebenaran suatu sistem pendidikan
- Mengetahui komponen-komponen dasar dalam pendidikan terkait dengan kualitas yang senantiasa bervariasi
Waktu Materi :
240 menit (4 jam)

MATERI :
Pelatihan
SUB MATERI I :
Sistem pelatihan
Kisi-Kisi Materi I:
system pelatihan secara umum dan di HMI
Target Materi I:
Mengetahui sistem, metodologi, metode dan model pelatihan umum
SUB MATERI II :
Pengelolaan model Pelatihan
Kisi-Kisi Materi II:
Ragam metode dan media pelatihan umum dan di HMI
Target Materi II:
Mengetahui sistem, metodologi, metode dan model pelatihan umum
SUB MATERI III :
Monitoring dan Evaluasi
Kisi-Kisi Materi III:
Signifikansi monitoring dan evaluasi pelatihan serta penerapan di HMI
Target Materi III:
Memahami pentingnya monitoring dan evaluasi suatu pelatihan dan penerapannya di HMI
Waktu Materi :
480 menit (8 jam)

MATERI :
Ke-Diri-an Pengader
SUB MATERI :
Citra diri pengader dan kode etik pengader
Kisi-Kisi Materi :
1.) citra ideal dan konsep etika pengader
2). peran, fungsi dan kewajiban pengader
3). studi dokumen-dokumen perkaderan secara umum dan pedoman pengader khususnya
Target Materi :
- Mengerti posisi diri sebagai pengader
- Memahami dan melaksanakan peran, fungsi dan kewajiaban pengader
- Mengerti (membaca) pedoman-pedoman konstitusi HMI secara umum terutama pedoman perkaderan dan pedoman pengader
Waktu Materi :
120 menit (2 jam)

Membaca Ulang Tradisi Kepengaderan

2007-05-09T03:36:00.000+08:00

Oleh : Noorwahid Soofyan

Pengader adalah sosok pendidik. Term pendidik memiliki perbedaan makna dengan pengajar. Pada dasarnya mengajar adalah pemberian segala jenis informasi dan pengetahuan saja, sedangkan mengajar lebih dari itu. Ia tidak sekedar memberikan pengetahuan dan informasi melainkan turut menanamkan nilai-nilai kepada si terdidik.

Sosok pengader yang ideal haruslah benar-benar mengetahui tuntutan zamannya dan merumuskan nilai-nilai ideal yang akan ditanamkan pada si terdidik. Refleksi dan pembacaan kritis terahadap relaitas yang melingkupi hidup manusia dimana ia dan si terdidik mendiami hidup dan kehidupan tersebut, adalah sebuah kemestian.

Relitas yang dimaksud adalah tantangan eksternal dan internal dalam tubuh pengader itu sendiri (tradisi dulu, kini dan nanti serta tantangan zaman yang ada). Atau meminjam pisau analisis dari Lacan yaitu ego dan other. (Baca: Teori cermin Lacan). Berdasarkan konsep ini juga Hasan Hanafi memulai proyek pembacaan ulangnya terhadap tradisi islam. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa sering kali kita salah dalam memahami dan mencari solusi dari kejumudan peradaban islam saat ini. Baginya pencarian solusi bagi segenap problematika keummatan selalu terjebak pada dua hal yakni konservetisme dan sekularisme. Yang pertama terlalu mengagungkan masa lampau dan terjebak pada romantisme masa lalu sehingga ingin menghadirkannya di masa kini. Sementara yang kedua terlalu mengistemewakan masa depan sehingga mematikan tradisi dan visi yang dihasilkan pun lahir dari sebuah mimpi.

Agar tidak mengalami hal tersebut maka setiap pengader yang nota bene adalah sang ego haruslah memilki kesadaran-kreatif-dasein dalam memahami relaitas. (Baca : Fenomenologi). Kesadaran seperti ini bukan hanya sekedar sadar karena ada seseuatu diluar dirinya (sesuatu yang memiliki tema dan isi) tetapi juga kesadaran dalam dan sebagai sesuatu. Maksudnya adalah kita tidak hanya sadar karena sesuatu melainkan sesuatu itu turut membentuk kesadaran kita. Inilah sadar dalam sesuatu. sedangkan sadar sebagai sesuatu adalah kesadaran yang dipengaruhi oleh suasana hati. Oleh karena itu kesadaran tidak pernah perawan seperti kata Francis Budi Hardiman karena baginya kesadaran selalu dibastarisasi oleh situasi kesadaran. Dalam pada itu penulis menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap segala hal.

Struktur Internal Tradisi Kepengaderan

Pada pembahasan yang ini kita akan memfokuskan pada pertanyaan seperti apa kita seharusnya bersikap terhadap tradisi kepengaderan kita? Pertanyaan ini penting sebab tradisi merupakan hal yang fundamental dalam membentuk kesadaran pengader dan sangat berpengaruh pada kehidupan praksisnya .

Pengeder merupakan hasil bentukan dari tradisi islam yang telah terinternalisasikan di tubuh HMI. Namun islam yang mana dan cara keberislaman yang seperti apa? Menurut Hassan Hanafi islam dapat diketgorikan kedalam islam kanan dan islam kiri. Untuk hal ini ia menambahkan bahwa pada dasarnya islam memang satu namun pada realitasnya islam -yakni dalam perjalanan sejarah dan pergumulannya dengan realitas, kepentingan dan kekuasaan- maka islam tidak lagi satu. Pergumulan sejarah ini juga yang pada akhirnya melahirkan dua bentuk tradisi yaitu tradisi kekuasaan dan tradisi oposisi. Cara keberislaman seseorang pun ada dua yaitu islam normatif dan islam historis. Islam normatif merupakan islam murni dan fundamental yang tidak mengenal tawar menawar seperti tauhid dan Al-quran. Sedangkan islam historis adalah penafisiran kita terhadap ajaran tauhid dan Al-Quran yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Sifat transenden islam normative tadak dapat luntur sedangkan sifat transenden islam histories bias luntur karena terjadi pergesekan sosio histories di dalamnya.

Mari kita melihat hal ini secara jeli dan mencoba mengkerucutkan pemetaan dan kategorisasi Hasan Hanafi kedalam dunia HMI. Kita memulainya dengan pertanyaan ; apakah di dalam HMI ada kelompok “islam kanan” dan “islam kiri” atau singkatnya “HMI kanan dan “HMI kiri” yang kemudian melahirkan “tradisi kekuasaan” dan “tradisi opsisi” di dalam tubuh HMI, utamanya pengader? Mari kita melihatnya secara jernih dan seadil mungkin.

Dalam realitas sejarah HMI memang terjadi hal demikian, dan jawaban dari pertanyaan diatas pun menyatakan ya. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa HMI memberikan ruang bagi pluralitas. Namun yang disayangkan adalah ketika keberagaman itu melahirkan dominasi terhadap yang lain dan menciptakan tradisi kekuasaan yang bertahan hingga sekarang. “Islam kiri” dan “islam kanan”, “tradisi kekuasaan” dan “tradisi oposisi”, dan “HMI kiri” dan ”HMI kanan” pun terbentuk di HMI.

Proses terbentuknya tradisi tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kelas seperti yang diungkapkan oleh Marx. Kelompok fundamentalis tentunya telah berhasil menjadi pemenang dan menempatkan tradisi mereka menjadi tradisi kekuasaan. Tetapi jika dilihat lebih jauh nampaknya kemenangan kelompok fundamental dalam organisasi HMI menyiratkan sebuah keniscayaan mengingat tradisi yang ada di HMI dibentuk oleh dua hal yakni doktrin kelembagaan dan alur kesejarahan.

Doktrin kelembagan yang dimilki oleh HMI adalah Khittah perjuangan yang menjadi landasan dan paradigma gerak bagi kader HMI. Namun menurut penulis sebenarnya khittah perjuangan juga memberikan ruang bagi kelompok lain di HMI, katakanlah kelompok liberal. Tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa tradisi fundamentalis yang memenangkan pergualatan sejarah dan menempatkan tradisi mereka menjadi tradisi kekuasaan? Permasalahannya ada pada penafsiran. Kita tidak dapat menafikan ototritas penafsir dalam menafsirkan teks khittah perjuangan. Maka tidak mengherankan jika tafsiaran kelompok fundamentalis lah yang kemudian dilembagakan dan menghegemoni.

Dari segi alur kesejarahan maka tradisi yang terbentuk di HMI tidak dapat dilepaskan dari alasan perpecahan HMI MPO dengan HMI DIPO. Penolakan kader HMI MPO terhadap azas tunggal pancasila yang dipaksakan oleh rezim orde baru memilki arti yang sangat penting dalam cara keberislaman anak HMI MPO. Terlebih jika mereka dihadapkan pada resistensi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Kelompok fundamentalis mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan orde baru tetapi menjadi tradisi kekuasaan di dalam tubuh HMI MPO sendiri.

Lagi-lagi tradisi bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Tradisi merupakan hasil dari bentukan zaman yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kelas. Kehidupan manusia selalu dipenuhi oleh kelas penindas dan terstindas, yang mendominasi dan yang sub ordinat. Pertentangan selalu ada baik secara real maupun secara dielektik. Kelompok yang diaharamkan dan dikafirkan akan selalu mewarnai sejarah karena mereka dinilai tidak sejalan dan berbeda kepentingan dengan kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan pembacaan ulang terhadap tradisi yang ada. Terlebih lagi jika realitas sejarah sudah mengalami perubahan.

Sudah saatnya kita melihat kembali keberHMIan histories kita, sebab sifat transendennya jelas tidak dapat dipertahankan lagi. Atau seperti yang dikatakan oleh Arkoun bahwa hal tersebut seharusnya ditempatkan pada wilayah yang terpikirkan bukan pada wilayah yang tak terpikirkan.Sejarah hari ini menuntutnya demikian.

* Tulisan ini merupakan makalah awal penulis untuk mengikuti SC HMI Cab. Makassar Raya. Penulis adalah Ketua Bidang Pengembangan Wacana HMI Cabang Makassar Raya

MENGGALI VISI PROFETIK

2007-05-08T15:43:00.000+08:00

DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL
Oleh : Khilmi Zuhroni
Dalam pemikiran Muhammad Iqbal (w.1938), nubuah merupakan sumber utama kebangkitan diri. Cara berpikir yang didasarkan pada konsepsi nubuah memberikan akal-pikiran, keimanan, disiplin dan penyempurnaan kepada terbentuknya suatu bangsa yang besar. Dia tidak menjadikan diri menuju tingkat subyekititas yang sempit, akan tetapi pemahaman individualitas seseorang melalui renungan, introspeksi, pengenalan diri dan realisasi diri, pribadi akan sampai pada kesadaran tanggung jawabnya (baca, Sayyid Ali Khamenei: 1989).

Istilah profetik (nubuah, kenabian) banyak terdapat dalam karya yang menyangkut diri Muhammad Iqbal. Baik dalam karya-karya pemikiran Muhammad Iqbal sendiri, maupun karya-karya penelitian dan tulisan yang terkait dengannya. Dengan demikian sudah barang tentu istilah tersebut mengandung makna yang sangat mendalam dalam sekian luas pemikiran Muhammad Iqbal terlebih dalam upayanya melakukan perubahan pemikiran keagamaan dalam Islam. Disamping itu sebagai sosok yang tidak hanya dikenal oleh dunia sebagai penyair, namun juga sebagai filosuf, hakim sekaligus politikus tentunya kesadaran propfetik memiliki relevansi tersendiri dalam kegemilangan pemikirannya.

Demikian besarnya gagasan Iqbal tentang kesadaran profetik, Annemarie schimmel tak henti-hentinya mengatakan karya-karya filosuf dan penyair Iqbal sebagai karya-karya yang senantiasa menyuarakan kebesaran jiwa-jiwa profetik, atau karya-karya yang kental dengan suasana profetologis (Annemarie Schimmel: 1991). Hal senada juga disampaikan oleh Mazheruddin Siddiqi, yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa profetik itu tertuang dalam bagaimana individu dapat menyatakan dirinya secara spiritual dan intelektual bersikap kreatif. Seorang penafsir pemikiran Iqbal, Ghulam Parvez, bahkan mengatakan bahwa konsepsi kenabian yang telah dibangun oleh Iqbal memberikan inspirasi besar bagi kebangkitan pemikiran terutama di dalam kalangan-kalangan progresif tertentu. Dari konsepsi kenabian itu juga Parvez mengklaim bahwa hanya pintu nubuah segi personal Muhammad yang tertutup, sedang risalah (ideologi) terpulang kepada orang-orang muslim untuk mengamalkan dan mengelaborasinya.

Akan tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang profetik, ada baiknya penulis mencoba membandingkannya dengan kesadaran mistik, yang menurut Iqbal memiliki ciri dan nuansa yang sangat berbeda. Memang, oleh sebagian penulis dan pemerhati Iqbal, kedua istilah tersebut, yakni kesadaran profetik dan mistik, belum sepenuhnya jelas. Sebagian mengatakan bahwa, Iqbal dengan tegas membedakan antara kesadaran mistik dan kesadaran profetik, ada juga yang mengatakan ketidakjelasan filsafat Iqbal adalah justeru bahwa dia tidak memiliki batasan yang jelas bagaimana dia mencoba menjelaskan antara kesadaran mistik dan kesadaran profetik (nubuah) yang dimaksud. Disatu sisi dia mengecam konsep panteisme yang dianut Ibnu 'Arabi, namun disisi yang lain konsepasi pribadi (filsafat ego) Iqbal juga tidak dapat lepas sepenuhnya dari mistisisme Ibnu 'Arabi tersebut (Muhammad Iqbal: 1990). Sementara sebagian lain mengatakan corak kesadaran mistisik yang dipahami oleh Iqbal justeru adalah mistisisme yang cercorak profetis.

Apakah antara kesadaran profetik dan kesadaran mistik bersifat kontradiktif, afirmatif, maupun integratif dalam pengalaman keagamaan sebagaimana dipahami oleh Iqbal, tulisan ini lebih lanjut akan difokuskan kesana.

Salah satu pokok masalah yang menimbulkan perdebatan antara pemikiran Iqbal dengan mistisisme adalah masalah monisme dan pluralisme. Bagi Iqbal watak utama bagi setiap ego adalah individualitasnya. Alam semesta merupakan kumpulan dari individu-individu, dan Tuhan sendiri adalah sebagai individu yang Sempurna. Perbedaan yang paling jelas antara pemikiran Iqbal dengan mistisisme terutama dalam konsepsi wahdah al-wujud dalam konteks ini adalah bahwa spiritualitas dalam individu sebagaimana menurut Iqbal lebih menekankan pada satu aspek dari spiritualitas yang menyebar, yakni yang bersifat pluralistik, sementara wahdah al-wujud lebih menekankan pada aspek monistiknya.

Wujud Tuhan dalam wahdah al-wujud bersifat wajib ada, meskipun sekaligus bersifat imanen dalam alam benda-benda dan bersifat transenden. Peristiwa-peristiwa diterangkan dalam hukum sebab-akibat, dan kewajiban sosial dilakukan seakan-akan dunia ini adalah dunia yang real. Sementara Iqbal tidak pernah bicara tentang pluralitas dalam pengertian bahwa dunia ini benar-benar tidak bergantung pada kesadaran Ilahiah. Meskipun alam semesta ini terdiri dari kumpulan individu-individu, ada jiwa kreatif yang sama yang membuat setiap individu di dalamnya menjadi aktif (lihat, Muhammad Iqbal: 1990).

Melalui jiwa kreatif inilah diri senantiasa berusaha keras penguasai pribadinya secara bertahap menuju gerak kesempurnaan, (lihat, MM. Syarif : 1984). Yakni dengan tahapan belajar mematuhi dan tunduk pada kodrat manusia sebagai makhluk dan hukum-hukum Ilahi. Setelah itu tahap yang lebih lanjut dengan belajar disiplin terutama dalam mengendalikan diri dari berbagai kelemahan-kelemahan pribadi melalui ketakutan dan cinta pada Tuhan dan ketakbergantungan pada dunia. Tahap selanjutnya adalah proses pencapaian kesempurnaan spiritual yaitu dengan usaha mendekati Tuhan secara konsisten dengan ketinggian martabat pribadi. Sang pribadi mencari dengan kekuatan dan kemauannya.

Sikap pluralistik yang dimaksud oleh Muhammad Iqbal terdapat pada bagaimana jiwa-jiwa kreatif itu senantiasa bergerak mencapai tingkat kesempurnaan pribadi. Tuhan tidak dapat diperoleh dengan cara meninta-meminta dan memohon semata. Pada saat manusia telah menemukan Tuhan pribadi tidak boleh larut terserap ke dalam Tuhan hingga menjadi tiada (manunggal), sebaliknya manusia harus menyerap Tuhan ke dalam dirinya sebanyak mungkin sifat-sifat-Nya. Dengan menyerap Tuhan kedalam dirinya, tumbuhlan ego. Ego menjadi super ego, maka pribadi telah naik ke tingkatan wakil Tuhan Dengan demikian dia dianggap telah memenuhi syarat menjalankan tugas kekhalifahan, memancarkan sifat-sifat Ilahiah dalam mikrokosmos.

Sementara mistisisme bicara tentang menghilangkan diri Ittihad seseorang secara total atau penafian diri secara menyeluruh, Iqbal bicara tentang penyempurnaan diri. Konsep tahap akhir mistisisme adalah konsep identifikasi menyeluruh keinginan individu secara sempurna dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Iqbal membedakan antara kesadaran kenabian (profetik) dan kesadaran mistik. Dalam mistik identifikasi ini dicapai dengan cara penafian diri, sedangkan dalam profetik identifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan suatu kesadaran bahwa aktivitas kreatif diri adalah aktifitas Ilahiah (baca: Muhammad Iqbal: 1990).

Tujuan kesadaran mistik adalah membuat kesadaran individu padam ketika persatuan dengan Tuhan telah dicapai. Di sisi lain, kesadaran kenabian memiliki tahapan kembali kedunia realitas ini untuk menegaskan dirinya sendiri dalam membuat dan mengatur alam semesta. Dengan demikian keberadaan nabi adalah sebuah momentum semangat baru bagi arah tata peradaban manusia dimana goncangan energi-energi dunia psikologis saat pertemuannya dengan Allah merupakan pengalaman religius yang secara konkret mendasari hasrat hendak melihat pengalaman religiusnya berubah menjadi suatu dorongan yang besar untuk menciptakan budaya baru yang merupakan koreksi atas berbagai tradisi dan sejarah terahulu yang dirasa telah jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan visi utama penciptaan manusia.

Konsepsi Mistik dan Profetik
Untuk mendalami lebih jauh bagaimana makna mistik maupun profetik, ada baiknya penulis mengetengahkan beberapa pemikiran tokoh tentang keduanya. Dimana dari proses deskripsi dan analisis mengenai berbagai makna yang terkandung didalamnya, penulis akan mencoba melakukan interpretasi terhadap pokok kajian yang akan dibahas lebih jauh tentang kesadaran mistik dan kesadaran profetik. Dari makna-makna yang nantinya diperoleh itu juga ruang lingkup penelitian ini akan banyak berkutat di dalamnya. Sebagian besar peneliti dan ahli mistik berpendapat bahwa mistik adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan mengasingkan diri dan kontemplasi (lihat, Harun Nasution : 1985).

Sementara A.J. Arberry, memandang bahwa mistis sebagai satu upaya pengabdian hidup manusia untuk mencari persatuan dengan sang Pencipta. Dalam hal ini kesadaran berada dekat dengan Tuhan itu dapat mengambil bentuk Ittihad bersatu dengan Tuhan (lihat: AJ. Arbery: 1983). Dia menyebut sufisme sebagai julukan terhadap sebuah gerakan mistik Islam. Seorang sufi dengan demikian adalah seorang muslim yang mengabdikan hidupnya untuk mencari persatuan mistik—atau lebih tepatnya dikatakan sebagai reuni mistik—dengan sang pencipta.

Sedangkan Reynold A. Nicholson, melihat sufisme—mistik dalam Islam—merupakan bagian dari filsafat Islam yang telah dirumuskan secara mendalam sebagai pemahaman menenai kenyataan Ilahi (lihat : Reynold A. Nicholson : 1998). Kenyataan Ilahi inilah yang oleh sufi besar Islam dari Bagdad al-Junaid (w.910 M) dikatakan sebagai pengalaman mistik tertinggi, dimana adanya penyatuan antara ego temporal kedalam Ego Abadi.
Lain dari beberapa definisi diatas, Syekh Ibnu Ajiba (w.1809) mengartikan sufisme sebagai pengetahuan yang dipelajari seseorang agar dapat berlaku sesuai dengan kehendak Allah melalui penjernihan hati dan membuatnya riang terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Laku sufisme bermula dari pengetahuan, di tengahnya adalah perbuatan dan di penghujungnya adalah hadiah spiritual.

Ninian Smart dalam History of Mysticism, menulis bahwa pengalaman mistik dibedakan dengan pengalaman kenabian. Pengalaman kenabian cirinya adalah merasakan kehadiran Tuhan "The mysterium tramendum et fascinans". Sedangkan pengalaman mistik yang introvert diantara cirinya adalah merasakan hubungan dengan sesuatu yang transenden dan rasa berhubungan itu menimbulkan rasa bahagia. Lebih lanjut dia membagi pengalaman mistik menjadi tiga ciri, yakni: menghayati sesuatu yang transenden; menimbulkan rasa bahagia dan tenang; serta ketiga, diperoleh dengan jalan kontemplasi dan penguasaan diri.

Muhammad Iqbal sendiri memberikan tingkatan kesadaran mistik secara umum tentang garis besar sifat-sifat pengalaman mistik tersebut. Menurutnya sebagai pokok utama yang harus diajukan adalah semua pengalaman bersifat langsung. Keberlangsungan pengalaman mistik itu hanyalah berarti bahwa kita mengenal Tuhan persis sebagaimana kita mengenal obyek-obyek lain.

Kedua, bahwa pengalaman mistik tidak dapat diuraikan. Berbeda dengan kesadaran rasional dimana secara praksis kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan disekeliling kita dengan cara mengambil kenyataan sedikit demi sedikit, pada suasana mistik kita dihadapkan pada semua keseluruhan kenyataan, bercampur-baur satu dengan yang lainnya suatu kesatuan yang tidak dapat diuraikan karena tidak adanya perbedaan antara subyek dan obyek.

Pokok ketiga ialah bahwa bagi mistik suasana itu merupakan momentum penggabungan yang rapat sekali dengan suatu pribadi lain yang tunggal. Sebagai proses penggabungan dengan pribadi lain yang tunggal tentunya pribadi yang mengalami kondisi ini tidak sepenuhnya pasif, sebab untuk sampai pada penggabungan kalbu subyektifitas murni harus berupaya keras mencapai kearah sana (laku mistik), dalam arti bahwa kelangsungan pengalaman dalam suasana mistik bukanlah tanpa pararel, (lihat, Muhammad Iqbal : 2002).

Oleh sebab pengalaman mistik itu secara langsung dialami, maka dia lebih bersifat pesaraan ketimbang pikiran. Sementara itu perasaan menurut Muhammad Iqbal adalah ketidakstabilan dari seluruh pribadi yang sadar; dan tempat stabilnya pribadi itu tidaklah terletak dalam batasannya sendiri, tapi melalui batas itu. Dengan demikian sebagai sebuah perasaan, pengalaman mistik haruslah memiliki tujuan, sebab tanpa tujuan sama tidak mungkinnya sebuah kegiatan tanpa adanya tujuan. Sebagai sebuah pengalaman tidaklah kondisi itu akan terus-menerus terjadi. Sebagaimana pengalaman-pengalaman biasa kondisi itu akan kembali ke arah normal. Dari kenyataan ini jelaslah bahwa suasana mistik juga akan hilang sebagaimana pengalaman yang lain. Di sinilah juga adanya perbedaan yang sangat mendasar terutama terletak pada kesinambungan dari kesudahan pengalaman tersebut, yakni antara penganut mistik dengan seorang nabi.

Selain itu untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam tentang kesadaran nubuah, kenabian atau profetik beberapa pendangan filosof Islam perlu kiranya diketengahkan sebagai bahan perbandingan analisis. Abu Nasr Muhammad Al Farabi (257H/870 M - 330H/950 M) berpendapat bahwa nabi adalah manusia pilihan yang sanggup melakukan komunikasi dengan akal kesepuluh. Dalam bangunan sistem pemerintahan ideal " al-Madinah al-Fadlilah" Al-Farabi menempatkan nabi atau rasul sebagai sebaik-baik kepala masyarakat, yakni sebagai sumber dari segala peraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, (lihat : Harun Nasution : 1985). Berbeda dengan para filosof yang melakukan komunikasi dengan akal Kesepuluh melalui usaha sendiri dengan menggunakan akal mustafat, nabi atau rasul melakukan komunikasi dengan Akal Kesepuluh terjadi bukan atas usaha sendiri, melainkan atas pemberian dari Tuhan. Pemberian itu berwujud kemampuan daya imajinasi yang sangat kuat sehingga memungkinkan mereka sanggup berkomunikasi dengan Akal Kesepuluh tanpa melalui latihan yang harus dijalani sebagaimana para filosof.

Dengan kemampuan berkomunikasi dengan Akal Kesepuluh itulah nabi atau rasul, dalam pandangan Al-Farabi, adalah sosok pemimpin yang ideal. Sebab mereka menguasai pengetahuan universal yang sanggup mereka dapat melalui komunikasi tersebut sehingga dapat mengatur bumi ini dengan baik dan berfaedah bagi masyarakat. Tugas kepala negara dengan demikian, bukan hanya mengatur negara tetapi mendidik manusia mempunyai akhlak yang baik.

Sementara Abu Ali Husein Ibnu Abdillah Ibnu Sina (370 H/980 M - 428 H/1037 M) dalam filsafat jiwa-nya yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, membagi jiwa dalam tiga tingkatan, yakni ;1) Jiwa tumbuh-tumbuhan : daya makan, tumbuh, dan berkembang biak; 2) Jiwa binatang: daya gerak dan daya menangkap yang terbagi dalam: penangkapan luar (pancaindera) dn penangkapan dalam (iner-indera: common sense, representasi, imaginasi, estimasi dan rekoleksi); 3) jiwa manusia: daya praktis dan daya teoritis yang terbagi dalam empat tingkatan, yakni : akal materiil, intellectus in habitu, akal aktuil, dan akal mustafat. Sifat seseorang sangat dipengaruhi oleh ketiga jiwa tersebut. Jika jiwa binatang yang banyak menguasai manusia, maka manusia dapat menyerupai binatang dan seterusnya. Sementara itu terkait dengan posisi kanabian, menurut Ibnu Sina adakalanya Tuhan menganugerahkan akal manusia yang lebih kuat yang disebut sebagai al-Hads (intuisi). Dalam sebuah karyanya yang berjudul “Etat de l’ame sainte qui est celle des prophetes” (Keadaan jiwa yang suci, yakni jiwa para nabi), sebagaimana dikutip oleh Roger Garaudy, Ibnu Sina mendefinisikan jiwa suci adalah jiwa yang berpikir dari nabi-nabi yang luhur, yang mengetahui hal-hal yang perlu dipikir, tanpa guru dan buku, hanya dengan intuisi akal dan bersatu dengan malaikat. Jiwa tersebut dalam keadaan terjaga memanjat tinggi sampai alam yang tak terlihat dan di sana ia menerima wahyu. Wahyu adalah pancaran antara malaikat dan jiwa manusia, wahyu itu memengaruhi materi alam untuk menimbulkan mukjizat. Itulah tingkatan yang paling tinggi bagi manusia. Dengan begitu maka manusia mendapatkan amanah kekhalifahan olh Allah di muka bumi. Eksistensinya adalah sesuai dengan akal dan sangat perlu bagi klngsungan hidup umat manusia,( Lihat : Roger Garaudy : 1982).

Akal yang mempunyai daya suci semacan ini hanya terdapat dalam nabi-nabi. Dengan daya yang kuat ini dengan mudah nabi-nabi dapat berhubungan dengan Akal Aktif dan menerima cahaya serta wahyu dari Tuhan, (lihat : Nurcholis Madjid :1994). Yang bisa menjadi aktual secara sempurna tanpa melalui adanya perantara itulah yang disebut Nabi, yang padanya terdapat puncak tingkat-tingkat keunggulan dalam lingkungan bentuk-bentuk material. Dan nabi berdiri diatas semua jenis wujud yang diunggulinya serta menguasai mereka.

