Menjelang Musyawarah nasional Korp Pengader HMI dalam rangkaian Kongres Ke-26 HMI di Jakarta, beberapa isu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan KPC bersama dengan Pengurus Kornas KP HMI adalah sebagai berikut.
Soal: Ada baiknya hubungan kerja antara KPN, KPC dan Pengader dijelaskan lebih detail, sebab akan ada ketimpangan jika KPN melakukan peran koordinasi secara langsung dengan anggota pengader. Dalam arti bahwa hal ini akan melangkahi keberadaan KPC.
.:Jawab: Perlu dirumuskan sebuah Pedoman Korp Pengader baru yang mengatur hal tersebut, mari kita bicarakan bersama dalam munas kali ini. Draft sudah tersedia.
Soal: Lebih tepatnya tawaran kurukulum SC dari PKN ditempatkan sebagai masukan/materi tambahan pada pelaksanaan SC, sebab hak membuat kurikulum SC adalah pada KPC dengan kebutuhan lokal sebagaimana kebutuhan masing-masing cabang.
.:Jawab: Kebutuhan untuk melakukan standarisasi kepemanduan secara nasional didasari oleh pemikiran untuk menyiapkan pengader yang siap ditugaskan antar cabang dan atau antar wilayah, lokalitas muatan SC tetap tidak diganggu gugat, silahkan ditambahkan dalam muatan SC di lokal masing-masing.
Soal: Hanya mempertanyakan konfigurasi pengurus KPN yang dianggap terlalu jogja sentris.
.:Jawab: Pengurus Kornas KP HMI tidak jogja sentris, dari 13 pengurus Kornas KP HMI, yang dari cabang jogja hanya tiga orang. Cabang Makassar: Muhammad Kasman, Sumarni, Surakhmat. Cabang Semarang: Lukman Wibowo, Ahmad Niam, Widi Arini, Ahmad Basuni. Cabang Palu: Hariman Podungge, Faisal Andi Rizal. Cabang Yogyakarta: Khilmi Zuhroni, Ahmad Zubeiri, Maksun. Cabang Bogor: St. Darmalisa.
Soal: Harus ada langkah-langkah sistematisasi hubungan antara KPN dan KPC, sebab jika kurang sistematis akan terjadi benturan antara keduanya. Dia melihat keberadaan KPN sudah sangat tepat sebagai koordinasi antar KPC.
.:Jawab: Perlu dirumuskan sebuah Pedoman Korp Pengader baru yang mengatur hal tersebut, mari kita bicarakan bersama dalam munas kali ini. Draft sudah tersedia.
Soal: Bagaimana otoritas KPC jika ada format baku kurikulum SC nasional
.:Jawab: Ruang untuk menginjeksikan kebutuhan lokalitas terbuka lebar, tapi kebutuhan akan sebuah standarisasi nasional diperlukan untuk kebutuhan akan ketersediaan pengader nasional yang akan menutupi keperluab pertukaran pengader antar cabang dan atau antar wilayah.
Soal: Sedapat mungkin, keberadaan KPN yang strategis ini, harus lebih didorong pada proses kaderisasi dan penjelasan-penjelasan secara filosofis tentang arah politik dan gerakan HMI di tingkatan PB HMI.
.:Jawab: Kehadiran Kornas KP HMI adalah untuk mengkoordinir aktivitas KPC dalam pengelolaan perkaderan, tentang penjelasan filosofis tentang arah dan gerakan HMI di tingkat PB HMI itu bukan wilayah garap Kornas KP HMI.
You Might Also Like :
0 comments:
Post a Comment