Sedangkan Ibnu ‘Arabi ( 1164 – 1240 M), memandang kenabian sebagai derajat makrifat yang membuat dia dapat memahami hubungan yang jelas antara Tuhan (Realitas) yang dihadapinya dengan manifestasi, dan menyadari kesatuan esensialnya dengan realitas Tunggal. Dalam pengertian paling luas, mereka mewarisi pengetahuan karena telah merupakan bagian dalam kenabian mereka (yakni pengetahuan esoterik) yang berasal dari Ruh Muhammad. Ibnu ‘Arabi memandang Ruh Muhammad sebagai konsepsi logos universal yang dalam kategori metafisik murni disebut sebagai Intlek Pertama. Sedangkan dari segi mistis, ia menamakan logos yang sama terhadap Realitas Muhammad sebagai Manusia sempurna dengan memandangnya sebagai prinsip aktif di dalam semua pengetahuan kudus dan esoteric. Dalam kaitannya dengan manusia, Ibnu ‘Arabi mengidentikkan logos ini dengan Adam dan Realitas Manusia. Sedangkan dalam hubungannya dengan alam sebagai suatu keseluruhan, ia namakan dengan Realitas dari segala Realitas. Tidak kurang dari 22 istilah yang dipakai oleh Ibnu ‘Arabi untuk menggambarkan Logos Muhammad, (lihat, A.E.Afifi: 1989).

Wakil (khalifah) sebenarnya dari Tuhan adalah Ruh Muhammad yang terus-menerus memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk nabi dan santo-santo (kelas manusia yang termasuk dalam kateori manusia sempurna) yang masing-masing bisa disebut sebagai khalifah. Dan kini, oleh karena kerasulan dan kenabian itu telah berakhir, kekhalifahan umum sajalah yang tinggal dan telah menjadi warisan eksklusif dari santo-santo muslim yang juga merupakan pengikut-pengikut dari hukum Muhammad.
Dalam karyanya yang berjudul Javid Namah, Muhammad Iqbal menggambarkan bagaimana besarnya pengaruh penciptaan manusia terhadap kehidupan bumi yang pada awalnya hanya menjadi cibiran dan makian kehidupan langit. Namun demikian keberadaan manusia tidaklah memiliki arti tanpa adanya kehendak untuk selalu tampil. Menurutnya eksistensi ialah hasrat untuk menjelmakan diri. Hidup berarti kemauan untuk untuk membuktikan bahwa diri ini ada. Dan bentuk yang paling nyata dari pernyataan wujud ini terdapat dalam peristiwa mi'raj. Yakni sebuah hasrat mencari bukti serta kesaksian untuk mengukuhkan wujud, (lihat : Muhammad Iqbal :1987).

Menurut Iqbal :
Tanpa kesaksian itu, wujud kita tidak lain bagai warna dan aroma pada setangkai bunga.
Tidak ada satupun yang dapat tegak dihadapan-Nya. Tapi yang mampu bertahan, ia bagai emas murni.
Jangan sia-siakan, walau sejumput kecilpun, cahaya yang kau miliki.....hanya wujud yang hidup sajalah yang patut beroleh sanjungan, sebab jika tidak, nyala api wujud tidak lain daripada asap belaka.

Selanjutnya terkait dengan mandat kenabian, Iqbal mengatakan bahwa karena nabi telah diutus sebagai rahmatan li al-'alamin (sebagai rahmat bagi alam semesta), maka penganut nabi juga tentulah perwujudan rahmat bagi masyarakat dunia. Dunia telah diciptakan demi dia dan dia harus bertindak di dalamnya, dan jika ini berlaku bagi individu muslim, itu juga berlaku bagi masyarakat beriman yang ideal yang menggantikan nabi. Finalitas kenabian dengan demikian berarti sekaligus membuka jalan-jalan baru dalam penelitian dan pandangan-pandangan ilmiah sebagai proses manusia untuk selalu berusaha mencapai tahap kesempurnaan pribadi.

_____________
Penulis adalah Pengurus
Korp Pengader Nasional (KPN) HMI. E-mail: zuhroni06@yahoo.co.id.

KPN Dalam Struktur HMI

2007-04-29T03:25:00.000+08:00

Oleh : Khilmi Zuhroni

Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan terhadap keberadaan Kornas KP HMI (atau lebih populer dengan nama KPN). hal ini juga terkait dengan pertanyaan yang muncul dari pengurus KPC pada acara temu KPN dengan KPC se Inbagteng di Purwokerto.

1. Apa KPN itu ?
KPN atau yang biasa disebut Korp Pengader Nasional adalah sebuah institusi baru yang dibentuk pada pleno II di Makasaar tahun 2006. sebagaimana halnya dengan lembaga khusus yang lain, seperti KOHATI, PAN (Pusat Arsip Nasional) atau LAPMI, dalam pola struktur organisasi KPN merupakan bagian dari struktur pimpinan yang memiliki peran-peran khusus dan bersifat otonom (lihat ART, pasal 49) yang dibentuk dalam kerangka melakukan koordinasi Korp Pengader secara nasional. Dalam posisi PB, maka KPN merupakan bagian dari struktur PB HMI yang bertugas melaksanakan program dan kewajiban sesuai dengan paran dan fungsi KPN, memberikan laporan kerjanya pada struktur pimpinan dan melaksanakan pertanggung jawaban pada forum Kongres (Art, pasal 51). Sebagai sebuah lembaga baru, secara khusus, KPN memang belum memiliki aturan dan pedoman khusus yang mengatur bagaimana gerak dan ruanglingkup garapan. Namun secara umum sebagaimana hasil pleno II, KPN memiliki mandat melakukan peran-peran koordinasi anggota korp pengader secara nasional serta memfasilitasi perdirinya KP di beberapa cabang yang sampai saat ini belum memiliki KP sendiri.

2. Mengapa harus ada KPN ?
Dalam pelaksanaan kongres-25 di Palu yang berlangsung antara 13-20 Agustus 2005, ada beberapa pembicaraan khusus tentang keberadaan korp pengader pada saat pembahasan ART yang menyangkut lembaga khusus. Hal ini muncul terutama ditengarai oleh adanya jarak sosial yang sangat jauh antara anggota anggota korp. Jarak sosial yang dimaksud adalah adanya berbagai tradisi dan karakter pengader yang berbeda-beda antara masing-masing cabang. Karakter ini lebih didasarkan pada bangunan pengetahuan yang berkembang pada masing-masing diri pengader serta adanya citra diri pengader—yang menurut pembicaraan waktu itu—dirasa banyak bertolak belakang dengan citra diri ideal seorang pengader sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pengader. Kedua, adanya keinginan dari cabang-cabang membentuk forum silaturrahmi pengader secara nasional untuk mengkomunikasikan/sharing gagasan berbagai perkembangan dan kreatifitas masing-masing KP dalam mengelola dan—terutama tetap—menjaga idealisme intelektual anggota korp-nya masing-masing. Ketiga, adanya kegelisahan yang sama tentang mulai menurunnya kualitas pengader secara khusus dan perkaderan HMI secara umum. Dalam jagat HMI, pengader selalu diasumsikan sebagai pengawal perkaderan, penjaga intelektualitas, dan manusia-manusia ideal yang merupakan produk pelatihan dan hasil perkaderan HMI. Maka tidak aneh jika berkembang tidaknya dunia perkaderan dalam HMI, pengader memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan di dalamnya. Hal ini disebabkan, bahwa secara kunstitusional, pengader merupakan sosok yang mewakili produk pelatihan-pelatihan di HMI. Yakni, seseorang disebut sebagai pengader jika telah melewati jenjang LK-I, LK II dan SC. Dengan syarat-syarat yang demikian, maka sangat sah jika asumsi tersebut sampai saat ini tetap dipertahankan. Dan mau tidak mau sebagai upaya terus membentuk kualitas diri manusia secara umum dan diri pengader secara khusus, maka sebagai pengader tidak ada salahnya asumsi itu juga harus kita jawab dengan kerja keras dan wujud nyata peran ideal pengader dalam terus meningkatkan kualitas perkaderan di HMI.

Dalam Pedoman Pengader, disebutkan bahwa Pengader adalah sosok dengan kepribadian yang utuh, sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang(mujahid). Dengan demikian setiap insan pengader HMI terlibat dalam proses idealisasi menuju citra diri, yang dalam aktifitas dan peranannya senantiasa diusahakan untuk merealisasikannya.

Sebagai pendidik, pengader HMI adalah pembawa dan penjaga nilai Islam. Pelaksanaannya dalam sistem pelatihan, pengader HMI mengharuskan untuk mendidik dan menempatkan dirinya terlebih dahulu sebagai uswatun hasanah (suri teladan). Islam menuntut agar seorang pendidik senantiasa satu kata antara lisan dan perbuatan, karena Allah SWT melarang setiap muslim menuturkan sesuatu yang dirinya tidak melakukan, bahkan justru memulai sesuatu yang diajarkan dari dirinya (ibda’ bi nafsihi).

Proses edukasi dalam pelatihan juga mengharuskan pengader untuk memperlakukan anggota HMI sebagai subyek, dan secara khusus dalam latihan HMI memperlakukannya sebagai subyek latihan. Maka pengader HMI harus memperlakukan peserta sebagai subyek yang memiliki batasan-batasan hak dan kemerdekaan tertentu. Dengan demikian, setiap unsur “pemaksaan” kehendak kepada subyek latihan harus dihindari. Sebalikanya, perlaku-an terhadap edukatif subyek latihan akan menyebabkan proses tarnsformasi nilai yang dilakukan oleh pengader HMI kepada subyek latihan dapat berjalan secara lebih manusiawi.

Sebagai pemimpin, pengader adalah penjaga ukhuwah islamiyah di kalangan kader-kader HMI, khususnya di kalangan pengurus. Pada posisi ini pengader HMI harus berperan sebagai integrator dari setiap bentuk “konflik dan friksi”, yang timbul di kalangan kader HMI. Dalam posisi yang sama pula, berperan sebagai pengamat perkembangan HMI, guna mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta berupaya untuk mengusahakan pemecahannya secara konsepsional maupun operasional.

Sebagai pejuang, pengader HMI menempatkan diri sebagai pelopor dalam melaksanakan amar ma’ruf nahy munkar , baik dalam dinamika intern HMI maupun lingkungan eksternal HMI. Kepeloporannya dalam kerja kemanusiaan atau amal sholeh merupakan tuntutan atas tanggung jawab kemasyarakatannya dalam berbagai realitas kehidupan umat manusia. Langkah amar ma’ruf ini dilakukan untuk menggali potensi kreatif menjadi bentuk amal sholeh bagi kader-kader HMI maupun masyarakat. Sedangkan nahy munkar dilakukan untuk membendung potensi destruktif dari manapun datangnya.

Konsekuensi dari tiga sosok potensi yang padu, yakni pendidik, pemimpin, dan pejuang, maka pengader adalah insan yang memiliki kesadaran ideologis yang tinggi, ikhlas berjihad di jalan Allah SWT, istiqomah, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan tugasnya sebagai pengelola latihan HMI.

Dalam pembahasan lebih lanjut terkait berbagai sisi urgensi untuk mengupayakan pengader sebagai sosok ideal tersebut, maka pada Kongres-25 di Palu merekomendasikan PB untuk memfasilitasi pembentukan lembaga koordinasi nasional yang diperuntukkan secara khusus buat pengader, melalui musyawarah nasional pengader (lihat SK Nomor: 07/A/KPTS/KONGRES 25/07/1426. tentang hasil-hasil komisi rekomendasi). Dan pada pleno II yang diselenggarakan di Makassar pada pertengahan 2006, disepakati adanya lembaga pengader nasional yang bernama KPN (Korp Pengader Nasional)

3. Memahami Pola Hubungan KPN dan KPC
Sejauh ini memang belum ada aturan yang baku tentang pola hubungan kerja secara struktural antara KPN dengan KPC, juga belum ada aturan khusus yang mengatur aturan dan pedoman KPN, hal ini harus disadari mengingat keberadaan KPN yang masing tergolong baru. Namun mengacu pada pedoman struktur HMI tentang acuan kerja, yang menempatkan KPN sebagai bagian dari struktur PB HMI, maka secara hirarkis hubungan KPN dengan lembaga khusus pengader dibawahnya, termasuk KPC bersifat koordinatif (lihat Pedoman Struktur HMI tentang Hirarki Struktur HMI pada lampiran 1).

Dengan demikian sebagai upaya meningkatkan kualitas pengader secara nasional, keberadaan KPN adalah sebagai “ijtihat”melakukan koordinasi pengader secara nasional. Yakni, agar senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, baik dari segi aqidah (watak dan sikap), ilmu (pengetahuan, kecerdasan dan kebijaksanaan), serta keterampilan (kecakapan daya cipta dan daya tanggap); agar tidak terpengaruh oleh persoalan yang terjadi di luar lingkungan HMI dan terbuka terhadap nasehat untuk kebaikan dirinya; dan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakaan HMI dan kemasyarakatan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional ( lihat: 3 Pengadoman Pengader, pasal 3, tentang kewajiban pengader), serta dalam kondisi apapun harus tetap menjaga nama dirinya, himpunan, dan Islam secara keseluruhan.

Hasil Pertemuan KPN dengan KPC di Wisata Baturraden

2007-04-29T03:17:00.000+08:00

Dalam rangka upaya melakukan konsolidasi organisasi antara Kornas KP HMI dengan Korp Pengader HMI di tingkat Cabang, maka Kornas KP HMI melaksanakan pertemuan dengan pengurus KPC seInbagteng di Purwokerto, 29 April 2007. berikut laporannya.

Sampai saat ini, pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan masih “menumpang” di acara-acara Badko, itupun selalu dilaksanakan di Inbagteng. Kadang sebagai lembaga yang sesungguhnya harus memberi perhatian lebih luas dalam skala nasional, kami yang kebetulan berada di tengah merasa kurang dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Ya…sepenuhnya kami mohon maaf, sebab untuk sementara ini, hanya itu yang dapat kami lakukan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lebih mampu menyelenggarakan acara pertemuan-pertemuan KPN dan KPC secara mendiri dan tentu dalam cakupan yang lebih luas.

Adapun yang hadir dalam pertemuan kali ini, dari pengurus KPN : saya (roni), zubeir, dan cak sun. sedangkan lukman serta beberapa temen-temen semarang pengurus KPN yang lain belum dapat hadir. Dari KPC yang datang sebagaimana biasa: KPC Purwokerto, KPC Semarang, Jogja, Sleman, Purworejo, Wonosobo, dan ketua cabang Malang (belum memiliki KPC).

Sebagaimana pada agenda yang kami rencanakan (terutama pada divisi yang dipimpin Zubeir), dalam pertemuan kali ini, kami mencoba menawarkan format materi umum dalam setiap pelaksanaan SC (untuk lebih lengkap saya lampirkan materinya dilembar yang lain). Namun seperti halnya pada pertemuan di Wonosobo, temen-teman KPC belum dapat memahami arti penting standarisasi mareti-materi umum dalam pelaksanaan SC, kami melihat KPC merasa diposisikan sebagai obyek pelaksana dari berbagai agenda KPN.

Sehingga pada pertemuan ini juga posisi dan pola hubungan KPN dan KPC kembali dipertanyakan. Namun sesudah kami jelaskan dalam kerangka umum tentang berbagai kondisi KPC di beberapa cabang diluar Inbagteng, mereka akhirnya memahami juga peran penting KPN dalam merumuskan materi-materi tersebut. Saya sendiri sebagai pengurus divisi PAO, hanya mampu memberikan penjelasan sedikit tantang peran penting pengader dalam HMI serta posisi strukural KPN di struktur HMI, tentu saja penjelasan itu juga dalam perspektif yang saya pahami dan belum bisa dianggap legitimet yang cukup kuat sebagai perwakilan suara KPN.

Dari kedua pembahasan tersebut, kami sepakat (PKN dan KPC) untuk mengembangkan lebih jauh lagi materi tersebut yang nantinya akan diajukan ke Munas KP di Jakarta, bersamaan dengan pelaksanaan Kongres-26. tentang lanjutan pembahasan tersebut akan lakukan memalui e-mail dan tulisan-tulisan lain di situs KPN.

Berikut ini hasil rekaman (catatan) temen-teman KPC yang disampaikan dalam forum tersebut (ada masukan dan pertanyaan):
1. Naning Hidayati (ketua KPC Semarang)
- Ada baiknya hubungan kerja antara KPN, KPC dan Pengader dijelaskan lebih detail, sebab akan ada ketimpangan jika KPN melakukan peran koordinasi secara langsung dengan anggota pengader. Dalam arti bahwa hal ini akan melangkahi keberadaan KPC.
- Lebih tepatnya tawaran kurukulum SC dari PKN ditempatkan sebagai masukan/materi tambahan pada pelaksanaan SC, sebab hak membuat kurikulum SC adalah pada KPC dengan kabutuhan lokal sebagaimana kebutuhan masing-masing cabang.

2. Warijan (Ketua cabang Sleman), hanya mempertanyakan konfigurasi pengurus KPN yang dianggap terlalu jogja sentris.
3. Bowo (ketua KPC cabang Sleman)
- Harus ada langkah-langkah sistematisasi hubungan antara KPN dan KPC, sebab jika kurang sistematis akan terjadi benturan antara keduanya. Dia melihat keberadaan KPN sudah sangat tepat sebagai koordinasi antar KPC.
- Bagaimana otoritas KPC jika ada format baku kurikulum SC nasional
- Sedapat mungkin, keberadaan KPN yang strategis ini, harus lebih didorong pada proses kaderisasi dan penjelasan-penjelasan secara filosofis tentang arah politik dan gerakan Hmi di tingkatan PB HMI.
4. Pertanyaan-pertanyaan dan masukan lain, tak jauh beda dan lebih merupakan penjelasan dari beberapa masukan diatas disampaikan oleh Kasyono (KPN Jogja), Arum (ketua KPC Purwokerto), dan beberapa KPC yang lain. Serta beberapa lebih bersifat “curhat” tentang kondisi KPC masing-masing cabang.

Peserta Pertemuan KP di Purwokerto

2007-04-28T03:29:00.000+08:00

Pertemuan antara KPN dengan KPC seIndonesia Bagian Tengah dihadiri oleh pengurus HMI Cabang dan Pengurus KPC. berikut ini daftar peserta pertemuan.

No /Nama /Cabang /TLP/HP /e-mail
01 /Ayib /Sleman /- /-
02 /Bowo /Sleman /08157996439 /Wahyuwibowo2001@yahoo.com
03 /Jay /Sleman /081802601028 /-
04 /Wely /Sleman /08157774821 /-
05 /Iqbal /Jogja /- /-
06 /Natiq /Purwokerto /085624035848 /Wong_antiq@yahoo.co.id
07 /Arum /Purwokerto /081548828062 /Arumanis_pwt@yahoo.com
08 /Naning /Semarang /Nn_hidayah@yahoo.co.id
09 /Noe-noe /Semarang /-
10 /Hendrik /Wonosobo
11 /Nurdin /wonosobo /081391231661
12 /m. yusuf /Semarang
13 /Muhammad /Semarang /024-70366340
14 /Arif ahsan /Jogja /085292043535
15 /Khadik A /Jogja
16 /Arfianto /Purwokerto
17 /Hani NC /Purworejo
18 /Syafi’i /Jogja /085643567867 /Syafi’I_02@yahoo.co.id
19 /Kasyono /Jogja /081327476721

Perkaderan; Sebuah Paradigma.

2007-03-22T16:09:00.000+08:00

(sebuah lokalitas yang terabaikan untuk keluar modernitas)
Oleh: Zubaeri

A. perkaderan dan kader
Perkaderan HMI merupakan upaya peningkatan kualitas anggota-anggota dengan memberikan pemahamana ajaran dan nilai kebenaran Islam secara penuh hikmah, kesabaran dan kasih sayang (baca; PP). sedangkan kader adalah anggota HMI yang telah berproses dalam perkaderan organisasi secara bersungguh-sungguh sehingga memiliki kesabaran, kemampuan, dan komitmen untuk memperjuangkan islam dalam rangka menuju masyarakat yang diridhoi Allah SWT (baca; pedoman perkaderan 99). semua ini merupakan makna hakiki yang kita idealkan bersama.

Pertanyaan kemudian adalah apakah HMI mampu membentuk kader melalui proses perkaderan untuk mencapai tujuannya, apabila dikaitkan dengan banyaknya persoalan dalam proses dan dinamika perkaderan secara umum. Ada beberapa problem perkaderan yang dapat kita paparkan dalam realitas dilapangan, meskipun sebenarnya tidak adil kalau argumentasi yang dipakai bersifat empiris dalam mengkritik idealisasi perkaderan yang menjadi tujuan. Kritikan adalah masukan dan penyempurnaan bukan penafian.

Pertama, pedoman perkaderan dimaknai sebagai pedoman yang kadangkala dibutuhkan kader HMI untuk menjelaskan bukan untuk dilaksanakan secara fungsional, Akibatnya pedoman perkaderan tidak dipakai sebagai acuan yang kita akui kebenarannya secara bersama. padahal pedomana perkaderan adalah merupakan proses pemikiran yang panjang yang meliputi idealisme, abtraksi, pembacaan masa depan, dan sehingga memunculkan aturan pokok apa yang dapat kita buat, agar sesuai dengan keinginan bersama. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, pedoman perkaderan ada ketika dibutuhkan untuk menjelaskan seperti layaknya “barang” sekunder kalaupun itu diperlukan.

Kedua, pedoman perkaderan dimaknai sebagai idealitas yang tidak kontekstual dengan zaman, buktinya pedoman perkaderan sangat susah untuk diterapkan dalam keseharian. Walaupun kader seperti ini hanya mengetahui secara teoritis tanpa mengetahui dengan “rasa” bagaimana pedoman dijalankan secara benar. yang terjadi adalah kehampaan pengetahuan atau mengetahui kesia-siaan yang tidak bisa diamalkan.

Ketiga, pedoman perkaderan dimaknai sebagai pedoman yang lepas dari aturan konstitisional. Artinya memahami perkaderan dilepaskan dari aturan konstitusional. Seharusnya pemahaman perkaderan merupakan pemahaman yang integral dengan konstitusi dan tidak terpisah. Mengapa saya katakan begitu, karena pedoman perkaderan yang nota-bene sebagai konstitusi penjelas untuk mengetahui seluk-beluk perkaderan sesuai dengan aturaran konstitusi untuk mencapai tujuan. Dan apabila tidak melakukan dan melaksanakan pedoman perkaderan merupakan tindakan inkonstitusional.

Lalu, bagaimana kita dapat menjalankan proses perkaderan dan menjadi kader yang baik dan kaffah jika aturan (syari’at) yang menjadi acuan tidak dilaksanakan secara penuh. Sehingga jangan disalahkan organisasi HMI kalau nantinya kader mempunyai pemahaman yang parsial seperti krisis eksistensi, krisis intelektual, krisis rasa, krisis kepercayaan dsb.

Maka perlu kiranya kita menyegarkan ulang pemahaman kita terutama tentang perkaderan dan kader. Mengapa hanya dua hal tersebut yang menjadi pokok dalam proses perkaderan. alasan pertama, kader merupakan penentu dalam melanjutkan estafet kepengurusan atau tonggak masa depan. Alasan kedua, perkaderan merupakan tonggak dalam menanamkan kesadaran total tentang kedirian kader.

B. Paradigma kader
Menurut Murtadha muthahhari Paradigma adalah suatu cara pandang dalam melihat dan memaknai dunia (world view). Artinya cara pandang tersebut sangat terkait dengan objek luaran yang dapat diketahui, dapat diurai dengan pemgetahuan, dapat diklasifikasi dan dapat diferifikasi kebenarannya secara utuh. Serta dapat dipahami dan dipahamkan kepada orang lain.
Mengapa paradigma ini penting?, karena dengan paradigma seseorang dalam memahami nilai objek yang ingin dicapai, dimaksud dan dikehendaki. sehingga pada akhirnya akan menjadi landasan dalam membuat tatanan masyarakat yang terbuka.

Kalau kita membahas paradigma kader HMI, dapat kita klasifikasikan menjadi: pertama, paradigma kader yang mencari pengetahuan keorganisasian. Paradigma ini sering kali ada karena HMI dipersepsikan sebagai organisasi yang mempunyai kontribusi besar dalam pemerintahan. padahal HMI sebagai organisasi tidak hanya mengurusi managerial, tempat berkumpul, mengordinir anggota dsb.

Kader berparadigma seperti ini dalam kehidupannya di HMI hanya akan mencari pengalaman organisasi dalam arti yang sempit yakni fungsi-fungsi teknis managerial saja tidak lebih. Implikasinya seorang kader tersebut tidak akan mampu bertahan lama dan susah untuk diajak untuk berjuang apalagi berijtihad. HMI tidak butuh kader yang memanfaatkan HMI.

Kedua, paradigma kader yang terpaksa dalam menjalankan fungsi keorganisasian. Saya katakan terpaksa, karena kader dituntut untuk amanah dan bertanggung jawab karena tidak ada kader lain yang bisa dituntut. Imbasnya, kader seperti ini akan bertahan (eksis) meskipun keberadaannya hanya sebatas untuk melanjutkan estafet organisasi. Jelas, kader tersebut juga tidak rela HMI mati sebelum waktunya.

Kelebihan paradigma kader seperti ini adalah dia mampu bertahan miskipun ditinggalkan oleh teman-temannya baik secara karir, kuliah bahkan perkawinan sekalipun. Tetapi sebaliknya, organisasi akan cenderung stagnan karena ada unsure yang dipaksakan.

Ketiga, paradigma kader yang konstitusional. Artinya paradigma kader yang tunduk dan patuh pada konstitusi organisasi secara formal dalam memaknai realita organisasi. Apapun aturan yang tercantum dan disepakati akan dilaksanakan tanpa harus mempertanyakan kebenarannya sebagai konstitusi, sederhanya “apakah konstitusi itu benar secara konstituisional” tentu kita kaitakan dengan azas yang juga merupakan bagian tertinggi dalam konstitusi yakni Islam.

Keempat, paradigma kader yang memakai islam yang menjadi dasar utama dalam hidup dan berkehidupan, sedangkan HMI adalah organisasi yang melakukan penafsiran terhadap Islam berupa perkaderan dan perjuangan dalam melihat kehidupan masyarakat yang multi komplek, baik seni, budaya, ekonomi, politik pendidikan dsb. Artinya HMI buikan Islam tetapi HMI adalah bagian dari islam, karena HMI mengajarkan ke-islaman.

Dari sekian paradigma diatas, kader HMI harus mengikuti paradigma yang mana? Atau dalam semua paradigma HMI tersebut menjadi acuan dalam menjalankan fungsi sebagai individu, inteletual, organisasi dan Islam. Mari kita renungkan bersama untuk ijtihad kemasa depan Kader dan HMI !!!.

C. Makna perkaderan
Makna perkaderan dalam HMI secara umum dibagi dua antara lain: pertama, perkaderan dalam arti sesungguhnya. Sesungguhnya dalam artian sesuai dengan pedoman perkaderan yakni upaya untuk meningkatkan kualitas anggota HMI dalam mengetahui nilai, pengembangkan nilai dan mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan dimasyarakat.

Oleh karena itu, perkaderan di HMI adalah upaya menyadarkan kader atau anggotanya untuk menjadi diri sendiri (capacity Building) yang memadahi sebagai bekal hidup dan fungsi kekholifahan dimuka bumi yaitu sebagai penjagaan keseimbangan antara mikrikosmis dengan makrokosmis hingga terjadinya dinamisasi kehidupan saling membutuhkan tetapi tidak saling menguasai.

Kedua, perkaderan dalam arti pemahaman. Pemahaman disini kita artikan sebagai perkaderan yang konvensional. Salah satu buktinya adalah, (1) mencari anggota sebanyak-banyaknya.(2) melakukan mobilisasi anggota tanpa kesadaran yang konprehensip.(3) melakukan kaderisasi atau proses perkaderan dengan sistem dokrinan.(4) anggota atau kader harus ada jika dibutuhkan oleh pengurus.

Lalu mengapa proses perkaderan akhir-akhir ini memakai makna kedua yakni lebih mementingkan estafet oraganisasi HMI ketimbang subtansi yang diinginkan oleh tujuan HMI ?. Maka tidak salah jika banyak orang atau alumni akan memprediksikan HMI kedepan akan hidup tertatih-tatih dan secara berlahan-lahan akan mati. Astaqfirullah!.

D. fungsi perkaderan
Fungsi perkaderan adalah kegunaan perkaderan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi ini dapat kita bagi menjadi dua fungsi yakni: pertama, fungsi guna. Dan kedua, fungsi Hakiki. Fungsi guna perkaderan HMI adalah melanjutkan perjuangan HMI secara terus menerus dalam melakukan perkaderan dan berguna untuk menjadi martil-martil pengemban amanah, fingsi guna ini banyak bermotif pada materi atau orang yang menjadi simbol dalam perjuangan. fungsi guna ini tidak akan berjalan jika secara orang atau kader tidak mempunyai kesadaran konseptual, kesadaran managerial, usaha yang independen dan kesdaran akan tujuan yang dicita-citakan.

Kedua, fungsi perkaderan hakiki adalah membentuk insan cita HMI yang selalu beribadah kepada Allah SWT dan menjadi kholifah dalam membentuk masyarakat ideal yakni Baldatun toibatun warobbulqhofur. Adapun fungsi insan cita HMI adalah Insan ulil albab yang mempunyai klasifikasi seperti dalam al-qur’an yakni hanya takut kepada Allah, tekun beribadah, memiliki ilmu dan hikmah, kritis dan teguh pendirin, progres dalam berdakwah dsb (baca; PP).maka integralitas pemahaman itulah akan mnejadi media dalam mencapai fungsi hakiki kedepan.

E. Mengapa harus perkaderan
Ada dua alasan mengapa HMI memakai perkaderan sebagai identitas bukan yang lain. Pertama, karena perkaderan melakukan pendidikan kepada subjek secara otonam, mulai dari proses pemahaman cara pandang, konsepsi yang harus digunakan, sikap yang harus dilaksanakan dan keikhlasan dalam beramal.

keihklasan disini kita diartikan sebagai manisfestasi kebutuhan yang harus ada dan dikembangkan dalam realitas sosial, yang mempunyai implikasi langsung maupun tidak sedangkan makna langsung disini dimaknai sebagai tidak ada garis pembeda antara diri dengan “the other”. sehingga tercipta saya dan kamu, kami dan mereka, aku dan dia adalah satu. Proses inilah yang menjadi landasan dalam proses dantujuan HMI.

Kedua, perkaderan perpegang teguh pada ruh keyakinan yang dibangun dengan bagunanan idealisme dan dipagari dengan abtraksi lingkungan (realitas) dan perenungan yang coba ditanamkan dalam proses perkaderan.

Maka tidak perlu heran jika hasil dari proses perkaderan berbeda-beda tetapi tetap dalam kerangka dan batas-batas Islam secara umum. Dan sungguh sangat bodoh jika keberbedaan dalam diri kader tidak mencerminkan akan keyakinan dan idealisme yang sama-sama diberikan oleh tuhan.

F. Bagaimana perkaderan menyongsong masa depan
Perkaderan ini akan terwujud, jika kita memakai logika sistematika yakni keyakinan sebagai landasan, keilmuan sebagai kerangka pemahaman, idependensi sebagai sikap yang tegas dan mandiri dan iman sebagai laku untuk merasakan kemanisan dan kepahitan yang nantinya menjadi keistiqomahan.

Karena Keistiqomahan atau konsistensi akan menuntut kesabaran, ketaqwaan, ketaatan dan penderitaan sebagai buju-baju keseharian diHMI mendatang. Agar tetap eksis sebagai organisasi perkaderan.

Adapun tawaran perkaderan dalam menyongsong kehidupan manusia mendatang dalam konteks indonesia harus meliputi beberapa hal: pertama, konsep perkaderan yang menitik beratkan pada proses menunjukkan eksistensi manusia, yang berkaitan dengan dari mana dan mau kemana (awal-akhir). Kedua, mempunyai kerangka berpikir yang tidak linier. Artinya kerangka pikir yang selalu kreatif dalam perjalanan proses perkaderan. Ketiga, memegang nilai humanistik dan transendetalitis dalam menjalankan proses perkaderan. keempat, mengembangakan sumberdaya manusia terutama yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan lokalitas. Kelima, kesadaran untuk selalu menjaga nilai yang secara subtansial telah menunjukkan nilai kemanusian dalam masyarakat lokal.(baca; makalah lukman hakim Hasan)

G. Hubungan Hakikat Pengkaderan dengan kesadaran lokalitas
Hakikat Pengkaderan manusia sebenarnya ada dua seperti yang dikemukakan oleh A.N.Whitehead dalam magnum opusnya yang berjudul Proses and Reality, yakni kesadaran Proses dan Reality. Mengatakan kesadaran prosesnya (awal-akhir) dimana dalam pepatah jawa disebut dengan “Ajaran pamoring kawulo gusti”. Sementara kesadaran realitas adalah pertemuan antara lahir dan batin, dalam ajaran jawa disebut “sangkan paraning dumadi” (baca; kyai sapu-jagad….,Prof.dr. Damardjati supajar).

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pertemuan kesadaran proses dengan kesadaran realitas merupakan hakikat perkaderan manusia yang bersifat lokalistik-hakiki (lokalitas yang paling hakiki). Sehingga ketika kita membangun paradigma perkaderan haruslah bisa memahani antara proses dan realitas kita secara integratif.

Kesadaran integratis ini adalah pertemuan dua paradigma yang saling mengisi dan tidak terpisahkan, seperti hukum alam secara kosmin yakni pertemuan makrokosmos dengan mikro kosmos, yang kemudian disebut dengan ruang publik. Kalau dijogjakarta disebut dengan alun-alun.

Ruang publik dalam sistem perkaderan adalah suatu ruang dimana semua kader dapat berinteraksi secara bebas. Dalam artian kader mempunyai ruang dan waktu yang sama, baiak secara pemikiran, kedudukan, bahasa, kesadaran, bahkan keinginan yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran dan keikhlasan. Maka inilah yang penulis sebut dengan partisipatoris, seperti Jurgen Habermas.bebes dari dominasi, bebas dari diskriminasi, bebas berargumentasi dan saling menghargai dan menghormati.

Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran lokalitas sangat menentukan diri manusia sebagaimana kedirian manusia yang sejatinya yakni “selalu beribadah kepada Allah” yang kemuidan ditransformasikan kepada realitas objektif. Adapaun realitas objektif diluar kita adalah perwujudan kedirian “ADA” yang hakiki yang bersifat temporal tergantung pada ruang dan waktu. Sedang “ADA” adalah tak terbatas.

Khittah Perjuangan

2007-03-20T16:05:00.000+08:00

(Catatan Pasca Lokakarya nasional)
Oleh: Zubaeri

A. Khittah sebagai historis dan normatif
Khittah perjungan yang selanjutnya disingkat (Kh-p) adalah produk sejarah yang mengandung dua makna sekaligus. pertama, Kh-p sebagai pergulatan pemikiran dalam merespon realitas situasi dan kondisi baik eksternal maupun internal. Dalam arti bahwa Kh-p harus selalu berubah sesuai dengan zaman. Kedua, kh-p sebagai nilai normatif yang menuntut ke-universalitas dan keabadian. Sehingga kh-p sebagai nilai normatif harus selalu berpegang teguh pada prisip-prisip dasar dalam keteraturan alam.

Berbicara sejarah, berarti berbicara masalah perubahan sosial. sedangkan faktor mendorong perubahan sosial dalam masyarakat antara lain (1) perkembangan pemikiran manusia. Karena dari pemikiran manusia dapat membuat konsep maupun strategi dan taktis sebagai upaya untuk merumuskan tatanan masyarakat yang lebih baik. (2) kultur atau tradisi. Ini sebagai penguatan suprastruktur budaya dalam masyarakat dalam membangun dan menjaga tatanan yang telah dirumuskan. (3) kepercayaan atau keimanan akan tuhan sebagai pengikat antar entitas masyarakat sehingga dapat dijadikan ideology dalam gerakan perubahan social. (4) kepemimpinan sebagai mekanisme mobilisasi dalam perubahan sosial.(5) situs atau simbol sebagai tanda sebuah sejarah yang menjadi momentum sehingga kita dengan mudah mengenali.
Dari sekian faktor diatas, harapannya menjadi satu rangkaian sejarah yang dapat kita jadikan alat bagaimana Kh-p dibutuhkan, tentunya sebagai sejarah yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini.

Karena secara normatifitas Kh-p adalah keyakinan kepada sang pencipta dan unsur ciptaan yang tidak terpengaruh oleh sejarah manusia, sehingga sesuatu yang normatif merupakan kebenaran hakiki, dan hanya yang hakiki dapat menjelaskan atas dirinya secara benar.
Oleh karena itu, keyakinan atas yang normatif menuntut untuk taqwa (menjalankan perintah dan menjauhi larangan), taqwa menuntut kesabaran, kesabaran menuntut kepada teguh pendirian,dan teguh pendirian menuntut akan keberanian dalam rangka menantang terhadap yang coba menjauhkan diri kepada sang pencipta, apalagi kepada sesuatu (orang, institusi) yang ingin menghancurkan. Pada akhirnya antara yang historis dan normatif harus kita kemukaan untuk saling mengisi agar aktual dan tetap abadi.

B. Sejarah singkat khittah perjuangan.
Khittah perjuangan lahir sebagai respon terhadap sejarah perubahan realitas di Indonesia, juga sebagai tangungjawab HMI. Dan kh-p pada awalnya merupakan pembeda dengan HMI (HMI-Dipo) sebelumnya sebagai upaya menunjukan keberadaan ummat Islam atau mahasiswa Islam yang masih konsisten berpegang teguh dengan karakteristik dan identitas dengan ideologi yang sedang berkembang dalam masyarakat, yakni ideologi sosialis maupun komunis saat itu. karena ideologi dimasyarakat dianggap tidak sesuai dengan keyakinan atau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Untuk mewujudkan hal itu, maka dibuatlah semacam “pembeda” sebagai identitas yang nantinya dapat menjadi pembanding terhadap ideologi yang sedang berkembang dimasyarakat seperti paham komunisme atau sosialisme, humanisme, pluralisme dll. Adapun karakteristik dan identitas tersebut disebut dengan kepribadian HMI (baca; NDP) yang kukuhkan pada tahun 1963 dikongres VII jakarta.

Selanjutkan, kepribadian HMI ini menjadi dasar-dasar dalam melaksanakan agenda di HMI sebagai gerakan mahasiswa Islam. Dalam perkembangannya krpibadian HMI ini disempurnakan dengan adanya makalah Cak nur atau Nurcholis Madjid yang berjudul Dasar-Dasar Islamisme. Makalah inipun mendapat respon positif oleh pengurus HMI dengan kritikan dan saran untuk diperbaiki, sehingga kemudian dalam kongres selanjutnya diganti menjadi garis-garis pokok perjuangan (GPP). Dan pada kongres IX dimalang diganti lagi dengan nilai dasar perjuanga (NDP).

Pada tahun 1985 keluar UU pemerintah no.08 yang berbunyi “seluruh organisasi masyarakat harus berdasarkan pancasila”. Sehingga HMI pecah menjadi dua kubuh. Pertama, HMI yang tetap dengan Azas Islam yang kemudian dikenal dengan HMI_MPO. Kedua, HMI yang mematuhi pemerintah, meskipun harus merubah azas organisasi yang sering disebut dengan HMI-DIPO, yang secara otomatis pedomanpun harus diganti dari NDP menjadi nilai identitas kader (NIK) meskipun secara subtansial tetap.

HMI-MPO yang kemudian mengukuhkan dirinya sebagai pemenang dalam mempertahankan azas Islam yang kemudian membuat pedoman yang diberi nama “Kkittah Perjuangan” yang bertumpu pada keyakinan kepada Allah SWT sebagai pusat kehidupan sampai saat ini. Walaupun pedoman tersebut pada awalnya hanya merupakan pointer-pointer hasil evaluasi atas NDP yang dipresentasikan dalam simposium mataram dan baru dapat dirumuskan menjadi pedoman utuh pada tahun 1992 disempurnakan tahun 1999 dan disempurnakan kembali 2003 dikongres 24 disemarang dan kemudian dirubah kemabali melalui lokakarya Nosional di Yogyakarta tanggal 10-13 februari 2006 yang akan disempunakan oleh Stering Comite yang diwaliki Saudara Syafinuddin Al-mandari dalam waktu 99 hari.

Dari uraian diatas dapat kita ringkas menurut sejarah perumusannya, bahwa ada beberapa perubahan yang signifikan mulai dari kepribadian sampai khittah perjuangan. pertama, pedoman sebagai kepribadian HMI. Kedua, pedoman sebagai dasar-dasar islamisme. ketiga, pedoman sebagai garis-gari pokok perjuangan. Keempat, pedoman yang menitik beratkan pada nilai dasar perjuangan. Kelima, pedoman kh-p sebagai pengkristalan nilai-nilai islam yang sesungguhnya. Terakhir keenam, pedoman Kh-p sebagai respon terhadap realitas keindonesiaan terutama Neo-liberalisme.

C. Paradigma khittah perjuangan
Paradigma HMI adalah Islam seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD). paradigma ini menjadi cara pandang yang kemudian dirumuskan menjadi pedoman yang disebut dengan khittah perjuangan, dan dalam perkembangannya Kh-p disebut sebagai tafsir HMI terhadap Islam, maka kh-p dapat kita simpulkan sebagai cara pandang organisasi HMI untuk memahami islam.

ketika Islam bertumpu pada keyakinan kepada Tuhan. Maka keyakinan akan ADA-nya Allah SWT berfungsi sebagai nilai untuk melihat realitas objektif diri manusia maupun alam semesta. Karena realitas objektif segala sesuatu adalah manifestasi dari tuhan, sehingga tidak ada argumentasi yang dapat menggugurkan akan adanya “ADA” itu sendiri dan tidak ada realitas diluar yang bersifat objektif.

Adapun subjetif itu “ADA” disebabkan keberadaan objektifitas tuhan, karena Tuhan adalah objektif, mutlak dan sempurna dengan seluruh hukum_Nya. maka jelas bahwa kedudukan dan arti penting khittah perjuangan sebagai paradigma suatu organisasi adalah suatu niscaya.
Sehingga kedudukan kh-p di HMI harus dapat menjiwai dalam satuan tubuh yang utuh dan saling melengkapi, baik secar teoris maupun dalam mengimplementasiannya. Pertama, menjadikan kh-p sebagai keyakinan pembeda antara yang haq dan batil, hal ini sebagai kepala atau otak yang mengatur dalam mengoperasikan dalam kehidupan nantinya. Kedua, kh-p didudukan sebagai tubuh dalam organisasi HMI yang secara yuridis ada dalam anggaran dasar (AD). Ketiga, sebagai kaki-kaki yang dapat diopersionalkan secara fitri oleh anggotanya sehingga dapat membawa perubahan yang mendasar dengan segala struktur atau unsurnya. Keempat, sebagai nilai perjuangan bersama dalam mencapai tujuan dan menjadi naungan atau dapat menaungi dari seluruh organ tubuh diawal. kelima, hukum kepastian (eskatologis) yang harus Ada sebagai konsekuensi ketika seluruh rangkaian diatas tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan hukumnya. maka apa yang terjadi kemudian ?.

Meskipun begitu, kh-p menjadi persoalan ketika kh-p dipersepsikan diluar keinginan kh-p atau perumus dalam membuat kh-p sendiri. yang terjadi kemudian adalah pemaknaan yang tidak sesuai baik secara subtansial maupun teks, walaupun pemaknaan plural merupakan bukti bahwa khittah perjuangan tersebut tetap hidup kata sebagian kader.

Harapannya, kh-p tidak hanya dimaknai sebagai kepala, tubuh, dan kaki secara terpisah. meskipun pemisahan tetap mempunyai makna tetapi pemisahan tidak bisa diartikan keseluruhan, karena keseluruhan adalah satu rangkaian yang terpisah dan tidak dapat dipisahkan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Seperti ada pepatah arab; “ satu melahirkan banyak, dan banyak membutuhkan yang satu”.

D. Tafsir khittah perjuangan
Apakah benar Khittah perjuang sebagai tafsir Islam ?, pertanyaan inilah yang harus kita ajukan dalam melakukan pengkritisan ataupun klaim bahwa kh-p sebagai tafsir. karena banyak prasyarat yang harus kita penuhi dalam menafsirkan sesuatu apalagi Islam, prasyarat itu adalah (1) mempunyai pengetahuan keislaman yang utuh dimana islam itu diturunkan, bagaimana Islam dan bagaimana perubahan makna Islam mulai awal sampai saat ini. Sampai hal-hal mendasar yang menyangkut persoalan dasar dalam Islam, seperti mengapa harus ada rukun islam, ada rukun iman, ada yang ubudiyah dan mualamat, ada yang bersifat historis dan normatif. (2) memiliki kemampuan akal terutama berkaiatan dengan hukum-hukum atau kaidah akliyah yang ditetapkan bersama.(3) mengetahui tema-tema pokok yang menjadi inti ajaran dan (4) mempunyai nilai yang menjadi landasan yakni nilai ketuhanan. (5) ada sinergisitas antara teks dan kontekstual secara pemahaman antara dahulu, sekarang dan masa depan sebagai proses kesejarahan yang berkelanjutan.

Sedangkan tafsir HMI terhadap islam terkesan hanya satu sisi yakni mengandung nilai filosofis yang diperdebatkan tanpa tahu historis dan pembentukan nilai dalam kesejarahan. Sehingga dalam proses perumusan khittah perjuangan dalam Lokakarya Nasional kemarin diakhir banyak sekali menjunjung kepentingan masing-masing cabang tanpa ada aturan, baik secara teks seperti al-qur’an dan sunnah maupun secara kerangka aturan berpikir secara pasti.
Sehingga tafsir HMI terhadap Islam banyak tergantung pada kesan kader, pengalaman dan pemikiran latar belakang pemikiran kader, persepsi kader terhadap Islam dan terakhir sejauhmana kader memaknai Islam sebagai azas HMI.

Oleh sebab itu, kh-p adalah tafsir yang merepresentasikan penafsiran atas kehendak kepentingan masing-masing cabang tanpa ada uji kebenaran hakiki yang ada dalam Islam. idealnya, suatu penafsiran seharuslah mengadung tiga hal secara umum yang saling berhubungan. Pertama, mempunyai dasar filosofi yang bertumpu pada nalar berpikir untuk selalu berproses “ untuk menjadi” bijaksana. yang banyak diperankan oleh nabi. Kedua, penafsiran harus bertumpu Al-qur’an sebagai pedoman ummat islam, dan HMI bagian dari organisasi yang menafsirkan keber-islaman. Ketiga, penafsiran harus terkaitan dengan konteks kesejarahan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, seni dll. Sehingga ada sinergisitas dalam mengimplementasikan nilai yang universal al-qur’an dengan nilai realitas dilapangan, Antara nilai teoritis dan nilai praktis mempunyai keterkaiatan yang integral.

E. Menimbang khittah perjuangan dengan Neo-liberalisme
Sebenarnya khittah perjuangan dan Neo-liberalisme tidak dapat dipertentangkan. karena kh-p merupakan suatu pedoman teoritis HMI dalam membentuk karakter dan mental kader HMI untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, seperti yang dicita-citakan dalam Islam (HMI) yakni ulil Albab. Sedangkan Neo-liberalisme adalah salah satu paham yang dapat merusak kedirian manusia yang sesungguhnya, terutama dengan faham Materialisme, Komsumtifisme dan Liberalisme.

Oleh karena itu, kh-p adalah sebuah kerangka teoritis sebagai batasan-batsan terhadap paham-paham yang menjauhkan diri manusia secara fitrah yang diberikan Tuhan. Baik secara materi yang nota-bene menjadi suatu berhala tuhan baru dalam era modernitas ini yang pertama. Kedua, menjadikan rasionalitas dalam menilai tingkat kebenaran dan meniadakan hati dan indra sebagai kebenaran lain. Ketiga, mempunyai sifat-sifat yang menjauhkan pada penyucian fitrah manusia, seperti dominasi, eksploitasi, iri, dengki, rakus dll.

Sedangkan Neo-liberalisme mempunyai agenda-agenda yang mengarah pada nilai materialistik, positifistik dan hegemotik. Lalu pola-pola seperti apa yang sering dipakai dalam melaksanakan agenda neoliberal tersebut?. Pertama, menempatkan nilai materi terutama modal sebagai penentu. Sehingga pengaturan kemanusiaan banyak dikendalikan lewat keuangan atau ekonomi. Kedua, menciptakan ukuran-ukuran baku dalam kehidupan manusia, baik image maupun citra. Ini dibuat sebagai pengikat dan pengontral kehidupan manusia. Ketiga, menggunakan media teknologi dan komunikasi sebagai kepanjangan tangan dalam mempengaruhi dan menggulirkan isu sehingga menjadi budaya yang terus berkembang dalam masyarakat.

F. Strategi paradigmatis khittah Perjuangan dalam melawan Neo-liberalisme
Pada dasarnya nilai ke-islaman adalah nilai tetap dan tidak berubah (baca; Ahmad wahib) dan yang berubah adalah perubahan nilai yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi zaman dimana orang hidup dan berkehidupan yang menjadi menentu pemaknaan. Oleh karena itu secara implisit dapat dikatakan bahwa nilai ke-islaman ditentukan oleh tingkat kesadaran akan ilmu pengetahuan dalam menangkap realitas.

Dalam menangkap realitas, Neo-liberalisme menggunakan paradigma modern yakni; rasionalisme sebagai paradigma epistimologi. humanisme sebagai paradigama aksiologis, dan materialisme sebgai paradigma ontologis dalam memaknai realitas. mengapa kita menolak secara tegas terhadap proses kapitalisme atau neo-liberalisme karena kapitalisme malakukan ketidak-terbukaan antara janji-janji yang diberiakan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, malah sebaliknya yang terjadi adalah manusia dijadikan sebagai fungsi ekonomi semata-mata dan ditindas oleh totalitarianisme dijalan kapitalisme monopolis.(baca; Dilema manusia modern.hal 61-62)

Sehingga khittah perjuangan harus menggunakan tradisi pemikiran islam dalam mengkanter paradigama neo-liberlisme diatas dengan; pertama, menggunakan tradisi tasawuf seperti jism, nafs, ‘aql, qolb, dan ruh. Kedua, dalam tradisi figih, tercantum dalam lima kategori yang sesuai dengan hirartki sumber hukum, ‘urf, ijmak, ijtihad, sunnah, dan al-qur’an. ketiga, tradisi teologis ilmu kalam yakni kholqillah, sunnatullah, amrullah,shifatullah dan dzatullah. Keempat, tradisi filsafat atau hikmah dalam islam yaitu; kausa prima, kausa final, kausa formal, kausa efisiensi dan kausa materi. Maka kemmpat intisari islam yang juga terdapat dalam khittah–p dapat dijadikan sebagai paradigma-paradigma epistimologi, aksiologi dan ontologi.(baca; integralisme agama dan ilmu hal101).

Dari paradigma diatas harapannya dapat mengurai dan memunculkan nilai keislaman secara komprehensif sebagai upaya menyangkal nilai-nilai Neo-liberalisme yang tengah menghegemoni baik secara budaya maupun pemikiran.

G. Penutup
Musuh kita sebenarnya adalah diri. Diri manusia banyak dipengaruhi oleh akal manusia. Akal manusia banyak dipengaruhi oleh cara pandang, cara pandang dipengaruhi oleh persepsi dan persepsi banyak dipengaruhi hal-hal yang bersifat materi dari pada yang hakiki. Oleh karena itu mari kita kembali kehakiki. Karena hakiki adalah tetap dan abadi. Maka jangan mau dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat sesaat, temporal, apalagi materi.

Menelusuri Jejak Langkah Gerakan Islam Indonesia

2007-03-06T21:44:00.000+08:00

Oleh : Maksun

Pendahuluan
Di jagad raya ini, tidak pernah ada ide yang benar-benar murni baru dalam segala aspeknya. Sebuah ide selalu merupakan hasil interaksi dengan berbagai macam ide lain, rekayasa sosio-kultural dan peristiwa-peristiwa sejarah yang mengiringinya. Tidak ada ide yang lahir dari sebuah vacuum. Hal yang sama, jika kita ingin mengurai gerakan Islam di Indonesia. Ia selalu bermatarantai dengan ide-ide sebelumya, baik ide yang berkembang di belahan dunia muslim maupun ide yang muncul secara lokalistik.

Untuk menelaah munculnya gerakan Islam, baik di dunia Islam maupun di Indonesia, kita mesti melihat faktor eksternal dan internal umat Islam.Sebab, dengan menelusuri kedua faktor tersebut, kita akan lebih memahami sebab yang mendasari mengapa umat Islam melakukan gerakan atau perjuangan. Secara eksternal, perkembangan awal munculnya gerakan Islam dimulai sejak abad ke 18 sampai abad ke 20. Pada masa-masa tersebut umat Islam berupaya melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Eropa dan keinginan untuk membentuk nation state. (John L Esposito, 1999, hlm. 59). Bahkan dalam pandangan Esposito, kolonialisme-imperialisme eropa serta perlawanan untuk merebut kemerdekaan merupakan dua tema utama kalangan Islam sampai abad 20. Secara internal, adanya hambatan dari umat Islam yang mengalami stagnasi pemikiran dan keterbelakangan wawasan, bahkan alergi terhadap apa yang dihasilkan dari modernitas (Charles Khuzman, 2001,hlm xvii). Kondisi ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya bisa jadi karena lamanya penjajahan sehingga menghancurkan infra struktur yang telah ada didunia Islam dan adanya seruan penutupan ijtihad.

Kolonialisme Eropa atas dunia Islam selama beberapa abad tersebut, tentu saja meninggalkan jejak langkah –khususnya dalam ide dan budaya baru yang dibawa kaum kolonialis- .proses interaksi Islam dan kolonialis inilah yang dikemudian hari menimbulkan ketegangan budaya. Dalam proses selanjutnya mempengaruhi ekspresi umat Islam dalam menyikapi kebudayaan yang dibawa oleh barat.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia ketika Belanda menjejakkan kakinya di Indonesia. Proses transformasi sosial-budaya yang dilakukan Belanda berkembang sedemikian pesat, khususnya masalah pendidikan. Dalam hal ini menimbulkan ketegangan bagi kalangan umat Islam. Ada yang tetap mempertahankan system lama atau tradisional. Dan ada yang menginginkan pembaharuan system pendidikan. Yang menarik dari ketegangan tersebut adalah adanya landasan teologis bagi yang menolak pembaharuan system pendidikan. Yaitu siapa yang menyerupai kaum, maka ia bagian darinya. Sedang bagi yang menginginkan pembaharuan lebih menggunakan alas an rasional. Bahwa semua itu merupakan konsekuensi logis dari modernisasi, dimana umat Islam harus mampu menghadapi zaman yang terus berubah. Pandangan demikian yang kemudian hari menghasilkan dua gerakan yang secara sosiologis di sebut sebagai gerakan Islam tradisional dan gerakan Islam modernis. Tentunya untuk dua kategori ini dikemudian mengalami perkembangan, bahkan berbalik. Yang dulu modernis sekarang menjadi tradisionalis, dan sebaliknya.

Kondisi eksternal dan internal umat Islam di atas menimbulkan kegundahan bagi para pendekar Islam untuk segera keluar dari kemelut yang mendera kondisi umat Islam. Respon penyelesaiaan umat Islam atas kondisi di atas pun memunculkan beragam tipologi gerakan. Baik dalam ranah politik, sosial, budaya maupun lainnya.

Respon Umat Islam
Fazlur Rahman intelektual muslim Pakistan sebagaimana yang ditulis Greg Barton (1999,hlm 9) menjelaskan, bahwa respon muslim atas kondisi umat Islam baik secara internal maupun eksternal dibagi dalam empat fase penting. Pertama, gerakan revivalis di akhir abad 18 yang secara epistemologis menekankan Islam di atas semuanya. Gerakan ini dipelopori oleh wahabiyah di Saudi

Kedua, gerakan modernis yang hadir pada abad 19 sampai awal abad 20, yang secara epistemologis berusaha menjelaskan bahwa Islam akan jaya apabila ditafsirkan dengan benar sesuai dengan peradaban modern. Gerakan ini dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani, Sir Sayyid Ahmad Khan, M. Iqbal, M. Abduh.

Ketiga, gerakan Neo-Revivalis yang muncul pada abad 20 yang pada tingkatan epistemologis berusaha melakukan purifikasi keagamaan. Gerakan ini memiliki misi untuk membersihkan Islam baik dari pengaruh Barat yang dianggap mengotori orisinalitas Islam, dan membersihlan Islam dari pengaruh bid’ah dan khurofat. Gerakan ini dipelopori oleh Al-Maududi dengan Jama’at Islam di Pakistan dan Hasan Al-bana lewat Ihwanul Muslimin dio Mesir. Dan yang terakhir adalah gerakan Neo modernisme Islam yang di indonesia banyak dielaborasi oleh Nurcholis Majid dkk lewat paramadina.

Keempat respon di atas dapat kita jadikan acuan untuk melihat tipologi gerakan Islam yang berkembang di Indonesia baik yang telah establis maupun yang baru -misal, Muhamadiyah dan HTI-.Pengecualian bagi gerakan Neo-modernisme Islam yang memang memiliki kekhasan tersendiri, karena memang tidak menyebut sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana NU-Muhamadiyah, tetapi titik tekannya pada gerakan pemikiran Islam. Sekalipun demikian NU-Muhamadiyah juga bisa disebut gerakan pemikiran Islam, tetapi hanya sebagai sub dari gerakan NU-Muhamadiyah yang lebih dominan. Gerakan pemikiran Islam dalam NU-Muhamadiyah biasanya berada dalam lembaga tersendiri yang di dalamnya adalah anak-anak yang memiliki background NU-Muhamadiyah. Misal, LKiS yang diisi oleh orang-orang muda NU, sekalipun tidak menyebut NU, begitu juga dengan Muhamadiyah, ada PSP atau JIMM.

Yang menarik dari munculnya gerakan Islam yang menyebut Neo-Modernisme sebagian besar berasal dari organisasi HMI, di mana HMI hadir bukan mewakili tradisi besar yang telah ada di dunia. Atau dengan bahasa lain seperti yang sering dikatakan Ashad Kusuma Jaya , bahwa HMI adalah tradisi kecil yang “akan” mengglobal. Sementara organisasi seperti Muhamdiyah, HTI, Ahmadiyah berasal dari tradisi besar lalu “melokal”.

Secara sosiologis munculnya Neo-modernisme juga sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang sedang terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia. Termasuk kritik atas gerakan modernisme Islam –Masyumi-yang ditampilkan geberasi tua (Nasir dkk) yang masih menampilkan watak ideologis dalam perjuangan keindonesiaan.

Menemukan Asal Usul
Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi asal usul gerakan Islam Indonesia. Apakah ada relasi atau interaksi gerakan Islam di Indonesia, khususnya para pendekarnya (pendirinya) dengan gerakan Islam yang dilakukan oleh para pendekar di belahan dunia muslim lainnya. Ini juga untuk membuktikan bahwa sebuah ide atau gagasan di belahan dunia manapaun tidak berada dalam vacuum.

Untuk menyingkat tulisan ini saya akan membahas dua gerakan Islam Indonesia. Dua gerakan itu adalah HTI dan Muhamadiyah. Tentunya tulisan ini perlu diperbaiki, karena apa yang tertulis sekedar apa yang saya dengar dari orang-orang HTI, atau Muhamadiyah baik melalui dialog maupun melalui tulisan-tulisannya.

Pertama HTI. Gerakan ini fokusnya adalah mengembalikan kejayaan Islam yang telah hilang dengan mengampanyekan berdirinya kembali Khilafah Islamiyah. Secara teologis gerakan ini menganggap bahwa Islam adalah segalanya. Islam adalah -ya’lu wala yu’la alaihi- Islam adalah tinggi dan tidak ada yang meninggihinya. Untuk itu Islam harus menjadi ideologi atau pandangan dunia umat Islam. Dengan keyakinan tersebut, menurut mereka segala persoalan yang terjadi di belahan dunia termasuk di Indonesia adalah karena belum dijadikan Islam sebagai pandangan dunia dengan Khilafah Islamiyah sebagai formulasi politiknya.

Dalam konteks Negara, HTI tidak mengakui adanya konsep nation state, Konsep Negara bangsa dalam pandangan HTI merupakan produk dari barat modern. Bentuk ini dianggap tidak Islami, karena membatasi teritorial negara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menimbulkan konflik perbatasan sebagaimana yang terjadi di Indonesia dengan Malaysia, yaitu kasus Ambalat. Dalam pandangan HTI, dunia muslim termasuk indonesia banyak yang membebek dengan sistem yang di buat oleh barat, yaitu demokrasi. Baginya demokrasi bukanlah sistem Islam, karena otoritas mutlak dipegang oleh rakyat,. sedang dalam Islam otoritas mutlak hanya pada Allah swt. Menurut HTI sebagaimana yang di tulis di buletin Al Islam, bahwa semua persoalan Negara seklarang ini adalah karena tidak menganut sistem Islam, yaitu Khilafah Islamiyah. Dalam sistem ini tidak ada batas teritotial negara. Semuanya adalah satu di bawah satu kepemimpinan umat.

Gambaran yang diperjuangkan oleh HTI di atas, jika kita runtut kebelakang dari sikap muslim di dunia Islam lain, sebenarnya bukanlah gagasan yang baru, sekalipun dalam bentuk yang berbeda. Gagasan tersebut sama dengan gagasan Neo-revivalis yang dipelopori Al-Maududi di Pakistan dan Hasan Albana di Mesir lewat Ihwanul muslimin.

Ada kesamaan gagasan antara ide gerakan Neo-revivalis dengan HTI khususnya dalam memandang Islam. Termasuk bagaimana HTI berusaha membersihkan segala sesuatu yang bukan dari unsur Islam. Bagi mereka Islam adalah segalanya. Dengan Islam segala persolan kebangsaan dan keumatan akan selesai. Keyakinan ini didasari pada kerangka teologis bahwa Islam adalah dari Allah pemilik semesta, sudah barang tentu Islam melampaui segala isme-isme lain yang di buat manusia. Bedanya HTI dan Ihwanul Muslimin atau Jama’at Islami adalah dalam formulasi ketatanegaraan. HTI dengan Khilafah Islamiyah yang sifatnya lintas teritorial, dengan satu imam, sementara IM dan JI tetap dalam kerangka nation state hanya Islam menjadi dasar negara.

Kedua adalah Muhamadiyah. Muhamadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad dahlan pada tahun 1912 ini merupakan respon atas kondisi umat Islam yang berada dalam kebodohan dan kemiskinan. Inti dari gerakan muhammdiyah adalah gerakan purifikasi (pemurnian) dengan jargon kembali kepada al-Qur’an dan Hadis. Sebagaimana awal pendiriannya, yaitu respon atas kemiskinan dan kebodohan, maka fokus gerakan muhammadiyah lebih banyak membuat amal usaha. Misalnya, panti asuhan, pendidikan, kesehatan. Sementara dalam bidang pemikiran yang menyebut sebagai gerakan tajdid sampai saat ini tidak memunculkan gagasan segar dalam pemikiran keIslaman, selain hanya mengulang apa yang telah ada. Misalnya dalam hal Metodologi, khususnya dalam kajian keislaman selama ini Muhamadiyah tidak memunculkan metodologi yang khas, selain hanya repoduksi apa yang telah digagas oleh pemikir sebelumnya, seperti mengelaborasi epistemologinya Al-Jabiri

Sebagai gerakan modern, muhamadiyah ingin membawa Islam agar berjalan selaras dengan pemikiran rasional dan mampu menerima dampak-dampak positif dari peradaban modern. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, muhamadiyah menolak segala tradisi yang dianggap bertentangan dan menghambat kemajuan Islam. untuk itu Muhamadiyah menolak segala yang berbau takhayul, bid’ah dan khurofat (TBC).

Dalam konteks politik, secara organisatoris Muhamadiyah tidak melibatkan diri dalam politik praktis, walaupun dalam sejarahnya Muhamadiyah pernah berfusi kedalam masyumi dan akhirnya keluar. Sekalipun demikian bagi individu atau kadernya yang memiliki libido kepolitik praktis, Muhamadiyah tidak melarang, yang penting tidak menyalai nilai dasar yang ada di Muhamadiyah. Ini dibuktikan dengan pribadi kreatif mantan ketua Muhamadiyah –Amin rais- yang mendirikan PAN.

Sebagai gerakan modernis Islam, Muhamadiyah tetap konsisten untuk mempertahankan gagasan nation state sebagai gagasan yang final. Gagasan ini sebagai ciri khas ide substansial di dalam pembicaraan modernisme Islam di Indonesia. Bahkan lewat para punggawa Muhamadiyah melalui mantan ketua umumnya, Syafi’i Ma’arif bahwa dalam Islam tidak ada Negara Islam, ia juga mengembangkan gagasan inklusifitas, pluralisme dan demokratisasi.

Gagasan yang dikemukakan Syafi’I ini memang bukan pendapat mainstream Muhamadiyah. Hal ini terbukti dengan penolakan terhadap orang-orang yang selama ini mengusung gagasan liberalisme Islam. seperti Syafi’i Ma’arif, Amin Abdullah, Munir Mulkhan, Dawam Raharjo, yang dalam pandangan tokoh tua Muhamadiyah telah menyalahi Manhaj Muhamadiyah, khususnya dalam bidang Aqidah atau teologi. Tetapi bagi anak-anak muda Muhamadiyah, gagasan mereka menjadi trend yang diyakini sebagai upaya pembaharuan yang selama ini mengalami stagnasi. Di samping itu, pandangan mereka sebagai upaya untuk meminimalisir image bahwa Islam adalah keras, menakutkan sebagaimana yang diperlihatkan sebagian orang Muhamadiyah.

Sampai di sini penggambaran tentang Muhamadiyah. Tentu kita sudah bisa merunut asal usul dari gerakan ini dengan gerakan Islam yang sudah ada sebelumnya. Harus diakui, pribadi kreatifnya yaitu Ahmad Dahlan adalah orang yang pernah bermukim di Makkah, sehingga gagasan purifikasinya jelas banyak bersentuhan dengan gerakan Wahabiyah di Saudi. Ini nampak dalam gerakannnya untuk menghancurkan yang namanya takhayul, bid’ah dan churofat (TBC). Dalam hal ini Muhamadiyah ada kemiripan dengan gerakan revivalis yang diusung Abdullah bin Wahab dan gerakan neo revivalis yang diusung Maududi dan Hasan Albana. Hanya bedanya dengan kedua gerakan tersebut, Muhamadiyah tidak phobi dengan barat atau peradaban modern.

Di samping itu, ada kemiripan sikap dalam merespon kehidupan modern antara Muhamadiyah dengan peletak gerakan modern Islam seperti Muhamad Abduh dan kawan-kawannya. Dalam hal pendidikan misalnya, Muhamadiyah melihat ini sebagai hal yang urgen untuk menghadapi peradaban barat modern. Dengan pendidikan modern tersebut Muhamadiyah berharap agat umat Islam dan Islam tidak ketinggalan dengan peradaban modern. Ini dibuktikan oleh Ahmad Dahlan dengan membuat sekolah Mu’alimin-Mu’alimat sebagai sekolah Muhamadiyah pertama di yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan M. Abduh pertama kali dalam gerakannya adalah menitikberatkan pada masalah pendidikan, selain juga budaya, pembaharuan intelektual dan penerbitan majalah almanar.

Kesamaan itu tentunya bukan karena kebetulan. Tetapi ada keterkaitan ide secara terus-menerus dengan para modernis Islam tersebut, khususnya pribadi kreatifnya Ahmad Dahlan. Interaksi yang dilakukan Ahmad Dahlan dengan para modernis Islam, khususnya dengan M. Abduh lewat majalah Al-Manar menginspirasi untuk membuat gerakan modernis Islam Indonesia dengan nama Muhamadiyah. Wallahu ‘alam bisshowab

Pengurus Kornas KP HMI Periode 2005-2007

INTEKEKTUAL PROFETIK; DARI PARADIGMA KE AKSI

2007-03-05T21:42:00.000+08:00

(upaya peneguhan kembali misi penciptaan manusia)
Oleh : Khilmi Zuhroni ZA

Manusia adalah sebaik-baik ciptaan (QS:95:4). Sebab itu maka sangat tepat jika sebagai makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan ini, Tuhan lalu menjatuhkan titah-Nya pada manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi (QS:2:30) Titah yang sungguh teramat mulia ini disamping merupakan pengakuan Tuhan sebagai penciptanya bahwa hanya pada diri manusialah adanya potensi manifestasi pengemban amanah keTuhanan untuk senantiasa menjaga dan memelihara semesta, juga menisbatkan akan dimintainya pertanggungjawaban pada setiap laku dan amalan manusia selama dia menjalankan peran dan fungsinya di muka bumi.

Ali Syari’ati (1933-1977) seorang tokoh intelektual Iran, menjelaskan mengapa Tuhan memilih manusia sebagai makhluk pilihan adalah; Pertama, bahwa pada diri manusia terdapat kemauan bebas yang mampu mendorong manusia untuk melawan maupun menjalankan instingnya—sebuah dorongan yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Hanya manusia yang dapat melawan dirinya, menentang hakekatnya, dan memberontak terhadap kebuTuhan fisik dan spiritualnya. Ia bebas memilih untuk bersikap rasional maupun irrasional, baik atau jahat, menjadi malaikan ataukah iblis.

Kehendak bebas sedemikian dapat muncul mendorong manusia tentu saja sebab manusia tercipta dari roh Tuhan yang ditiupkan-Nya pada saat awal penciptaanya. Sehingga adanya sifat yang identik antara roh manusia dan Tuhan adalah adanya kemauan bebas

Prinsip kedua, bahwa secara esensi dan substansinya, penciptaan manusia adalah sama. Sehingga pada aras inilah yang memungkinkan adanya semangat persamaan dan persaudaraan sesama manusia. Dan ketiga, keutamaan manusia adalah terdapat dalam ilmu pengetahuannya, dimana terbukti manusia lebih unggul di atas makhluk-makhluk ciptaa yang lain adalah bahwa hanya manusialah yang sanggup menyebut dan mengetahui nama-nama

Masalah manusia adalah hal yang terpenting dari semua masalah. Terlebih lagi dalam kondisi persoalan kemanusiaan yang kian komplek searah dengan makin berkembangnya daya cipta dan kreatifitas manusia, maka membicarakan kembali manusia, berarti adalah sebuah ijtihad yang sangat urgen untuk menemukan cara pandang baru bagaimana menempatkan manusia dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah berbagai situasi yang kian menyisihkan peran manusia itu sendiri. Indikasi kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh manusia dapat dilihat dari berbagai kreasi-cipta manusia mutakhir dalam aneka pencapaian kebudayaan—ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bahasa, dll—yang demikian cepat sampai pada saatnya nalar pengetahuan yang semula di maksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia, dalam aplikasinya ternyata membawa implikasi yang demikian besar dengan semakin terpinggirnya nalai-nalai luhur manusia, bahkan dalam kondisi tertentu justeru manusia-lah yang diberbudak oleh hasil ciptaannya sendiri.

Ditengah berbagai persoalan inilah kecenderungan untuk menghindar atau justeru larut (include) dalam gelimang persoalan menjadi pilihan tersendiri dalam tindak laku manusia. Sebagian lari (mengasingkan diri) dari realitas tersebut lantaran menganggap bahwa dengan cara itu mereka akan tetap istiqamah dalam menjaga aturan dan sunnahtullah. Sedang sebagian yang lain pilihan untuk include didalamnya adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus dipikul oleh manusia untuk mengembalikan berbagai penyimpangan tersebut dalam aras yang sebenarnya.

Secara garis besar, kedua pilihan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua corak kesadaran. Disatu sisi bercorak mistik, yang mendasarkan kesadarannya pada adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Sedangkan disisi lain pengalaman itu bercorak profetik, yakni pengalaman keagamaan yang didasarkan pada kesadaran akan amanah kekhalifahan sebagaimana dalam tradisi risalah kenabian, bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab sosialnya masing-masing.

Jika yang pertama lebih berorientasi pada kepuasan individu, dengan corak keilmuan konseptional, rasionalis, dan abstrak, dari manusia menuju dan berhenti di Tuhan ('ittihad) maka yang kedua lebih berorientasi sosial kemanusiaan, dengan corak keilmuan realistik, empiris dan historis, bermula dari Tuhan ke manusia dan berakhir kembali ke Tuhan (fenomena ini dapat dilihat dalam peristiwa isra' mi'raj, dimana setelah muhammad mencapai sidratul muntaha, dia tidak 'ittihad disana, tapi kembali ke manusia untuk menyampaikan risalah shalat).

Agama bergerak dari individu ke masyarakat Maka seharusnya semakin tinggi pengalaman keagamaan manusia, semakin dia sadar akan peran dan fungsinya, semakin dia dekat dengan masyarakatnya.

Muhammad Iqbal (1877 – 1938) seorang penyair sekaligus filusuf kelahiran Sialkot (Punjab) India, memberikan konsepsi pemahaman yang sangat mendalam terhadap pemikiran keagamaan. Menurutnya manusia adalah mitra Tuhan, karenanya sebagai mitra Tuhan manusia harus senantiasa mengabdikan dirinya kepada perjuangan demi perkembangan individu-individu yang tegar dan pasrah dalam kapasitas mereka sebagai khalifah. Sementara kontemplasi tanpa aksi sebagaimana yang dijalani sebagian besar kelompok mistik adalah kematian.

Untuk sampai pada mitra Tuhan tersebut, manusia harus senantiasa berusaha keras penguasai pribadinya. Yakni dengan tahapan belajar mematuhi dan tunduk pada kodrat manusia sebagai makhluk dan hukum-hukum illahi. Setelah itu tahap yang lebih lanjut dengan belajar disiplin terutama dalam mengendalikan diri dari berbagai kelemahan-kelemahan pribadi melalui ketakutan dan cinta pada Tuhan dan ketakbergantungan pada dunia. Tahap selanjutnya adalah proses pencapaian kesempurnaan spiritual yaitu dengan usaha mendekati Tuhan secara konsisten dengan ketinggian martabat pribadi. Sang pribadi mencari dengan kekuatan dan kemauannya. Sebab Tuhan tidak dapat diperoleh dengan cara meninta-meminta dan memohon semata. Pada saat menusia telah menemukan Tuhan pribadi tidak boleh larut terserap ke dalam Tuhan hingga menjadi tiada (manunggal), sebaliknya manusia harus menyerap Tuhan ke dalam dirinya sebanyak munghkin sifat-sifat-Nya. Dengan menyerap Tuhan kedalam dirinya, tumbuhlan ego. Ego menjadi super ego, maka pribadi telah naik ke tingkatan wakil Tuhan. Dengan demikian dia dianggap telah memenuhi syarat menjalankan tugas kekhalifahan, memancarkan sifat-sifat illahiah dalam mikrokosmos

HMI dan Gerakan Intelektual Profetik
Dengan kesadaran teologis sebagaimana diatas, gerakan intelektual sebagimana dilansir Ali Syari’ati harus mempu merubah dan menggerakkan perubahan sosial kearah yang humanis, egaliter dan berkeadilan, ditengah persoalan keumatan yang kian bias dan tak memberikan harapan bagi kebebasan memperoleh hak-hak kemanusiaannya.

Ditengah persoalan keumatan yang tidak memberikan ruang politik, sosial, hukum, dan ekonomi yang adil, peran kelompok intelektual kian mendesak dibutuhkan. Sebab munculnya penguasa-penguasa Negara yang korup, otoriter—dengan pengambilan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat—, tidak memiliki integritas kepemimpinan, harus dilawan dengan pola pembangunan opini serta membuka ruang seluas mungkin bagi proses-proses menuju kesadaran masyarakat sehingga akan secara bertahap menumbuhkan kekuatan rakyat yang nantinya mampu membangun posisi kekuatan control atas sekian kebijakan-kebijakan yang di ambil penguasa Negara. Intelektual yang dimaksud tentu tidak dalam konteks perselingkuhan dengan kekuasaan sebagaimana yang marak akhir-akhir ini, yang hanya menjadi alat pembenaran secara rasional dan konseptual bagi kepentingan penguasa dalam setiap pengambilan keputusan, namun intelektual yang mempunyai power of sosial control, penggerak perubahan dan selalu memiliki visi konstruktif dalam setiap memandang laju budaya yang sarat dengan anomali-anomali kemanusiaan. Ada alasan yang mendasar mengapa kelompok intekektual—kelompok masyarakat menengah—ini menjadi penting dalam proses perubahan sosial. Pertama, bahwa idelisme yang dimiliki kelompok menengah ini meniscayakan setiap perubahan tidak akan lepas dari aras dasar kebutuhannya. Kedua, adanya semangat perubahan yang dilandasi kesadaran visi kemanusiaan. Dan ketiga bahwa intelektual memiliki posisi sangat strategis bagi proses-proses kondolidasi, baik di massa menengah sendiri, rakyat bawah maupun akses yang cukup di tingkat atas.

Bagaimanapun persoalan-persoalan ketimpangan sosial yang kian kritis, lantaran akses untuk memperoleh hak kemanusiaan masyarakat yang makin terbatas di bangsa ini, selain disebabkan oleh keserakahan penguasa, terlebih lagi adalah disebabkan tidak adanya konsolidasi rakyat yang kuat yang mampu membendung setiap kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai organisasi maupun gerakan yag memiliki visi keumatan tentu mempunyai tanggung jawab besar bagaimana mengupayakan secara maksimal kesadaran intelektual ini. Insan ulil albab, sebagai pribadi impian HMI adalah manusia unggul yang sanggup mencerap nilai-nilai ketauhidan secara universal sehingga memunculkan kesadaran bergerak untuk melakukan perubahan sosial yang berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan. Disisi inilah kiranya perubahan sosial tidak dimaksud sebatas perubahan kearah keadilan material semata---sebagaimana yang selama ini diusung olek penganut marxis—tapi lebih jauh adalah perubahan sosial yang didasari kesadaran akan fitrah penciptaan, kebertuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan untuk apa manusia sejatinya diciptakan.

Pada ranah ini maka peran intelektual profetik harus memiliki strategi perubahan bagaimana memungkinkan setiap gerak perubahan dilandasi secara sadar dari aspek-aspek kemanusian sekaligus transendensi yang kuat dan terarah. Bahwa hanya pada Allah-lah ketertundukan manusia bermuara. Tentu jika hal ini terinternalisasi secara mengakar dalam setiap gerak, laku dan pemikiran maka semangat untuk membongkar dan memusnahkan keangkuhan, keserakahan, dan penindasan—serta perilaku lain yang bertentangan dengan hakekat penciptaan manusia—akan terus bergolak.

PENGUKUHAN KHITTAH PERJUANGAN

2007-03-04T21:38:00.000+08:00

DITENGAH ARUS UTAMA NEO-LIBERALISME.
Oleh : Khilmi Zuhroni ZA

Setiap yang berpretensi menjadikan materi sebagai orientasi dan pusat segala tujuan adalah pengingkaran atas hakekat penciptaan manusia. Sebab manusia diciptakan sebagai perwujudan nilai-nilai tauhidi, malalui ruh Tuhan yang ditiupkan padanya (QS. Al-Hajj: 5), dalam realitas konkret sebagai sebentuk gambaran akan kebesaran Tuhan, serta kehendak-Nya menjadikan manusia sebagai khalifah, pengemban amanah dan penyampai ajarannya untuk menjaga alam dan semestanya secara harmoni. Sementara materi hanyalah seonggok media pendukung bagi proses menuju penyingkapan rahasia-rahasia-Nya yang tersebar secara sistemasis dalam sunnah, dan tata aturan hukum alamnya.

Ruh Allah inilah satu-satunya pembeda serta puncak ketinggian penciptaan yang membedakan antara manusia dengan makhluk selainnya, baik malaikat, semesta bendawi maupun jin, setan dan selainnya. Dalam melakukan interpretasi rasional, Fazlur Rahman, menyebut setan sebagai semua tindakan dan nafsu manusia yang berpretensi kearah hilangnya kesadaran kemanusiaan, sehingga Tuhan sebagai Dzat pencipta, tidak mampu ditangkap atau bahkan justeru dinafikan sebab tidak mampu memenuhi nasfu serta hasrat pemenuhan materi tersebut. Manusia memang secara fisik terbentuk dari persemaian berbagai unsur tanah yang dibentuk sedemikian rupa dengan kebesaran kuasa-Nya hingga mewujud dalam bentuk fisik sebagaimana adanya. Namun, wujud fisik yang materi ini sangat berbeda dengan sebentuk materi-materi lainya, sebagai meja, batu, hewan, juga oksigen. Dia memiliki seperangkat akal, yang memungkinkan adanya kehendak kebebasan memilih diantara realitas yang dia lihat dan temui dalam olah pengalaman, beriman atau kafir, baik atau buruk, juga menjadi maklaikat atau iblis. Dengan akal itulah ruh kebebasan mutlak yang hanya dipunyai oleh Tuhan, dapat termanifes dalam realitas hidup manusia, meski tetap dalam ruang kebebasan sebagai makhluk yang diciptakan. Ketiga, selain ruh dan akal, manusia memiliki seperangkat emosi/jiwa yang mampu menggerakkan manusia selalu berproses menuju harmonisasi alam, semesta, dan relitas virtual dimana kesejarahan manusia akan dibangun. Dengan emosi, mereka menjadi bahagia, sedih, perasa, kejam, keji, murtad, pengasih, pemberi, pendusta dan selainnya. Anasir tanah dan ruh yang ada dalam manusia, haruslah dimaknai sebagai kehendak penciptaan bahwa sekalipun secara materi dia menginjakan kakinya di bumi, berproses dalam alam dan lingkungannya, menjalankan peran-peran kehalifahannya, namun secara substansial ruhnya selalu berada dan dekat dengan nilai-nilai transendensi ketuhanan dengan menjalankan tugasnya sebagai abdullah. Manusia adalah makhluk spritual sekaligus materi, ruh sekaligus bendawi, yang dengannya pesan-pesan Tuhan yang terkandung dalam sifat dan asma-Nya paling mungkin dicerap untuk ditrasnformasikan dalam relitas kesejarahan umat manusia.

Secara global, pertarungan abadi peradaban sebetulnya hanya terjadi antara Tuhan sebagai wujud nilai-nilai kebaikan dan setan sebagai simbol nilai kejahatan, spiritual dan material, serta akal dan wahyu. Dalam dunia filsataf itu dapat berarti pertarungan antara idealitas dan relitas, nuomena dan fenomena, substansial dan partikular, serta teks dan relitas. Kiranya proses tesis-sintesis ini, sebagai sebuah dialektika besar pembangun keadaban, harus dilihat sebagai sunnatullah dimana proses menuju kesempurnaan akan tercapai. Sekalipun dalam realitas perjalannya kadang kebaikan yang lebih unggul, materialisme lebih berkuasa, setan lebih kuat, dan ruh lebih berperan dari marteri jasadi.

Namun menjadi persoalan jika dorongan materialisme ini ternyata secara sistematis dan terstruktur walaupun terlihat acak, acapkali mendorong bagi bangkitnya kerajaan “Taghut” materialisme, dalam bentuk dan wujudnya yang beraneka ragam yang berakibat kian hilangnya kesadaran kemanusiaan, diskriminasi, ketidakseimbangan alam, dekadensi, alienasi, dan berbagai penyakit semesta yang ditimbulkan oleh keserakahan akumulasi materi. Pada aspek inilah sebetulnya bagunan paradigmatik sebagai kerangka “perlawanan” terhadap akumulasi materi menjadi niscaya untuk mengembalikan manusia menuju hakekat awal penciptaannya.

Mengurai Struktur dasar Paham Neo-Liberalisme
Sebagaimana dalam uraian diatas sebetulnya neo-liberalisme tidak harus ditempatkan sebagai gejala baru, aneh, dan spesial sehingga menjadikan pudarnya nilai-nilai ketuhanan, munculnya sikap-sikap pesimistik, kehilangan kendali, dan menguatnya rasa putus asa dalam menghadapi gejala yang dianggap baru tersebut. Sebegitu anehnya sehingga seolah tidak mampu lagi diurai struktur dasar gejala baru apa yang sebetulnya ada dan mengusung paham tersebut. Sebagai sebuah isme, neo-liberalisme tetap memiliki kerangka dasar munculnya bangunan tersebut, sekalipun pada fakta-fakta perjalanannya, neoliberalisme memiliki varian cara dan bentuk yang luar biasa beragam. Neo-liberalisme adalah akumulasi materialisme yang lebih tersistematis, dengan variasi, model dan gaya yang baru, yang memiliki kemampuan selalu memperbaharui diri, namun substansi dasarnya tetaplah sama yakni pengingkaran terhadap spiritual sebagai jalan menuju tujuan dasar mencapai keridloan Allah yang seharusnya dijadikan landasan gerak bagi setiap aktifitas manusia. Neoliberalisme adalah keadaan dimana semua aspek hidup hanya dilandaskan pada dominasi materi, yang terakumulasi pada kekuatan modal, sehingga tidak ada lagi batas antara kewilayahan states, nation, cultur, maupun idiologi, sebab yang diakui dan memiliki kekuatan hanyalah sebesar apa kekayaan modal yang miliki, maka sebesar itu pula dia mampu mengontrol kelangsungan hidup manusia secara global.

Jika prinsip sosial Islam didasarkan pada ajaran semakin besar manusia bermanfaat dan berguna (shadaqah) bagi manusia yang lain, semakin besar pula Velue Added keridloan Tuhan akan didapatkan (QS: Al-Baqarah; 261-163), maka prinsip neo-liberalisme justeru sebaliknya bahwa semakin pelit dan kikir manusia semakin cepat mencapai kekayaan, guna mencapai sebanyak mungkin penumpukan modal, semakin kuat pula ia menekan dan mengontrol kekuatan lain. Prinsip sosial dan ekonomi ini tentu saja didasarkan pada cara pandang individu sebagai faktor utama dengan materi sebagai pusat segalanya. Demikian halnya, dalam perpektif ini, tentu saja kebaikan hanya didasarkan pada nilai subyektifitas sejauhmana setiap perbuatan yang dilakukan memiliki nalai tambah serta keuntungan bagi akumulasi materi yang dia kumpulkan.

Disinilah kiranya neo-liberalisme sebagai sebuah sistem baru ekonomi, yang mendewakan persaingan pasar sebagai faktor utama penentu keberhasilan sebuah bangsa, dengan memangkas peran negara dalam setiap kebijakan ekonomi yang berjalan, serta melepaskan semua sumber-sumber produksi penting pada sistem liberalisasi, dan privatisasi, memiliki implikasi yang sangat besar pada persaingan arogansi individu atau kelompok individu terhadap sebagian kelompok yang lain yang akan berujung pada, hegemoni budaya, dominasi sumber produksi, dehumanisasi serta marginalisasi kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Modal menjadi sangat berperan pada strategi penguasaan ekonomi politik atas negara-negara yang memiliki keterbatasan modal bagi mengembangan dan pengelolahan sumber daya alam. Disinilah lantas dikenal apa yang kemudian disebut sebagai utang luar negeri. Utang luar negeri adalah seperangkat paket pinjaman berbunga yang yang diberikan oleh negara-negara kreditor yang tergabung dalam institusi besar IMF maupun Word Bank, kepada negara-negara yang tidak mampu melaksanakan serta menjalankan kebijakan lantaran kurangnya modal yang dimiliki. Utang yang dimaksud sekali lagi bukan sebagaimana utang antara perseorangan, individu dengan individu, akan tetapi utang yang didalamnya ada paket-paket yang harus disepakati sebagai jaminan utang.

Paket kebijakan IMF (international Monetary Found) yang dipaksakan pada negara penghutang adalah : 1) Penetapan anggaran ketat dengan melakukan pencabutan subsidi; 2) liberalisasi perdagangan, melalui penghapusan bea import; 3) privatisasi sektor BUMN; dan 4) sistem keuangan bebas mengambang. Sementara negara-negara miskin yang terjerat dalam utang luar negeri karena tidak mampu melaksanaan kebijakan negaranya, disisi lain mereka harus pula menaggung beban keterpurukan sosial yang sangat tinggi dengan pelaksanaan berbagai kebijakan yang berpihak pada negara-negara kreditor dan koorporasi-koorporasi besar yang bernaung di bawah payung lembaga bantuan internasional baik IMF maupun Word Bank tersebut (Mansour Faqih :2001). Selain neo-liberalisme yang lebih memihak pada TNCs (Trans National Coorporations) untuk kepentingan akumulasi kapital berskala global, paket-paket kebijakan IMF atas negara-negara penghutang yang berimplikasi dengan dibangunnya proyek-proyek raksasa, sebagai konsekuensi utang sebab liberalisasi perdagangan dan pencabutan subsidi mulai berjalan, efek yang sangat parah juga dapat dilihat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, pencemaran alam, pemanasan global (Global warming), ketahanan pangan yang kian menipis, serta lebih sadis lagi, hancurnya tata budaya sosial kehidupan masyarakat, dengan adanya ketergantungan atas utang dan hegemoni budaya yang berbarengan masuk dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut. Negara-negara miskin seolah hanya dijadikan tempat produksi barang-barang trasnasional, tanpa peduli pada aspek kerusakan lingkungan apa yang bakal ditimbulkan, yang selanjutnya hasil-hasil produksi itu diangkut dalam produk jadi ke negara dimanakebutuhan akan barang itu diinginkan. Dengan bahan mentah yang melimpah, tenaga kerja yang murah, serta efek kerusakan yang tidak dirasakan, begitulah strategi perusahaan-perusahaan raksasa itu didirikan di hampir semua negara.

Ditengah kondisi krisis identitas tersebut, nilai-nilai tauhid menjadi tidak penting untuk diperbincangkan. Kearifan budaya menjadi bias tergusur bercampur aduk dengan budaya pop, gaul, kebiasaan-kebiasaan instan, efisiensi, dan kehidupan pragmatis yang lain. Manusia tidak lagi percaya dengan kekuatan dirinya sebab segala fasilitas telah disediakan oleh tren teknologi yang berkembang, sejak dari lahir, bangun tidur, sampai tua dan bahkan meninggal sekalipun. Kemanusiaan kian hilang, tenggelam dalam gelimangan dominasi teknologi, homogenitas budaya one dimentional man, teralinasi dalam ruang hidupnya sendiri.

Kembali ke Akar; upaya Pengukuhan Khittah Perjuangan
Mengutip bahasa Musthofa Bisri, ketika manusia sudah semakin jauh dari hakekatnya, maka kembalilah ke akar untuk menggali kembali sumber dasar sebagai pencarian jati diri, hakekat penciptaan. Mudik dari hiruk pikuk gemerlapan dunia menuju nilai-nilai dasar tauhid, mencapai keselamatan dan kedamaian Islam.
Kembalilah…lihatlah dirimu,
Bercerminlah, ada noda tebal yang harus kau bersihkan
Agar jiwa dan ragamu sampai pada pengharapan abadi;
Tiba di haribaan Tuhan.

Khittah perjuangan, sebagai landasan gerak HMI dalam melakuan aktifitas/usaha organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni, terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab sehingga turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridlai oleh Allah SWT, memiliki satu sistem penjelas yang sangat integral dan sistemasis. Sebagai tafsir integral atas asas Islam, Khittah Perjuangan menghendaki nilai-nilai Islam yang dinamis dan universal. Keberislaman manusia haruslah didasarkan pada pemahaman akan keyakinan “Tauhid” yang dinamis yang didasarkan atas pemahaman-pemahaman akan dasar adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, yang didalamnya ada tata nilai dimana jika tetap diyakini sebagai kebenaran, maka kesejatian diri manusia dan kebesaran penciptaan-Nya akan membawa kepada harmonisasi kehidupan serta keselamatan yang hakiki. Disinilah kemudian konstruksi sosial yang berorientasi pada meteri secara praksis akan tergusur oleh landasan tauhid dan konsepsi idiologi keislaman yang kuat.

Dalam ranah praksis strategis jika konsepsi ini dikuatkan, maka upaya gerakan transformasi menuju tatanan dunia yang adil, sejahtera dan damai sangat mungkin terwujud. Dalam Khittah Perjuangan, individu yang termanifestasi dalam insan ulil albab digambarkan sebagai sosok ideal HMI, yang padanya tanggung jawab kekhalifahan harus dijalankan. Setiap individu memiliki potensi yang sama untuk melakukan kerusakan dimuka bumi, tinggal bagaimana dari unsur-unsur itu yang dominan. Apakah nafsu yang membawa pada kerusakan, ataukah kesadaran kebertuhanan yang lebih dominan, maka hanya dengan menumbuhkan kesadaran individu kepada konsepsi tauhid-lah upaya pembebasan dari belenggu materialisme dapat diwujudnya. Hanya saja bagaimana usaha menuju ke tingkat kesadaran individu inilah yang harus lebih banyak di lakukan pengkayaan strategi gerakan yang sistematis dan tertata, sehingga kebesaran konsep akan tatanan masyarakat yang diridloi oleh Allah tidak sebatas menjadi imajinasi semata.

Melihat kondisi budaya massa yang semakin mengarah pada arus dominasi pragmatisme, liberalisme individu dan homogenitas budaya, yakni budaya yang disetting pada pusaran pasar bebas neoliberalisme, tantangan gerakan tidak hanya pada politik ekonomi secara eksternal semata, namun tantangan lebih besar adalah secara internal pada perubahan kecenderungan dan karakter individu dari cara pandang sosial kritis pada rezim otoriterisme Soeharto menuju pragmatis individualistik di era keterbukaan sistem politik. Pada ranah ini, setting kondisi gerakan tidak lagi dapat diarahkan pada perlawanan secara vis a vis dengan dominasi kekuasaan tertentu, tapi harus lebih kepada sejauhmana gerakan mampu melakukan revitalisasi nilai-nilai dasar dengan lebih difokuskan pada penguatan dan kesadaran di tingkat individu kader.

Potensi besar HMI yang masih memungkinkan dilakukan revitalisasi di wilayah gerakan adalah pilihan gerakan intelektual. Gerakan intelektual tidak dimaksudkan sebatas eksplorasi wacana semata, namun harus pula diimbangi dengan pendekatan sosial kritis dengan lebih banyak bertumpu pada relitas permasalahan sosial keumatan. Disinilah kemudian gagasan sosial Islam, dan teori-teori sosial kritis harus lebih banyak porsinya diberikan dalam setiap materi-materi pelatihan, baik dalam pelatihan umum yang. Kedua, pada ranah pembangunan basis kesadaran yang kuat, pola-pola pendampingan kader harus lebih banyak dilakukan dengan metode yang tidak hanya bertumpu pada diskursus semata, tapi juga dengan melakukan analisa sosial sebagai upaya optimalisasi gerakan berbasis data. Ketiga, ditengah kebutuhan gerakan akan jaringan dan pola relasi sosial guna mendorong kearah percepatan perubahan, HMI harus mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan lain baik yang se-Khittah maupun yang memiliki aras visi perubahan yang sama, disamping tetap memaksimalkan peran-peran alumni.

Dengan demikian kiranya neoliberalisme yang lebih menitik beratkan pada perubahan konsepsi individu yang diarahkan pada semangat konsumerisme berdasarkan atas tren budaya global, harus dilawan dengan penguatan kesadaran diranah individu yang sama. Kesadaran yang dimaksud adalah proses menuju pemahaman hakekat peran dan fungsi penciptaan manusia, yakni sebagai pribadi yang tunduk “abdullah” dan pribadi yang kreatif “khalifatullah”.

Korp Pengader HMI

2007-03-01T13:15:00.000+08:00

Edi Ryanto

Sebuah tulisan yang mengulas tentang berbagai macam tetek bengek permasalahan yang mengitari eksistensi Korp Pengader HMI dari masa ke masa. Ditulis pada paruh tahun 2001 oleh seorang aktivis HMI, sekarang sebagai Direktur Tamzis Jakarta

Belum diketahui kapan tepatnya Korp Pengader HMI dibentuk. Dugaan sementara lembaga ini lahir tidak lama setelah HMI berhasil menata perkaderannya pada dasawarsa enampuluhan. Namun draft Pedoman Dasar dan dokumen penunjang lainnya baru dibahas pada Kongres ke-15 1983 di Medan.

Selama lima belas tahun terahir sedikitnya empat kali lembaga ini berganti nama sesuai dengan kecenderungan dan perkembangan pemikiran di dalamnya. Semula Lembaga ini bernama Corps Instruktur kemudian dirubah menjadi Corps Penge/ola Latihan pada Lokakarya Perkaderan tahun 1983 di Surabaya. Penggantian nama ini seiring menguatnya kesadaran untuk mengubah pendekatan pelatihan di HMI ke pendekatan yang lebih “manusiawi”.

Perlu diketahui, meski sejak lokakarya perkaderan Kaliurang (1975) HMI telah menetapkan kesejajaran (egaliter) antara pengelola dengan peserta latihan, tetapi pelaksanaannya masih menempatkan peserta sebagai obyek. Di sisi lain pengelola latihan memiliki wewenang yang hampir tidak terbatas dalam "memainkan" peserta. Pada pendekatan seperti ini pengelola adalah sosok yang serba tahu yang tidak bisa disanggah pendapatnya. Segala perintah pengelola harus ditaati peserta. Mereka juga punya hak untuk menghukum peserta jika dianggap melanggar peraturan. Pelatihan tidak ubahnya seperti perpeloncoan. Dengan pendekatan seperti itu instruktur memang kata yang paling tepat digunakan. Dan lembaga yang menghimpunnya disebut Corps Instruktur.

Pendekatan seperti itu memang sangat ampuh diterapkan tahun enampuluhan terutama ketika HMI menghadapi ancaman PKI, tetapi terasa tidak memadai ketika situasi berubah dan tuntutan prestasi meningkat. Pendekatan seperti itu tidak melahirkan kader yang kreatif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan.

Tahun 1985 Corps Pengelola Latihan dirubah lagi menjadi Lembaga Penge/ola Latihan (LPL). Manurut beberapa orang yang aktif saat itu, kata Corps terkesan elitis dan berimplikasi psikologis terhadap sebagian besar anggotanya. Pertama, terjadi penurunan usaha menambah pengetahuan dan keterampilan di kalangan anggota HMI yang menjadi anggota Corps. Mereka merasa sudah menjadi petinggi HMI. Hal ini didukung oleh rekruitmen yang hirarkis sehingga ketika lulus dari Senior Course, mereka merasa telah sampai ke puncak jenjang. Kedua, muncul kecongkakan di kalangan anggota Corps terutama ketika berhadapan dengan anggota yang dianggapnya masih yunior. Kecongkakan ini terlihat nyata saat mereka bertugas mengelola latihan dengan menuntut perlakuan istimewa dari panitia.

Sebagian orang menilai penggunaan nama LPL mereduksi misi lembaga mengingat tugasnya bukan hanya mengurusi latihan tetapi seluruh model perkaderan beserta segala aspeknya. Latihan hanyalah salah satu model dalam perkaderan HMI. Selain itu Penggunaan nama LPL juga menimbulkan kerancuan manajerial seakan hanya LPL lah penyelenggara latihan di HMI. Pada prakteknya pelatihan ditangani tidak hanya oleh LPL tetapi juga oleh bidang latihan/kader di tingkat cabang terutama yang berkaitan dengan administrasi latihan. Celakanya belum ada kejelasan bagaimana mekanisme kedua lembaga ini ketika menangani sebuah pelatihan.

Lokakarya Perkaderan 1992 mengubah nama LPL menjadi Korp Pengader. Tidak diketahui persis alasan apa yang mendasari perubahan ini. Barangkali dimaksudkan mengembalikan misi dan menghilangkan kerancuan. Tatapi mengapa kembali menggunakan kata Korp dan istilah baru Pengader. Tidakkah kedua istilah ini memunculkan kembali kesan elitis?

Posisi dan Peran Korp Pengader
Korp Pengader adalah salah satu lembaga khusus yang dimiliki HMI saat ini. Tetapi sampai saat ini masih dua persoalan yang perlu dijernihkan yaitu posisi yuridis Korp Pengader dan kekhususan apa ying melekat pada lembaga ini. Persoalan pertama muncul akibat ada perbedaan antara pasal-pasal ART yang mengatur Korp Pengader dengan pasal-pasal pada Pedoman Korp. Persoalan kedua disebabkan kesalahan penafsiran terhadap kekhususan Korp, apakah bidang garapannya (perkaderan) ataukah subyek garapnya (pengader).

ART HMI menempatkan Korp Pengader sebagai lembaga khusus pembantu pimpinan HMI dalam melaksanakan amanahnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas para pengader dan bersifat otonom. ART juga menyebutkan Ketua Korp dipilih oleh pimpinan HMI atas usulan Musyawarah Korp. Pengurus Korp dilantik dan bertanggung jawab kepada pimpinan HMI di tingkatnya yaitu Ketua umum Pengurus Besar unruk tingkat nasional dan Ketua Cabang di tingkat cabang. Dengan demikian menurut ART Korp Pengader berada di bawah pimpinan HMI(1). Sementara itu Pedoman Korp Pengader yang berlaku saat ini tidak menempatkan diri di bawah pimpinan HMI dan memiliki hubungan konsultatif dengannya. Pada prakteknya aturan menurut Pedoman Korp Pengader inilah yang berlaku. Lebih dari itu Korp menempatkan dirinya sebagai penasehat bahkan pengontrol cabang. Kedudukan ini didukung oleh kenyataan pengurus Korp Pengader pada umumnya adalah mantan pengurus cabang periode-periode sebelumnya sehingga dari sisi usia maupun keterlibatan di HMI dianggap lebih senior. Korp sering memerankan sebagai MSO (Majelis Syura Organisasi) tingkat cabang. Ketidaksambungan ini menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman.

Ada beberapa kemungkinan mengapa ketidak-sambungan ini terjadi. Pertama, Pedoman Korp disusun tidak merujuk pada Anggaran Dasar HMI tetapi sepenuhnya mengikuti aspirasi Musyawarah Korp. Pada sisi lain peserta kongres tidak teliti ketika melakukan pengesahan pedoman-pedoman HMI. Kedua, terjadi perubahan isi ART yang menyangkut lembaga khusus dan kekaryaan yang tidak dibarengi dengan penyesuaian Pedoman Korp. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat peserta kongres tidak selalu memiliki kemampuan melihat HMI secara integral dan komprehensif apalagi bila menyangkut detail. Ketiga, tidak tertutup kemungkinan adanya keengganan pengurus Korp menyesuaikan diri dengan ART yang menempatkannya pada posisi di bawah pimpinan HMI.

Terlepas dari apakah ketidaksambungan ini akibat ketidak sengajaan atau pun alasan yang lain seharusnya tidak dibiarkan berlarutlarut. Menurut kaidah hukum, jika ada dua aturan hirarkis bertentangan, maka aturan yang berada di atas dimenangkan. Dalam konrek ini Pedoman Korp harus tunduk pada pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga rujukannya.

Sesuai namanya sebenarnya sudah cukup jelas bahwa subyek garaplah (para pengader) yang menjadikan Korp Pengader bersifat khusus. Hal ini konsisten dengan Pedoman Perkaderan yang menempatkan anggota Korp Pengader hanya sebagai salah satu penangung jawab perkaderan. Pedoman Perkaderan membedakan penanggung jawab perkaderan menjadi dua yaitu penanggung jawab kebijakan dan penanggung jawab lapangan. Penanggungjawab kebijakan adalah mereka yang pada jabatannya di kepengurusan berwenang merancang dan memutuskan kebijakan perkaderan. Di Tingkat Komisariat biasanya departemen kader, di tingkat cabang dan nasional disebut bidang latihan/kader. Pengelola lapangan dibedakan lagi menjadi pengelola konsep dan pengelola teknis. Pengelola konsep terdiri dari para pemandu dan penyampai kajian (anggota Korp Pengader), sedang pengelola teknis adalah panitia pelaksana.

Dalam kenyataan aktualnya, Korp Pengader diperlakukan atau menempatkan dirinya sebagai penanggungjawab keseluruhan perkaderan sehingga pihak lain menjadi merasa tidak berhak ketika berbicara perkaderan. Dengan memperhatikan syarat-syarat keanggotaan, sistem rekruitmen dan tugas keseharian anggota KP, penempatan Korp Pengader seperti saat ini memberi andil terhadap reduksi makna perkaderan menjadi hanya sebatas pelatihan bahkan dipersempit lagi menjadi Latihan Kader I saja.

Implikasi lain dari penempatan diri seperti itu munculnya kerancuan penyelenggaraan Lokakarya Perkaderan dilihat dari kriteria peserta dan agenda yang dibahas; Pertama, Karena perkaderan urusannya para pengader maka yang berhak hadir di Lokakarya Perkaderan hanya mereka yang tergabung dalam Korp Pengader. Padahal kalau kita kembalikan ke Pedoman Perkaderan tentang siapa yang disebut sebagai penanggungjawab perkaderan, maka sesungguhnya forum itu justru lebih tepat dihadiri oleh para pengambil kebijakan di bidang perkaderan dari mulai komisariat sampai ke tingkat nasional. Korp Pengader hanya salah satu peserta. Kedua Lokakarya bertugas merumuskan Pedoman Perkaderan yang diturunkan langsung dari Anggaran Dasar pasal 6 tentang usaha dan disingkronkan dengan GBRO, Khitah dan Anggaran Rumah Tangga. Selama ini Lokakarya Perkaderan juga membahas pedoman-pedoman intern Korp Pengader yang seharusnya dibahas di forum lain yang disebut Musyawarah Nasional Korp Pengader.

Persoalan lain yang cukup layak dibicarakan adalah pentingnya kehadiran Korp Pengader Nasional. Sampai saat ini PD/PRT Korp pengader tidak mengaturnya, padahal sejak beberapa tahun terakhir kehadiran Korp nasional sangat dibutuhkan mengingat kekuatan Korp di beberapa cabang tidak merata sehingga kadang-kadang untuk melaksanakan Pelatihan paska LK I perlu mendatangkan Pengader-pengader dari cabang lain yang sampai kini belum ada kesepakatan mekanismenya(2).

Kongres ke-22 yang baru lalu sebenarnya sangat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini, tetapi entah karena kelelahan atau ketidaksiapan konsep, Musyawarah Nasional Korp Pengader gagal melahirkan sesuatu yang baru termasuk menyelesaikan dua persoalan klasik di atas.

Dokumen Intern Korp Pengader
Sebagai lembaga otonom, Korp Pengader memiliki dokumendan aturan intern. Pedoman (dasar) Korp Pengader merupakan dokumen tertinggi di Korp Pengader yang dijabarkan lagi menjadi aturan yang lebih dalam. Misalnya pasal mengenai etik pengader diatur dalam Konsep Diri Pengader, pasal yang berkaitan dengan rekruitmen dan kualifikasi anggota dituangkan dalarn Klasifikasi dan Kualifikasi Pemandu dan Penyampai Kajian.

Saat ini di Korp Pengader Cabang Yogyakarta dan tidak tertutup kemungkinan di cabang-cabang lain terjadi kerancuan dalam penempatan dokumen-dokumen intern Korp, baik dokumen yang bernilai yuridis maupun dokumen teknis. Dokumen-dokumen yang seharusnya hirarkis digabung menjadi satu dan diberi nama Pedoman Pengader, suatu nama yang sulit dicari rujukannya dalam konstutitusi HMI. Pedoman Pengader mungkin semula dimaksudkan hanya sebagai buku pintar gabungan dari Konsep Diri Pengader, Pedoman Korp, Klasifikasi Pemandu, Klasifikasi dan Kualifikasi Penyampai Kajian, Petunjuk Teknis Pelaksanaan LK I, makalah-makalah mengenai perkaderan dan kependidikan plus blanko-blanko yang biasa dipakai di LK 1. Penggabungan ini semula hanya bersifat teknis agar mudah dicangking ke mana-mana dan sarna sekali tidak memiliki nilai yuridis. Belakangan dokumen ini memperoleh "justifikasi" sehingga dianggap dokumen resmi.

Agar keutuhan konsep tetap terjaga, sebaiknya kerancuan ini segera diakhiri sebelum menjadi tradisi yang tidak lagi diketahui dasar pemikirannya sehingga menjadi takhayul baru di HMI.

Sejauh ini kita sengaja menghindari bicara isi dokumen-dokumen Korp. Barangkali cukup dikatakan di sini bahwa selayaknya semua dokumen Korp dikaji ulang baik dasar filosopinya maupun kesingkronan antar dokumen. Perlu pula dikemukakan bahwa sebagian isi dokumen Korp disusun jauh sebelum HMl melakukan penegasan sikap dan ditetapkannya Khitah Perjuangan HMI, sehingga tidak tertutup kemungkinan terdapat pertentangan di dalamnya.

Rekruitmen Dan Pembinaan Anggota Korp Pengader
Untuk menjadi seorang pemberi materi di Perkaderan Formal HMI, seseorang harus melewati beberapa tahap untuk menjamin kualitas, loyalitas, pemahaman dan keutuhan penghayatan perjuangan HMI. Tahap paling dasar tentu saja ia harus lulus Latihan Kader I (lebih dikenal dengan istilah Batra), dan Latihan Kader II (intra). Selanjutnya dia harus mengikuti Coaching Instruktur (Cl) dan Senior Course (SC). Coaching instruktur melahirkan para pemandu sedangkan Senior Course melahirkan penceramah. Dengan demikian mereka yang baru lulus Coaching lnstruktur belum berhak memberi materi, ia hanya bertugas sebagai pemandu, jika ia ingin menjadi penceramah ia harus mengikuti Senior Course. Sedangkan salah satu syarat mengikuti Senior Course, lulusan Coaching lnstruktur harus memiliki pengalaman lapangan terlebih dahulu.

Sesuai dengan posisi dan targetnya, Coaching lnstruktur berisi materi-materi yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pemandu, yaitu materi-materi Ke-HMl-an, materi kependidikan dan materi tentang pengelolaan Training. Sedangkan Senior Course lebih banyak membicarakan kurikulum Training, metode penyampaian dan tukar pengalaman dari para penceramah "senior". Kedua lembaga ini (CI dan SC di cabang-cabang lain masih dilaksanakan, sedangkan di cabang Yogyakarta atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi keduanya digabung menjadi satu dan diberi nama Kursus Pengader. Dengan demikian, Kursus Pengader materi-materinya dirancang untuk melahirkan Pemandu sekaligus penceramah. Hanya saja berdasarkan pengalaman, target tersebut tidak bisa dicapai sehingga lulusan Kursus Pengader diharuskan magang menjadi pemandu sebelum menjadi pemandu sesungguhnya. Berapa jumlah magang yang harus dilewati oleh seorang lulusan Kursus Pengader tergantung potensi, prestasi dan kecenderungan yang diperlihatkan selama Kursus berlangsung. Jumlah magang ini dijadikan kriteria kelulusan. Biasanya berkisar antara satu sampai lima.

Di cabang Yogyakarta coachig intruktur tetap diselenggarakan tetapi sudah berbeda maksudnya dengan coaching instruktur dalam pengertian lama. Coaching Instruktur di Yogyakarta adalah institusi formal kenaikan jenjang dari penyampai kajian di LK I menjadi pemandu di LK II dan kursus pengader. Dengan demikian coaching instruktur di cabang Yogyakarta lebih tinggi jenjangnya di atas kursus pengader.

Mulai tahun 1988 lulusan Kursus Pengader (Yogya) selain dibebani kewajiban magang, juga diharuskan melakukan presentasi dengan mengajukan makalah tentang materi tertentu di hadapan team penguji. Dalam presentasi ini dinilai penguasaan materi, teknik penyampaian, retorika dan penghayatannya. Jika lulus, dia berhak menjadi penceramah materi yang diujikan, tetapi jika gagal, hams mengulang lagi. Kelulusan ini hanya berlaku untuk satu materi, sedangkan jika ia ingin menjadi penceramah materi yang lain, wajib melakukan presentasi lagi.

Diakui atau pun tidak ternyata para pemandu dan instruktur banyak yang berani menjadi penyampai materi di hadapan para peserta LK 1, enggan dinilai di depan team penguji yang nota bene kawan-kawannya sendiri. Apalagi presentasi harus disertai makalah. Padahal kita tahu tradisi dan keterampilan anggota Korp dalam hal tulis menulis sangat lemah. Akhirnya lembaga presentasi ini macet, angker dan menjadi momok bagi sebagian anggota Korp. Muncul pula anggapan dan penilaian bahwa presentasi hanyalah sebuah institusi untuk mempertahankan status qua para penceramah "senior"

Lama kelamaan dari sekian banyak anggota KPC hanya sedikit yang memiliki lisensi menjadi penceramah. Sementara frekwensi dan volume LK I di cabang Yogyakarta terus meningkat. Hal ini menjadi persoalan dilematik bagi pengurus KPC dan bidang latihan di cabang. Satu sisi jika ia berbaik hati menurunkan orang yang belum presentasi, jelas tidak bisa menjamin kualitasnya dan akan berimplikasi pada kader-kader yang dihasilkannya. Tetapi jika tidak diijinkan turun, berarti mensiasiakan potensi yang dimiliki anggota tersebut.

Dalam situasi semacam ini muncul gagasan Konsorsium dari Saudara Lukman Hakim (1993). Gagasan ini termasuk jalan tengah diantara dua situasi yang menyulitkan. Dalam benak Lukman konsorsium adalah presentasi yang disederhanakan dimana presentator tidak diharuskan membuat makalah tetapi cukup membuat out line materi. Durasi pun dipersingkat menjadi hanya 30 menit, sehingga dalam satu kali penyelenggaraan konsorsium bisa tampil ratusan presentator. Dengan durasi yang sangat singkat (bandingkan dengan presentasi yang 120 menit), pengujian menjadi tidak teliti. Konsorsium akhirnya terkesan hanya formalitas belaka.

Belakangan konsorsium mengalami perkembangan yang semula hanya sebagai penyederhanaan presentasi kini dimodifikasi sekaligus sebagai forum kajian beberapa materi-materi yang berdekatan dan dipimpin seorang "senior". Misalnya materi Kithah I dan Tazkiyatun Nafs menjadi satu konsorsium, materi sejarah HMI dan PT Kemahasiswaan masuk dalam konsorsium yang lain. Pada akhirnya konsorsium mirip dengan sindikat materi yang sudah populer sejak tahun delapan puluhan. Masing-masing pimpinan konsorsium diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengembangan materi dan pembinaan anggota kelompoknya. Namun seperti juga sindikat, pelaksanaannnya sangat ditentukan oleh dedikasi masing-masing pimpinannya. Terjadilah ketimpangan antar konsorsium.

Konsorsium sebagai penyederhanaan presentasi berlangsung hanya dua atau tiga kali untuk selanjutnya macet sama sekali. Dilihat dari segi jumlah peserta yang menjalani pengujian pun sangat jauh dari yang diharapkan. Hipotesa bahwa macetnya presentasi disebabkan ketiadaan waktu membuat makalah bagi anggota Korp tidak terbukti. Nampaknya ada faktor lain yang lebih bersifat psikologis ketimbang teknis yang menyebabkan upaya-upaya formal menjaga kualitas pengader gagal. Jika hal ini benar maka solusinya lebih komplek dari sekedar sikap kompromis dengan melakukan penyederhanaan institusi.

Selain teknis, perubahan presentasi menjadi konsorsium diiringi dengan penyederhanaan predikat kelulusan. Pada Presentasi hanya ada dua kemungkinan bagi peserta ujian yaitu lulus atau tidak lulus. Sedangkan konsorsium dikembangkan menjadi tiga kemungkinan yaitu lulus, panel dan magang.

Anggota Korp yang lulus uji di konsorsium diberi wewenang penuh untuk menjadi penyampai kajian di LK I untuk materi yang telah diujikan. Jika prestasi ujiannya baik tetapi belum memadai menjadi penyampai kajian ia diberi kescmpatan sebagai pane/is, menjadi penyampai kajian didampingi seniornya yang ditunjuk pengurus sampai ia dinilai benar-benar layak terbang. Sebaliknya jika prestasi ujiannya buruk yang bersangkutan tetap diberi kesempatan beberapa kali magang kepada penyampai kajian senior. Mekanisme permagangan diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan kedua pihak. Belakangan banyak anggota Korp yang berpanelria dan bermagangria tanpa melalui konsorsium. Lebih parah lagi beberapa diantaranya tidak mau melalui segala tetek bengek pengujian dan langsung menjadi penyampai kajian segera setalah magang kepemanduannya habis. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang menjadi Kabid di Cabang atau orang-orang yang kebetulan punya kedekatan khusus dengan bidang latihan. Kenyataan seperti ini menimbulkan kecemburuan tersendiri bagi anggota Korp lainnya. Lalu bagaimana dengan standar kualitasnya? Tidakkah kenyataan ini menunjukkan bahwa terjadi krisis kepercayaan diri pada anggota Korp? Kalau mereka punya kemampuan, mengapa harus takut diuji?

Pertengahan tahun 1995 muncul istilah baru dalam khasanah perkaderan HMI, yaitu suhu suatu istilah yang biasanya dipergunakan di dunia olah kanuragan untuk menyebut guru. Oalam hal ini pengurus Korp menunjuk beberapa empu materi-materi LK I, untuk menjadi suhu bagi anggota Korp yang akan mengambil materi yang dikuasainya. Dengan demikian ada suhu materi Akidah, suhu materi sejarah HMI, suhu logika dll. Setiap suhu diberi wewenang untuk menentukan layak tidaknya seseorang menjadi penyampai kajian. lnteraksi persuhuan sangat informal. Demikian pula dengan sistem penilaiannya.

Terlepas dari diskurus tentang kelebihan dan kelemahannya, model baru ini masih perlu dimatangkan konsep dan mekanisme pelaksanaannya. Misalnya kriteria apa yang digunakan untuk mengangkat suhu? Apakah kesenioran?, kepopuleran?, Kedekatannya dengan pengurus? Apakah moralitas dan ketawadluan termasuk faktor yang turut dipertimbangkan? Siapa yang berwenang mengangkat suhu? Apakah sepenuhnya wewenang pengurus Korp ? Ataukah dipilih secara demokratis? Sejauh mana wewenang yang dimilikinya? Dan sampai kapan amanah tersebut dipegangnya?

Kalau dicermati, sindikat yang dilaksanakan sejak tahun delapan puluhan hanya bersifat pengembangan dan pembinaan, sebaliknya presentasi hanya rekruitmen dan pengujian. Kelebihan konsorsium (setelah dimodifikasi) dan persuhuan, keduanya menggabungkan unsur pengembangan, pembinaan dan rekruitmen. Hanya saja kedua konsep terakhir muncul dari ketidakberdayaan menegakkan konsep-konsep sebelumnya. Jika alur ini diteruskan maka bukan peningkatan kualitas yang akan kita capai tetapi sebaliknya Korp pcngader akan mengalami degradasi besar-besaran. Entah sosok pengader seperti apa yang akan hadir dari konsep-konsep kompromis (ER).

Catatan Akhir
1. Ketidak telitian juga terlihat dari kesalahan pengambilan ayat dan pasal rujukan ART untuk Pedoman Korp Pengader. Bandingkan nomor pasal ART yang membahas lembaga khusus dengan pasal-pasal ART yang dijadikan rujukkan Pedoman Korp Pengader. Pedoman Korp menyebutkan pasal yang dijadikan rujukan keberadaannya adalah pasal 48a, 48b dan 48c jo 50 b ART. Padahal kalau kita periksa seharusnya pasal 49 - 52. Sementara pasal 48a, 48b dan 48c membahas tentang MSO.
2. Sampai saat ini Korp Pengader hanya ada di tingkat cabang sehingga disebut Korp Pengader Cabang. Sebenarnya sudah lama disadari pentingnya kehadiran Korp di tingkat nasional. Pernah terjadi perdebatan antara Anton Mulyatno dengan Masyhudi Muqorabin (waktu itu masih menjabat sebagai Ketua PB dan anggota Team Perumus hasil Lokakarya Perkaderan 1992) tentang pasal Korp Pengader tingkat nasional. Anton berpendapat bahwa pasal itu perlu dicantumkan meski saat ini kenyataannya KP nasional itu belum ada. Pencantuman ini penting untuk memberi peluang pembentukannya di masa depan. Sebaliknya mas Masyhudi berpendirian karena kenyataannya tidak ada maka tidak perlu diatur dalam pasal tersendiri. Hasil akhir perdebatan ini, pendapat Masyhudi inilah yang disyahkan.

Diambil dari buku “Mengenal Dapur HMI
(Beberapa Catatan Kecil)” Mei 2001

Ingat Dua Sebelum Datang “Dua”

2007-03-01T13:14:00.000+08:00

Syafinuddin Al Mandari

Sebuah tulisan yang dibuat sebagai catatan khusus Buat PB HMI Hasil Kongres HMI ke-25 di Palu 2005, oleh seorang mantan Ketua Umum PB HMI periode 2001-2003. sekarang beliau adalah Peserta Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, tinggal di Bekasi. Tulisan yang dibuat pada 16 Agustus 2005 berisi tentang sentilan hangat terhadap perkaderan HMI

Catatan: Kalau saya menyebut HMI di sini, maka yang saya maksud adalah HMI-MPO. Organisasi apakah HMI itu? Terserah jawaban apa yang diinginkan. HMI dapat disebut sebagai salah satu komponennya harakah Islamiyah (gerakan keislaman) karena ia didirikan dari napas cita-cita keislaman. Ia juga adalah organisasi modern karena sudah mengenal struktur dan manajemen sebagai landasan kerja operasionalnya. Tapi bisa juga disebut sebagai “paguyuban” jika melihat nuansa kekeluargaan yang mengisi kesadaran kader-kadernya. Untuk kategori pengabdian sosial, jelas ia adalah organisasi nirlaba. Ia bukan organisasi politik tapi suatu institusi sosial, meski –sadar atau tidak– memiliki kekuatan politik. Ia adalah organisasi kepemudaan karena menghimpun kaum muda.

Saya tertarik mengambil 2 kategori di atas; organisasi gerakan Islam dan organisasi sosial. Sebagai gerakan Islam tumpuan paling besar bagi terjaminnya masa depan HMI adalah hidupnya perkaderan yang immune terhadap tantangan zaman. Immune? Ya, immune, artinya kebal atau punya daya tahan terhadap gangguan apapun.

Dalam 20 tahun terakhir, HMI memperlihatkan performa kader yang sedikit agak rentan dengan perubahan eksternal. Ambil contoh: militansi untuk membudayakan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1991 ketika saya mengikuti Maperca (Masa Perkenalan Calon Anggota) hingga LK II (Intermediate Training) tahun 1993, pembudayaan nilai-nilai Islam (yang dianggap berbeda dengan tampilan budayanya kaum kebanyakan di masyarakat), masih sangat dibanggakan. Hijab antara ikhwan dan akhwat masih dijunjung tinggi sebagai budaya yang ingin diperkenalkan ke masyarakat ramai. Kalau mau pilih Ketua Umum, di jenjang mana pun, tak ada yang memberlakukan demokrasi murni: voting, one man one vote.

Mulai tahun 2001, Kongres HMI bikin perubahan. Ia memberlakukan sistem pemungutan suara. Akibatnya, sudah jelas kentara siapa yang akan terpilih. Siapa dapat dukungan paling banyak, otomatis jadi ketua. Dulu tidak, karena ini rawan tawar-menawar politik. Dulu, ada namanya musyawarah terbatas beberapa orang meraih suara 5 besar, atas 3 besar. Merekalah yang bermusyawarah untuk menunjuk siapa di antaranya yang akan jadi ketua. Saya khawatir, ini akan menjadi ancang-ancang bagi HMI untuk mencoba-coba money politics kecil-kecilan. Sekarang belum, tapi siapa tahu nanti?

Mengapa fenomena tadi terjadi? Saya menduga karena derasnya wacana dekonstruksi dan liberalisasi pemikiran di luar. Ini terasa sekitar tahun 1992–1993. Gayung bersambut dengan sifat kader-kader yang amat reseptif terhadap wacana apapun. Wacana dekonstruksi pun merambah ke perkaderan HMI. Laksana anak-anak yang mendapat mainan baru, HMI dengan asyiknya “menanggalkan” satu demi satu doktrin perkaderannya untuk dapat menyesuaikan diri dengan mainan baru bernama liberalisasi wacana itu. Syukurlah HMI terlalu berani, tapi dalam kondisi tak immune, wacana dekonstruksi pun lewat. Kader-kader HMI ketinggalan sambil mengurusi proses perombakan serius yang tak kunjung selesai di organisasi ini.

Dalam perkara inilah saya berpendapat bahwa PB HMI mendatang perlu lebih menempatkan perkaderan sebagai agenda prioritas. HMI tak perlu alergi dengan usaha-usaha untuk kembali menyamakan doktrin yang dulu pernah sama. Satu doktrin, satu gerakan. Saya rada kurang setuju untuk menganekaragamkan doktrin akibat perbedaan wilayah dan budaya. Menurut saya, yang boleh beda adalah teknis training itu pun tak harus latah untuk beragam, jika ternyata penyeragaman lebih produktif. Jika tidak, bukan tidak mungkin HMI akan linglung dan “keder” menghadapi belantara masa depannya.

Hal kedua, dari judul di atas, adalah kemandirian dan sifat enterpreunership. Sebagai organisasi sosial, HMI harus sadar bahwa program-programnya adalah kerjaan yang tak produktif secara finansial. Sumber dananya? Jangan tanya! Tentu tidak lahir dari kerjaan utamanya. Oleh sebab itu, perlu pemikiran untuk meletakkan landasan bagi terbentuknya lembaga sayap yang bisa menghidupi gerakan ini. Di sini, HMI juga tak boleh alergi dengan kontak antar lembaga yang tak sevisi sekali pun, demi bertarung di dunia produktif. Manakala HMI gagal mengantisipasi hal ini, maka gerakannya akan tetap ibarat siput yang menantang balapan lari melawan kuda Manado.

Simpulan
Jadi, mau apa? Usul saya, pertama, lembaga perkaderan memiliki poros hingga ke tingkat nasional. Kalau di cabang-cabang ada KPC (Korps Pengader cabang), maka di tingkat nasional ada KPN (Korps Pengader Nasional). Kedua, pelembagaan kegiatan enterpreneurship atau kewirausahaan. Bentuk sistemnya! Bentuklah lembaganya, rumuskanlah perkaderannya (baca : pelatihannya), bangunlah jaringan kerjanya, jajakilah peluang-peluang ekonomisnya. Jangan lupa, lahirkanlah petarungnya. Petarung yang sudah berjiwa HMI, pemilik loyalitas kelembagaan nan tak kunjung luntur.

Dua hal ini sebetulnya saling melengkapi. Kader yang immune yang tak produktif tak akan punya ruang gerak yang luas. Lihatlah fenomena kader yang tak bisa berangkat kongres. Nah lo, nah looo. Tapi kader produktif pun tak bisa memberi kontribusi apa-apa jika sebelumnya tak immune dari pengaruh materialistik, kesilauan akan bermewah-mewah. Individualistis. Duitnya miliknya sendiri, tak perlu disumbangkan sebagian untuk kepentingan bersama.

Akan lebih baik jika; perkaderan HMI sanggup melahirkan kader-kader Islam yang immune dari pengaruh ideologi lain; individualisme, konsumerisme, fatalisme, dan sebagainya, yang dapat memotivasi gerakan produktif. Dengan cara ini HMI dapat berkata : Sunduquna, Juyubuna (Kas kami ada di kantong kami sendiri).

Ingat dua, sebelum datang dua. Ingat perkaderan sebelum datang per-”keder”-an. Ingat kemandirian sebelum datang kesendirian.

Dan hanya Dialah Yang Maha Tahu.

Hasil Diskusi TIM PERKADERAN

2007-03-01T13:12:00.000+08:00

Tim Perkaderan

Sebuah tulisan yang berisi tentang laporan peristiwa diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Tim Perkaderan pada awal 2003. Tulisan ini memuat sebaran masalah yang muncul dalam perkaderan HMI disertai dengan berbagai tawaran solusi yang bisa membantu penyempurnaan perkaderan HMI kedepan

Perkaderan. Sebuah kata yang tak asing bagi setiap telinga kader HMI. Kata ini pula yang menjiwai arah gerak HMI, yaitu sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan. Perkaderan juga adalah nafas dan jiwa HMI sebagai sebuah organisasi. Maka perkaderan adalah hal yang sangat penting untuk dikaji dan selalu dicari kontekstualisasinya. Agar jiwa dan ruh HMI tidak tergadai bahkan redup, maka perkaderan harus selalu dan selalu diperbaharui disesuaikan dengan tantangan zaman.

Oleh karena itu, tak heran apabila salah satu tema dari obrolan bulanan ini adalah perkaderan. Obrolan perkaderan, sebuah forum bersama yang dibentuk untuk membicarakan dan mengeksplorasi permasalahan-permasalah di HMI, menempatkan permasalahan perkaderan menjadi permasalah yang kedua yang harus dibahas setelah khittah perjuangan. Harapannya adalah melalui obrolan bulanan ini dapat diambil kesepakatan bersama lintas cabang yang nantinya diusulkan kepada struktur yang mempunyai kewenangan untuk melakukan treatment-treatment yang paling mungkin dilakukan dan bermanfaat bagi penyelesaian masalah perkaderan.

Eksplorasi permasalahan dilakukan pada obrolan bulanan putaran pertama, di Yogyakarta. Pada putaran pertama tersebut, seluruh peserta mengungkapkan seluruh permasalahan yang ada di HMI yang kemudian dikelompokkan menjadi permasalahan Khittah Perjuangan, Perkaderan, Desain organisasi, dan arah gerakan HMI. Yang menarik, hampir seluruh permasalahan yang diungkapkan peserta tersebut adalah masalah perkaderan. Hal ini sebenarnya bisa dipahami, karena masalah perkaderan memang masalah yang paling meresahkan kader dan membutuhkan strategi-strategi baru mengikuti zaman yang memang sudah berubah. Maka tidak mengherankan apabila peserta obrolan bulanan yang terdiri dari kader-Kader HMI dari seluruh cabang di Indonesia Bagian Tengah ingin membicarakan masalah ini dan mencari solusinya.

Permasalahan yang telah terpetakan di putaran pertama tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibahas di tim kceil. Tim kecil ini selain bertugas untuk mendiskusikan permasalahan yang sesuai dengan peta permasalahan tadi, yaitu Khittah Perjuangan, Perkaderan, Desain Organisasi dan Arah Gerakan HMI, juga bertanggung jawab mengarahkan seluruh peserta obrolan bulanan dalam sebuah diskusi dengan metode yang tepat dan efektif, memberikan stimulus menuju solusi yang tepat, dan melaporkan hasil pembahasan. Target maksimal dari tim kecil ini adalah merumuskan solusi yang mampu dilaksanakan dan tepat.

Tim kecil ini terdiri dari peserta obrolan yang berasal dari cabang-cabang yang berbeda di Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan banyak mengeksplore permasalahan di perkaderan serta dinamika pembahasan masalah perkaderan baik itu di tim perkaderan maupun di obrolan bulanan sesi perkaderan.

Tim perkaderan beranggotakan 4 kader, yaitu Alina (Cabang Semarang), Romagia (Cabang yogyakarta), Bambang (Cabang Purwokerto), dan Yessi (Cabang Surakarta). Tim perkaderan ini bertanggung jawab untuk memandu peserta dan memberikan stimulus pembahasan permasalahan perkaderan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya tim perkaderan melakukan pertemuan awal di rumah Kanda Mahlani di gambiran Yogyakarta. Pada pertemuan tim tersebut dibicarakan beberapa hal yang secara detilnya akan kita bahas disini.

Diskusi Tim Perkaderan
20-21 Januari 2003, di Gambiran, Yogyakarta
Pada awalnya, tim perkaderan berencana bertemu pada hari Sabtu 18 Januari 2003, akan tetapi karena ada permasalahan teknis baru dapat dilakukan 2 hari kemudian, yaitu Senin 20 Januari 2003. Awalnya, tim berkumpul di sekretariat cabang Yogyakarta –Karangkajen--, kemudian sekitar ba’da magrib tim kemudian berangkat ke rumah Kanda Mahlani --yang telah menyediakan salah satu ruang di rumahnya untuk ditempati-- untuk melakukan duiskusi. Pada malam itu, diskusi tidak hanya diikuti oleh tim perkaderan saja, seperti Ikhwanusshofa dan Taufik anggota tim Khittah Perjuangan, Aminah dan Eva kader HMI lAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta juga mengikuti diskusi tim perkaderan tersebut.

Diskusi tim dimulai kurang lebih jam sembilan malam. Diskusi diawali dengan pemetaan ulang permasalahan perkaderan. Beberapa permasalahan yang telah terpetakan di obrolan bulanan putaran pertama berusaha dieksplore kembali untuk menemukan apakah ada permasalahan yang belum tercover dalam poin-poin permasalahan tersebut. Dibawah ini adalah permasalahan perkaderan yang terpetakan di obrolan bulanan putaran pertama.

Hasil Eksplorasi Permasalahan Perkaderan
Obrolan Bulanan Putaran Pertama
Perkaderan masih dalam bayang-bayang pelatihan
Permasalahan pengader : permasalahan nama, fungsi, status, wewenang dan profesionalitas.
Reduksi implementasi perkaderan menjadi hanya perkaderan bentuk pelatihan saja khususnya pelatihan umum.
Banyak potensi kader yang tak terbedayakan.
Format perkaderan pasca struktur yang nggak jelas.
Permasalahan kultur
Nggak jelasnya implementasi perkaderan bentuk jaringan.

Berpijak dari hasil eksplorasi permasalahan perkaderan diatas, tim perkaderan berusaha mengeksplorasi kembali permasalahan perkaderan. Dari hasil eksplorasi tim perkaderan atas masalah, walaupun beberapa permasalahan telah tercover di hasil eksplorasi masalah di obrolan bulanan putaran pertama, akan tetapi ada beberapa hal yang memang belum ada. Bisa jadi perluasan masalahan atau malah lebih menfokuskannya. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah hasil eksplorasi masalah perkaderan oleh tim.

Hasil Eksplorasi Masalah Perkaderan
Tim Perkaderan
Adanya pemaknaan perkaderan yang sempit.
Permasalahan institusional pengader.
Reduksi implementasi perkaderan
Potensi kader yang terbunuh.
Format perkaderan pasca struktur.
Permasalahan kultur.
Implementasi perkaderan bentuk jaringan.
Konsep follow up pelatihan umum.
Pemberdayaan HMI wati.

Setelah mengeksplorasi permasalahan, ada perdebatan di tim untuk langkah selanjutnya. Apakah akan memulai pembahasan dari konsep perkaderan di HMI --pedoman perkaderan-- dengan harapan akan menemukan sumber permasalahan yang menjadi sebab banyaknya permasalahan yang hampir seluruhnya berada di tingkat implementasi. Di sisi lain, beberapa anggota tim juga menginginkan pembahasan dari dataran implementasi agar dapat menghasilkan solusi yang tepat sesuai kondisi. Akan tetapi pembahasan masalah melalui cara yang kedua ini dikhawatirkan menghasilkan pembahasan yang parsial dan hasil yang parsial serta tidak menyeluruh. Perdebatan ini akhirnya diakhiri dengan kesepakatan untuk mencoba kedua cara pembahasan masalah tersebut. Yaitu deduktif, atau dari konsep perkaderannya hingga ke dataran implementasinya, dan induktif, atau dari implementasi perkaderan sekaligus sambil tetap melakukan analisis terhadap konsep perkaderannya.

Pembahasan diawali dari model yang pertama, yaitu dengan mengawali dari pembahasan konsep perkaderan atau pedoman perkaderan. Pembahasan pedoman perkaderan dilakukan dengan mencoba membandingkan pedoman perkaderan dari periode ke periode, yaitu PP (Pedoman Perkaderan) tahun 1984, PP tahun 1992, dan PP tahun 1997/1999. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan konsep perkaderan dari tahun ke tahun. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran apakah ada kontekstualisasi konsep perkaderan dari tahun ke tahun.

Akan tetapi, cara yang pertama ini mengalami deadlock. Tim berhenti dan tidak menemukan metodologi lanjutan yang efektif untuk menganalisis pedoman pekaderan dari tahun ke tahun. Memang cara yang pas untuk melakukan analisis adalah melakukan bedah PP tahun 84, 92, dan 97/99. Akan tetapi membedah satu persatu PP dari tahun ke tahun memerlukan energi dan waktu yang cukup banyak. Padahal waktu yang tersedia antara diskusi tim hingga ke obrolan bulanan sangat singkat, sehingga tim memutuskan untuk memakai metodologi lain.

Metode selanjutnya adalah dengan membahas permasalahan sesuai dengan rekomendasi obrolan bulanan putaran pertama dan selanjutnya berusaha untuk menyusun solusi dan treatment yang tepat. Dalam pembahasan induktif ini, memang mendapatkan solusi-solusi yang paling mampu dilakukan dalam waktu dekat. Contohnya saja, untuk mengatasi tidak terberdayakannya potensi kader, tim membuat strategi untuk menghidupkan lembaga kekaryaan di tingkat cabang-cabang. Strategi implementasinya disepakati melalui cara top down, yaitu dengan model intruksi dari PB ke cabang-cabang agar cabang mengirimkan 2-3 orang kader untuk ditraining jurnalistik dan penerbitan atau skill-skill lain yang mendukung ke arah penghidupan lembaga kekaryaan, kemudian kader tersebut diberi mandat untuk mendirikan lembaga kekaryaan di cabang masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, dibawah ini merupakan kesepakatan treatment yang ada kaitannya dengan strategi implementasi perkaderan.

Permasalahan yang Berkaitan dengan Sistim Operasional
Fase Rekruitment
Masalah:
Mahasiswa tidak tertarik dengan HMI Tidak PD masuk HMI
Adanya persaingan yang ketat antara organisasi ekstra univesitas
Sebab:
Pragmatisme dan hedonisme
Eksklusifitas HMI
Elitisitas HMI
Strategi:
Meningkatkan strategi perekrutan kader
lmplementasi:
Sesuai dengan nilai lokal dan kondisi lokal
Diadakannya Training Marketing bagi pengader
Adanya Up Grading sesuai kebutuhan di komisariat
Pragmatisme mahasiswa
Sebab:
a. Kesibukan dan tidak "ramahnya" sistem akademik
b. NKK-BKK
Strategi:
Kembali memikirkan gerakan melalui kampus, baik melalui organisasi intra maupun metode lainnya
lmplementasi:
Penguatan kreatifitas model kegiatan di komisariat.

Hasil diatas merupakan hasil pembahasan beberapa permasalahan perkaderan melalui cara induktif. Akan tetapi hasil tersebut diatas juga dirasa sangat parsial dan tidak menyentuh permasalahan mendasar yang sangat ingin dicari titik solusinya. Maka, tim perkaderan pun mencoba satu metode yang merupakan metode terakhir dari metode-metode pembahasan yang digunakan pada pembahasan di tim. Yaitu, dengan "mengabaikan" konsep perkaderan yang sudah ada dan mencoba menyusun konsep perkaderan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan harapan kader sekarang pada umumnya. Jalan ini diambil berangkat dari persepsi bahwa konsep perkaderan yang ada memang sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi kekinian, dan apabila masih sesuaipun kader tetap memerlukan konsep perkaderan yang berangkat dari harapan mereka dan cita-cita mereka.

Metode yang terakhir ini diawali dengan pembahasan
Karakteristik Masyarakat Masa Depan
Manusia Yang Dibutuhkan dalam Konteks Masyarakat Tersebut
Pola Perkaderan Umum yang dibutuhkan Karakter Manusia yang Dibutuhkan
Konsep Perkaderan dari arah, model hingga sistem operasionalnya.

Disini akan kami bahas satu persatu dari keempat permasalahan tersebut.
1. Karakteristik Masyarakat Masa Depan
Masyarakat kekinian hingga ramalan keadaan masyarakat ke depan adalah sebuah tatanan masyarakat yang materialistik dan kapitalistik. Dikarenakan hegemoni kapitalisme yang sedemikian kuat dengan strategi-strateginya untuk menguasai manusia, akan ada suatu keadaan dimana spiritualitas semakin melemah. Dikarenakan ada hegemoni dan globalisasi yang sedemikian hebatnya, peran sosial akan semakin melemah, apalagi di sisi budaya dan dinamika kehidupan beragama. Ketika masyarakat telah terhegemoni, bentuk imperialisme gaya baru (neo imperealisme) akan muncul. Yaitu dengan adanya perbenturan berbasiskan ideologi yang di sisi lain dilakukan untuk menguasai negara/suku/bangsa atau bahkan ideologi tertentu. Kasus dan perilaku terorisme akan semakin massif dikarenakan adanya kekecewaan yang amat sangat dari sebagian bangsa yang "dijajah". Keadaan yang tak pasti ini bahkan diramalkan mengakibatkan perang militer antar berbagi ideologi/bangsa/negara. Keadaan yang tak menentu ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dunia terhadap ideologi. Karena ideologi (agama, atau ideologi yang telah mapan seperti komunisme dan kapitalisme) terbukti hanya menimbulkan permusuhan dan kehancuran di muka bumi. Dikarenakan ketidakpercayaan ini, tumbuhlah nilai-nilai bersama yang menjadi semangat dan kesepemahaman masyarakat dunia, seperti nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan untuk hidup, dan nilai-nilai dasar yang lain. Dan satu lagi keadaan yang dihasilkan oleh kekacauan dan peperangan (neo imperialisme) tersebut adalah bergesernya kekuatan politik dan ekonomi ke Asia yang awalnya dipegang oleh Eropa dan AS.

2. Manusia yang Dibutuhkan dalam Konteks Masyarakat Tersebut
Karena keadaan masyarakat yang sangat jauh dari nilai-nilai humanisme dan dikuasai oleh materialisme, maka manusia yang dibutuhkan adalah;
Manusia yang berpola pikir dari nilai-nilai ketauhida
Mempunyai perilaku profetis
Berkemampuan membangun instrumen-instrumen peradaban

3. Pola Perkaderan yang Dibutuhkan untuk Menghasilkan Karakter Manusia seperti diatas:
Kesepakatan pola perkaderan di tim yang dibutuhkan adalah pola perkaderan yang memberikan kapasitas religiusitas, kognitif, afektif, dan psikomotorik.

4. Konsep Perkaderan dari arah, model hingga sistem operasionalnya.
Tim perkaderan hanya menyepakati beberapa prinsip umum dari konsep perkaderan yang ingin diwujudkan untuk membentuk kader seperti yang telah digambarkan diatas. Prinsip umum tersebut adalah;
Konsep perkaderan yang sesuai dengan kondisi dan dapat dibahasakan dengan bahasa yang dipahami kader.
Model pekaderannya merupakan perkaderan andragogik dan partisipatoris

Ketika pembahasan akan memasuki pada dataran sistem operasional dari bentukbentuk perkaderan, waktu tetah menunjukkan waktu subuh hari selasa tanggal 21 Januari 2003. Karena beberapa alasan teknis dan permasalahan waktu masing-masing anggota tim, sehingga pembahasan tim perkaderan diakhiri dan disepakati ditindak lanjuti di obrolan bulanan putaran ketiga sesi perkaderan di Purwokerto tanggal 25-26 Januari 2003.

Obrolan Sulanan Putaran Ketiga Sesi Perkaderan
25-27 Januari 2003, di Baturaden Purwokerto
Obrolan bulanan putaran ketiga ini diawali pada hari Sabtu 25 Januari 2003, dengan agenda review dan kesepakatan forum. Untuk hal tersebut kiranya tidak usah kami ungkapkan disini. Langsung saja ke agenda esok harinya, yaitu Ahad 26 Januari 2003, yang diawali dengan laporan atau presentasi dari tim perkaderan yang telah bertugas untuk memberikan metodologi dan arahan pembahasan masalah perkaderan. Laporan dan presentasi hasil tim sama seperti kami gambarkan di hasil Diskusi tim Perkaderan diatas, sehingga tidak perlu kami ulangi lagi. Setelah presentasi dari tim, dimulailah pembahasan oleh peserta obrolan perkaderan yang dimoderatori oleh tim perkaderan.

Tim perkaderan berusaha menawarkan metodologi pembahasan permasalahan perkaderan dengan metode yang terakhir, yaitu melalui "mengabaikan" konsep perkaderan yang sudah ada dan mencoba menyusun konsep perkaderan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan harapan kader sekarang pada umumnya. Jalan ini diambil berangkat dari persepsi bahwa konsep perkaderan yang ada memang sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi kekinian, dan apabila masih sesuaipun kader tetap memerlukan konsep perkaderan yang berangkat dari harapan mereka dan cita-cita mereka. Metode ini disepakati oleh peserta obrolan bulanan. Selanjutnya mengalirlah pembahasan sesuai dengan metode tersebut.

1. Konteks Masyarakat ke Depan
Pembahasan pada tema ini masih menggunakan kerangka yang telah diberikan oleh tim perkaderan. Hal tersebut dapat dilihat di hasil diskusi tim perkaderan. Tentang runtuh atau tidaknya kapitalisme, terjadi perdebatan yang cukup seru diantara peserta obrolan bulanan. Sebagian peserta menyepakati bahwa kapitalisme akan runtuh sedang sebagian yang lain justru meyakini kapitalisme akan semakin kuat hingga masa puncak kejayaannnya. Puncak kejayaan kapitalisme ini diyakini telah sampai dan tinggal menunggu keruntuhannya, ini diyakini oleh peserta yang meramalkan kapitalisme akan segera runtuh. Sedangkan sebaliknya peserta yang lain menganggap kejayaannya belum sampai dan entah kapan akan tercapai sehingga mereka meyakini bahwa kapitalisme akan semakin kuat saja hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Perbedaan cara pandang akan kapitalisme ini mengakibatkan pembahasan kemudian beralih dengan sendiri ke bagaimana cara mengalahkan kapitalisme. Hampir keseluruhan peserta sepakat bahwa penguatan kapasitas kemandirian baik secara individual maupun komunal merupakan salah satu cara mengalahkan paling tidak melemahkan kapitalisme. Pembahasan di sesi ini agak tak terarah sehingga tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Pembahasan terus saja berputar-putar. Bahkan karena banyak peserta yang mulai jenuh dengan model pembahasan kemudian mengungkapkan jalan praktis pragmatis. Seperti, tidak usah merumuskan masyarakat ke depan tapi langsung aja ke tataran parktis kontekstualisasi perkaderan. Atau ungkapan bahwa HMI harus tetap bertindak kontekstual walaupun berfikir ideal dan melangit.

2. Kader Cita HMI
Karena pembahasan keadaan masyarakat ke depan tak terselesaikan, kemudian peserta merasa ingin langsung saja ke pembahasan kader cita HMI saja. Salah satu alasan kenapa ini dilakukan adalah adanya anggapan bahwa konsep masyarakat yang ada di PP 99 masih relevan dan kontekstual. Ada beberapa hal yang disepakati disini tentang Kader Cita HMI, yaitu
Bahwa insan Clta Ulil Albab di PP 99 masih relevan hanya ditambahkan beberapa hal untuk melengkapinya;
a. Kader HMI harus mempunyai kemampuan berdialog dan bekerjasama
Seperti mamiliki kemampuan untuk berkomunikasi
Bersedia untuk tolong-menolong untuk kebaikan
Mampu menerima kebenaran darimanapun asalnya.
b. Bermoral dan memiliki intergritas yang tinggi.
Kesepakatan diatas dengan catatan bahwa penerjemahan ciri-ciri insan ulul albab haruslah dengan bahasa yang dapat dipahami kader dan mahasiswa pada umumnya.

3. Kesepakatan di sisi Sistem Operasional
Pada pertemuan obrolan bulanan ba'da isya hari Ahad, 26 Januari 2003, peserta merasa pembahasan dari awal belum mengena pada sisi operasional perkaderan. Padahal, sebenarnya di tingkatan inilah keresahan akan adanya treatment dan solusi permaslahan ingin segera didapatkan. Maka, pada sesi malam hari sampai senin subuh tanggal 27 Januari 2003, peserta berusaha mencarai solusi atau kesepakatankesepakatan yang mampu dilakukan oleh cabang-cabang dan tepat mengenai sasaran permasalahannya. Hal ini memang dirasa berubah dari metode yang sedari awal disepakati, akan tetapi pembahasan yang terakhir ini merupakan kebutuhan peserta yang notabene berasal dari struktur cabang di Indonesia Tengah. Dibawah ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan;
a. Proses rekruitment karena pragmatisme mahasiswa
# Dianjurkan melaksanakan maperca yang disesuaikan dengan kondisi lokal
# Pendekatan perekrutan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa
b. Latihan Umum tetap dipertahankan
# Kesamaan dan Ideologisasi
# Pola penerapannya dan pelaksanaannya dievaluasi secara gradual
# Terus diupayakan adanya kreatifitas dalam pelaksanaan pelatihan umum
c. Biasnya peran KPC dan pengkultusan KPC (Korps Pengader Cabang)
# Ada keinginan untuk merubah nama KPC menjadi LPLU (lembaga Pengelola
Latihan Umum)
# Perubahan pemahaman bahwa pada hakikatnya seluruh kader
adalah seorang pengader
# Dimasukkannya materi perkaderan pada pelatihan umum dari LK I
hingga LK III agar kader mampu mengimplementasikan peran pengader
pada diri masing-masing
d. Tak Terbedayakannya Potensi Kader
Dibentuk lembaga kekaryaan dengan sistem top down, seperti hasil diskusi
tim perkaderan diatas.
e. Untuk mendukung kekatifan dan menghidupkan lembaga kekaryaan,
pola perkaderannya harus disesuaikan;
LK I -> Training Dasar Lembaga Kekaryaan -> LK II -> Training Lanjutan Lembaga
-> LK III
f. Komitmen untuk penguatan pengader

Obrolan bulanan ini akhirnya diakhiri pada subuh hari Senin, tanggal 27 Januari 2003. Dengan hasil yang mungkin masih banyak belum memenuhi target, namun karena berbagai kondisi obrolan bulanan sesi perkaderan dengan hasil diatas. Demikian tulisan hasil tim perkaderan. Semoga bermanfaat.

Kebutuhan Seni Dalam Perkaderan HMI

2007-02-28T13:08:00.000+08:00

Adib' Achmadi

Sebuah tulisan dari Ketua Badko Jateng, Diambil dari edisi Pasca Kongres Jurnal Kongres 21 HMI, Yogyakarta 1997. Tulisan ini mencoba mendorong diakomodasinya kreatifitas dan etos berkesenian dalam spektrum perkaderan HMI

Konon otak manusia terdiri dari bagian-bagian tertentu yang memiliki aneka fungsi. Salah satu bagian itu berfungsi dalam hal seni (art). Tepatnya pada lapis otak bagian kanan. Dengan berfungsinya otak yang satu ini, manusia merasakan adanya keindahan dan kelembutan.

Bila kenyataannya demikian, maka unsur seni dalam kehidupan manusia itu adalah inhern. Didalam diri manusia telah tersimpan potensi atau bakat seni yang siap untuk tumbuh dan berkembang. Bila Maslow berpendapat kebutuhan jiwa (Psiche) dalam diri manusia adalah inhern dan mandiri, maka kebutuhan akan hal-hal yang bersifat kejiwaan merupakan kebutuhan dasar/pokok. Apa yang menghambat bagi terpenuhinya kebutuhan jiwa ini seperti rasa aman, cinta, harga diri dan aktualisasi diri akan menimbulkan gangguan jiwa atau Maslow menyebut sebagai neorosis. Begitu pula dengan seni, kebutuhan akan seni dalam kehidupan manusia sudah sepatutnya menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Hambatan bagi terpenuhinya kebutuhan seni akan mengurangi keutuhan fungsi-fungsi kemanusiaan.

Dalam perkaderan di HMI, yang secara hakekat hendak memberdayakan seluruh potensi kemanusiaan. Pemenuhan terhadap kebutuhan seni menjadi niscaya dilakukan. Seni harus mendapat ruang yang sewajarnya dalam dinamika perkaderan. Tanpa pemenuhan unsur yang satu ini secara proporsional tujuan perkaderan HMI akan timpang. Sebagai kenyataan dilapangan kita dapati bahwa unsur-unsur seni didalam dinamika perkaderan HMI terasa kering. Hal ini bisa dibaca dari kurang nampaknya apresiasi seni yang ditampilkan pada seluruh aktivitas di HMI. Kondisi yang demikian ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian.

Akibat Kurang Teraktualnya Kebutuhan Seni
Bila unsur seni inhern dalam diri manusia. Ia harus mendapat ruang yang layak didalamnya. la akan juga seperti tubuh yang bila kurang vitamin C akan sariawan atau kurang makanan akan terasa lapar. la juga seperti jiwa yang bila tidak terpenuhi kebutuhannya akan menimbulkan neorosis. Kekurangan unsur seni juga akan menimbulkan dampak bagi manusia. Karena unsur seni akan melahirkan keindahan dan kelembutan pada diri manusia, tidak terpenuhinya kebutuhan manusia akan seni menyebabkan nuansa kelembutan dan keindahan menjadi kurang dan kering. Yang nampak dipermukaan pada orang yang kurang tumbuh potensi seninya adalah kekakuan, keras dan cenderung kasar. Hal ini bisa terjadi pada seluruh aspek kehidupan seperti sikap, pergaulan ataupun pada karya-karya yang ditampilkan.

Sebab-Sebab Kurang Terpenuhinya Kebutuhan Seni
Kurang terpenuhinya kebutuhan seni bisa bermacam-macam. Bisa jadi unsur seni seseorang atau sebuah komunitas begitu minim karena memang apresiasi seninya rendah. Namun bisa juga ada faktor normatif yang menghambat unsur-unsur seni tumbuh secara layak. Untuk kasus HMI dan gerakan-gerakan Islam pada umumnya, penyebab terakhir ini yang nampaknya dominan. Banyak aktivis-aktivis gerakan Islam termasuk HMI yang semula begitu apresiatif terhadap seni dan kesenian tiba-tiba menjadi krisis dan miskin apresiasi.

Upaya Pemberdayaan Seni dalam Perkaderan
Seni sebagaimana pula kebutuhan intelektual dalam diri manusia. Bila fungsi seni berada pada lapis kanan dalam otak manusia, sementara intelegensia sebagai tolok ukur intelektual terdapat pada lapis bagian kanan. Maka bila di HMI intelektual mendapatkan porsi yang lumayan besar maka sudah barang tentu seni harus pula mendapatkan porsi yang sewajarnya dan layak. Keberadaan seni harus mendapatkan apresiasi yang segar pada seluruh dimensi perkaderan. Seni harus bisa menjadi nuansa yang tumbuh menyertai setiap gerak-gerik kegiatan HMI seperti pula pada masalah intelektual dan spiritual yang saat ini diupayakan menjadi tradisi yang tumbuh.

Beberapa hal yang bisa dilakukan bagi terpenuhinya kebutuhan seni di HMI, Pertama adalah pemahaman kembali seni dalam dataran normatif. Kedua memunculkan etos apresiasi. Ketiga, sarana apresiasi.

Masalah pemahan kembali seni dalam dataran normatif menjadi penting karena selama ini ketakutan berapresiasi lebih disebabkan karena faktor normatif. Sejumlah bentuk-bentuk seni telah ditabukan kalau tidak boleh dibilang haram, seperti musik. Namun dalam praktek bukan hanya musik yang telah menjadi barang yang ditabukan, namun bau-bau seni cenderung dijauhi. Sebagai akibatnya apresiasi terhadap seni menjadi rendah dan kering.

Meski masih menjadi perdebatan soal halal dan haramnya musik, sesungguhnya apresiasi terhadap seni tidak lalu mati. Sebab seni bukanlah identik dengan musik. Masih banyak bentuk-bentuk seni yang bisa dikembangkan andaikan disepakati musik itu haram. Namun yang lebih penting dari itu pemahaman atas unsur seni yang inhern pada diri manusia harus ditanamkan. Secara normatif mustahil sesuatu yang inhern pada diri manusia perwujudannya diharamkan.

Berkenaan dengan etos seni, upaya perkaderan di HMI perlu memberikan ruang tersendiri. Dukungan dan motivasi terhadap bentuk-bentuk apresiasi seni perlu ditanamkan seiring dengan jenjang perkaderan yang ada. Hal ini bukan berarti pemberian porsi yang berlebihan terhadap seni. Lebih tepatnya memberikan ruang yang sewajarnya bagi tumbuhnya seni.

Masalah sarana bagi perwujudan apresiasi seni perlu disediakan dalam batasbatas yang bisa dilakukan. Paling tidak perlu lembaga yang menyalurkan potensi seni dan kegiatan-kegiatan vang bisa mengantarkan aktualisasi seni kader.

Islam Visioner & Perkaderan HMI

2007-02-28T13:06:00.000+08:00

Ahmad Ribhan

Tulisan ini dibuat sebagai Refleksi Temu Korp Pengader Nasional II di Semarang-Ambarawa, 27-29 juni 1997. Dalam uraian ini, sang penulis mengungkapkan beberapa ide yang mencuat pada pelaksanaan TKPN dan masih kontekstual dalam realitas perkaderan HMI hari ini

Islam adalah agama, sistem etika, pranata sosial-politik, pendidikan dan kebudayaan. Ber-Islam adalah motivasi dan cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai dasar yang menjadikan manusia dan masyarakat memuliakan dan dimuliakan, menuju tatanan sosial yang adil dan mandiri.

Ideal-ideal ini tersebut menjadi tujuan HMI, yang dirumuskan dalam dua konsep kunci: Ulul albab dan masyarakat yang diridloi Allah. Dari siniIah ideologi HMI dirumuskan, disamping dari tafsirnya atas realitas kemasyarakatan dalam seluruh dimensinya. Hubungan idealitas dan realitas ini terjadi dalam keadaan bergerak, berproses, tumbuh terus-menerus, singkatnya dialektika.

Sejalan dengan fitrah manusia dan masyarakat untuk terus turnbuh, realitas cenderung menampakkan perubahan. Arahnya tidak selalu satu, tidak selalu memusat bahkan lehih sering menyehar.

Mengingat manusia adalah makhluk yang bebas dan berkehendak, perubahan merupakan dialektika manusia dan lingkungannya, manusia dengan sesamanya, cira-cita dan keadaan yang mendikte, transendensi dan imanensi dari manusia, baik secara individual maupun kolektif. Itulah sebabnya mengapa terdapat demikian banyak variabel dan dimensi sehingga perubahan dapat menuju pada konflik dan benturan peradaban dalam seluruh bentuknya dan pihak-pihak yang terlibat dan atau dilibatkan.

Kenyataan "tetap" dan "berubah" adalah sebuah paradigma yang kini banyak digunakan untuk menjelaskan banyak entitas. Islam sebagai agama dan ideologi pun dipahami demikian. Ada aspek ajaran yang bersifat tetap dan bersifat berubah, atau boleh dirubah, bahkan direncanakan harus berubah. Jika kita tetap pada satu kutub, maka sesungguhnya kita terbelenggu, terjebak kejumudan, bahkan kehi!angan (martabat) kemanusiaan, demikian pula sebaliknya.

Secara klasik yang tetap dari ajaran Islam adalah Tauhid, Selebihnya lain soal. Dalam bahasa neo-modemisme, yang tetap adalah nilai-nilai dasar, sejalan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kemasyarakatan, meliputi kemerdekaan (kebebasan), keadilan, toleransi (pluralitas), dan perdamaian, dll. Inilah yang dimaksud Tauhid dalam arti esoteris dan dalam bentuk sistemetika internasional atau primordial-universal. Semua ditemukan dalam bentuk perjalanan manusia dalam waktu dan lokasi. Al-Qur'an mengujarkannya dalam bentuk kisah-kisah yang memiliki dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan; visi metafisik dan empirik, visi transenden dan imanen. Sebuah cara belajar yang amat mempertimbangkan fenomena atau peristiwa yang kecl dan pinggiran, atau dapat menjadi entry point untuk menjadi bijaksana atau dinamika yang sehat.

Jika kita urut dari uraian diatas, sebuah visi lahir dari sebuah cara berfikir, cara merasa dan metodologi tertentu. Kaitannya dengan kritik-kritik terhadap HMI, baik oleh orang-dalam maupun orang-luar, tampak tema “pembebasan” bergaung di sebagian HMI Cabang, baik sebagai wacana maupun sikap politik. Pembebasan dari kejumudan berfikir, ketidakadilan perlakuan pemerintah terhadap rakyat, dari ideologisasi-pengetahuan rakyat Indonesia oleh kebijakan pemerintah dan militer, dan seterusnya.

Apa hubungan elit politik santri dalam birokrasi dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi belakangan ini (?), adalah sebuah pertanyaan dan otokritik bagi umat Islam, yang meski merupakan pertanyaan jebakan pihak non-Islam, tetapi menyadarkan kita atas seberapa jauh komitmen dan pemberdayaan kira terhadap umat, disamping memberi kesadaran bahwa ada yang kurang/salah dalam cara pandang kita terhadap perubahan sosia.

Secara internal muncul pertanyaan apakah hubungan antara pengader dan kader juga mengambil pola komunikasi seperti diatas: tidak menyadari dan mengoreksi relasi kuasa/pengetahuan, dan cenderung menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu baik disadari atau tidak; paling tidak hal ini nampak atau dipresentasikan dalam bentuk pendekatan training yang dianggap masih saja menyisakan praktek idelogis-dogmatis terhadap subyek didik, atau senioritas absolut dalam segala kegiatan.

Terasa ada diskontinuitas idealita Islam dan realita sosio-kultural dan sosio-politik HMI, diskontinuitas hubungan HMI dan masyarakat di luar; sebuah kegamangan tentang apakah HMl mampu berperan langsung dalam wacana umum, dalam mengalami proses kemasyarakatan secara alamiah, bergerak bersama dengan organisasi kerakyatan atau organisasi mahasiswa dan organisasi-keagamaan yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran kegiatannya. Belum lagi jika mempertimbangkan faktor psikologis beban-sejarah HMI masa lalu yang sarat dengan aktifitas sosial-politik dan sosialbudaya (romantisme gerakan).

Disini pokok persoalannya ialah apakah ajaran Islam telah diterjemahkan HMI berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ini adalah masalah pendekatan, metodologi dan sistem etika kemasyarakatan.

Secara khusus terdapat nuansa dari Temu Nasional Korp Pengader di Semarang, tuntutan atas kejelasan makna dan kerangka yang lebih operasional dari tujuan HMI, terutama dalam konteks dan praktek perkaderan. Disinilah epistemologi dan kajian peradaban harus mendapatkan bentuknya yang konkrit; sebagai sebuah pisau analisa dan tradisi riset serta penyebaran hasil-hasilnya, dan upaya kritis untuk mewarnai masyarakat. Sebuah tradisi yang hidup dan terus tumbuh dengan motivasi transendental. Pendek kata, Islam haruslah transformatif, missi kenabian dan semangat profetik harus menjadi semangat zaman ini; sikap ber-Islam tereksternalized dalam sikap pembelaan dan pembebasan diri dan masvarakat dari semua keterbelengguan dari ketidakadilan.

Masyarakat ldeal : Apa Konsep HMI?
Dalam dokumen HMI memang tidak terdapat penjelasan yang luas dari apa itu masyarakat yang diridloi Allah (sebnjutnya kita sebut: masyarakat ideal). kecuali sedikit dalam khittah HMI, bab asas dan tujuan. Sejumlah kriteria dari masyarakat-ideal memang disebut didalamnya, tapi kriteria ini tidak bisa disebut sebagai prinsip-prinsip masyarakat-ideal. Tidak dapat disebut prinsip, karena kriteria masih berada dalam dataran normatif-subyektif, belum dirumuskan secara empirik-obyektif. Disinilah gunanya epistemologi dan kajian peradaban. Tetapi mungkin saja masalahnya belum dipahami dan operasionalnya epistemologi dan kajian peradaban dalam tradisi HMl.

Mengingat kesulitan ini ada baiknya jika penyebutan atas tema ini mendapat sinonim atau asosiasi yang lebih jelas dan operasonal, misalkan tradisi berpikir kritis, riset, merancang transformasi sosial, atau menyusun strategi kebudayaan, keseimbangan berfikir esoteris dan eksoteris, dan lain-lain. Sehingga demokrasi, adalah hubungan normativitas dan empirisitas, hubungan Islam dan masyarakat (termasuk individu). Karena itu paling tidak kita mengerti konsep-konsep Islam tentang ummat, amanah, sunnah, ijma', musyawarah, kekuasaan, toleransi dan lain-lain, dan mengerti sifat dan perkembangan realitas masyarakat. Yang pertama memberi arahan-etis dan motivasi-rekayasa atas masyarakat dalam seluruh lapisan masyarakatnya. Jadi penghubung Islam dan Masyarakat adalah sistem etika masyarakat. Inilah bagian terbesar dari isi sebuah ideologi.

Jika HMI bisa dianggap sebagai miniatur sebuah masyarakat, maka selain ia harus berproses seperti masyarakat, melainkan ia memiliki konsep clan model-model transformasi masyarakat yang sejalan dengan ideologinya. Jadi ideologi tidak hanya berisi norma-norma teologis-filosofis, tetapi dengan epistemologinya ia merumuskan dan menggunakan model transformasi masyarakatnya untuk mencapai kepentingan politiknya.

Reduksi Perkaderan
Dokumen HMI menyebutkan bahwa perkaderan adalah upaya sistematis mencapai tujuan HMI melalui (cara) pendidikan umum dan khusus, kegiatan, dan jaringan. Tetapi disinyalir perkaderan telah mengalami penyempitan makna dalam prakteknya, disamping sejumlah masalah lain. Meski begitu sebagian menganggap tidak terdapat permasalahan serius dalam perkaderan HMI, terutama dalam hal konseptualisasinya, kecuali persoalan managerial semata, misalnya kurangnya frekuensi SC, kurang meratanya penurunan atau penugasan para pengader dalam pemenuhan kebutuhan training, kurang optimalnya fungsi KPC dalam meningkatkan kualitas pengader, dan kurang harmonisnya hubungan pengurus KPC dan pengurus HMI cabang.

Namun demikian, terdapat tuntutan yang kuat untuk menghubungkan perkaderan HMI dengan masalah dan proses kemasyarakatan secara lebih konkrit. Sejumlah pertanyaan yang sudah dikemukakan diatas disamping menunjukkan kenyataan ini, juga menyadarkan kita akan tingkat perubahan posisi dan kebutuhan sosio-budaya dan sosio-politik HMl. Kebutuhan akan sebuah visi “baru”!

Penyempitan makna perkaderan ini ditunjukkan dengan adanya: 1) Training dianggap model paling penting dalam perkaderan HMl, menjadi kegiatan utama dan pokok, bahkan di beberapa komisariat cenderung menjadi satu-satunya kegiatan organisatoris. 2) Relevansinva dengan kebutuhan-pragmatis gerakan-sosial dipertanyakan, sehubungan dengan upaya mempengaruhi transformasi sosial dalam bentuknya yang nyata. Singkatnya perkaderan HMI tidak lagi transformatif, sehingga tidak mendorong dan menjamin kader berperan di masyarakat umum. 3) Dalam konteks masyarakat industrial dan modern, sejumlah keahlian dan profesionalitas amat dibutuhkan secara merata di HMI, seperti jurnalistik, riset, politik, advokasi, seni budaya, dan jaringan kelembagaan. Tentu saja dalam jumlah kecil kegiatan HMI yang membutuhkan keahlian diatas tdah ada, namun menjadi kurang penting dihadapan kegiatan-training umum. Memang kita memiliki training-khusus, tetapi hanya sebagai pendukung bagi training-umum: menyiapkan pengader. Ada pula training ekstern, sebuah training politik, yang memberi wawasan politik bagi kader, namun tidak diarahkan pada keahlian khusus, seperti riset politik, atau penggiat politik, advokat politik, atau lainnya; hanya sekedar wawasan. 4) Penunggalan tema HMI: intelektual. Epistemologi dan peradaban menjadi jargon dan tema utama dalam hampir seluruh forum, baik pada latihan dan training maupun diskusi-diskusi umum. Sementara itu infra-struktur bagi intelektual seperti bahasa asing, riset, jurnalistik, dan pilot-project-nya tidak begitu mendapat perhatian dan pelatihan; seakan-akan, akibatnya, terdapat hambatan struktural bagi penyaluran minat kader di bidang ini. Akibat langsung dari penunggalan tema intelektual ini adalah kurang berkembangnya tema dan kerja lain baik dalam penumbuhan minat kreativitas kader maupun penyusunan program.

Kesenjangan tema dan kesiapan infra-struktur ini cenderung menyebabkan kita memiliki kemampuan yang tanggung atau tidak profesional secara intelektual; dan oleh sementara pihak disebut menafikan keragaman potensi kader. Dalam dataran percabang, keadaan ini menjadikan potensi masing-masing cabang tidak optimal dalam pengungkapan program dan perjuangannya, kurang terdifferensi, dan serba peyeragaman. Padahal justru ini wilavah dinamis, wilayah dimana masing-masing cabang memiliki kekhasan tantangan kultural dan struktural. termasuk peluangnya. Dalam konteks inilah masing-masing cabang membutuhkan dan menuntut identitas-diri , kekhususan yang dapat menjadi spesialisasi keahlian dirinya dan medan perjuangannya; hal ini jika ditolerir akan berpengaruh pada kebutuhan dan pertumbuhan training-training khusus. Jika keragaman potensi tiap cabang, secara mikro potensi tiap kader, diterjemahkan dalam lembaga kekaryaan atau badan khusus (apa perbedannya?), maka training-training khusus ini akan menjadi wilayah yang secara proporsional lebih baik ditangani oleh lembaga kekaryaan ini, seperti LAPMI, LEMI, LDMI, dan lain-lain.

Pada konteks per-cabang, mungkin sebaiknya praktek perkaderan merupakan otonomi cabang dalam hal-hal atau kebutuhan khsusus. Dalam soal pelaksanaan training, kritikan yang ditimpakan adalah pendekatan yang digunakan, tertama pada kasus LK-I, masih bersifat ideologis-dogmatis. Demikian pula hubungan senior dan yunior, paling tidak dalam perasaan banyak orang. Sehingga usulan kesehatannya ialah dengan kembali pada tuntunan dokumen perkaderan yaitu partisipatit atau partisipatoris. Juga sebagai apresiasi terhadap usulan model dinamic group.

Pada kasus hubungan senior dan yunior yang kurang sehat, ini juga berkaitan dengan kritik-kritik terhadap pengader, yaitu pengader dianggap serba tahu, model senior satu-satunya, dan beban yang ditimpakan pada mereka: mereka diharapkan dapat bicara apa saja; sehingga terjadi tumpang tindih pengertian antara pengader dan senior, meski kata senior bukanlah istilah resmi atau istilah dokumen, melainkan istilah kultural.

Secara umum perkaderan dianggap tidak lagi transformatif terhadap keadaan masyarakat yang “sakit”. Tujuan kurang didefinisikan dan diterjemahkan secara jelas dalam perkaderan dan bahasa (logika) gerakan, seolah-olah terjadi diskontinuitas. Baik konsep kunci ulul albab dan masvarakat ideal belum mendapatkan perumusannya yang layak sebagai prinsip-prinsip transformasi masyarakat atau pertumbuhan individu dan masyarakat.

Dibutuhkan transformasi dari normatifitas-subvektif kepada obvektivitas-empirik atas konsep-konsep ulul albab dan masyarakat ideal tersebut. Pada sub bab terdahulu telah ditunjukkan pentingnya usaha ini beserta perumusan metodologinya, sebuah cara berfikir yang paradigmatik dan operatif. Disinilah arti penting epistemologi; sebuah usaha yang memerlukan keberanian dan keseriusan tersendiri untuk memikirkan dengan cara tertentu sebuah visi transformasi diri dan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif; dan menjadi program yang sistematis. Karena itu dibutuhkan kesiapan dan persiapan tertentu serta penentuan medan juang, modus dan fokus kegiatannya yang terintegrasi dengan pola trainingnya.

Islam dan kader hendaknya tertransformasi secara obyektif menjadi prinsip dan agen perubahan diri dan masyarakat, bukan sekedar jargon normatif dan bahan diskursus. Kader memiliki mental dan etos-profetik, semangat kenabian melakukan pembebasan dari semua bentuk ketidakadilan baik (terutama) dalam dirinya sendiri rnaupun masyarakat sesuai dengan proporsinya masing-masing. Salah satu syaratnya ialah tidak melihat Islam dan HMI sebagai monolitik.

Visi Islam-transformatif inilah yang kini dibutuhkan. Kini banyak kontribusi perumusan dan contoh tentang visi ini, seperti islam-pembebasan, neo-modernisme Islam, post-modernisme Islam, Kiri-Islam, Islam-Sufistik, Islam-Perenial, Islam-Tradisi dn lain-lain. Mungkin ada baiknya kita belajar dari meraka tentang metode berfikir dan kontekstualisasi Islam dalam masyarakat menurut zamannya dalam berbagai masalahnya, terutama dalam situasi kemodernan dan lokasi tertentu. Pada hakekatnya inilah isi sebuah ideologi, disamping aspek-aspek metafisik dan etis.

Sidang komisi dalam TKPN di Semarang memberi kita pemahaman tertentu. Misi HMI amat terkait dengan dan merupakan turunan visi tertentu HMI. Sebuah visi idealnya memiliki energi motivasi, distingsi (furqan), transformasi yang menyebabkan visi menjadi "ruh" bagi kader/pengader dalam menempatkan sistem perilaku (akhlakul karimah) dan prioritas kegiatan (pilihan medan juang). Visi bagi mereka ialah akumulasi keinginan-keinginan ideal sebuah organisasi; mestinya ditempatkan sebagai moral jama'i yang memiliki fungsi pacu, arahan, dan kontrol yang reformatif, konstruktit, bahkan transtormatif.

Ketika visi HMI kini disinyalir tidak lagi menggerakkan (visible) terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, tercbpat kelemahan dalam visi itu sendiri, paling tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi dengan bias-bias tertentu (interpretable), karena itu kembali harus diukur relevansinya dengan masalah atau semangat zamannya. Kedua, visi ini telah mengalami jarak waktu perumusannya dengan waktu dan lokasi disini dan kekinian, karena itu diperlukan kontekstualisasi dengan cara tertentu, dan dalam keadaan ini dibutuhkan standar evaluasi. Untuk pemenuhan (baca: menjawab kelemahan) usaha-usaha diatas diperlukan data dan, yang penting, tradisi riset.

Dalam konteks masyarakat industri sistem nilai HMI, mungkin, baru merupakan klaim, diperlukan pengujian sosio-kultural lebih jauh dengan mengakomodasi tradisi pembenaran standar: saintitik; karena itu dibutuhkan, lebih lanjut dalam bahasa program, pilot-project, inklusif dengan gerakan lain, dan keberanian untuk bertarung atau berkompetisi dengan lingkungannya. "Mari kita hadirkan kembali idealisme dan militansi HMI; ataukah idealisme itu hanya Topeng?" kata seorang peserta TKPN.

Khittah Perjuangan dan Tantangan-Tantangan Baru HMI

2007-02-28T13:04:00.000+08:00

Syahrul Efendi D

Sebuah tulisan yang dibuat oleh Kabid Perkaderan PB HMI 2003-2005. Tulisan ini disampaikan pada pertemuan cabang-cabang se-Indonesia Bagian Tengah, Surabaya, 02-03 April 2005. dalam tulisan ini, diulas tentang beberapa gagasan untuk pembaharuan Khittah Perjuangan HMI

Adalah langkah yang tepat jika secara terus menerus kader-kader HMI mendiskursuskan kembali Khittah Perjuangan —seterusnya cukup disingkat dengan KP.

Tentu saja diskursus KP tidak boleh hanya berhenti pada tingkat pengkritisan apalagi penggugatan semata tanpa memberikan solusi alternatif. KP sebagai sebuah produk pemikiran tentu saja bersifat historis. Yang kita maksud dengan bersifat historis adalah bahwa pemikiran dalam KP tersebut terikat dengan hukum-hukum dan relativitas sejarah. Tentu kita mengerti bahwa sejarah bukanlah lahir dari ruang hampa. Demikian juga jika kita sepakat bahwa KP sebagai produk sejarah bukanlah lahir dari ruang hampa. Dia merupakan produk pemikiran dari pelaku-pelaku sejarah dalam lingkup sejarah yang bersifat khusus. Dia merupakan respon pemikiran atas tantangan zaman ketika itu. Dengan demikian adalah tidak salah jika memang zaman telah berubah maka ada respon pemikiran terhadap tantangan zaman tersebut.

Selintas Khittah Perjuangan
Menurut Edi Ryanto, KP mestilah dipandang sebagai kelanjutan dari gagasan-gagasan sebelumnya dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang menjadi tafsir azas HMI. NDP sendiri yang ditulis pada kisaran akhir 1960-an menurut hemat kami tidaklah terpisah dari ide sebelumnya yang termuat dalam Garis-Garis Besar Pokok-Pokok Perjuangan (GBPP) yang disahkan pada tahun 1957. Perbedaan visi antara KP dan NDP agaknya hanya terletak pada fungsi dan semangatnya saja. Bila NDP hanya berfungsi sebagai tafsir atas azas Islam saja, maka KP berusaha mendudukkan dirinya sebagai tafsir terpadu atas azas, tujuan, dan sifat independensi yang melekat pada organisasi HMI. Masalahnya sejauh mana urgensi keterpaduan tafsir atas azas, tujuan dan independensi itu bagi HMI. Untuk sementara kita tangguhkan dulu persoalan urgensi keterpaduan tafsir ini.

Di samping fungsi yang berbeda, semangat yang terkandung dalam KP memang tampak kental bersudut pandang islamis. Ini bukan berarti sudut pandang islamis kita anggap buruk. Yang kita maksud dengan sudut pandang islamis adalah pemahaman bahwa Islam sebagai suatu cara pandang (world view) yang tersendiri terhadap alam, manusia dan Tuhan vis a vis dengan cara pandang lain di luar Islam. Pemahaman lain dari sudut pandang islamis adalah bahwa Islam berhadap-hadapan —jika tidak ingin mengatakan bermusuhan secara abadi— dengan Barat. Salah satu yang menonjol dapat kita perhatikan pada konsep Wawasan Ilmu. Di dalam Wawasan Ilmu tampak dengan nyata bagaimana visi Islam —setidaknya menurut pembuat konsepsi tersebut— terhadap ilmu pengetahuan. Diterangkan juga bagaimana visi Islam terhadap sumber-sumber ilmu, cara memperoleh ilmu dan penerapan ilmu dalam kehidupan umat manusia.

Sedangkan NDP, banyak orang menilai lebih kental bersudut pandang sekuler ketimbang sudut pandang Islamnya. Tentu saja penilaian-penilaian semacam itu akan memancing banyak perdebatan. Tetapi apapun penilaiannya, lahirnya KP tidak bisa dilepaskan dari semangat zaman yang melingkupi masa itu. Gegap-gempita sehabis Revolusi Islam Iran (1979) yang berhasil itu disusul dengan hiruk-pikuk abad 15 Hijriyah sebagai abad kebangkitan Islam menjadi faktor eksternal penting bagi kelahiran pemikiran yang terkandung dalam KP. Ketika faktor eksternal itu sudah tidak bergema lagi, bagaimana dengan signifikansi KP sebagai paradigma atau “ideologi” HMI dalam menjawab tantangan intenal dan eksternalnya yang semakin dinamis dan variatif? Inilah pertanyaan sentral yang harus kita pecahkan sedari sekarang tanpa harus diwariskan lagi kepada generasi selanjutnya.

Tantangan-tantangan Baru HMI
Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa KP pada hari ini tidak sebermakna KP pada masa-masa yang lalu. Harapan KP sebagai pedoman dan pembimbing pemikiran dan aksi kader-kader HMI dalam menjawab tantangan-tantangan lingkungan dan zamannya, kini hampir tinggal menjadi harapan saja. Agak berlebihan memang jika kita menuntut KP dapat menjawab segala tantangan yang ada di hadapan kita hari ini. Menuntut KP sebagai pedoman perspektif bagi kader-kader HMI dalam menatap lingkungan sekitarnya saja sudah hampir menjadi tuntutan yang berlebihan.

Tantangan kita hari ini sudah barang tentu berbeda dengan tantangan generasi-generasi 1980-an hingga pertengahan 1990-an pada saat KP itu dilahirkan dan dikembangkan. Tantangan yang nyata ketika itu adalah suasana sosial politik yang betul-betul tidak nyaman untuk berbeda pemikiran dan haluan politik dengan rezim yang berkuasa. Seluruh prinsip-prinsip demokrasi pada masa itu benar-benar dimatikan. Dengan demikian HMI yang mengambil posisi berhadap-hadapan dengan arus rezim secara otomatis harus menanggung akibatnya. Akibatnya adalah tidak mendapatkan ruang yang longgar untuk mengembangkan misi dan postur organisasinya.

Pada generasi sekarang, tantangan seperti itu sudah mustahil. Dengan suasana yang sangat terbuka, generasi sekarang dapat mengembangkan misi dan postur organisasinya tanpa dihalang-halangi sedikit pun. Negara yang dahulu serba mengontrol kini sudah menjadi kenangan lama yang buruk. Arus liberalisasi di segala bidang membuat negara sebentar lagi tinggal hanya menjadi tukang stempel saja. Penguasa nyata atas politik, ekonomi dan sosial, lambat-laun akan beralih ke tangan-tangan para pemilik modal. Pintu gerbang era itu sekarang telah dibuka lebar-lebar dan masyarakat serta negara sudah dihalau dan digiring untuk masuk berduyun-duyun ke dalam era itu.

Sesungguhnya era yang dipaksakan kepada kita ini disokong dengan kuat oleh sebuah paham yang banyak disebut orang dengan neo liberalisme. Tetapi ada juga yang memberi istilah dengan kapitalisme lanjut. Bonnie Setiawan mencatat 5 (lima) prinsip dari neo-liberalisme. (1) Kekuasaan pasar (the rule of the market); (2) Memotong pengeluaran negara untuk pelayanan sosial, seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk ‘safety-net’ bagi orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih; (3) Deregulasi, yang berarti mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi profit; (4) Privatisasi, dengan cara menjual BUMN-BUMN kepada investor swasta. Ini termasuk juga menjual usaha pemerintah di bidang perbankan, industri strategis, jalan-raya, jalan-tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air; (5) Menghapus konsep “barang-barang publik” (public goods), dan menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, seperti menyalahkan kaum miskin yang tidak mempunyai pendidikan, jaminan sosial, kesehatan dan lainnya, sebagai kesalahan mereka sendiri. Ujung dari semua itu adalah pemangkasan otoritas negara sebagai langkah strategis untuk lebih mudah mengendalikan negara, dan akhirnya negara dirampas dari tangan rakyat untuk kemudian menjadi milik penguasa keuangan atau pemilik modal.

Demikianlah bagaimana era ini sebetulnya diset by design. Ia merupakan skenario global untuk mengintegrasikan kekuasaan pasar. Ia juga merupakan skenario global untuk menaklukkan negara-negera merdeka. Dan berbicara mengenai pasar, ia bukanlah sebuah arena jual-beli yang menurut anggapan orang banyak, ideal dan fair. Kekuasaan pasar sepenuhnya ada di tangan aktor-aktor pasar. Dan penentu aktor-aktor pasar itu sendiri ada di tangan aktor-aktor pasar yang lebih besar dan kuat.

Yang paling menderita dari sistem semacam ini adalah negara-negara lemah. Negara-negara lemah otomatis akan menjadi santapan yang lezat bagi aktor-aktor pasar itu. Di dalam negeri, penduduk-penduduk yang lemah juga akan menjadi sapi perahan dan kurban dari sistem yang kejam itu. Penduduk yang tidak terdidik dan tidak terampil akan menderita selama hidupnya akibat sistem pasar yang serba adu kuat dan adu licik.

Apa Dampaknya?
Dalam sistem kehidupan seperti itu, beberapa dampak yang akan timbul adalah:
1. Merebaknya arus konsumerisme dan materialisme sempit. Yang kita maksud dengan materialisme sempit adalah pemahaman bahwa kehidupan sepenuhnya diabdikan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan materi. Yang nyata dan berharga dari hidup hanyalah materi. Semakin banyak materi yang dimiliki semakin berartilah kehidupan. Semakin banyak materi seseorang semakin meningkat pula status sosial seseorang.

2. Berkembangnya asas survival of the fittest dalam pergaulan hidup manusia. Asas ini memang watak khas dari pasar itu sendiri. Tentu di dalam pasar, jualan siapa yang paling menarik, promosi siapa yang paling berpengaruh, maka jualannyalah yang akan laku dan mendapat tempat. Prinsip ini sama dengan prinsip hukum rimba yang jauh dari rasa keadilan manusia.

3. Pemahaman keagamaan pun akan ikut-ikutan tunduk kepada hukum pasar. Maksudnya adalah pemahaman keagamaan akan mengikuti selera konsumen-konsumennya. Jika ini yang terjadi, maka jatuhlah martabat agama itu. Agama pun akan menjadi jinak di tangan penganut-penganutnya. Api revolusioner yang terkandung dalam agama dengan sendirinya dipadamkan oleh pemahaman penganut-penganutnya. Lebih celaka dari itu, agama pun akan menjadi barang dagangan bagi otoritas-otoritas keagamaan. Dan perlu diperhatikan, gejala itu sudah lama berlangsung di depan mata kita.

4. Konflik laten dalam memperebutkan hak-hak ekonomi antara buruh dengan majikan, antara sesama pemilik modal, dan antar negara sendiri. Potensi konflik ini diredam dengan pendekatan kekerasan, tetapi di lain pihak juga dieksploitasi dengan licik oleh politikus-politikus untuk memperebutkan kekuasaan. Dengan demikian konflik yang ditimbulkan oleh tatanan timpang berporoskan pasar bebas ini akan terus menjadi laten dan sewaktu-waktu dapat meletus. Sudah barang tentu kondisi demikian akan membawa ketidakdamaian antar sesama manusia. Api dendam dan cemburu karena ketimpangan struktural menyala di dalam dada-dada golongan yang tertindas. Tetapi dengan cerdik, negara yang telah dikangkangi oleh pemilik modal itu meredam gejolak dendam kaum tertindas itu dengan intimidasi dan kekerasan, juga tentunya berupa metode pengalihan isu dan perhatian. Dengan menjual mimpi-mimpi lewat media-media, kaum tertindas itu dialihkan perhatian dan kesadarannya.

Dapatkah KP Menjawab Tantangan Tersebut?
Dari semua yang dipaparkan di atas, sudahkah KP dapat memberikan perspektif atas persoalan-persoalan riil di atas yang mau tidak mau akan segera harus dihadapi dan harus diatasi. Jika pandangan kita benar bahwa kedudukan KP seyogyanya sebagai pedoman dasar dalam melihat dan menilai arena eksternal, maka sudah seyogyanya pula KP dapat memberikan perspektif atas persoalan-persoalan yang diungkapkan di atas. Hal ini perlu supaya KP betul-betul berfungsi sebagai pedoman dan kacamata gerakan HMI. Dia tidak hanya sebagai wacana yang didiskusikan di kelas-kelas training yang terlepas dari pergulatan hidup yang nyata.

Sependek pengetahuan saya, KP dalam praktiknya belum sepenuhnya menjadi pedoman dasar dalam melihat dan menilai arena eksternal oleh para kader-kader HMI. Saya belum mengetahui secara pasti apakah hal ini terkait dengan teori yang terkandung dalam risalah KP yang tidak dapat difungsikan dengan baik dalam melihat dan menilai arena eksternal. Apalagi jika kita berharap lebih jauh untuk mendudukkan KP sebagai paradigma dan acuan aksi dalam pergerakan HMI, tentu hal itu tidak ditemukan dalam KP.

Melihat permasalahan ini, menjadi perlu untuk kembali mendiskusruskan penyempurnaan KP atau sekalian membuat yang baru. Untuk menyempurnakan apalagi untuk membuat yang baru tentu bukan perkara yang enteng. Berkali-kali kita berharap membuat KP baru atau penyempurnaan KP, tetapi tidak pernah berhasil dengan meyakinkan. Apa yang terjadi selama ini hanya sekedar lontaran kritik dan tambal-sulam di sana sini.

Menurut saya, jika pun harus diagendakan penyempurnaan KP atau pembuatan KP yang baru, maka penting untuk memasukkan unsur-unsur gagasan berikut ini. Pertama, gagasan tentang keadilan. Gagasan tentang keadilan hendaknya tidak hanya terpaku pada isu keadilan teologis, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi, sosial dan politik. Gagasan keadilan berguna untuk menimbang tatanan yang sedang berlaku: apakah sudah adil atau masih zalim.

Kedua, gagasan tentang masyarakat cita HMI. Gagasan tentang masyarakat cita HMI haruslah gamblang sebagaimana gerakan-gerakan lain menjabarkan dengan gamblang cita-cita masyarakat mereka. Gagasan masyarakat komunis sebagai cita-cita kaum komunis atau khilafah atau pun juga negara Islam jauh lebih gamblang ketimbang masyarakat cita yang tertulis dalam dokumen HMI. Gambaran yang jelas terhadap gagasan masyarakat cita sangat diperlukan untuk menjadi patokan dan orientasi dalam bergerak di garis perjuangan.

Unsur ketiga adalah gagasan tentang skenario perubahan untuk masa depan yang diimpikan. Perubahan yang diiginkan adalah perubahan yang menuju masyarakat cita tersebut. Teori perubahan beserta tahapan-tahapannya harus dijabarkan dengan gamblang. Demikian juga metode-metode perubahannya, juga harus dijabarkan dengan terang. Ketiga unsur gagasan di atas perlu dicantumkan dalam KP yang baru —jika memang ada tekad untuk mengagendakan penyempurnaannya— agar kader-kader HMI mendapatkan kepastian arah dan metode untuk mencapai cita-cita HMI. Dengan masuknya ketiga unsur gagasan di atas ke dalam KP maka KP diharapkan dapat menjawab kekurangan perpektifnya mengenai perkembangan tantangan-tantangan sosial dewasa ini.

Catatan kaki:
1. Edi Ryanto, Mengenal Dapur HMI: Beberapa Catatan Kecil, Yogyakarta: 2001, h. 20.
2. Bonnie Setiawan, Stop WTO, Jakarta: Infid, 2000. Setiawan mengutipnya dari Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, “What is Neo-Liberelisme”, Third World Resurgence, No 99 (1988), h. 8.

Tantangan-Tantangan Baru Perkaderan HMI

2007-02-28T13:00:00.000+08:00

Syahrul E. Dasopang

Sebuah tulisan yang dibuat oleh Ketua Bidang Kader PB HMI 2003-2005 dan disampaikan pada Forum Kursus Pengader Cabang Semarang, 6 Agustus 2004. dalam tulisan ini diulas tentang beberapa hal yang menjadi tantangan perkaderan yang dihadapi HMI ditengah zaman yang selalu berubah

Tahun-tahun yang kita hadapi sekarang ini agaknya mirip dengan tahun-tahun yang dihadapi oleh organisasi ini pada tahun 1987-1992. Di antara persamaannya adalah kondisi orientasi organisasi dan perkaderan yang relatif belum stabil. Terdapat suasana peralihan yang jika tidak dapat direspon secara dini dan tepat, maka akan membahayakan kelangsungan vitalitas organisasi, malah bahkan mengancam eksistensi organisasi. Maksud saya adalah, alam pikiran dan kelembagaan HMI (MPO) yang telah ditata selama bertahun-tahun dan relatif sudah menemukan bentuknya, tiba-tiba dihadapkan kepada situasi dan tantangan baru, maka sudah barang tentu mengakibatkan kegamangan. Tantangan baru itu berwujud suasana yang tidak terduga oleh para pendahulu kita di masa lampau di mana kebebasan bergerak dan berekspresi demikian longgarnya. Kebebasan dan keterbukaan ini ternyata tidak terlalu siap untuk dihadapi oleh organisasi yang memang pada awalnya didesain bukan untuk menghadapi suasana seperti itu. Kiasannya, orang yang bertahun-tahun hidup dalam suasana terkucil dan tertekan dengan semangat defensif untuk mempertahankan eksistensinya, tiba-tiba suasana pengucilan dan penekanan itu hilang, tentu akan gagap dan terbata-bata dalam merespon perubahan yang berlangsung. Demikianlah suasana yang kita tangkap dalam dinamika organisasi HMI MPO semenjak tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998.

Dalam beberapa hal, kita tidak perlu menghindar untuk mengakui bahwa kehadiran HMI MPO erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah Orde Baru yang memaksakan azas tunggal Pancasila. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, HMI MPO adalah reaksi terhadap kebijakan sewenang-wenang dari pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, menjadi timbul masalah setelah pemerintahan Orde Baru atau lebih tepatnya, kebijakan azas tunggal Pancasila itu sudah tidak ada lagi. HMI MPO sepertinya kehilangan alasan (raison de’etre) keberadaannya. Masalah ini tentu berimplikasi pula terhadap perkaderan, terutama menyangkut tradisi, desain dan semangat perkaderan yang telah kita bina selama ini.

Kita harus mengakui, desain kelembagaan dan perkaderan kita hanya sampai pada tahap defensif dalam menghadapi situasi eksternal kita selama ini. Corak defensif tersebut adalah hasil wajar dari tantangan eksternal yang kita hadapi pada masa-masa yang lalu. Tentu agak sulit untuk merubahnya ke tahap opensif, meskipun itu yang paling kita butuhkan saat ini. Walau demikian, kita patut berterima kasih kepada pendahulu kita yang telah berhasil mempertahankan hidup organisasi ini dari tekanan yang pelan dari eksternal, khususnya pemerintah. Saya katakan tekanan yang pelan, kerana memang pemerintah tidak secara langsung menekan dan membumi hanguskan organisasi ini. Tampak bahwa pemerintah sedikit membiarkan organsasi ini hidup segan mati tak mau. Saya tidak tahu apakah ini juga bagian dari grand design pemerintah untuk menjinakkan kekuatan Islam, tergantung penelitianlah nanti yang akan mengungkapnya. Keterangan bahwa pemerintah sengaja membiarkan HMI MPO di masa-masa awal pembentukannya saya temukan di LPJ HMI Cabang Yogyakarta periode 1408-1409 H/1987-1988 M yang berjudul At-Tafkir, hal.35. Sejarah kita memang perlu didudukkan secara proporsional. Ada sisi sejarah kita yang mengharu biru di masa lalu, ada pula sisi sejarah kita yang belum seluruhnya terang. Salah satunya apa yang saya sebutkan di atas.

Setelah kita menoleh kepada jejak-jejak kita di masa lalu, sekarang marilah kita menatap ke masa depan. Masa lalu tidak perlu kita keramatkan, cukuplah kita mengambil pelajaran dari padanya. Lebih baik kita mencurahkan pikiran dan tenaga untuk menggapai masa depan. Ke depan tampaknya kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak kalah rumitnya dengan tantagan-tantangan di masa lalu. Tantangan-tantangan baru ini tentu membutuhkan strategi-strategi yang baru pula.

Di antara tantangan-tantangan tersebut yang dapat kita identifikasi misalnya situasi internasional, situasi nasional dan situasi internal yang sudah berubah. Situasi internasional dan nasional merupakan bagian dari tantangan eksternal kita yang terpenting.

Situasi Internasional
Bagaimanapun, kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari dinamika yang sedang berlangsung di dunia internasional. Dinamika-dinamika yang sedang berlangsung di dunia internasional akan mempengaruhi situasi domestik dan nasional kita dan pada gilirannya juga mempengaruhi situasi internal kita. Di masa lalu, tantangan internasional yang kita hadapi adalah situasi perang dingin, di mana perimbangan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet sedikit memberikan kelonggaran bagi berkembangnya gerakan-gerakan Islam di banyak negara. Bahkan dalam dalam beberapa kasus, AS sengaja memanfaatkan gerakan Islam—dengan memberikan bantuan teknis dan meteril—untuk menghabisi gerakan-gerakan komunis.

Sekarang setelah Uni Sovyet dan Blok Timur jatuh, musuh yang dijadikan sasaran oleh Blok Barat beralih kepada gerakan-gerakan Islam. Dengan dalih terorisme AS sengaja mengeksploitasi keadaan untuk mematikan gerakan-gerakan Isam di seluruh dunia. HMI MPO sebagai bagian dari gerakan Islam diperkirakan tidak akan luput dari sorotan mereka. Tetapi sampai hari ini, belum terlihat tanda-tanda yang mencolok bahwa gerakan-gerakan Islam di Indonesia akan dijadikan target berikutnya oleh AS. Yang nampak baru Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan sebagian pengikutnya yang dibidik. Secara umum keadaan yang longgar untuk berkembang bagi gerakan-gerakan Islam masih terlihat lebar.

Situasi Nasional
Keadaan politik nasional kita menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kekuatan yang dominan dan dapat memusatkan kekuasaan di tangannya. Penyebaran kekuasaan terlihat terbagi-bagi di berbagai kekuatan-kekuatan politik. Jika dahulu hampir seluruh potensi kekuasaan berada langsung di bawah genggaman ABRI dan Golkar, maka setelah jatuhnya Soeharto sebagai figur utama dari kekuatan ini dan hengkangnya TNI/Polri dari legislatif, maka kekuasaan pun mulai tersebar ke berbagai kelompok-kelompok politik masyarakat sipil. PDIP dan NU adalah contoh paling nyata dari fenomena ini. Keadaan di mana tak satupun kekuatan barada di tangan kelompok politik tertentu, sebetulnya merupakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya segala eksprimen pergerakan masyarakat, termasuk pergerakan masyarakat mahasiswa. Akan tetapi keadaan seperti ini tidak selalu berumur panjang. Dengan demikian adalah tugas pengader HMI sebagai satuan inti dari organisasi untuk membaca peluang ini dan memanfaatkannya bagi pengembangan dan pemajuan organisasi.

Situasi Internal Keorganisasian
Perkembangan terakhir menunjukkan adanya kemajuan kuantitatif organisasi kita. Dari semula 7 cabang sebelum tumbangnya Orde Baru menjadi 36 cabang pada saat ini. Berarti dalam waktu 6 tahun cabang-cabang kita bertambah 29 cabang. Perkembangan kuantitatif ini sebetulnya membawa dampak yang tidak selalu positif bagi perkembangan keorganisasian kita, khususnya perkaderan kita. Dalam hal ini terutama menyangkut manajemen perkaderan. Jika dahulu managemen perkaderan kita tampak rapih dan efektif, sekarang karena terbatasnya sumber daya pengader dan juga dana, maka kita melihat adanya indikasi menurunnya standard kualitas pengelolaan dan out put perkaderan. Hal mana ini juga terkait dengan fenomena banyaknya cabang HMI Dipo yang bergabung ke dalam HMI MPO. Fenomena ini belum seluruhnya terjawab dengan sistem dan prosedur yang pas untuk mengatasi persoalan tersebut. Misalnya, kita belum memiliki aturan dan prosedur yang tetap apabila cabang atau kader tertentu hendak bergabung ke dalam sistem kita.

Di lain sisi, di cabang tertentu, kita melihat menurunnya gairah dan kualitas perkaderan. Banyak di antara kadernya yang memilih untuk tidak mengurusi HMI secara serius.

Selain hal di atas, mengenai watak dan pola perkaderan kita juga penting untuk kita soroti. Ada aspek tertentu dari watak dan pola perkaderan kita yang patut kita lestarikan, dan ada pula yang patut untuk kita tinjau ulang. Yang saya amati selama ini, watak perkaderan HMI lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan kepribadian anggota HMI, dan itu pun dipersempit dengan pembinaan kerohanian dan intelektual anggota HMI. Kita tidak melihat seberapa jauh anggota HMI dididik untuk berkiprah dan memimpin masyarakat. Sehingga yang kita saksikan, para kader HMI agak sulit membaur dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Gejala ini sebetulnya terkait dengan corak perkaderan yang diterapkan. Corak perkaderan yang diterapkan selama ini lebih menonjolkan pola kontra kultur yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

Tentu ada sisi baik dari pola seperti ini. Namun pola seperti ini hanya efektif dalam suasana sosial politik yang represif seperti yang terjadi di masa lalu. Pola kontra kultur hanya berhasil dalam batas mempertahankan eksistensi dan meningkatkan militansi saja. Sementara untuk mengembangkan pengaruh dan memperluas dukungan masyarakat agak sulit dilakukan. Susunan masyarakat kita yang heterogen dan plural dalam pemikiran, tidak akan memberikan peluang yang besar bagi pola perjuangan dan perkaderan yang mengedepankan kontra kultur. Kemenangan PKS di pemilu tahun 2004 membuktikan betapa keberhasilan yang mereka raih ditentukan oleh perubahan pola dan strategi yang mereka kembangkan.

Semula di tahun 1999 mereka berkeyakinan akan menang dengan cara menonjolkan ekslusifitas yang mereka miliki. Tetapi pada kenyataannya kemenangan yang mereka peroleh tidaklah signifikan. Namun di tahun 2004 mereka merubah strategi dengan mengadopsi tradisi dan pakem-pakem masyarakat yang tidak merusak tapi populer, alhasil mereka pun menuai kemenangan yang membanggakan. Demikian pula dengan HMI, tentu bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kita tidak boleh puas dengan keadaan yang kita miliki. Kita harus selalu meningkatkan dan melakukan inovasi atas strategi dan kemampuan yang kita miliki tanpa menghilangkan nilai dasar yang sudah tertanam baik.

Sepertinya sudah saatnya kita mengembangkan strategi perkaderan (perkaderan dalam arti pendidikan, kegiatan dan jaringan) dan perjuangan yang lebih berwatak ofensif yang mampu memimpin perubahan di dalam masyarakat. Kita harus lebih aktif menerjunkan diri di dalam persoalan-persoalan umum kemasyarakatan ketimbang sibuk berkutat di dalam persoalan internal kita. Sebab dengan demikianlah kekaderan anggota HMI diuji secara langsung oleh masyarakat. Tentu hal ini akan lebih efektif dapat kita lakukan jika persoalan internal yang menghambat dapat kita selesaikan. Kita harus memandang bahwa kita ber-HMI memang untuk masyarakat dan lingkungan kita, terutama untuk umat Islam. Bukan seperti yang banyak terjadi, ber-HMI untuk HMI atau ber-HMI untuk dirinya sendiri. Wallahua’lam bisshawab.